Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tresiana, Novita
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 2 (2015): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.161-171

Abstract

AbstrakPenelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka  kebijakan pemekaran seharusnya adalah  hasil  pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative  bagi tercapainya tujuan, mengandung  nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai  hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan  mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan  kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan,  didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik),  bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. AbstractThis study is based on the premise that regional growth is a product of public policy, as the government attempts to solve public problems. Within the framework of rationality, then the expansion policy should be the result of rational choice, including the selection of alternatives for the achievement of objectives, contain a fundamental value and appropriate to achieve the end result (outcome) is desired. The purpose of this paper is: to describe the process of policy-making division and rationality that are used to describe the actors in the division policy. The method used is qualitative. This paper raised the research findings that the process of defining the division policy, not the effort solutif the problem for substantive society and rationality that are used in the determination of policy, dominated model of rationality dustbin, as a structural response to the interests of elite (political), transactional, not a system response (legislative and executive) to address the factual issues relating to the welfare of society.
KOLABORATIF PENGELOLAAN PARIWISATA TELUK KILUAN (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism) Tresiana, Novita; Duadji, Noverman
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.024 KB)

Abstract

The collaborative process is a key dimension of communications-based tourism management planning. The collaborative process requires the participation of the community, the existence of equality of power and the competence of actors as a guarantee of the sustainability of the dialogue of authentic citizens. The purpose of this article describes whether the prerequisites that are owned and required for the creation of a collaborative process in the management of Teluk Kiluan tourism exist, so that collaborative processes do not produce a pseudodemocracy but benefit for the community. The method used is qualitative descriptive. The data collection of this study is done through the inventory stages of both primary and secondary data. The results of the study find that the low requirements of Teluk Kiluan indicate a non-collaborative community condition requiring changes in policy strategies through government support, community participation, direct benefits, local resource use, local institutional strengthening and synergy between levels and regions. Keywords: Collaborative, Planning and Community
Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance Duadji, Noverman; Tresiana, Novita
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2018): April
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.889 KB) | DOI: 10.21580/sa.v13i1.2201

Abstract

This paper describes the development of collaborative governance-based city/district, so it is hoped that children's policies and programs with holistic, integrative and sustainable character will be developed. This paper is the result of research aimed at: 1) mapping the problem and potential of children as central issue that can be developed as development issue; 2) develop an ideal city/district ideal child model. The research method used qualitative descriptive. Research location in Lampung Province. The results of the study describe children problems including child abuse, disability children, children faced with law and abandoned babies due to policies and programs that are not partial to children, policies are partially, segmentatively and sectorally arranged, no cooperation/partners with other institutions. The existence of local policy potential in the form of various policies and local regulations, the number of social institutions of children into social capital is strong physically and socially in building collaborative model/partnership.  
Mewujudkan Gender Equality Melalui Pengembangan Industri Rumahan Perempuan Tresiana, Novita; Duadji, Noverman
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2019.182.119-131

Abstract

Artikel ini fokus pada kebijakan industri rumahan guna mewujudkan produktivitas ekonomi perempuan pelaku industri rumahan dan model ideal ketercapaian gender equality perempuan bidang ekonomi. Dalam hal ini perlu kebijakan baru dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sebagai bentuk demokrasi ekonomi dan keadilan gender (gender equality). Metode survei dan analisis kebijakan digunakan untuk pemetaan dan elaborasi potensi, peluang, tantangan hambatan dan kelemahan sebagai landasan rekomendasi model dan desain kebijakan. Tulisan ini menunjukkan kebijakan industri rumahan mampu mengembangkan potensi diri perempuan sehingga memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Rancangan model kebijakan rintisan klaster dengan melibatkan peran triple helix merupakan model ideal untuk mengembangkan industri rumahan dan ketercapaian gender equality. Tipologi klaster yang belum dewasa (rintisan) memerlukan keterlibatan peran triple helix dalam hal ini bukan saja pemerintah daerah, tetapi perguruan tinggi dan bisnis. Peran triple helix difokuskan pada penguatan kebijakan lokal, sarana prasarana, pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan inovasi produk, dan pemasaran.[This article focuses on the policies of the home industry in order to realize the economic productivity of women in the home industry and the ideal model for the achievement of gender equality in the economy. In this case, new policies are needed to increase women’s economic productivity as a form of economic democracy and gender equality. The survey and policy analysis method is used for mapping and elaborating the potentials, opportunities, challenges and constraints as a basis for recommending models and policy designs. This paper shows that home industry policies are able to develop women’s potential to enable them to take advantage of the same opportunities in development. The design of a cluster pilot policy model which involves the role of the triple helix is an ideal model for developing a home industry and achieving gender equality. The typology of immature clusters (pioneering) requires the involvement of the role of the triple helix, not only the local government, but also universities and business. The role of the triple helix is focused on strengthening local policies, infrastructure, community capacity building and product innovation development, and marketing.]
Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Novita Tresiana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.161-171

