Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Nor Lailatul Mutfaidah; Abd. Wachid Habibullah
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v1i4.275

Abstract

Openness of public information is an important principle in transparent and accountable government. Openness of information also allows citizens to understand the problems faced by the government and how proposed policies may affect their lives. This research describes the resolution of public information disclosure disputes starting from the Information Commission up to the Cassation level at the PTUN. The approach method used in this research is normative juridical research. This research explains the procedures for resolving public information disputes at the PTUN using the litigation adjudication process regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and PERMA RI Number 2 of 2011 concerning Procedures for Resolving Public Information Disputes in Court.
Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Surat Ijin Penangkapan Ikan bagi Nelayan di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Indah Cahyani; Moh. Soleh; Abd. Wachid Habibullah; Achmad Muafa; Muh. Urib Abdullah; Prihati Setya Ningsih; Suci Kriswahyun
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 2 (2025): May: Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i2.854

Abstract

Fishing licence (SIPI) is one of the things that must be owned by fishermen in fishing in Indonesian waters. In Article 27 paragraph (1) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, it is stated that every person who owns and/or operates an Indonesian-flagged fishing vessel used for fishing in the fisheries management area of the Republic of Indonesia and/or the high seas must have a SIPI.Dharma Tanjung Village, Camplong Subdistrict is one of the fisheries areas among the fisheries areas on Madura Island, the people in Camplong Subdistrict are known for their profession as fishermen, especially in Tanjung Village and Pandian Village. The fishing gear used are gill nets and traditional fishing rods and the factors that are thought to affect fishing production using gill net boats are fishing trips, ship engine size, amount of fuel, size of fishing gear and labour and the biggest influencing factor is the trawl gear used by fishermen in Tanjung Village. Many fishermen of Dharma Tanjung Village, Sampang who have ships with a size of 5 gross tonnes still do not have SIPI. so it is necessary to have counselling about the importance of fishermen to have SIPI.
Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban Shindu Prastu Qildi Wibowo Mukti; Abd. Wachid Habibullah
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i3.862

Abstract

Restoration for victims of criminal acts is an essential aspect of the judicial system that is often overlooked. Law enforcement efforts tend to focus on perpetrators, while victims' rights, including physical, psychological, and financial recovery, remain neglected. The case of Een's murder and arson serves as an example where restitution and compensation rights were not clearly accommodated in legal proceedings. This article aims to examine the legal procedures available to victims or their families in obtaining restoration rights. The discussion includes criminal law aspects such as restitution and compensation based on Law No. 13 of 2006 jo. Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, as well as the Criminal Procedure Code (KUHAP). Additionally, this article highlights the civil law route through lawsuits based on Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts (KUHAPER). With a normative juridical approach and internship experience at the Legal Consultation and Assistance Clinic of Trunojoyo Madura University, this article is expected to contribute to strengthening victims' rights within the Indonesian legal system through the available legal avenues, both criminal and civil.
Layanan Bantuan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Muhammad Rizqi Ardila; Abd. Wachid Habibullah
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i3.863

Abstract

Sexual harassment cases in university environments have become a serious issue that not only harms victims physically and psychologically but also undermines academic and humanitarian values. This article aims to analyze the implementation of legal aid services in addressing criminal acts of sexual harassment within higher education institutions, particularly in terms of victim protection, legal assistance, and the restoration of victims’ rights. This study employs an empirical or socio-legal approach by examining existing legal regulations and the practical implementation of legal services by campus-based legal aid institutions. The findings reveal that although several universities have established task forces or sexual violence service units, their implementation still faces challenges such as limited resources, low legal awareness, and a prevailing culture of silence among students. Therefore, institutional strengthening, continuous awareness campaigns, and victim-centered campus policies are necessary to ensure comprehensive access to justice. Legal aid services must not only be reactive but also preventive and educational, as part of a broader effort to create a safe and violence-free academic environment.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Faninazila Azzahra Amnurdiant; Emalia; Abd. Wachid Habibullah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/88k7pq41

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembentukan peraturan daerah. Hak inisiatif sebagai kewenangan konstitusional DPRD berdasarkan Pasal 150 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi indikator penting dalam mengukur fungsi representasi lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa secara normatif kerangka hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Namun dalam praktiknya, implementasi hak inisiatif di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala substantif. Terdapat tiga faktor penghambat utama yaitu pertama, konsistensi political will anggota dewan yang masih fluktuatif kedua, kapasitas teknis penyusunan peraturan yang belum optimal dan ketiga, mekanisme partisipasi publik yang belum berjalan secara substantif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi penguatan yaitu optimalisasi peran kelembagaan DPRD melalui penegasan posisi sebagai mitra setara dengan eksekutif, peningkatan kapasitas anggota dewan melalui program penguatan kompetensi yang terstruktur, dan restrukturisasi kelembagaan DPRD dengan penguatan sekretariat dan perangkat pendukung. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hak inisiatif DPRD sehingga mampu menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH Moses Rio Adib Wirda; Moh. Ibnu Fajar; Fauzin; Abd. Wachid Habibullah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/yytjgx95

Abstract

Korupsi di sektor pendidikan tinggi merupakan persoalan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam integritas akademik dan kredibilitas institusi perguruan tinggi sebagai pusat pembentukan nilai moral dan intelektual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui pendekatan konseptual berbasis tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan literature review terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, serta regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu pencegahan korupsi, tata kelola perguruan tinggi, dan integritas akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif di perguruan tinggi memerlukan penerapan strategi ganda yang saling melengkapi, yaitu reformasi struktural melalui penerapan Good University Governance dan penguatan kultural melalui penanaman integritas akademik dan pendidikan anti korupsi. Reformasi tata kelola berperan dalam menutup celah sistemik melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang kuat, sementara pendekatan kultural berfungsi membentuk kesadaran moral dan komitmen etis sivitas akademika. Sinergi antara kedua strategi tersebut menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan dalam mencegah praktik korupsi.
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DAN HAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA Serly Desvita Eka Putri; Moh. Ibnu Fajar; Abd. Wachid Habibullah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6hp37z56

Abstract

Fenomena korupsi di Indonesia bukan hanya dapat dipahami sebagai persoalan finansial semata, tetapi juga merupakan masalah struktural yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Korupsi secara langsung maupun tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena praktik tersebut menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi pendidikan anti-korupsi dan nilai-nilai HAM dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data akademik dan kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai anti-korupsi dan HAM melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler terbukti efektif dalam menumbuhkan sikap integritas, kejujuran, empati, serta tanggung jawab sosial pada mahasiswa. Peran Pusat Pendidikan Anti-Korupsi dan HAM Universitas Trunojoyo Madura menjadi contoh konkret komitmen institusi pendidikan dalam melahirkan generasi yang sadar dan menolak praktik koruptif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai proses edukasi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memastikan mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki fondasi etika yang kuat dalam melawan korupsi.