Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Adultery Outside of Marriage Regulated in the KUHP Moh. Soleh; Nabilah Rohmah Trismianti
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2945

Abstract

Many factors cause divorce in marriage, one of which is due to intercourse outside the marriage bond, so between the two parties one or even both of them have intercourse outside the marriage bond with other people outside their marriage. Basically, adultery can occur due to a decrease in the morality of every human being. The moral damage that is happening today is due to the increasing number of sexual acts. Sexual intercourse outside the marriage bond is an act of sexual intercourse between a man and a woman who are not bound by marriage (marriage). Adultery in Indonesian Criminal Law is regulated in Article 284 of the Criminal Code (KUHP) such harsh sanctions. Meanwhile, in the 2015 Criminal Code Bill regulation, it is stated that not only people who are already bound in marriage can be convicted for committing adultery. This is explained in the 2015 Criminal Code Bill Article 483 paragraph (1) letter e.
Perbandingan Kepemimpinan Dalam Sekolah Dan Pondok Pesantren Moh. Soleh; Supardi
An-Nidhom Vol 8 No 1 (2023): Vol 8 No 1 (2023) : Juni 2023
Publisher : JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM PASCASARJANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan kepemimpinan dalam konteks sekolah dan pondok pesantren. Kepemimpinan dalam institusi pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan akademik dan pengembangan karakter siswa. Namun, kepemimpinan di sekolah dan pondok pesantren memiliki perbedaan dalam budaya, nilai, dan tujuan institusi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pimpinan sekolah dan pondok pesantren. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di sekolah lebih terfokus pada pengelolaan administrasi, sementara kepemimpinan di pondok pesantren lebih terfokus pada pembinaan karakter dan nilai agama. Selain itu, kepemimpinan di pondok pesantren lebih bersifat paternalistik, sedangkan kepemimpinan di sekolah lebih bersifat demokratis. Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perbedaan kepemimpinan di dua jenis institusi pendidikan yang berbeda.
Supervisi Model Pengembangan Dalam Pandangan Carl D. Glickman Moh. Soleh; Nugraha, Enung; Gunawan, Agus
MATAAZIR: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juli - Desember 2023
Publisher : STAIN Madina Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/jamp.v4i2.1565

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi dan dampak Model Supervisi Pengembangan dalam pandangan Carl D. Glickman terhadap praktik pengembangan profesional guru. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, melibatkan observasi kelas, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang penerapan model supervisi ini. Temuan penelitian menyoroti keterlibatan aktif supervisor dalam mendukung pertumbuhan guru, mengedepankan kolaborasi dan konsultasi sebagai elemen kunci, serta penerapan pendekatan formatif yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan berkelanjutan. Analisis hasil menunjukkan keterkaitan yang erat antara praktik supervisi ini dengan teori Glickman, memperkuat pandangan bahwa pendekatan ini dapat menjadi landasan yang efektif untuk pengembangan profesional guru. Kesimpulan artikel ini merangkum temuan utama dan menyoroti implikasi praktis dari penerapan Model Supervisi Pengembangan dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, artikel ini menawarkan rekomendasi bagi para praktisi dan peneliti untuk lebih menggali potensi model ini dalam konteks pendidikan modern. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Model Supervisi Pengembangan Glickman dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan profesional guru, penelitian ini menjadi landasan yang bernilai bagi upaya perbaikan sistem supervisi pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kata Kunci: Supervisi Pendidikan, Pengembangan Supervisi, Carl D. Glickman Abstract This research aims to investigate the implementation and impact of the Developmental Supervision Model in Carl D. Glickman's view on teacher professional development practices. A qualitative approach was used in this research, involving classroom observations, in-depth interviews, and document analysis to gain in-depth insight into the application of this supervision model. Research findings highlight the active involvement of supervisors in supporting teacher growth, highlighting collaboration and consultation as key elements, as well as the implementation of formative approaches designed to facilitate ongoing development. Analysis of the results shows a close connection between this supervision practice and Glickman's theory, strengthening the view that this approach can be an effective basis for teacher professional development. The conclusion of this article summarizes the main findings and highlights the practical implications of implementing the Developmental Supervision Model in improving the quality of teaching. Additionally, this article offers recommendations for practitioners and researchers to further explore the potential of this model in modern educational contexts. By providing a deeper understanding of how the Glickman Developmental Supervision Model can make a positive contribution to teacher professional development, this research provides a valuable basis for efforts to improve educational supervision systems and improve the quality of learning. Keywords: Educational Supervision, Supervision Development, Carl D. Glickman
Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan Alfina Damayanti; Moh. Soleh
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i4.266

