Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Relasi Pemerintah dan Akademisi dalam Isu Moderasi Beragama di Indonesia Abdul Malik; Busrah Busrah
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 23, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/substantia.v23i2.9167

Abstract

Religious moderation is one of the government's important agendas and commitments to realize a peaceful Islam, including through intellectual movements in the form of seminars, academic presentations, and scientific publications. The focus of this article is the mapping of research/academic writings by Islamic academics in the study of religious moderation. Data collection was carried out through a literature review by analyzing research publications among academics related to the theme of religious moderation. The analytical framework used in this article is discourse analysis and dialectics. This study concludes that some of the dominant themes published are: (a) The theme of religious moderation within the Indonesian-National scope. The discourse developed is Islamic moderation and Cultural Society. (b) The theme of religious moderation is da'wah broadcasts. The discourses raised are moderation and social media. (c) The theme of religious moderation of social organizations and ideological groups. The discourse that was raised was about the Islamic Moderatism of NU and Muhammadiyah. (d) The theme of Religious Moderation in Educational Institutions. The discourse that emerged was that Pesantren builds Moderation and Internalization of Moderation Values. The discourse analysis in this article shows that the article on Islamic Moderation is an expression or response of academics in viewing the reality and state of social policy around it. The Ministry of Religion as politicians and academics from several Islamic campuses under the Ministry of Religion have mutually supportive relationships in this issue of religious moderation Abstrak:. Moderasi agama merupakan salah satu agenda dan komitmen penting pemerintah untuk mewujudkan islam yang rahmatan lil ‘alamin, salah satunya melalui gerakan intelektual berupa: seminar, presentasi akademik dan publikasi Ilmiah. Fokus artikel ini adalah pemetaan terhadap riset/tulisan akademik para Akademisi Islam dalam kajian moderasi beragama. Penggalian data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisa publikasi riset dikalangan akademisi terkait dengan tema moderasi beragama. Kerangka analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis wacana dan dialektika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa tema dominan yang dipublikasi adalah : (a) Tema Moderasi beragama dalam lingkup Nasional-Keindonesiaan. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi Islam dan Masyarakat Kultural. (b) Tema Moderasi beragama siaran dakwah. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi dan Media Sosial. (c) Tema Moderasi beragama organisasi Kemasyarakatan dan kelompok Ideologi. Wacana yang dimunculkan seputar Moderatisme Islam NU dan Muhammadiyah. (d) Tema Moderasi beragama Instansi Pendidikan. Wacana yang dimunculkan yakni Pesantren membangun Moderasi dan Internalisasi Nilai Moderasi. Analisis wacana dalam artikel ini menunjukkan bahwa artikel mengenai Moderasi Islam merupakan sebuah ekspresi atau respon akademisi dalam memandang realitas dan keadaan kebijakan sosial di sekitarnya. Kementerian Agama sebagai Politisi dan akademisi dari beberapa kampus Islam di bawah kementerian Agama memiliki relasi yang saling mendukung dalam isu Moderasi beragama ini.
Verbalisasi Moderasi Beragama dalam Artikel Sarjana PTKIN Indonesia 2016-2020 Abdul Malik; M. Anwar Hindi
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v7i2.593

Abstract

Abstract: The Indonesian Minister of Religion, Lukman Hakim Saifuddin, Fachrul Razi and Yaqul Cholil Qoumas, always gave directions to the Indonesian people to make religious moderation a shared commitment. One of the important elements of the implementation of religious moderation is carried out byscholar of Indonesian PTKIN in the form of reviewing journal articles. This article analyzes religious moderation in Indonesian PTKIN scholarships recorded in the form of journal articles from the first edition of 2016 to the second edition of 2020. To analyze these various articles, Verbalization will be adopted which was originally used to analyze the Qur'an for religious moderation. The Verbalization method, coined by Muhammad Alwi HS, has a strong epistemology, because it is based on the orallity of Qur'an which is the initial form as well as the identity of the Qur'an. Finally, this article concludes that PTKIN scholars are active in responding to the issue of religious moderation, which is carried out with various perspectives and scopes. What is more important is that almost all PTKIN scholars make efforts to verbalize religious moderation to the context or scope of their studies. This scholar is an important contribution of PTKIN scholars to efforts to produce patterns, guard, and develop religious moderation in Indonesia, especially since 2016-2020.
FRAGMENT FIQH EKONOMI ISLAM (PERTEMUAN ILMU EKONOMI DENGAN FIQH MU’AMALAT) Abdul Malik
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 4, No 1 (2019): J-Alif, Volume 4 , Nomor 1, Mei 2019
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.11 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v4i1.537

