Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Journal of Law and Social Politics Jotika Research in Business Law
Riantika Pratiwi
Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Perkawian Siri Di Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.32

Abstract

Analisis situasi mitra mengambarkan fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami akibat hukum perkawinan siri. Begitu juga dengan masyarakat di kelurahan sekip kecamatan lima puluh belum mengetahui ketentuan hukum mengenai perkawinan seperti akibat hukum perkawinan siri yang termasuk didalamnya mengenai waris dan status hukum anak dari perkawinan siri. Permasalahan yang mungkin timbul ketika masih ada warga yang melakukan perkawinan siri (tidak dicatatkan), kemudian timbul permasalahan mengenai hak waris ketika suami meninggal dunia dan hak harta bersama saat terjadi perceraian. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh masyarakat kelurahan sekip kecamatan lima puluh kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan). Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kata kunci: Akibat, Hukum, Perkawinan Siri
Peningkatan Pemahaman Anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat Terhadap Aspek Legal Fintech Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.788 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v2i1.43

Abstract

Analisis situasi mitra mengambarkan fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal fintech. Begitu juga anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat belum mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaran fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Permasalahan yang mungkin timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online menggunakan nama koperasi simpan pinjam sebagai bentuk dari fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Sidomulyo Barat. Target yang akan dihasilkan, yaitu publikasi di media massa online. Solusi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman anggota Koperasi Ainul Zahroh Kantor Pusat Kelurahan Sidomulyo Barat tentang aspek legal fintech. Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek legal fintech. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami apek legal fintech. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang penyelesaian dimaksud. Kata Kunci : Koperasi, Aspek Legal, Fintech.
Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di PT. BCA Finance Cabangarifin Ahmad Kota Pekanbaru Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 2 (2023): JAMSI - Maret 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.669

Abstract

Permasalahan yang mungkin timbul ketika banyaknya informasi data pribadi yang tersebar digunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan subjek data pribadi. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Solusi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami aspek hukum perlindungan data pribadi. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang penyelesaian dimaksud.
Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yalid yalid; Irawan Harahap; Riantika Pratiwi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): Juli
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i1.1997

Abstract

Purpose: To explain the contradictions of the reconciliation arrangement in the meeting voting on the Debt Payment Obligation Deferral and to formulate the concept of ideal justice voting in the Debt Payment Obligation Deferral meeting. Research methodology: This type of research is normative legal research. Results: The principle of justice in the Bankruptcy and PKPU Laws contains that provisions regarding bankruptcy can fulfill a sense of justice for interested parties. The entire analysis of the concept of justice is related to legal facts in the Bankruptcy Law and PKPU which adopt the principle of balance by stating that the principle of "fairness" is not ideal. Therefore, it is necessary to reform the principles of justice in bankruptcy law and PKPU in order to fulfill the legal ideals of bankruptcy law. The legal ideals that have been fulfilled are elements of commutative justice, but considering the differences in the criteria or portions of each, according to the author, it is necessary to renew these legal principles based on the concept of distributive justice. Then ideally the voting results should ideally be binding on all parties. Limitations: This study is only related to voting norms in the bankruptcy law and PKPU. Contribution: This research is expected to be a reference and contribution to the Government in reforming bankruptcy law and PKPU.
Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Irawan Harahap; Riantika Pratiwi; Yalid Yalid
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.883 KB) | DOI: 10.31849/jurkim.v2i1.9049

Abstract

Isu dalam topik ini adalah perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau das Sollen, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah, mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Pada mekanisme gugatan oleh organisasi lingkungan, penggugat tidaklah menjadi pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang di gugat, namun berkepentingan atas pelestarian lingkungan hidup. Obyek tuntutan bukanlah ganti rugi yang merupakan kompensasi melainkan biaya pemulihan lingkungan. Isu dalam topik ini adalah perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau das Sollen, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah, mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Pada mekanisme gugatan oleh organisasi lingkungan, penggugat tidaklah menjadi pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang di gugat, namun berkepentingan atas pelestarian lingkungan hidup. Obyek tuntutan bukanlah ganti rugi yang merupakan kompensasi melainkan biaya pemulihan lingkungan. Kata Kunci: Perbandingan, Mekanisme, gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup
TANGGUNG JAWAB DIREKSI LEMBAGA KEUANGAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Riantika Pratiwi; Irawan Harahap
Jotika Research in Business Law Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dan pendistribusiannya kembali kepada masyarakat, serta penyediaan jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk pemberian pinjaman. Dalam bank yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas, Dewan Direksi adalah pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Sebagai pihak yang menyetujui pencairan kredit, Dewan Direksi bank bertanggung jawab penuh jika kredit yang dicairkan menjadi bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet, yang menyebabkan kerugian bagi bank. Bahkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan jika mereka lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 16 PEKANBARU TENTANG KETENTUAN HUKUM HAK CIPTA DALAM DUNIA DIGITAL Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang berarti pada tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan pelajar sekolah menengah atas. Para siswa, sebagai generasi muda, tergolong sebagai kelompok yang sangat dinamis dalam mengakses perangkat digital dan jaringan internet, baik untuk keperluan akademis maupun rekreasi. Aktivitas seperti penggunaan media sosial, situs berbagi video, serta beragam aplikasi digital telah menjadi rutinitas keseharian siswa di SMA Negeri 16 Pekanbaru. Tingginya frekuensi pemanfaatan teknologi digital tersebut tidak selalu sejalan dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang aspek legal, terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Di kalangan pelajar, fenomena yang kerap ditemukan antara lain yaitu mengunduh dan menyebarluaskan konten tanpa kewenangan, menggunakan hasil karya pihak lain tanpa menyertakan rujukan yang sah, hingga melakukan tindakan plagiarisme dalam penyelesaian tugas-tugas sekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran serta pemahaman siswa mengenai pentingnya menghormati kekayaan intelektual milik orang lain masih tergolong rendah.  Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius seperti terjadinya pelanggaran hak cipta. Permasalahan yang mungkin timbul ketika minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum hak cipta dalam dunia digital. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum hak cipta dalam dunia digital menjadi sangat penting. Target dan luaran sesuasi rencana bagi pengusul berupa publikasi jurnal dan media massa elektronik. solusi yang ditawarkan dari program pengabdian kepada masyarakat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami mitra.
Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yalid yalid; Irawan Harahap; Riantika Pratiwi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 1 (2023): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i1.1997

Abstract

Purpose: To explain the contradictions of the reconciliation arrangement in the meeting voting on the Debt Payment Obligation Deferral and to formulate the concept of ideal justice voting in the Debt Payment Obligation Deferral meeting. Research methodology: This type of research is normative legal research. Results: The principle of justice in the Bankruptcy and PKPU Laws contains that provisions regarding bankruptcy can fulfill a sense of justice for interested parties. The entire analysis of the concept of justice is related to legal facts in the Bankruptcy Law and PKPU which adopt the principle of balance by stating that the principle of "fairness" is not ideal. Therefore, it is necessary to reform the principles of justice in bankruptcy law and PKPU in order to fulfill the legal ideals of bankruptcy law. The legal ideals that have been fulfilled are elements of commutative justice, but considering the differences in the criteria or portions of each, according to the author, it is necessary to renew these legal principles based on the concept of distributive justice. Then ideally the voting results should ideally be binding on all parties. Limitations: This study is only related to voting norms in the bankruptcy law and PKPU. Contribution: This research is expected to be a reference and contribution to the Government in reforming bankruptcy law and PKPU.
Digital Asset Insolvency in the Blockchain Era: A Framework for Bankruptcy Law Yalid Yalid; Yeni Triana; Irawan Harahap; Riantika Pratiwi; Emir Adzan Syazali
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i4.173

Abstract

Background: Blockchain-based assets increasingly operate as investment and commercial property, yet their decentralized architecture, pseudonymous control, volatility, and cross-border transferability challenge conventional bankruptcy mechanisms. Objective: This study examines how digital assets may be treated under insolvency law, identifies legal and operational obstacles to their administration, and develops a Digital Asset Insolvency Framework for Indonesia. Methods: Using normative legal research, the study combines statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Indonesia is assessed against developments in the United Kingdom, Singapore, and the United States across property status, disclosure, control, valuation, liquidation, distribution, and institutional capacity. Results: Digital assets may be recognized as property and included in a bankruptcy estate where applicable legal doctrine supports their economic value, transferability, identifiability, and effective control. The analysis nevertheless identifies persistent gaps in wallet disclosure, private-key access, ownership verification, valuation timing, liquidation security, and cross-border recovery. The study's novelty lies in an integrated five-pillar framework linking disclosure-based transparency, access-based control, adaptive valuation, secure liquidation and distribution, and institutional capacity. This framework translates comparative legal developments into operational guidance for Indonesian insolvency governance. Conclusion: A technology-responsive insolvency regime should combine legal recognition with enforceable access, valuation, liquidation, and institutional mechanisms so that digital assets can be administered transparently while protecting creditor equality and asset value.
Co-Authors Emir Adzan Syazali Irawan Harahap Yalid Yalid