Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal EK dan BI JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Nikmah Dalimunthe
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH KEBIJAKAN UPAH KETENAGAKERJAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH Nikmah Dalimunthe; Yasmin Afifah
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI) Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Politeknik Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37600/ekbi.v7i1.1330

Abstract

This study examines the impact of labor wage policy on the welfare of government employees. The study employs a qualitative method, utilizing descriptive data and descriptive methods. The data is sourced from various books, journals, and academic works that can be used as references. The results show a complex relationship between labor wage policy and the welfare of government employees. An increase in the minimum wage, although increasing purchasing power and job satisfaction, raises concerns about inflation and government financial burden. Health and education allowances, on the other hand, significantly improve the quality of life of government employees and their families. Performance incentives, if designed correctly, can boost motivation and work performance.
Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Ilham Beni Hamadi Harahap; Nikmah Dalimunthe; Qori Asvifah Bintang
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5991

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu strategis dalam hubungan industrial karena melibatkan perlindungan hak pekerja sekaligus kebutuhan adaptasi perusahaan terhadap dinamika ekonomi. Penelitian ini menganalisis aspek hukum PHK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta perubahan regulatif yang dihadirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar antara kedua regulasi, khususnya terkait alasan sah PHK, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan struktur kompensasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja membawa penyederhanaan prosedur dan fleksibilitas bagi perusahaan, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran mengenai berkurangnya perlindungan normatif bagi pekerja, terutama dalam aspek pesangon dan proses persetujuan PHK. Di samping itu, penguatan peran lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, konsistensi implementasi, dan pengawasan pemerintah yang efektif merupakan kunci agar reformasi ketenagakerjaan dapat menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pekerja dan pemberi kerja.
Tinjauan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Peraturan Perusahaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Usaha Mikro Nikmah Dalimunthe; Yoan Fadillah; Khusnul Habiba
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian isi peraturan perusahaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada sektor usaha mikro. Ketidaksesuaian tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak pekerja serta ketidakefektifan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan perusahaan pada usaha mikro sering kali tidak selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, terutama terkait pengupahan, jam kerja, perlindungan hak dasar pekerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Selain itu, minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan lemahnya pengawasan turut memperbesar celah antara norma hukum dan implementasinya. Ketidaksesuaian tersebut berdampak langsung pada berkurangnya kepastian hukum dan munculnya praktik yang tidak seragam dalam hubungan kerja. Analisis berdasarkan teori penegakan hukum menunjukkan bahwa kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat merupakan akar permasalahan yang menyebabkan norma ketenagakerjaan tidak berjalan efektif pada usaha mikro. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha, serta penguatan institusi pengawasan ketenagakerjaan agar peraturan perusahaan dapat sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan optimal kepada pekerja.
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mekanisme Non-Litigasi: Analisis Normatif terhadap Penerapannya di Indonesia Nikmah Dalimunthe; Muhammad Ilham; Akbar Muhammad Silaen
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7799

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan konsekuensi yuridis dari dinamika hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang tidak selalu berjalan harmonis. Untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur non-litigasi, meliputi perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta efektivitas normatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme non-litigasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme non-litigasi telah dirancang secara berjenjang dan komprehensif untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan hubungan industrial. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih bersifat relatif dan kontekstual, khususnya pada perundingan bipartit, mediasi, dan konsiliasi yang sangat bergantung pada itikad baik serta keseimbangan posisi tawar para pihak. Arbitrase memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, tetapi penerapannya terbatas pada jenis perselisihan tertentu. Oleh karena itu, optimalisasi efektivitas non-litigasi memerlukan penguatan konstruksi normatif, peran pihak ketiga yang lebih efektif, serta pengembangan budaya dialog dalam hubungan industrial.
SINKRONISASI KERANGKA HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN: TINJAUAN TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN, UU CIPTA KERJA, DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA Nikmah Dalimunthe; Indah Sari Br. Barus; Jahro
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1781

