Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Fraud Deterrence Governance: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda Nita hasnita; Ismi Ayu lestari; Amiruddin; Asri Usman
International Journal of Management, Economic and Accounting Vol. 4 No. 5 (2026): October 2026
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijmea.v4i5.824

Abstract

Fraud remains a persistent governance problem across corporate, public-sector, and digital environments, yet research on how fraud is deterred is dispersed across governance, auditing, criminology, internal control, information systems, and regulatory scholarship. This systematic literature review integrates that fragmented evidence and develops a concise governance explanation of fraud deterrence. Following PRISMA 2020, records were identified through Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ACM Digital Library, and supplementary Google Scholar searching; 249 studies met the final eligibility criteria. The evidence was coded across seven dimensions: corporate governance, forensic accounting and audit effectiveness, fraud theory, internal control and risk management, digital technologies and artificial intelligence, public-sector and institutional fraud, and legal enforcement, ethics, and behavioral factors. The synthesis shows that no single mechanism provides reliable deterrence across contexts. Board and audit-committee oversight, internal controls, forensic capability, whistleblowing, enforcement certainty, ethical culture, and data-driven detection are most effective when they operate as complementary layers. Technology improves detection speed and scale but does not substitute for professional judgment, implementation quality, institutional capacity, or accountability. Contradictory findings across board structure, sanctions, and audit effects further indicate strong contextual boundary conditions. The review therefore proposes an integrated configurational framework in which prevention, detection, and sanctioning are linked through governance quality and institutional context. This framework advances fraud research beyond isolated mechanisms and provides a focused agenda for longitudinal, cross-country, behavioral, and algorithmic-accountability research.
Government Accounting Reform and Public Accountability: A Systematic Review of Themes, Methods, and Institutional Conditions Jenita Sumari; Henri Prasetyo; Amiruddin; Asri Usman
International Journal of Management, Economic and Accounting Vol. 4 No. 5 (2026): October 2026
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijmea.v4i5.834

Abstract

Government accounting reforms promise more transparent, comparable, and decision-useful public financial information, yet evidence on their governance effects remains fragmented. This systematic literature review synthesizes 137 studies on IPSAS, accrual accounting, financial reporting, auditing, and related public-sector reforms. Following PRISMA 2020, records were identified across five scholarly sources, screened against predefined criteria, quality-appraised, and analyzed through descriptive mapping and thematic synthesis. Four recurrent themes emerge: IPSAS and accrual adoption; institutional implementation and decoupling; financial reporting and accountability; and auditing, internal control, and governance. The evidence shows that formal adoption does not automatically produce substantive implementation or stronger accountability. Outcomes depend on political commitment, administrative capacity, professional competence, audit quality, information usability, and the fit between imported standards and domestic institutions. Accrual reforms can improve information quality and governance, but they can also relocate discretion into estimates, valuations, and reporting choices. The review therefore develops a conditional reform-realization framework in which standards create potential value, organizational and institutional mechanisms convert that potential into practice, and accountability actors determine whether information becomes consequential. The study contributes a reconciled research map, identifies methodological weaknesses, and proposes a future agenda centered on longitudinal, causal, user-oriented, and sustainability-focused research.
Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Melati Bakery Mediaty Mediaty; Asri Usman; Arham Rasyid Andi Kunna; Nurul Inayah Farahyanti; Risna Melati Sukma Bakri
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 1 (2023): Agustus - January
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i1.301

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada UKM Melati Bakery. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah 49 karyawan Melaty Bakery, meskipun hanya 31 karyawan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi koefisien determinasi, uji-t, dan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan model regresi linear Y= 17,316 + 0,270X, yang menyatakan bahwa untuk setiap penambahan satu nilai kompensasi ditambahkan, tenaga kerja karyawan akan meningkat sekitar 0,270. Hasil analisis koefisien determinasi (r2) berdasarkan nilai r2 sebesar 0,212 menunjukkan bahwa variabel kompensasi memiliki kontribusi sebesar 21,2% terhadap variabel kinerja karyawan, sedangkan sisanya 78,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Tingkat signifikan 0,009 kurang dari 0,05 ditemukan pada hasil analisis uji t yang menunjukkan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan demikian hipotesis “terdukung”.
Manfaat Pengimplementasian Balanced Scorecard: Sebuah Literatur Asri Usman; Mediaty Mediaty; Andi Devy Aisyah Ansar; Aulia Putri Utami; Indah Putri Nurafifah; Nasution Nasution
Economics and Digital Business Review Vol. 3 No. 2 (2022): February - July
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v3i2.312

