Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Prasada JURNAL RECHTENS Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Edi Wahjuningati
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (849.537 KB) | DOI: 10.22225/jhp.6.1.2019.72-77

Abstract

The joint venture companies are the companies which provide the capital for their business partners. They can obtain the capital from the joint venture companies provided that they possess a good business management, a promising market, a sound cash flow, the devastation mechanism and the existence of their contribution against the national economy. The joint venture companies are required to assist the small – medium skill businesses which posses the difficulty in obtaining the banking credit facilities because the banks prioritize on the collateral aspects. The aim of this research is to know and to analyze the existence of both the property collateral and the personal are in the joint venture agreement and the form of the legal protection against the joint venture companies in securing their invesment. Neither the property collateral nor the personal one is required in the capital sharing agreement among the shareholders in founding the liability limited company ( Ltd ), the expense agreement and in taking the bond conversion; meanwhile the limited capital sharing agreement does not require the property collateral except the personal one. Thus, to protect the joint venture companies which require neither the property collateral nor the personal one in securing their investment can be conducted both preventively and repressively so that they can run their mission well.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kegagalan Usaha Perusahaan di Indonesia Edi Wahjuningati
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1743

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan dan menganalisis perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha perusahaan. Metode penelitian hukum dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan antara lain para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat secara sah, ketidakstabilan mutu produk, keliru dalam memilih lapangan usaha, kurang ketekunan, ketelitian dan pengawasan, anggaran yang melampaui batas, target yang diharapkan tidak tercapai. Perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha antara lain perjanjian yang di buat harus sah dan dilaksanakan dengan itikad baik, perusahaan memiliki legalitas, atas dasar Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994.  Kata kunci: Kegagalan Usaha, Perusahaan This study resulted in a formulation of the problem including the factors causing company business failures and legal protection for companies to minimize business failures. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause company business failures and to know and analyze legal protection for companies to minimize business failures. Legal research methods are carried out through normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results showed that the factors causing the failure of the company's business included the parties not carrying out the contents of the agreement that was made legally, product quality instability, wrong choice of business field, lack of diligence, accuracy, and supervision, the budget that exceeded the limit, the expected target was not achieved. Legal protection for companies to minimize business failures, including agreements made must be valid and implemented in good faith, the company has legality, based on Article 6 paragraph 1 of the Indonesian Commercial Code and Decree of the Minister of Finance Number 316/KMK.016/1994.  Keywords: Business Failure, Company    REFERENCES Marbun, B.N., Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil, Terbitan Kedua, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Terbitan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1988 Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bhakti Bekerja Sama Dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993 Mortell, Art, Berani Menghadapi Kegagalan, Terbitan Kesatu, Mitra Usaha, Jakarta, 1995 Nitisemito, Alex S, Ek, Sebab-sebab Kegagalan Perusahaan, Terbitan Keempat, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1980 Purwosutjipto, H.N.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Terbitan Ketujuh, Djambatan, Jakarta, 1988 Ramadhan, S., Poesoko, H., & Fahamsyah, E. (2020). Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. JURNAL RECHTENS, 9(2), hlm.110-111. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789 https://app.dimensions.ai/ details/publication/pub.1134310316?search_mode=content&search_text=jurnal%20rechtens&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1406386 Ridho, Ali, Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji, Terbitan Kesatu, Alumni, Bandung, 1992 Subekti, Hukum Perjanjian, Terbitan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1991 Shahab, Hamid, Langkah Memperkecil Risiko Dalam Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1996 Sadoko dkk, Isono, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati, Terbitan Kesatu, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995 Satrio, J. Hukum Perjanjian, Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 Tri Budiman, N., & Supianto, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS, 10(2), 215. https://doi.org/10.56013/ rechtens.v10i2.1143 https://app. dimensions.ai/details/publication/pub.1148574133?search_mode=content&search_text=jurnal%20rechtens&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1406386 Wibowo dkk, Singgih, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Cetakan VII, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/ 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/ 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan  
PERBANDINGAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA DAN OLX INDONESIA Refma Pamila; Edi Wahjuningati; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.518 KB)

Abstract

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalandengan perkembangan teknologi yang semakin hari juga meningkat. Dengan cepatnya lajuperkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet yangmenjurus kepada perdagangan melalui system media online hal ini telah menempatkaninternet pada posisi yang strategis. Hal tersebut dikarenakan sebuah dunia yang tidakmemiliki batasan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kegiataanmanusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasisaat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang akan memudahkan pengguna itu sendiri.Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang saat ini dimanfaatkanuntuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet inidikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commercesebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnyahukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakanelektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet. Untuk mengetahuidan menganalisa bagaimana perjanjian jual beli yang sah melalui media online yangditerapkan dalam marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia Untuk mengetahui danmenganalisa pertanggungjawaban bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada jualbeli online yang diterapkan Tokopedia dan OLX Indonesia Tipe penelitian yang digunakandalam penyusunan artikel ini adalah penelitian empiris, masuk dalam penggolongan yangdilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dapat langsung dariresponden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalampenulisan penelitian.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA Bagus Andri Dwi Putra; Edi Wahjuningati; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.269 KB)

