Garuda - Garba Rujukan Digital

Perancangan Rekayasa Sistem Operasi Berbasis Open Source Menggunakan Metode Remastering Sanjaya, Rahmat
Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer Seruni 2012 - Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer
Publisher : Seruni - Seminar Riset Unggulan Nasional Inoformatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0809/seruni.v1i1.450

Abstract: The operating system is the most important type of software in a computer system that serves as the manager of computer hardware resources and providers of public services for application software systems. The operating system is divided into two properties are close source-based operating system or operating system-based commercial and open source or free and GPL licensed. Currently based operating system piracy and commercial close source to be an alternative for computer users because of the many service providers are available and operating systems based on the view that close source or commercial (windows) and make friends more easily understood by computer users. It is not in line with the IPR (intellectual property) and ITE applicable law. Piracy is an act that violates the law, regulated by law No. 19 of 2002 on Copyright. From the description above, the researchers aim to manipulate the open source operating system based on a user's friends with and have a good level of convenience to be understood by computer users. With a modified open source operating system based on the expected user's computer operating system to switch from illegal (piracy) to legal (based on open source operating system) and dismissed the notion that closed source operating system based on commercial or more friends with computer users. Keywords: operating systems, operating systems based on open source Abstrak : Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer dan penyedia layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak sistem. Sistem operasi terbagi menjadi dua sifat yaitu sistem operasi berbasis close source atau komersial dan sistem operasi berbasis open source atau gratis dan berlisensi GPL. Saat ini pembajakan sistem operasi berbasis close source dan komersial menjadi alternatif bagi pengguna komputer karena banyaknya penyedia layanan jasa yang tersedia dan pandangan bahwa sistem operasi berbasis close source atau komersial (windows) lebih berteman dan mudah dimengerti oleh pengguna komputer. Hal itu tidak sejalan dengan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dan UU ITE yang berlaku. Pembajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum, diatur oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari uraian diatas maka peneliti bertujuan untuk merekayasa sistem operasi berbasis open source yang lebih berteman dengan pengguna dan mempunyai tingkat kemudahan yang baik untuk dimengerti oleh pengguna komputer. Dengan hasil rekayasa sistem operasi berbasis open source tersebut diharapkan pengguna komputer beralih dari sistem operasi yang illegal (pembajakan) ke legal ( sistem operasi berbasis open source) dan menepis anggapan bahwa sistem operasi berbasis close source atau komersial lebih berteman dengan pengguna komputer. Kata kunci : sistem operasi,sistem operasi berbasis open source

ANALISA PENGGUNAAN MATERIAL LAPISAN TANAH PENUTUP (TOP SOIL) PADA GALIAN TAMBANG NIKEL DI MOROMBO KONAWE UTARA SEBAGAI CAPPING LAYER PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA Nuhun, Ridwansyah; Sarita, Umran; Sanjaya, Rahmat
STABILITA || Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol 6, No 2 (2018): STABILITA || Jurnal Ilmiah Teknik Sipil
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.095 KB)

Pada umumnya permasalahan yang sering ditemui pada jalan-jalan di wilayah Sulawesi Tenggara dari beberapa laporan perencanaan khususnya di Konawe Utara yakni nilai CBR subgrade yang termasuk dalam kategori rendah (CBR < 6%) terlebih pada kondisi musim penghujan, sehingga kondisi demikian tentunya membutuhkan tebal perkerasan yang cukup besar seperti sub base, base dan surface untuk mengakomodasi ESAL selama umur rencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai wilayah tambang nasional, dimana dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Wilayah administratif Konawe Utara terjadi eksplorasi logam mineral seperti nikel yang cukup signifikan. Sedangkan Untuk mendapatkan bahan baku tersebut pada umumnya perusahaan pertambangan melakukan pengerukan/menggali tanah ? 5 - 7 m dari permukaan tanah eksisting, sehingga hasil galian tambang tersebut menjadi limbah yang tidak terpakai.

Pembuatan Website Profil Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pacitan Rahmat Sanjaya
Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS) Vol 4, No 3 (2015): IJNS Juli 2015
Publisher : APMMI - Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia

Abstract – Marine and Fisheries Agency Pacitan is one of the establishments that position, duties and functions regulated by law. Department of Marine and Fisheries is implementing elements in the field of Maritime Affairs and Fisheries, led by a Head of Service under and responsible To Regents through the Regional Secretary. Office of applying information technology to facilitate the process of work and need to provide information to the public regarding their agency about the functions, duties and kedudukanya be more known to the public especially Pacitan town.Technical Implementation Unit of Development Services as part of the organizational structure at the Department of Marine and Fisheries Pacitan has the functions and duties related to direct information. obligation to provide information to the public to make technical unit development service Marine and Fisheries Agency Pacitan feel the need to add a medium or media information that are used to provide information to the public Pacitan district.The research was done by utilizing the available resources as a means of support to deal with the problem. expected with the website creation service profile pacitan district marine and fisheries can be a means or alternative media to maximize access to information for the public.Keywords: Website, Website Profiles Abstraksi – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan adalah salah satu instansi yang kedudukan, tugas dan fungsinya diatur oleh undang undang. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas menerapkan bidang teknologi informasi untuk memudahkan berlangsungnya proses kerja serta perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai instansinya tentang fungsi, tugas dan kedudukanya agar lebih dikenal masyarakat khususnyakotaPacitan.Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Pelayanan selaku bagian dari struktur organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan langsung tentang informasi. kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat membuat unit pelaksana teknis pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan merasa perlu untuk menambahkan sarana atau media informasi yang digunakan untuk pemberian informasi kepada masyarakat kabupaten Pacitan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber yang tersedia sebagai alat penunjang untuk menghadapi masalah yang ada. diharapkan dengan adanya pembuatan website profil dinas kelautan dan perikanan kabupaten pacitan dapat menjadi sarana atau media alternatif untuk memaksimalkan akses informasi bagi masyarakat.Kata kunci: Website, Website Profil