Abstract

This study aims to analyze the synchronization of the national legal framework in the field of labor by examining the alignment between the Manpower Act, the Job Creation Act, and their implementing regulations. The introduction of the omnibus law brought substantial changes to labor governance, particularly regarding employment relationships, wage systems, contract flexibility, and worker protection. However, these reforms have not been fully accompanied by adequate harmonization at the level of implementing rules, resulting in inconsistencies and potential legal uncertainty. This research employs a normative legal method with statutory and comparative approaches to identify points of divergence, normative conflicts, and their implications for regulatory implementation. The findings indicate that although the Job Creation Act aims to improve regulatory efficiency and the investment climate, significant gapsremain between the primary legislation and its derivative regulations, especially in terms of worker protection and policy coherence. These results highlight the need for strengthened harmonization through regulatory evaluation, refinement of implementing rules, and alignment of legal norms to ensure a balanced relationship between economic flexibility and labor protection. The study contributes theoretically by mapping regulatory disharmony and offering analytical foundations for policymakers in shaping future labor law reforms in Indonesia.
Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Mohammad Rafli; Rossy Al Jabar
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1783

Abstract

Occupational Safety and Health (OSH) constitutes a fundamental workers’ right that must be guaranteed by theState as part of its human rights obligations. Within the employment relationship, the State bears a constitutional duty to ensure safe, healthy, and dignified working conditions. This article examines State responsibility for OSH protection under Indonesian labour law. It aims to identify the normative basis and forms of State responsibility, evaluate the effectiveness of the regulatory framework, and assess the implementation of OSH standards across employment sectors. The research adopts a normative juridical method, employing statutory and conceptual approaches, with data derived from legislation and scholarly literature published within the last decade. The study finds that although Indonesia has established OSH obligations through various legislative instruments, enforcement remains suboptimal, particularly in the informal sector, small and medium enterprises, and regions with limited supervisory capacity. Insufficient labour inspection mechanisms and the limited number of labour inspectors contribute to recurrent non-compliance with statutory OSH standards. The article concludes that State responsibility in ensuring effective OSH protection requires regulatory reinforcement, strengthened supervisory institutions, and enhanced inter-agency coordination to secure comprehensive labour protection.
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Perjanjian Dilarang, Posisi Dominan, Merger, dan Tantangan Platform Digital: Penelitian Nikmah Dalimunthe; Riska Khayuni
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.340

Abstract

Hukum persaingan usaha merupakan pilar dalam sistem hukum bisnis Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Artikel ini mengkaji secara normatif ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang dilarang, pengaturan posisi dominan, rangkap jabatan, pemilikan saham, serta penggabungan dan pengambilalihan perusahaan. Selain itu, artikel ini menganalisis tantangan penegakan hukum persaingan usaha di era platform digital, khususnya dalam sektor transportasi berbasis aplikasi online yang telah membentuk struktur pasar duopoli. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, masih terdapat celah hukum dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang terus berkembang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya dan mendorong pembaruan regulasi agar dapat secara efektif mengawasi perilaku anti-persaingan di era ekonomi digital.
Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Penelitian Nikmah Dalimunthe; Sri Wahyuni; Anisa Suci; Islah Sahbana Kudadiri
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.341

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung pesat telah mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia secara signifikan. Di balik peningkatan tersebut, muncul berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen, antara lain praktik penipuan, ketidaksesuaian produk yang diterima dengan informasi yang ditawarkan, penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi, serta kendala dalam memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Studi ini berfokus pada pemeriksaan jenis-jenis perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen dalam aktivitas jual beli daring. Selain itu, studi ini juga menilai sejauh mana efektivitas penerapannya dan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi beserta kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap legislasi yang relevan dan teori-teori hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam ranah transaksi elektronik telah didukung oleh serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Walaupun regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di era digital telah ada, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya yang mengakibatkan efektivitasnya belum tercapai secara maksimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan konsumen, belum tegasnya pengaturan mengenai tanggung jawab platform marketplace, serta persoalan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara.
Co-Authors Akbar Muhammad Silaen Aldi Bastian Anisa Suci Annio Indah Lestari Fadillah Ramadhani Siregar Ilham Beni Hamadi Harahap Indah Sari Br. Barus Islah Sahbana Kudadiri Jahro Khusnul Habiba Mhd Rizki Khairi Mohammad Rafli Muhammad Hafiz Ikhsan Muhammad Ilham Muhammad Ridho Hidayat Nanda Kurniawan Lubis Qori Asvifah Bintang Riska Khayuni Rossy Al Jabar Sri Riska Ananda Lubis Sri Wahyuni Taufik Arnanda Marpaun Upik Nurhasanah Yasirwan Yasirwan Yasmin Afifah Yoan Fadillah