Abstract

AbstrakPenelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka  kebijakan pemekaran seharusnya adalah  hasil  pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative  bagi tercapainya tujuan, mengandung  nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai  hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan  mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan  kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan,  didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik),  bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. AbstractThis study is based on the premise that regional growth is a product of public policy, as the government attempts to solve public problems. Within the framework of rationality, then the expansion policy should be the result of rational choice, including the selection of alternatives for the achievement of objectives, contain a fundamental value and appropriate to achieve the end result (outcome) is desired. The purpose of this paper is: to describe the process of policy-making division and rationality that are used to describe the actors in the division policy. The method used is qualitative. This paper raised the research findings that the process of defining the division policy, not the effort solutif the problem for substantive society and rationality that are used in the determination of policy, dominated model of rationality dustbin, as a structural response to the interests of elite (political), transactional, not a system response (legislative and executive) to address the factual issues relating to the welfare of society.
Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran Noverman Duadji; Novita Tresiana
POLITIK Vol 12, No 2 (2016): POLITIK, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.698 KB)

Abstract

Sistem sentralisasi dan hegemoni kursif pemerintahan di Indonesia memiliki akar sejarah panjang, mulai era kolonial, hingga masa reformasi (otonomi daerah). Praktik penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik terdistorsi ke dalam maladministration yang hanya menguntungkan penguasa, kroni dan kelompok-kelompok tertentu sebagaimana yang dialami oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka, digunakan metode kualitatif --- yang menunjukan bahwa hampir pada semua pekon/desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, lembaga adat lampung masih eksis, kendati dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, dengan adanya UU No. 6/2014 tentang Desa, maka, kondisi ini diyakini dapat dijadikan landasan governance sounds Musrenbang Desa untuk menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa yang berkualitas --- sehingga, (1) Diperlukan governance sounds berbasis lembaga adat Lampung dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; (2) Input Musrenbang Desa harus berangkat dari persoalan (masalah) dan kebutuhan masyarakat desa dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman kondisi desa; (3) Konsep governance sounds lebih memaknai lembaga adat Lampung sebagai lembaga yang akomodatif terhadap pluralisme dan kemajemukan forum deliberatif desa; (4) Perlunya perubahan struktur dan orientasi untuk mensinergikan lembaga adat Lampung dan forum Musrenbang Desa; (5) Forum Lembaga Adat Lampung harus menjadi forum tertinggi Musrenbang Desa yang dilandasi oleh perda. Centralized systems and cursive hegemony of government in Indonesia has long historical roots, from the colonial era, until the time of reformation (decentralization). Practice implementation of governance and public service distorted into maladministration that only benefit the ruling, cronies and certain groups as experienced by South Lampung Regency and Regency Pesawaran. In accordance with the problem and research objectives, then, used qualitative methods --- which showed that almost all pekon / villages in South Lampung regency and Pesawaran, Lampung customary institutions still exist, although with different functions. Furthermore, with the Law No. 6/2014 of the village, then, the condition is believed to be the basis of governance to produce sounds Musrenbang Rural Development Plan and the village of Desa quality RKP --- so, (1) Required sounds governance based traditional institutions in organizing Musrenbang Lampung village; (2) Input Musrenbang village had to depart from the issue (problem) and the needs of rural communities with regard to the potential and diversity of rural conditions; (3) The concept of governance interpret sounds more traditional institutions Lampung as an institution accommodating towards pluralism and diversity of the village deliberative forum; (4) The need for changes in the structure and orientation to synergize traditional institutions and forums Musrenbang Lampung village; (5) Forum of Indigenous Lampung should be the highest forum Musrenbang village guided by regulations.
Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance Noverman Duadji; Novita Tresiana
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2018): April
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.889 KB) | DOI: 10.21580/sa.v13i1.2201