Abstract

“Artikel ini akan menganalisis terbentuknya fiqih ekonomi Islam dari analisis adanya pertemuan antara Ilmu Ekonomi dengan Fiqh Mu’amalat, sehingga terbentuknya fiqh ekonomi Islam dalam bentuk fragment  fiqh.  Analisis dilakukan  pada pola komunikatif keilmuan dalam alur epistemologi. Ada beberapa poin yang dapat diuraikan : (a) Fragment figh adalah bentuk figh -analisis hukum- yang dihasilkan dari adanya upaya merajut titik temu dari unsur ekonomi dan Fiqh Mu’amalat (b) Dalam sudut analisis epistemologi, ekonomi dan fiqh muamalat bertemu bejalan dalam alur ritme metodologi (c) Fiqh Ekonomi Islam adalah bentuk pengaturan alur transaksi dan bisnis Islam yang ditarik beberapa prinsip. (d) Dalam menjalankan fiqh Ekonomi islam, dibutuhkan beberapa langkah lebih lanjut.”   
Voter's Education dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Duampanua Abdul Malik; Syaripuddin Syaripuddin; Harianto Harianto
SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2022): Sipissangngi Volume 2, Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.075 KB) | DOI: 10.35329/sipissangngi.v2i1.2844

Abstract

Desa Duampanua adalah salah satu desa yang ada di Kecamtan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Yang dihuni oleh sekitar ± 936 kk, dari banyaknya jumlah masyarakat banyak pula yang kurang paham dalam pelaksanaan pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula. Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu) yang awalnya hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan kepala Daerah dan Desa. Bagaimana diketahui di Polewali Mandar akan dilaksankan Pilkades serentak pada bulan November di beberapa Desa di Kab. Polewali Mandar salah satunya Desa Duampanua. Maka dari itu mahasiswa Program Unasman Mebangun Desa (PUMD) yang ada di Desa Duampanua bekerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Duampanua meberikan pemahaman dalam mensosialisasikan penyuluhan pendidikan pemilih pemula terhadap masyarakat Desa Duampanua. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar siring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah berdasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan Negara. Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan bagi pemilih pemula.
HALAL PRODUCTS AND FORMAL PIETY MUSLIM MIDDLE-CLASS LIFE IN THE ANALYSIS OF RELIGIOUS RECEPTION THEORY Abdul Malik; Muh. Irwan; Syamsul Wathani
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 1 (2022): Religious Changing Pathway Post Pandemic and Welcoming Society Era 5.0
Publisher : Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sangkep.v5i1.5743

Abstract

The Muslim middle class is a religious group that lives in commodified Islam and is self-commodified with Islam for the benefit of life. Their presence represents two entities, the middle class is attached to material and Muslims are attached to religiosity. These two entities emphasize their existence as new religious communities. This article is an exploratory-verificative research from the results of field research on the Muslim middle class, especially in the study of religious behavior (religious performance). This article focuses on analyzing research gaps, data, theory and theorizing of research results into the scientific development of the sociology of religion. The analytical framework used is the analysis of religion as a tradition and doctrinal reception. With this analytical framework, this article finds several conclusions: The Muslim middle class has a strong dependence on halal products. There are two models of halal in products and social cognition of the Muslim middle class, namely: Islamic products and Islamicized products. Halal status is a driving factor that directs the consumption and consumption of halal products for the middle class, providing assurance of religious morals and an Islamic life. The Muslim middle class also expresses popular culture and formal/symbolic piety in public spaces. Formal piety includes: Islamic pants, beards, syar'i hijab, syar'i robes, veils, syar'i fashion, syar'i cosmetics and other economic artifacts. By characterizing the consumption of halal products and formal piety, the religious behavior of the Muslim middle class is in the low tradition plains. Religious traditions themselves are formed from clashes and greetings from the reality or habitus around them. In piety mapping, the Muslim middle class is in the Islamic category in the form of active piety.”
PERAN KOPERASI TERHADAP UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH Nur fitri Rahmadani Saputri Fitri; Rahma Muin; Abdul Malik
Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022): Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, August 2022
Publisher : Rumah Jurnal STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/milkiyah.v1i2.239