Abstract

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yangdikemukakan oleh para pihak dalam suatu kasus di pengadilan. Dalam perkembanganmasyarakat benda-benda elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yangwajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebutmerupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Namunseiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, jenis alat bukti dalamKUHAP mengalami perluasan makna. Sehingga hasil cetak dari informasi atau DokumenElektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Penelitian inimerupakan penelitian library research atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dariberbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitumendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum pidana Indonesia.Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian denganmenggunakan alat bukti elektronik dan sah menurut hukum.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk Khrisnu Wahyuono; Edi Wahjuningati; Jamil; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.469 KB)

Abstract

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sering menimbulkan perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam pemberian Uang Pesangon uang Tunjangan Hari Raya dan lain lain seperti yang terjadi di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Antara 703 pekerja dengan perusahaan. Kedua belah pihak tidak sepakat atas uang pesangon dari perusahaan yang sangat jauh dari ketentuan Perundang-Undangan. Bukan hanya masalah uang pesangon yang belum disepakati antar kedua belah pihak, Upah selama tidak dipekerjakan sesuai dengan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha karena pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha menghalang halangi melalui security perusahaan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan Industrial, Tetapi dalam permasalahan yang terjadi Di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk tersebut Banyak terjadi pelanggaran Normatif mengenai hak hak pekerja maka yang berhak menangani prmasalahan tersebut adalah Dinas sosial tenaga kerja (DINSOSNAKER) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja dan pengusaha tersebut pengusaha telah melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) yang dalam ketentuan pidana ada sanksi administratif telah melanggar pasal 186 ayat 1.Karena alasan perusahaan melakukan efisiensi terhadap pekerja tidak sesuai dengan pasal 164 ayat (3) terdapat kalusul yang menyatakan tutup, Namun pada prakteknya perusahaan tidak dalam kondisi tutup tetapi melakukan efisiensi, Hal inilah yang menjadikan normatersebut kabur atau tidak jelas.
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA Stefanus Arie Bariton; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.152

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Eigendom yang telahmemiliki tanah di Jalan Genteng Butulan 5 Surabaya berdasarkan akta-akta otentik dandokumen yang dimiliki secara turun temurun dari orang tua pemegang Hak Eigendomtersebut.Dikarenakan tanah tersebut masih belum berupa sertipikat tanah Hak Milik makapemegang hak eigendom tersebut akan meningkatkan hak atas tanahnya (konversi) ke kantorBadan Pertanahan Nasional Surabaya II. Pada saat berkas sudah masuk di Kantor BadanPertanahan Nasional di posisi kepala subseksi pengukuran berkas tersebut terhambat danmengundang Pemegang Hak tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional II untukmengetahui lebih lanjut mengenai tanah yang telah dimiliki tersebut. Setelah Pemegang Hakmenghadap Kepala subseksi pengukuran, tanah yang telah dimiliki oleh Pemegang HakEigendom tersebut mengalami kendala yakni tanah yang dikuasainya tersebut telah terbitsertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1972 atas nama pemegang Hak terakhir yakni ahliwaris dari Ibrahim Bin Talab dan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut ditunjukan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dimana sertipikat tersebut objeknya meliputiJalan Genteng Butulan 1, 3, 5 dan 7 Surabaya dan pada Tahun 1988 tanah tersebut telahdijaminkan kepada Bank, yang pada saat pemegang hak mengkonversikan tanahnya banktersebut telah pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan datadeskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah lakuyang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan dataprimer dan data sekunder yakni diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan wawancara dengan pihak terkait dan juga data-data yang diberikan olehPemegang Hak tersebut yakni berupa akta-akta otentik, surat keterangan dari Kelurahan danarsip sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terbit pada tahun 1972. Hasil analisis penelitianyakni membahas mengenai Hak Eigendom berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria danbagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Eigendom yang telah menguasai tanahtersebut di Jalan Genteng Butulan 5 tersebut.
Co-Authors Bagus Andri Dwi Putra Jamil Karim Karim Khrisnu Wahyuono Refma Pamila Stefanus Arie Bariton