Kadriah Kadriah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB PT. INDAH LOGISTIK CARGO TERHADAP RUSAK DAN HILANGNYA BARANG KIRIMAN Farah Rieza; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen dan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak atau hilangnya barang kiriman.  Untuk memperoleh data dilakukan penelitian dengan cara  investigasi beberapa responden dan informan, serta dilakukan penelitian perpustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, undang-undang, buku bacaan dan teori. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen adalah faktor kesalahan dalam melakukan pengepakan barang, faktor kelalaian dalam pengangkutan, dan faktor kesalahan sopir pengangkutan serta faktor kesalahan penempatan barang dalam angkutan. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak dan hilangnya barang kiriman konsumen yaitu dilakukan secara musyawarah, dimana PT. Indah Logistik Cargo memberikan ganti rugi barang milik konsumen sebesar 5 kali ongkos kirim, ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga barang kiriman konsumen, namun konsumen tidak dapat melakukan upaya lainnya selain menerima ganti rugi yang tidak sesuai tersebut. Kepada PT. Indah Logistik Cargo agar melaksanakan kewajiban pengiriman barang dengan baik serta memberikan ganti rugi yang sesuai dengan amanah UU NO. 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Murnita Farah; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.285 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Metode penelitian ini telah dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penyebab utama dari keterlambatan penyerahan bagasi tercatat yaitu disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak ground handling dengan maskapai penerbangan. Dalam hal terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat penumpang, pengangkut belum sepenuhnya bertangung jawab. Penyelesaian yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengantaran bagasi tercatat penumpang ke alamat penumpang, tanpa memberikan sejumlah uang tunggu. Diharapkan adanya sanksi dan pengawasan langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut dalam hal keterlambatan penyerahan bagasi tercatat.
Penyelesaian Wanprestasi Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pencucian Pakaian Indah Utama Putri; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha pencucian pakaian (laundry) dan pengguna jasa yang telah menyepakati jangka waktu penyelesaian pencucian pakaian. Namun dalam kenyataan terdapat pelaku usaha yang tidak menepati isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perjanjian dan penyebab terjadinya keterlambatan, kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat keterlambatan tersebut, serta penyelesaian sengketa akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian yang dilakukan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan pada jasa pencucian pakaian ini ialah perjanjian secara lisan. Penyebab terjadinya keterlambatan yang dilakukan ialah adanya pemadaman listrik, rusaknya mesin pengering, hujan terus menerus, dan orderan yang berlebihan. Kerugian yang dialami oleh pengguna jasa ini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateril. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak pelaku usaha dan pengguna jasa ialah menggunakan jalur negosisiasi. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menghindari keterlambatan untuk dapat menyediakan mesin genset, mencari pekerja pengganti, mengkondisikan orderan yang berlebihan. Pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya dengan meminta maaf saja, melainkan pelaku usaha harusnya memberikan kompensasi berupa potongan harga.
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Transkoetaraja Fakhrurrazi Fakhrurrazi; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur secara jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi khususnya pada halte transkoetaraja di Banda Aceh masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja, hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja dan upaya hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas belum optimal. Belum optimalnya pemenuhan hak mereka untuk mengakses halte transkoetaraja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: terbatasnya lahan yang dimiliki, tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah, dan fasilitas pendukung yang dibangun belum ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam hal tidak terpenuhi hak-hak mereka adalah dengan cara melakukan musyawarah dengan Dinas Perhubungan Aceh, Ombudsman perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.Disarankan agar dalam pembangunan halte transkoetaraja untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh apabila tidak mendapatkan izin dan terbatasnya lahan untuk dapat memindahkan pembangunan halte transkoetaraja ke lokasi lain supaya pembangunan halte dapat memenuhi syarat aksesibilitas dan tidak asal jadi, dan disarankan kesadaran dan keberanian penyandang disabilitas untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan class action sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila upaya melalui musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya dalam bidang transportasi tidak mendapatkan hasil.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rini Mulyana; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.594 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di Kota Banda Aceh, tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pekerja anak. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan buku-buku. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di kota Banda Aceh yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, faktor lingkungan sosial dan budaya, rendahnya pendidikan orang tua serta faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Sementara itu tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak yaitu orang tua yang mempekerjakan anaknya kurang memperhatikan hak-hak terhadap anaknya, sehingga kewajiban orang tua terhadap nafkah anaknya tidak terpenuhi dan hak-hak pendidikan anak terabaikan karena ada sebagian pekerja anak yang telah putus sekolah. Upaya untuk menanggulangi masalah pekerja anak diantaranya memberikan pelayanan minimal dengan mengatasi ketelantaran, membantu memberdayakan keluarga yang kurang mampu, melakukan sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Disarankan kepada pemerintah kota untuk dapat menangani kemiskinan dengan tepat, dan kepada orang tua untuk memberikan perhatian terhadap anaknya dalam hal pendidikan. Disarankan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk melakukan yang lebih intens sosialisasi lebih inten agar budaya mempekerjakan anak tidak terus terjadi. This study aims to identify and to explain some factors which lead of having child labour in Banda Aceh, the responsibility of parents for children's rights, and the efforts made by the goverment to give protection towards the issue of child labour. This is juridical-empirical research, and the data was obtained through library and field research. The library research was conducted to obtain secondary data by reading the legislation, scientific works, the opinions of the scholars, and books. Field research was conducted to get primary data related to this study through interviewing respondents and informants. The results of this study stated that the factors of child labour in Banda Aceh are due to the economic factor which mean that those who are unable to fulfill the needs in the household, then other factors are social and cultural environment, low parental education and also parent’s religious knowledge background. It is parents’ responsibility towards the children’s rights, parents who employ their children do not pay attention towards their rights, so the parents are unable to perform their obligation that is to make a living for their children and in addition the educational rights of their children were also neglected because those child workers have already dropped out of school. The efforts to solve the issues of child labour are by providing maximum services to overcome those neglected child labour, help empowering poor families, give dissemination to all elements of society about Child Protection Law. It is suggested for the government to handle the poverty appropriately, for parents to pay attention towards education of their children and also for the Social and Labor Department to increase the socialization in order to avoid the culture of employing children.
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 10/PDT/2012/PT-BNA TENTANG KEPEMILIKAN HARTA SYARIKAT Sisi Sisi; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 03/Pdt.G/2011, dan untuk menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di dalam studi kasus ini. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan studi kasus (study case). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 yang menyatakan bahwa sertifikat  milik Penggugat tersebut sah adalah suatu kekeliruan. Seharusnya Sertifikat atas nama Penggugat tersebut batal demi hukum, karena pendaftaran sertifikat dilakukan sebelum adanya pembagian harta bersama dan tanpa sepengetahuan dari si Tergugat selaku pemilik lain dari harta syarikat tersebut. Hakim dalam memberikan putusannya kurang memperhatikan tujuan dari hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dari pihak Tergugat.      Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya menerapkan asas mendengarkankedua belah pihak, dalam memberikan putusan harus sesuai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar tercipta keadilan bagi para pihak yang berperkara.