Abstract

The COVID-19 pandemic has had an impact on reducing business turnover. The purpose of this study is to determine the role of savings and loan cooperatives in encouraging micro, small and medium enterprises (MSMEs) during the COVID-19 pandemic and examine their role in economic law Islam.  This type of research uses qualitative.  A research case study was conducted at the Saving and Loan Cooperative of Pekkabata. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the Pekkabata branch of the Savings and Loans Cooperative is quite instrumental in encouraging micro, small and medium enterprises. This is evidenced by the distribution of loan funds from the cooperative to members, especially MSME actors who need additional funds for business capital. The cooperative also provides dispensation to members in returning loans by only paying half of the total loans that must be paid, especially to members affected by the COVID-19 pandemic. Members who make loans find it helpful to the cooperative's policy. The perspective of Islamic law on the role of cooperatives in distributing funds through loan products seen in terms of the qardh pillar is appropriate because of the presence of parties (members and administrators of cooperatives) which the existence of objects in the form of borrowed money and the existence of ijab qabul (sighat). However, in the terms of the loan is not in accordance with the terms of the qardh contract applying an interest system or an addition to the return (riba) then in this case it is invalid in the terms of the qardh contract.   REFERENCES Abbas, A., Ilham, M., Triani, N., Arizah, A., & Rayyani, W. O. (2020). The Involvement of Firms in Helping fight the pandemic of COVID-19: Evidence from Indonesia. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 8, 72-76. Bungin, Burhan. (2017). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group. Frihatni, A.A., Sudirman, I., & Mandacan, F. (2022). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus UMKM Irrenuang Parepare di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22 (2), 759-763. Ghazaly, Rahman Abdul. (2017). Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana. Julian, Oxsha. (2018), “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi”, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kamaluddin. (2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasinal Koperasi Simpan Pinjam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Malik, Abdul. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani dalam QS.an-Nisa/4:29”, Dirasat Islamiah:Jurnal Kajian Keislaman 2, (1), .39-56. Muslich, Akmad Wahid, (2017). Fikih Muamalah, Cet. IV; Jakarta: Amzah, Pane, Cristy, Dame, Merry. (2022). “Virus Corona, Gejala, Penyebab dan Cara Pengobatannya”https://www.alodokter.com/virus-corona, Rasjid Solaeman, (2007). Fiqih Islam, Bandung, Sinar Baru Algesindo, Rustam, Pebi (2020), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam  Wahana Mandiri Kota Palopo”, Palopo: Fakultas  Syariah IAIN, Suhendi Hendi, (2010). Fiqh Muamalah, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soemitra Andri, (2021). Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Cet.II; Jakarta: Kencana. Sujarweni, Wiratna. (2017). Metodologi Penelitian Cet.III, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Syafe’i, Rahmat. (2001). Fiqh Muamalah. Cet. X; Bandung; CV Pustaka Setia.
Penerapan Analisis BMC (Bisnis Model Canvas) pada BUMDes Lembah Hijau Anreapi Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi Abdul Malik; Achmad Dwisetyo P.L; Ayu Rahayu; Sulihin Azis; Nukia Nurkarim
SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2022): Sipissangngi Volume 2, Nomor 3, September 2022
Publisher : Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/sipissangngi.v2i3.3683

Abstract

Pengembangan potensi usaha BUMDes di Desa Pappandangan membutuhkan partisipasi masyarakat mengenai unit usaha yang akan di kembangkan  oleh BUMDes lembah hijau anreapi  kedepannya dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Unit usaha BUMDes bertujuan untuk melakukan pengembangan dan perencanaan melalui Analisis usaha Bisnis Model Canvas ini yang akan membantu pengelola BUMDes untuk memanajemen starategi unit usaha yang akan di kembangkan yaitu unit usaha wisata alam sarung allo, unit usaha selai durian, unit usaha tradisional  food (lammang), unit usaha agrowisata, dan unit usaha kerajinan tangan (kayu dan rotan).Terkait  perencanaan  dan pengembagan unit usaha BUMDes akan dikaji  lebih lanjut di desa pappandagan Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan, sedangkan metode yang dilakukan yaitu bagimana  mengetahui  rancangan  model bisnis yang tepat untuk unit usaha BUMDes  dalam mengembangkan usahanya menggunakan pendekatan bisnis model canvas. Hasil dari potensi BUMDes  ini mengacu pada kesiapan desa,baik dari masyarakatnya maupun dari pemerintah desa dalam mewujudkan pemulihan ekonomi Desa.Strategi pengembangan BUMDes  yang akan diterapkan  yaitu  peningkatan kesadaran masyarakat terkait BUMDes dan Pengembangan BUMDes ini sangat diharapkan dapat membantu desa dari segi pendapatan desa maupun ekonomi masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pendapatan asli  desa.