Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Iqbal Ahmady
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TANTANGAN PARTAI ACEH DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KAMPANYE Mushallin Mushallin; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartai Aceh adalah Partai Lokal yang memperoleh kursi DPRA terbanyak sejak Pemilu 2009, namun jumlah perolehan kursi terus menurun, dari 33 kursi pada Pemilu 2009, menurun menjadi 29 kursi pada Pemilu 2014, dan terakhir memperoleh 18 kursi pada Pemilu 2019. Tantangan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif kampanye politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas Partai Aceh, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah memasuki era media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan strategi pemanfaatan media sosial Partai Aceh sebagai media kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan media sosial Partai Aceh sebagai media kampanye baru disadari oleh Partai Aceh. Pada Pemilu 2019 Partai Aceh tidak memanfaatkan Media Sosial sebagai Media Kampanye. Strategi Pemanfaatan Media sosial mulai dilakukan secara intens dewasa ini menggunakan platfrom Facebook dan Instagram. Kampanye politik yang dilakukan dengan media sosial mulai dari membentuk kesan Partai Aceh di setiap postingan menggunakan bingkai-bingkai yang berkesan warna dan bendera Partai Aceh. Setiap postingan Partai Aceh di Media Sosial berisi berbagai penyampaian informasi kerja-kerja politik Partai Aceh dan Politisi Partai Aceh. Kendala yang dihadapi Partai Aceh dalam pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye berupa tantangan Partai Aceh dalam merekrut pemilih pemula yang pada umumnya adalah pengguna Media Sosial, serta tantangan Partai Aceh memanfaatkan peluang Media Sosial itu sendiri. Mulai dari menggunakannya secara kreatif agar diminati oleh pemilih pemula, hingga merekrut influencer sebagai caleg dari Partai Aceh. Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Aceh dan politisi Partai Aceh memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye.Kata Kunci : Partai Aceh, Media Sosial, Kampanye Politik.ABSTRACTThe Aceh Party is a local party that has won the most DPRA seats since the 2009 election, but the number of seats has continued to decline, from 33 seats in the 2009 election, declining to 29 seats in the 2014 election, and lastly gaining 18 seats in the 2019 election. Challenges in the use of social media are becoming one of the alternative political campaigns to increase the electability of the Aceh Party, considering the 2014 and 2019 elections have entered the era of social media. This study aims to determine the strategy of using Aceh Party's social media as a campaign media and the obstacles faced. This study uses a qualitative method with a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the Aceh Party's strategy of using social media as a campaign media has only been realized by the Aceh Party. In the 2019 Election, the Aceh Party did not use Social Media as a Campaign Media. The strategy of using social media is starting to be carried out intensely today using the Facebook and Instagram platforms. Political campaigns carried out with social media start from forming the impression of the Aceh Party in every post using frames that impress the colors and flag of the Aceh Party. Each Aceh Party post on social media contains various information on the political work of the Aceh Party and Aceh Party politicians. The obstacles faced by the Aceh Party in using social media as a campaign media are the Aceh Party's challenges in recruiting novice voters who are generally Social Media users, as well as the Aceh Party's challenges to take advantage of the opportunities of Social Media itself. Starting from using it creatively to attract novice voters, to recruiting influencers as a legislative candidate from the Aceh Party. The results of this study suggest that the Aceh Party and Aceh party politicians use social media as a campaign media.Keywords: Aceh Party, Social Media, Political Campaign.
