Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qisth Law Review Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Awang Long Law Review GANEC SWARA Jurnal Medika Hutama Jurnal Sosial dan Teknologi ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY JOURNAL Eduvest - Journal of Universal Studies Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Abdul Kahar Maranjaya
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penataan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Abdul Kahar Maranjaya
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): Glosains : Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v3i1.47

Abstract

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi isu yang terus digulirkan hingga saat ini. Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dilihat dari hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Co-Authors ALIF ANANDIKA PUTRA Nur Ali Rahman Rifani Firyal Faruqi