Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Qisth Law Review Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Awang Long Law Review GANEC SWARA Jurnal Medika Hutama Jurnal Sosial dan Teknologi ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY JOURNAL Eduvest - Journal of Universal Studies Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Abdul Kahar Maranjaya
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Abdul Kahar Maranjaya
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): Glosains : Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v3i1.47

Abstract

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi isu yang terus digulirkan hingga saat ini. Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dilihat dari hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Legal Aspects of Determining National Disaster Status Abdul Kahar Maranjaya
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.51532

Abstract

This research is motivated by the flash flood disaster that struck West Sumatra, North Sumatra, and Aceh at the end of 2025, which resulted in loss of life and devastation of villages. As a result, many groups called on the government, particularly the President, to declare the disaster a national disaster. This study aims to describe and analyze the process of determining national disaster status in Sumatra. The methodology employed in this study is a descriptive qualitative approach, utilizing normative descriptive methods for data collection. The findings of this research explain the legal aspects of disaster management as outlined in Law Number 24 of 2007, along with its implementing regulations: Government Regulation Number 21 of 2008 and Presidential Regulation Number 17 of 2018. These documents establish the criteria for designating the legal status of disasters. According to the relevant laws and regulations, the legal status of a disaster is determined by whether it qualifies as a national disaster. If a disaster remains localized, the regional government, as specified in its regional regulations, holds the authority and responsibility to manage the situation at the regional level. In the case of the flash flood disaster in Sumatra, it has not been classified as a national disaster because, based on field data, it is still recognized as a regional event.
PRESERVING TRADITION: THE ADAT LAW SYSTEM OF THE BADUY COMMUNITY AND ITS CONSTITUTIONAL RELEVANCE Sodikin Sodikin; Abdul Kahar Maranjaya
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Baduy adat law community is a distinct group that operates within a socio-cultural framework deeply rooted in their traditions. Central to this framework is the adat institution, which serves as the foundation for their governance system. In the Kanekes adat village, the structure and role of the adat institution reflect an adat state system that is derived from the values of their ancestors, known as Karuhun, and is consistent with the principles of Indonesian constitutional law. This study employs a juridical normative methodology to examine and analyze the conditions of the Kanekes Adat Village from a constitutional perspective. The findings reveal that the Baduy adat law community possesses characteristics that have sustained their adat institutions for thousands of years. They adhere to the norms of the Sunda Wiwitan religion, emphasizing the importance of upholding the values of the Karuhun, which serve as guiding principles (Pikukuh) that must be followed. The governance system they adopt is characterized as an adat state law system, which democratically distributes authority among various institutions. The apex of power and leadership resides with the Puun, who plays a crucial role in maintaining the community's traditions and governance. This structure not only reflects the community's commitment to their cultural heritage but also contributes to the broader framework of adat constitutional law in Indonesia, ensuring its relevance for future generations.
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Tata Kelola Hutan Abdul Kahar Maranjaya; Sodikin Sodikin; Abdul Azis Muhammad
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2055

Abstract

Berbagai masalah di bidang kehutanan seperti rusaknya hutan yang berakibat banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tata kelola kehutanan yang tidak baik. Pemerintah diberi kewenangan tidak mampu mengatasi kerusakan hutan, sehingga kewenangannya dipertanyakan. Pada kenyataannya pemerintah bertanggung jawab secara hukum administrasi negara atas tata kelola hutan yang tidak baik, yang menguasai dan berwenang mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah dalam tata kelola hutan yang merupakan kewenangannya dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif, yang mendeskripsikan fenomena hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara yang secara hukum diberikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Kewenangan pemerintah yang secara yuridis normatif telah diberikan, tetapi praktek kewenangan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewenangan pemerintah yang tumpang tindih dan amburadul mengakibat bencana sebagaimana yang terjadi di Sumatera dengan terjadinya bencana banjir yang merupakan tata kelola hutan yang tidak baik. Tata kelola hutan yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan yang menurut hukum administrasi negara perlu dikelola dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam hal ini yang terjadi tidak dilaksanakannya sistem pemerintahan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Co-Authors Abdul Azis Muhammad ALIF ANANDIKA PUTRA Nur Ali Rahman Rifani Firyal Faruqi Sodikin Sodikin