Abstract

This paper describes the development of collaborative governance-based city/district, so it is hoped that children's policies and programs with holistic, integrative and sustainable character will be developed. This paper is the result of research aimed at: 1) mapping the problem and potential of children as central issue that can be developed as development issue; 2) develop an ideal city/district ideal child model. The research method used qualitative descriptive. Research location in Lampung Province. The results of the study describe children problems including child abuse, disability children, children faced with law and abandoned babies due to policies and programs that are not partial to children, policies are partially, segmentatively and sectorally arranged, no cooperation/partners with other institutions. The existence of local policy potential in the form of various policies and local regulations, the number of social institutions of children into social capital is strong physically and socially in building collaborative model/partnership.  
Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa”dalam mewujudkan deepening democracy Novita Tresiana; Noverman Duadji
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 29 No. 4 (2016): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.612 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V29I42016.191-203

Abstract

Government’s failure in the provision of public goods and ideas deepening democracy were considered as a panacea for the success of rural development. The objective of this research is to describe the village development planning in achieving policy production and to find essential elements in attempt to realize a superior deliberative policy. This research uses qualitative method. Research conducted in Southern Lampung, the Province of Lampung. Initial description obtained by understanding the meaning of emic and cross-subject inverstigation by comparing concept (theory), interpretation, and deliberative substantive policy theory formulation. Informant for this research consist of head of village and village officers, subdistrict head and its staff, SKPD in Southern Lampung Regency and chief and officers of provincial assembly; (2) elit and political party figures, Non-governmental organization and choosen villagers; (3) businessmen and local group interest and (4) academician. Data gathered through: 1) Observation; (2) In-depth interview; (3) Document; and 4) Focus Group Discussion (FGD). Data analyzedd by Miles and Huberman interactive analysis. This paper reveals that the village development planning was seen as a goal, when it was just a selected tool or process. Essential elements required to achieve public policy excellence: by strengthening the institutional capacity of the government through new dialogue space and community engagement through deliberative forum. It requires commitment, active community involvement, citizens’ trust, and social networks.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Anjani Eka Puteri; Esa Yuliarti; Nabilla Putri Maharani; Atika Alya Fauzia; Yohanes Sandy Wicaksono; Novita Tresiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i1.863

Abstract

Sejak Maret 2020, terjadi lonjakan kasus masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19 sehingga membuat pemerintah Indonesia menetapkan berbagai macam kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 diambil oleh pemerintah karena dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga menimalisir penyebaran virus Covid-19 dan dapat mengembalikan kondisi perekonomian yang terhambat oleh adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi pemerintah pusat dengan pihak-pihak lainnya serta memberikan sudut pandang baru terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, dampak vaksinasi bagi masyarakat, serta hal-hal yang terjadi setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menonjolkan analisisnya dalam proses penyimpulan dari perbandingan-perbandingan yang ada serta analisis terhadap perkembangan hubungan peristiwa yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian vaksinasi Covid-19 yaitu keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin. Namun, ketika pemerintah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, maka pengimplementasian vaksinasi Covid-19 mulai terlaksana dengan baik sehingga pengimplementasian kebijakan vaksinasi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat.
Perubahan Luasan Lahan Mangrove Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Maurent Kartika Maharani; Indra Gumay Febryano; Novita Tresiana; Irwan Sukri Banuwa
Journal of Tropical Marine Science Vol 4 No 1 (2021): Journal of Tropical Marine Science
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.79 KB) | DOI: 10.33019/jour.trop.mar.sci.v4i1.2038

Abstract

Coastal areas have many functions such as phisical, ecological, and economic with the existence of mangrove inside. The objective of the study is to find out the changes in mangrove area in Karang City. The method which is used in this study is the image interpretation tecnique with Geographic Information System (GIS) to the changes in area in 2012, 2015, 2017, and 2019. The data of mangrove’s extensive changes are analyzed by the result of direct interview on the changes in area that occur to find out the cause of the changes in mangrove area. The result shows that in 2015, there was a decrease in mangrove area of 0.4781 ha due to the development of coastal area to Pasaran Island. In 2017-2019, the increase occurred due to the ability of Mangroves to adapt with their habitat so that area increased towards the ocean of 1,193 ha. The increase of mangrove in the urban coastal areas can be considered to be designated as a green open space in addition to coastal conservation area and small islands.