Analisis Proses Penganggaran APBA Berbasis Aplikasi e-Rencana (Studi Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif pada Keterlambatan APBA 2018) Muhammad Ridho; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang akhirnya di-Pergubkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan serta pengaruh e-Rencana terhadap integrasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan dan penganggaran APBA pada tahun 2018. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah konsep integrasi politik dan teori proses fungsional oleh Harold Laswell. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan APBA pada tahun anggaran 2018 yang berupa koordinasi buruk internal Pemerintah Aceh dan kepentingan politik dalam DPRA tidak dapat dibendung oleh sistem informasi berbasis elektronik. Aplikasi e-Rencana diimplementasikan tidak sesuai tujuan awal, yaitu penginputan data jauh hari sebelum Musrenbang, KUA-PPAS dan RAPBA. Transparansi anggaran pun tidak terlaksana sebagaimana amanah Pergub No. 44 tahun 2016 tentang e-Rencana. e-Rencana tidak cukup memadai untuk mengatasi permasalahan antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penganggaran APBA sehingga tidak mampu untuk menjadi solusi dalam mengatasi keterlambatan pengesahan APBA antara Pemerintah Aceh dan DPRA karena masalah koordinasi dan kepentingan politik. Kata Kunci : Keterlambatan pengesahan, APBA 2018, e-Rencana.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Mirza Hamdani; Faradilla Fadlia; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan merelokasi PKL ke Jalan Panglima Polem yang terfokus pada Pasar Kuliner. Dalam implementasinya, PKL tidak menuai protes dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Tamiang. Biasanya relokasi PKL di kota-kota di Indonesia menimbulkan keributan, namun di Kota Kuala Simpang tidak terjadi keributan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, serta peran elit dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dan teori elit-massa Thomas R. Dye dan Harmor Ziegler. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan relokasi PKL ke Jalan Panglima Polem menuai berbagai masalah, realitas yang terjadi masih ada koordinasi yang tidak berjalan antar pelaksana kebijakan. Tujuan kebijakan dalam meningkatkan perekonomian PKL pun tidak terwujud akibat lokasi relokasi tidak berada di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan sebagaimana tujuan awal kebijakan. Peran elit politik sendiri masih cenderung memihak kepada kepentingan Pemerintah sendiri, terutama dalam memberikan pengaturan yang tidak memihak kepada PKL yang direlokasi. Masalah sepinya pelanggan pada lokasi Pasar Kuliner tersebut, ditanggapi oleh elit politik dengan solusi yang tidak realistik. Kata Kunci : PKL, Implementasi Kebijakan, Peran Elit Politik.
ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD RI DAPIL ACEH PADA PEMILU TAHUN 2019 (Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara Fachrul Razi) Yusril Yuwanda; Mulia wati; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang- Undang Dasar 1945, Fachrul Razi merupakan anggota DPD RI Dapil Aceh periode 2014-2019 dan periode 2019-2014. Pemenangan Fachrul Razi pada pemilu tahun 2014 tidak terlepas dari pengaruh besar Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM, sedangkan pada tahun pemilu tahun 2019 Fachrul Razi mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, Hal ini tidak terlepas dari kurangnya dukungan yang berikan Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM yang diduga ada faktor kececewaan karena ada janji-janji yang tidak terealisasi dan terakomodir pada periode tahun 2014-2019. Dan Fachrul Razi tidak merawat ketokohan nya sebagai anggota DPD RI dan tidak menciptakan kebersamaan ya dengan Eks Kombatan GAM yang memiliki peran penting pada pemenangnya di periode 2014-2019. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab menurunnya suara Fachrul Razi apda Pemilu tahun 2019 dan bagaimana proses komunikasi politik Fachrul Razi dengan Eks Kombatan GAM. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian menggunakan teori Komunikasi Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab menurunnya suara Fachrul Razi pada Pemilu tahun 2019 disebabkan beberapa faktor diantaranya Fachrul Razi tidak mendapat panggung Partai Aceh dan dukungan dari Eks Kombatan GAM, Penurunan basis suara pendukung, dan gagal Fachrul Razi membangun komunikasi politik dengan Eks Kombatan GAM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Fachrul Razi tidak menempatkan janji-janji politiknya di periode tahun 2014-2019 selama menjabat 5 tahun di tingkat DPD RI, Dan Fachrul tidak melancarkan komunikasi politik nya dan memerhatikan Eks Kombatan pada periode tahun 2014-2019 sehingga pada pemilu tahun 2019 tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari Eks Kombatan seperti pada tahun 2014.
Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Praktik Masyarakat Desa Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Dalam Pemilihan Presiden 2019 Teuku Muhammad Razeki; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMeningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe dalam gelaran PilPres 2019, serta pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Blang Baroe pada PilPres 2019 meningkat dibandingkan pada PilPres 2014. Masyarakat memiliki antusias tinggi atas kesadaran politik dan ternyata tidak dipengaruhi oleh politik uang. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kesempatan dari pihak-pihak yang hendak melakukan politik uang. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yang paling tinggi adalah faktor kesadaran politik masyarakat, kepercayaan politik, dan adanya sedikit pengaruh kelas sosial. Hal tersebut juga dikarenakan banyak masyarakat merupakan bagian dari timses calon kandidat. Saran dari hasil penelitian ini kepada KIP Aceh dan KIP Nagan Raya agar menjadikan Desa Blang Baroe sebagai contoh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tanpa adanya politik uang. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Politik Uang, Desa Blang BaroeABSTRACT The increasing political participation of the people of Blang Baroe, Nagan Raya Regency in the 2019 Presidential Election is allegedly related to the phenomenon of election violations that often occur during the campaign period, one of which is money politics. This is because the Candidates, Success Teams, and Sympathizers provide a certain amount of money before the 2019 Presidential Election in villages in Nagan Raya Regency. This study aims to look at the participation of the Blang Baroe community in the 2019 Presidential Election, as well as the influence of money politics on political participation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This is because the Candidates, Success Teams, and Sympathizers provide a certain amount of money before the 2019 Presidential Election in villages in Nagan Raya Regency. This study aims to look at the participation of the Blang Baroe community in the 2019 Presidential Election, as well as the influence of money politics on political participation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the participation of the people of Blang Baroe Village in the 2019 Presidential Election was increased compared to the 2014 Presidential Election. The community had high enthusiasm for political awareness and was not influenced by money politics. This is because there is no opportunity for parties who want to do money politics. The factors that influence the political participation of the people the highest are the factors of people's political awareness, political trust, and the slight influence of social class. This is also because many people are part of the team of candidates. Suggestions from the results of this study to KIP Aceh and KIP Nagan Raya to make Blang Baroe Village an example in increasing community political participation without money politics. Keywords: Political Participation, Money Politic, Blang Baroe Village
ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PERIODE 2019-2024 Angga Ramadhana; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantukelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap pembuatankebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun hal ini tidak terjadikarena berbagai kondisi yang diduga adanya kepentingan anggota legislatif danelit partai. Proses pembentukan AKD DPRA periode 2019-2024 mengalamibeberapa penundaan, hingga Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugasdan fungsi DPRA itu sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor keterlambatan penetapan AKD, dan untukmengetahui dampak keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitianmenggunakan teori Kekuasaan dan Konsep legislatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah terbentuknya Koalisi AcehBermartabat (KAB) dan Non Koalisi di DPRA, kepentingan elit partai politik,beda kesepahaman antar anggota legislatif terhadap PP Nomor 12 tahun 2018.Dampak keterlambatan penetapan AKD terhadap fungsi DPRA Periode 2019-2024 adalah adanya dampak terhadap fungsi merumuskan kebijakan (legislasi),dan fungsi pengawasan (oversight), sedangkan terhadap fungsi mengalokasikansumberdaya (budgeting). tidak berdampak secara langsung karena penetapanAPBA tahun 2020 telah disahkan oleh DPRA periode sebelumnya. Kesimpulandari penelitian ini adalah perebutan kekuasaan antara koalisi KAB dan non koalisidi DPRA terkait dengan perebutan posisi strategis didalam AKD membuatpenetapan AKD DPRA periode 2019-2024 menjadi terlambat sampai april 2020bahkan badan kehormatan baru dibentuk pada September 2020, ini membuktikanbahwa DPRA lebih mementingkan kepentingan kelompok lebih penting dari padakepentingan rakyat.
Strategi Pemenangan Partai Lokal Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Banda Aceh Dendy Sakti Anugerah; Ubaidullah, MA; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh semakin merosot, mulai dari 10 kursi pada Pemilu 2009, merosot menjadi 5 kursi pada Pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 3 kursi pada Pemilu 2019. Merosotnya perolehan kursi ini, didasari atas marketing politik kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019, serta strategi marketing politik yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal pada Pemilu Legislatif 2019, pada Partai Aceh memiliki masalah internal yang menjadi penghambat utama. PNA tidak dapat membangun basis di setiap kecamatan serta ketokohan di PNA Kota Banda Aceh masih sangat minim. PDA memiliki kegagalan pengelolaan partai di tingkat DPW Kota Banda Aceh, Ketua Umum Partai lebih mementingkan kemenangan dirinya sendiri pada tingkat DPRA. Partai SIRA telat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2019. Strategi marketing politik Partai Lokal Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh adalah dengan menjadikan ketokohan sebagai syarat utama dalam menetapkan Calon Legislatif. Melakukan pemetaan lapangan tentang kebutuhan masyarakat, lalu membuat program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Pada Pemilu berikutnya harus memanfaatkan Medsos sebagai media kampanye setiap kegiatan yang dilakukan oleh Politisi dan Partai Lokal secara kontinu sebagaimana tuntutan era digital dalam membangun positioning politik. Kata Kunci : Partai Lokal, Perolehan Kursi, Marketing politik.
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU 2019 rahmad fadhil; Ubaidullah, MA; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi dimasyarakat pada zaman yang semakin modern dan demokratis. Tokoh agama salah satu figur yang membawa peran dalam bidang sosial keagamaan dan politik terutama pada masyarakat karena faktor Great Leader. Pada pemilu serentak 2019 dalam hal ini ialah pilpres dan pileg partisipasi masyarakat Aceh Barat Daya meningkat sangat signifikan. Partisipasi pemilih ini tentunya tidak terlepas dari peran tokoh agama, dari banyaknya seruan atau ceramah tokoh agama yang menyinggung tentang isu politik ini tentunya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran Ulama dalam membangun partisipasi politik masyarakat Aceh Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran Ulama dalam membangun partisipasi politik masyarakat Aceh Barat Daya. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam membangun partisipasi politik masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu tahun 2019 meliputi beberapa aspek yaitu: 1) Membangun kepercayaan masyaraskat kabupaten Aceh Barat Daya melalui dakwah, 2) Pemanfaatan media sebagai sarana dakwah. Peran tokoh agama memberikan dampak yang cukup signifikan dengan membangkitkan jiwa nasionalisme di dalam masyarakat. Masyarakat juga melihat bahwa peran tokoh agama di kabupaten Aceh Barat Daya juga memberikan hasil yang sangat bagus terbukti dengan meningkatnya jumlah partisipan dalam pemilu tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat memberikan hasil yang sangat baik. Saran dari penelitian adalah upaya tokoh agama yang dilakukan di Aceh Barat Daya juga dapat diikuti oleh pihak lainnya agar dapat menjalankan pemilu yang lebih baik. Kata Kunci : Tokoh Agama, Peran, Pemilu
Analisis Efektivitas Program Asimilasi Terhadap Narapidana Kelas II A Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 Arif Fonna; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of overcoming and preventing Covid-19 through Regulation of the Minister of Law and Human Rights (PERMENKUMHAM) Number 10 of 2020 concerning the conditions for granting assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19. This creates unrest among the public, this unrest creates fear in the community so that there are those who claim that the assimilation program is just a government game given the occurrence of overloaded prisons/detention centers, which the government should have done to increase the capacity of prisons/detention centers to maintain the increase in the spread of the virus. This study aims to find out and explain about the guidance and supervision carried out by the Fathers for Class II A prisoners in Banda Aceh as well as to find out and explain the effectiveness of the assimilation program for Class II A prisoners in Banda Aceh during the Covid-19 pandemic in 2020. The research approach carried out using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that there are several forms of guidance and supervision of inmates, namely: (1) the supervision of the Fathers through Zoom Meetings, and (2) the supervision of the Fathers through the Family/Village Apparatus. And the effectiveness of the convict assimilation program at the Class II A prison in Banda Aceh during the COVID-19 pandemic in 2020 in the context of overcoming and preventing the virus is somewhat less effectie given the absence of direct guidance and supervision of prisoners receiving the assimilation program.The conclusion is the form of guidance and supervision carried out by the Fathers for Class II A Banda Aceh prisoners, namely, collaborating with the family and related village officials in controlling the behavior of prisoners and the supervision provided, namely, making Video Calls or Zoom Meetings which are routinely carried out every day. by showing the face directly. The experimental approach is the most likely approach in terms of the effectiveness of the assimilation program for Class II A prisoners in Banda Aceh in 2020.
Co-Authors Angga Ramadhana Arif Fonna Dendy Sakti Anugerah Effendi Hasan Faradilla Fadlia Muhammad Mirza Hamdani Muhammad Ridho Mulia wati Mushallin Mushallin Rahmad Fadhil Teuku Muhammad Razeki Ubaidullah, MA Yusril Yuwanda