Abstract

Balanced scorecard (BSC) adalah kumpulan indikator kinerja utama untuk strategi organisasi atau perusahaan mana pun. Manfaat utama dari penggunaan BSC adalah untuk memperjelas dan alat komunikasi strategi, alat penyelarasan tujuan dengan target, dan sebagai alat untuk meninjau kinerja. Tujuan dari Literatur ini adalah untuk menganalisis lebih jauh terkait dengan manfaat dari penerapan BSC. Penelitian ini menggunakan systematic literature review (SLR). Sampel yang digunakan bersumber dari beberapa platform dengan total keseluruhan 50 artikel yang menjadi dasar dalam pembuatan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian teori yang dipaparkan oleh Kaplan dan Norton dengan hasil tinjauan literatur. Selain itu, penulis juga menemukan beberapa manfaat lain yang juga dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yaitu BSC berguna sebagai alat pengawasan atau monitoring, BSC juga mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada organisasi yang bersifat jasa/ layanan dan BSC memiliki manfaat kepada para pemangku kepentingan maupun pemegang saham.
Incentives In The Workplace Asri Usman; Mediaty Mediaty; Nurul asda Fatima; Alia Rezki Amalia; Rahmat Aditya
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 1 (2023): Agustus - January
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i1.317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian insentif karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Pelayaran Tonasa Lines Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan HRD, manager keuangan, serta staff karyawan sejumlah 5 (lima) orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumen, yang dimana penulis melihat langsung keadaan di lapangan. Hasil penelitian yang didapat adalah sistem pemberian insentif karyawan yang digunakan dilihat dari pencapaian target perusahaan yang berhasil dicapai, namun presentase pemberian insentif yang diberikan tetap sama oleh pihak perusahaan
Digitalisasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax: Perspektif Decision-Usefulness Wajib Pajak Orang Pribadi Muliani Mangngalla'; Mahputera; Asri Usman; Agus Bandang
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 3 (2026): Article Research November 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Khwarizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i3.9865

Abstract

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System mengubah cara Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memperoleh informasi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana WPOP mengalami dan memaknai kegunaan informasi Coretax dalam pengambilan keputusan perpajakan melalui perspektif decision-usefulness dan fenomenologi deskriptif Husserl. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam WPOP yang terdiri atas karyawan, non-karyawan/profesional, dan pelaku usaha. Analisis fenomenologis dilakukan dengan menelaah deskripsi pengalaman informan, merefleksikan asumsi awal peneliti (epoché/bracketing), mengidentifikasi tindakan kesadaran atau Noesis serta objek sebagaimana dialami atau Noema, kemudian menyusun sintesis makna pengalaman. Hasil analisis menunjukkan tiga pokok pemaknaan yaitu Coretax sebagai sumber informasi untuk keputusan perpajakan; kegunaan yang bergantung pada keandalan sistem, ketepatan informasi, kompleksitas kewajiban, dan dukungan pihak lain; serta transparansi yang dapat membentuk kepercayaan dan kepatuhan secara berbeda pada setiap pengguna. Coretax dipersepsikan berguna ketika informasi seperti bukti potong, penghasilan, kode billing, dan data transaksi membantu pengguna memeriksa kondisi perpajakan dan menentukan tindakan. Namun, manfaat tersebut dibatasi oleh gangguan akses, ketidaksesuaian data, dan kebutuhan pendampingan. Penelitian ini memperluas penerapan perspektif decision-usefulness dengan menunjukkan bahwa kegunaan informasi perpajakan digital perlu dipahami melalui pengalaman konkret pengguna.