Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ROLE OF JUDICIAL ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT ACTION ARBITRARY OR VIOLATE RIGHTS CITIZENS Syaprillah, Aditia
Tadulako Law Review Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

LEGAL FRAMEWORK IN THE FULFILMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS IN BORDER AREA OF NUNUKAN-NORTH KALIMANTAN PROVINCE (Comparison Study and Legal Framework of Right to Education of Citizens in Border Area of Indonesia-Sabah, Malaysia) Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditia; Rohman, Arif
Tadulako Law Review Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the Nunukan-North Kalimantan Province. The research addresses the policies and models of the fulfillment of the right to education there are still various weaknesses, especially related to the implementation of policies has been contained in the Local Regulations, even worsened by the neglect of border area management principles based on the fulfillment of the right to education that will break the poverty chain, and will strengthen the orientation of border area management based on the welfare of the people. This is of course very interesting when compared to Malaysia's neighboring state Sabah in the fulfillment of the right to education concerning the availability, affordability, acceptance, and conformity of education.The main issues be discussed in this study are how is comparative policies and how os comparison of the framework in the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the border region of Nunukan Indonesia and Sabah Malaysia.this research is a comparative law study so that it will provide a new policy model of border area management based on the fulfillment of the right to education.The results of this study conclude that the Malaysian government's policy of opening and developing the port of Tawau at the end of the 19th century and the port of Tawau is the third major destination in Sabah after Kota Kinabalu and Sandakan as evidence that the management of its border areas using the prosperity approach has brought prosperity to Malaysian citizen who is on the border of his country and this is directly proportional to the strengthening of human resources through the Infrastructure and quality of education of his country. The results of the Model comparison indicate that there are significant differences in the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the border regions of Nunukan Indonesia and Sabah Malaysia in terms of the conditions of educational infrastructure and access to education information. Affordability of school locations and systems that facilitate the process towards educational facilities.Availability of quality education standards for citizens and the availability of adequate teachers at every level of education.The aim of this research is not only for the development of science, especially the knowledge of Indonesian border region, but also contributes as a reference for the government related to the policy of border area management in Indonesia, particularly the reference for Local Govenrmment of Nunukan.

Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Syaprillah, Aditia; Sapriani, Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan.Â Management of Tarakan City Forest: SustainableÂ Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the localÂ government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition isÂ getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose populationÂ grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by theÂ society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forestÂ management and other factors affecting the actualization of sustainable development inÂ Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in TarakanÂ refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration,Â cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition throughÂ the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forestÂ management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas byÂ the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of theÂ locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land,Â sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DESA GUNUNG PUTIH DAN DESA TANJUNG BUKA MELALUI REVOLUSI MENTAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DAN INDONESIA MANDIRI Rohman, Arif; Syaprillah, Aditia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : LPPM UBT

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah. Kemudian sampah-sampah yang ada juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Serta pemanfaatan potensi di desa-desa tersebut juga tidak dimanfaatkan, padahal selian tanah yang subur potensi aliran sungai dan gunung yang belum dikelola dengan baik.

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Syaprillah, Aditia
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum dan Implementasi dari Undang-undang ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup secara terbuka.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Legal Model Fulfillment of the Right to Education as a Constitutional Rights of Citizens in the Border Region of Kab. Nunukan Prov. North Kalimantan Zein, Yahya Ahmad; Syaprillah, Aditia
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21307

The issue of policy on the protection of citizens' rights, especially related to the rights of education in the border region, has so far been fraught with various weaknesses, even further compounded by the neglect of the principles of justice and sustainability in the management of resources in border areas oriented to the fulfillment education rights. In fact, not infrequently there are conflicts due to underdevelopment, backwardness and poverty of citizens in border areas when compared to neighboring countries. This study uses the normative juridical method, namely research relating to norms that exist in the 1945 Constitution and other legislation related to the object of research, using the Statute Approach approach and this research is also completed with data empirical data related to the research object. The results of this study concluded that the Local Government Policy must be in line with the fulfillment of the constitutional rights that have been guaranteed by the Indonesian constitution, relating to the Regional Government of Kab. Nunukan in the context of fulfilling the right to education of citizens in the border region is contained in the Nunukan Regency Regulation Number 05 of 2012 concerning Management and Implementation of Education. Whereas the legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border region must refer to the constitutional rights of citizens guaranteed in the Indonesian constitution and in accordance with the Ecosob and the principles of providing education in accordance with The National Education System and Human Rights Law

ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN Syaprillah, Aditia
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 2 (2015): August 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan. Untuk itu disarankan perlu adanya peraturan daerah yang lebih responsif untuk melindungi setiap hak- hak dan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan lindung Pulau Tarakan.Tarakan city is a city on the island with a land area only reached ± 250.80 km², the need for plantations and settlements is one of the causes of forest degradation problems, the condition is exacerbated by the rapid growth of population in the city of Tarakan. Based on the above problems, it is necessary to conduct legal research on empowering communities around protected forests area of Tarakan. This study uses normative method and statute approach that examines regulations related to legal issues that are being addressed. The research showed that the activities of the empowerment of communities around the protected forest area of Tarakan Island has a very strategic role in the prevention and eradication of forest damage and to preserve the protected forests of Tarakan Island, it needs to be supported by a change of approach by providing communities access and involvement in every policy. It is suggested that there needs to be more responsive local regulations to protect every rights and social and economic security of communities in the protected forest area of Tarakan Island.

Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan Nur, Insan Tajali; Syaprillah, Aditia; Suhendro, Joko; Siregar, Hulman
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10842

Tujuan: Artikel ini menganalisis dengan membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple) dengan karakteristik masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanMetodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan (statute), dengan menganalisis data melalui penafsiran dan interpretasi. Sasaran dari kajian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa mereka memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa mengatur dan meningkatkan ekonomi mereka melalui koperasi. Temuan: Pemerintah harus membangun landasan mental, spritual dan kesadaran diri melalui pembinaan kepada Anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial. Dan Rochdale Prinsiple telah mencapai kemajuan yang menakjubkan, karena memiliki metode untuk membentuk karakteristik berupa kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk kemakmuran bersama. Kegunaan: Artikel ini menawarkan konsep Rochdale Prinsiple dalam memberikan kepercayaan, memperbaiki diri dan kemakmuran masyarakat nelayan kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.Kebaruan/Orisinalitas: Masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan menerapkan Rochdale Prinsiple berupa landasan mental ,kesadaran diri, nilai spritual serta pembinaan Pemerintah dapat memajukan kemakmuran serta meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DESA GUNUNG PUTIH DAN DESA TANJUNG BUKA MELALUI REVOLUSI MENTAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DAN INDONESIA MANDIRI Arif Rohman; Aditia Syaprillah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v2i1.411

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah. Kemudian sampah-sampah yang ada juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Serta pemanfaatan potensi di desa-desa tersebut juga tidak dimanfaatkan, padahal selian tanah yang subur potensi aliran sungai dan gunung yang belum dikelola dengan baik.

Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Aditia Syaprillah; Sapriani Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan. Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search