Abstract

UMKM in Jarin Village, Pamekasan Regency face various challenges in developing their businesses. One of the challenges faced is the suboptimal protection and development of their businesses, many of which do not yet have a NIB or even a PIRT. The investigative approach employed is a type of empirical legal inquiry utilizing a field study methodology (Field Research). Data gathering for this investigation involved various techniques such as interviews, observations, and literature reviews. The study's location is situated in Jarin Village, within the Pademawu District of Pamekasan Regency. The data analysis technique applied in this research is descriptive-qualitative. Findings from the study during the MBKM KKNT indicated that the UMKM present in Jarin Village, Pademawu District, Pamekasan Regency are limited in number, only a handful. Among these is an UMKM focused on the Krupuk Opak and Jagung Goreng venture, which maintains a marketing scope that remains at the regional tier. Furthermore, business operators have yet to secure a PIRT certificate, despite the fact that legally, those in the food or snack industry are mandated to acquire PIRT in accordance with the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 4 of 2024 related to Guidelines for Issuing Certificates of Commitment Fulfillment for Home-Processed Food Production, therefore KKNT participants provide assistance to the Pamekasan Regency Health Office for the issuance of PIRT. It is proven that after obtaining a P-IRT permit, the product marketing network has increased and sales have increased and the legality of the business is strong.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL Lailatul Amalia Putri; Moh. Soleh
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i10.851

Abstract

Media sosial merupakan bukti perkembangan jaman yang semakin modern dengan adanya platform online ini memberikan pengalaman yang baru bagi penggunanya dengan menyajikan fitur interaksi, sharing dan mencipktakan sebuah trendi yang dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi pengguna. Penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku anak, hal tersebut akan menimbulkan terjadinya perilaku menyimpang atau juvenile delinquency dimana anak-anak melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma kelompok serta mengganggu ketentraman masyarakat sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan tindakan atau pengamanan. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh media sosial bagi anak terhadap perilaku menyimpang. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepada pemerintah atau pihak aparatur negara untuk mengupayakan pencegahan guna mengurangi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.
Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri; Moh. Soleh
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.276

Abstract

Indonesia is an archipelago with diverse languages, ethnicities, religions and cultural tribes. Although there are many differences, Indonesian citizens always uphold kinship, tolerance and harmony in their environment. This is in accordance with the motto of the Indonesian nation, namely “Bhineka Tunggal Ika” which describes the diversity of the Indonesian nation, but still one. In dispute resolution, in addition to legal channels, another form of dispute resolution in the form of alternative out-of-court settlements, which is often used by the Indonesian people, is the concept of mediation. One example of its application is in Jarin Village, Pamekasan, which resolves disputes through a negotiation process to obtain a peaceful agreement. The parties to the dispute are assisted by mediators, who are played by the village government and community leaders who are respected by the community. The form of research method used is Empirical. The research data comes from field samples that will be analyzed in a qualitative description. The results of the research are used to determine how effective mediation is in resolving disputes non-litigatively or without legal and/or judicial channels.
Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan bagi Nelayan di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Indah Cahyani; Moh. Soleh; Abd. Wachid Habibullah; Achmad Muafa; Muh. Urib Abdullah; Prihati Setya Ningsih; Suci Kriswahyun
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 2 (2025): May: Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i2.854

Abstract

Fishing licence (SIPI) is one of the things that must be owned by fishermen in fishing in Indonesian waters. In Article 27 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, it is stated that every person who owns and/or operates an Indonesian-flagged fishing vessel used for fishing in the fisheries management area of the Republic of Indonesia and/or the high seas must have a SIPI.Dharma Tanjung Village, Camplong Subdistrict is one of the fisheries areas among the fisheries areas on Madura Island, the people in Camplong Subdistrict are known for their profession as fishermen, especially in Tanjung Village and Pandian Village. The fishing gear used are gill nets and traditional fishing rods and the factors that are thought to affect fishing production using gill net boats are fishing trips, ship engine size, amount of fuel, size of fishing gear and labour and the biggest influencing factor is the trawl gear used by fishermen in Tanjung Village. Many fishermen of Dharma Tanjung Village, Sampang who have ships with a size of 5 gross tonnes still do not have SIPI. so it is necessary to have counselling about the importance of fishermen to have SIPI.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI KALENDER PESANTREN SEBAGAI KETAHANAN EKONOMI PESANTREN : Studi Kasus PP. Salafiyah Dawuhan Situbondo Nur Hasanah Mahnan; Moh. Soleh
Wasathiyyah Vol 6 No 1 (2024): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v6i1.96

Abstract

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam tertua di Indonesia yang berfokus pada pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Penelitian ini menyoroti Pondok Pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo, yang meskipun baru berdiri pada tahun 2012, telah mengalami pertumbuhan jumlah santri yang signifikan. Oleh sebab itu pengasuh dan para pengurus melakukan berbagai upaya dalam menjalani pesantren. Salah satu upaya pesantren untuk bertahan hidup adalah melalui distribusi kalender pesantren yang didistribusikan kepada santri. Praktik distribusi ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait unsur pemaksaan dan ketidakjelasan status transaksi kalender. Sebagaimana dirasakan oleh sebagian santri, dan beberapa pengurus terkait dengan status akadnya itu sendiri. Dengan demikian, di sini menjadi penting pembahasan akan tersebut lantaran akan memiliki konsekuensi terhadap keabsahan akad yang sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena transaksi distribusi kalender di Pesantren Salafiyah Dawuhan Situbondo dan memberikan tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik distribusi kalender pesantren sering kali tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu adanya unsur pemaksaan dan ketidakjelasan akad. Selain itu, penundaan pembayaran kalender yang dibebankan kepada santri menimbulkan risiko gharar. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami transaksi ekonomi di pesantren dan manfaat praktis bagi pengelola pesantren dalam memperbaiki sistem distribusi kalender agar sesuai dengan prinsip syariah.