Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Syaprillah, Aditia; Sapriani, Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

Abstract

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan. Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NUNUKAN Akim, Inggit; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.401 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i1.711

Abstract

PATEN dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk mewujudkannya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kewenangan Camat dalam melaksanakan PATEN meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Peneli t ian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dalam upaya peningkatan kuali tas pelayanan publik dan hambatan-hambatan dal am penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Nunukan. Kebijakan PATEN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang wilayah geografisnya sangat luas dan sulit terjangkau, sehingga dapat mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dalam implementasi PATEN di Kabupaten Nunukan ditemui hambatan-hambatan seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik jumlah maupun keahliannya, sarana dan prasana masih minim, pelaksana teknis yang belum optimal, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem PATEN ini.
Strengthening Blue Economy Policy to Achieve Sustainable Fisheries Sapriani, Sapriani; Kusumaningtyas, Reza Octavia; Elfaki, Khalid Eltayeb
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v2i1.23

Abstract

Particularly in developing nations, the aquaculture and fisheries sector is vital to the nutrition and food security of the global population. Nevertheless, notwithstanding their substantial social and economic potential, fishery resources are susceptible to overexploitation and hurting the environment. This research assesses the significance of bolstering blue economy policies to enhance sustainable maritime policies. This study employs the methodology of normative legal research. The research findings, the deterioration of ecological equilibrium, as evidenced by the diminishing carrying capacity of the sea, can be attributed to conservation efforts that lack a stronger emphasis on sustainable management. Maintaining the fundamental tenets of equitable and sustainable fisheries management in nations endowed with oceans is paramount. State and government policies toward society and distributive equity are inextricably linked in managing fisheries resources; local governments may be entrusted with autonomous design and assistance responsibilities for these policies. As a result, a revised vision for constructing a sustainable, equitable, and ambitious blue economy is proposed. Promoting resource-based economic development in the marine and fisheries industrial sector while preserving coastal environments and marine resources through the blue economy concept is possible. This vision is founded upon the following five governance principles: inclusive and equitable processes, climate stability, sustainable consumption and production, circular processes, and the promotion of healthy ecosystems.
PENGARUH GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5578

Abstract

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju merupakan dampak dari globalisasi, hingga setiap negara akan berusaha mengiringi globalisasi itu, dengan membentengi dampak negatif dari globalisasi dan memberi peluang bagi dampak positif globalisasi. Indonesia tidak dinilai kondusif oleh para investor, terbukti dengan hasil EoDB Indonesia sempat berada di peringkat 73 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar dapat mendapat kepercayaaan dari para investor salah satunya penerapan Omnibus law dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia serta globalisasi. Kebijakan pengaturan investasi dalam UU Cipta kerja, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia kedepannya.Kata kunci : Globalisasi, Investasi, UU Ciptaker
PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI PUPUK ORGANIK: PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KALIAMOK KABUPATEN MALINAU Sapriani, Sapriani; Rohman, Arif; Syafruddin, Syafruddin
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i1.30676

Abstract

ABSTRAKMasyarakat pedesaan khususnya Desa Kaliamok Kabupaten Malinau masih berpikir bahwa sampah rumah tangga tidak jauh beda dengan jenis sampah lainya. Persepsi masyarakat pedesaan perlu diluruskan, karena mereka belum sadar dan belum faham manfaat sampah rumah tangga. Terlebih bahwa untuk mendapatkan pupuk organik bisa dengan cara yang mudah, salah satunya pemanfaatan sampah rumah tangga. Penggunaan pupuk organik dapat berfungsi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan di lingkungan desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarak desa Kalimanok Kabupaten Malinau dalam menilai dan memanfaatkan sampah rumah tangga dengan cara pengolah menjadi pupuk organik. Metode ceramah dan stimulasi digunakan dalam pelaksanaan pengabdian. Metode ini digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga. Adapun tahapannya adalah koordinasi dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan SDN 012 Malinau. Kemudian membuat jadwal, dan surat terkait pelaksanaan dan penyebarluasan kepada masyarakat dan Siswa-siswi SDN 012. Paparan yang bersifat sosialisasi dikhususkan bagi masyarakat, sedangkan tahap pembuatan pupuk kompos dengan siswa-siswi SDN 012.  Hasil pelaksanaan pengabdian berjalan dengan lancar, bahkan terjadi antusianme warga dan anak-anak dalam mengikuti proses pemahaman dan nilai dari sampah rumah tangga. Indikator keberhasilan terbagi menjadi dua, yakni masyarakat paham dan peduli terhadap sampah, kedua terampil mengubah sampah menjadi pupuk organik. Terlebih stimulasi hasil pupuk organik pada saat dilakukan pemupukan ke media tanaman keluarga, sebagai bagian dari ketahanan pangan di tingkat paling kecil, yakni desa. Kata Kunci: sampah rumah tangga; pupuk organik; ketahanan pangan; tingkat desa ABSTRACT Rural communities, especially those in Kaliamok Village, Malinau Regency, still believe that household waste is not significantly different from other types of waste. The perception of rural communities needs to be straightened out because they are not aware of and do not understand the benefits of household waste. Moreover, it is easy to obtain organic fertilizer, one of which is the use of household waste. The use of organic fertilizer can contribute to strengthening food security in the village environment. This service activity aims to provide an understanding to the Kalimanok village community of Malinau Regency in assessing and utilizing household waste by processing it into organic fertilizer. Lecture and simulation methods were used in the implementation of the service. This method is used to facilitate the community in understanding and implementing the making of organic fertilizer from household waste. The stages are coordination with the Village Head, Village Officials, and SDN 012 Malinau. Then make a schedule, and letters related to the implementation and dissemination to the community and students of SDN 012. The exposure that is socialization is devoted to the community, while the stage of making compost with students of SDN 012.  The results of the implementation of the service went smoothly, even with the enthusiasm of residents and children in following the process of understanding the value of household waste. The success indicators are divided into two, namely the community understands and cares about waste, secondly, they are skilled in converting waste into organic fertilizer. Moreover, the stimulation of organic fertilizer results when fertilizing the family plant media, as part of food security at the smallest level, namely the village. Keywords: household waste; organic fertilizer; food security; village level