Indigenous Community-Friendly Tourism Development Strategy Through Governance Approach Tresiana, Novita; Rahmat Sanjaya; Noverman Duadji
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i2.955

The study introduces a governance approach in indigenous peoples-friendly tourism development strategy. It describes the policy process to strengthen the quality of governance. The study uses original empirical data from West Tulang Bawang Regency, specifically 2 traditional villages, to answer one main question: to find the factors that influence the performance of indigenous peoples-friendly tourism development in relation to the policy process. Analysis of the study is directed at how institutional-level processes and organizational-managerial governance levels influence the development of tourism policies that are friendly to indigenous peoples. The study uses qualitative methods, using 18 respondents. The study found that key factors in development included a value system in the form of a village law policy and the SDGs Agenda, a green approach, and a green tourism village program. Paying attention to and building collaboration with key stakeholders, namely indigenous-local communicators can build synergy of knowledge and discourse, actors and networks, politics and interests in the policy process. Benefits are obtained through increased governance capacity.

Indigenous Community-Friendly Tourism Development Strategy Through Governance Approach Tresiana, Novita; Rahmat Sanjaya; Noverman Duadji
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i2.955

The study introduces a governance approach in indigenous peoples-friendly tourism development strategy. It describes the policy process to strengthen the quality of governance. The study uses original empirical data from West Tulang Bawang Regency, specifically 2 traditional villages, to answer one main question: to find the factors that influence the performance of indigenous peoples-friendly tourism development in relation to the policy process. Analysis of the study is directed at how institutional-level processes and organizational-managerial governance levels influence the development of tourism policies that are friendly to indigenous peoples. The study uses qualitative methods, using 18 respondents. The study found that key factors in development included a value system in the form of a village law policy and the SDGs Agenda, a green approach, and a green tourism village program. Paying attention to and building collaboration with key stakeholders, namely indigenous-local communicators can build synergy of knowledge and discourse, actors and networks, politics and interests in the policy process. Benefits are obtained through increased governance capacity.

EFEKTIVITAS PENERAPAN IZIN KERJA KHUSUS RUANG TERBATAS PADA PENGELASAN TANKI UTAMA FUEL TRUCK DI PT. MANGGALA USAHA MANUNGGAL KUTAI TIMUR Rusba , Komeyni; Zain, Abdul; Siboro, Impol1; Sanjaya, Rahmat
IDENTIFIKASI Vol 9 No 1 (2023): IDENTIFIKASI
Publisher : Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/identifikasi.v9i1.261

This study aims to describe the effectiveness of the application of a confined space special work permit procedure for welding the main tank of the fuel truck at PT. Mangala Usaha Manunggal. Confined space has a very high potential hazard that can endanger the safety of someone who enters it, so prevention efforts are needed to avoid work accidents, one of which is the application of a special work permit to work in a confined space. This type of research is descriptive research with qualitative methods. Data collection was done through observation and interviews. Informants in this study consisted of: 1 head of the HSE department, 1 HSE executive, 1 head of the PLANT department, and 1 work supervisor. Data analysis based on KEP No. 113/DJPPK/IX/2006, and SOP-00-HSE-008 special work permit for PT. Mangala Usaha Manunggal. The process of working in confined spaces includes the implementation of procedures for the confined spaces system in which every work in a confined space must have a person in charge, working employees, stand-by person and safety officer who gives permission to work in the confined spaces area. The results of this study indicate that the amount of conformity between regulatory standards and existing conditions at the work preparation stage is 86%, at the work implementation stage is 81%, at the closing/completed work stage is 100%, then the overall value obtained is 89% so that these results indicate the level of achievement in the level of effectiveness included in the criteria of "fairly effective". Conclusion from The application of special work permit procedures for confined spaces work at PT Manggala Usaha Manunggal has not been fully in accordance with KEP No. 113/DJPPK/IX/2006, but has been "effectively enough" carried out according to company procedures. This is because the company has not certified personnel/officers in particular (intermediate and primary) for work in confined spaces, the company has not provided SCBA (self contain breathing apparatus), the company's Rescue Plan has never conducted a first aid simulation for victims in a confined space, the company does not yet have certified first aid personnel as required in the guidelines.

Implementation of Farm Animal Control Policy in Bungku Tengah District, Morowali Regency Sanjaya, Rahmat; Mangngasing, Nasi; Nuraisyah, Nuraisyah
International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Vol. 2 No. 6 (2024): February
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sj.v2i6.253

This research aims to analyze the implementation of livestock control policies in Bungku Tengah District, Morowali Regency. The focus is to evaluate aspects of communication, disposition, resources and bureaucratic structure in implementing the policy. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through observation, direct interviews and documentation. The selection of informants used purposive techniques. The research results show that Regional Regulation number 6 of 2009 concerning Livestock Control has made a positive contribution in reducing the number of wild livestock. However, its implementation still faces several obstacles. The government's consistency in law enforcement needs to be improved, resource support, especially in terms of finance, is still lacking, and public awareness in the Bungku Tengah District area needs to be increased. In implementing livestock control policies, it is necessary to increase government consistency, increase resource support, and increase public awareness. Without optimal handling of these obstacles, livestock control cannot be implemented effectively.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search