Cisilia Maiyori
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Praktik Monopoli Pada CV Indri Jati Furnitur di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yetti; Cisilia Maiyori; Yelia Natassa Winstar
Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v18i1.3955

Abstract

The purpose of this study: First, to explain the application of furniture production and marketing in CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law. Second, to analyze the legal consequences of furniture production and marketing applications on CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law. This type of research is sociological law, namely the monopolistic practice of CV Indri Jati Furniture in Pekanbaru based on Law no. 5 of 1999. The results of this study indicate that the application of furniture production and marketing at CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law is carried out in order to maintain company efficiency in production. However, the vertical integration in fact resulted in unfair business competition by creating competition barriers, as well as harming the community in this case, Karisma Jati Furniture and Rizki Jati Furniture. The legal consequences of a vertical integration agreement for business actors violating the provisions of Law No. 5 of 1999 is the imposition of sanctions for business actors in accordance with statutory provisions, namely administrative sanctions, principal penalties and additional crimes. If the vertical integration results in unhealthy business competition among business actors, the unavailability of access for business competitors to enter the market, a decrease in the quality of goods / products, a waste of money for companies, and no other choices for consumers to buy goods / products.
Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru Yetti Yetti; Dedy Felandy; Cisilia Maiyori
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis