Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Ilyas Yunus
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan Pekerja (Suatu Penelitian Di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) Syavika Isfi Fitrisa; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditantukan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dibuat dalam bentuk lisan, namun perjanjian kerja tersebut menimbukan wanprestasi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab serta upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha roti terhadap pekerja berupa upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, telat pembayaran upah, diskripsi dan jam kerja yang tidak jelas. Faktor penyebab wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja yaitu faktor produksi yang semakin hari semakin menurun, pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, dan pelaku usaha menganggap pekerja mau menerima keterlambatan pembayaran upah. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui teguran dan musyawarah, apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan mediasi, apabila tidak ada kesepakatan juga maka pekerja bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)..
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AUTODEBET REKENING TANPA PERSETUJUAN NASABAH AKIBAT DARI PEMASARAN ASURANSI MELALUI SARANA TELEMARKETING Nurul Iman; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Setiap peasuransian dalam memasarkan produknya melalui telemarketing  wajib menyampaikan informasi secara jujur. Namun  Kenyataannya ada pihak telemarketing yang tidak menjelaskan dengan jujur mengenai produk tawarannya sehingga konsumen dirugikan karena rekeningnya terpotong secara otomatis tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan terhadap nasabah yang terkena autodebet  rekening tanpa persetujuan, tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kerugian nasabah serta upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah terhadap kerugian yang ditimbulkan.Kata kunci: telemarketing  asuransi mengautodebetkan rekening nasabah
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE ACEH TRADISIONAL DENGAN PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA Munawarah Munawarah; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal  1243  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  “penggantian  biaya,rugi  dan  bunga  karena  tidak  di- penuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang terjadi di  Kecamatan  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya  antara  produsen  kue  Aceh  tradisional  dengan  pedagang  kecil, para  pihak  mengadakan  perjanjian  secara  lisan,  mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi.  Tujuan  penelitian  ini menjelaskan  pelaksanaan  perjanjian  konsinyasi,  bentuk  dan  faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  dan penyelesaian wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukan adanya perjanjian  konsinyasi,  pelaksanaan  perjanjian  konsinyasi  diadakan  secara  lisan,  bentuk  wanprestasi  adalah membayar tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna. Sedangkan faktor penyebab wanpres- tasi  adalah  menggunakan  hasil  penjualan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  bangkrut  dalam  menjalankan  usaha. Upaya penyelesaian wanprestasi secara musyawarah.  Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan perjan- jian konsinyasi secara tertulis.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3331 K/PDT/2018 TENTANG KURANG PIHAK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Malik Faza; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 3331 K/Pdt/2018 dengan ketentuan hukum perdata, serta untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas keadilan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 3331 K/Pdt/2018 memutus perkara tidak kurang pihak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yakni doktrin dan yurisprudensi, dimana sopir tergugat semestinya ikut digugat dalam perkara. Diputusnya gugatan tidak kurang pihak mengakibatkan putusan tidak dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan secara maksimal. Disarankan agar dibentuknya suatu norma hukum perundang-undangan mengenai hukum acara perdata secara komprehensif sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi perkara. Disarankan pula adanya koordinasi bagi penegak hukum di seluruh indonesia terkait ketentuan hukum acara perdata sehingga menciptakan penegakan hukum yang memenuhi cita hukum.Kata Kunci : Gugatan Kurang Pihak, Perbuatan Melawan Hukum, Studi Kasus
Co-Authors Malik Faza Munawarah Munawarah Nurul Iman Syavika Isfi Fitrisa