Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN Wijanarko, Bayu; Sari, Mudiana Permata
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman baik dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter maupun pasien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian Ispanning verbintenis (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu  usaha  dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Hak dasar yang dimiliki oleh pasien adalah hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan.
IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH USAHA MIKRO PADA CV MULAN KENCANA : TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 Jarot Marsono; Mudiana Permata Sari; Safira Azka Tazkiyatullaili
Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.418 KB) | DOI: 10.30640/digital.v1i4.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan upah di CV Mulan Kencana bila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan implementasinya dalam memenuhi kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Mulan Kencana merupakan kriteria usaha mikro yang dapat dikecualikan dari ketentuan upah minimum dan penetapan besaran upah di CV Mulan Kencana sudah berada di atas ketentuan upah terendah bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan. Akan tetapi, secara prosedur penetapan upah di CV Mulan Kencana masih belum sesuai dengan ketentuan penetapan upah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dikarenakan besaran upah yang ditentukan hanya mengacu pada masa kerja pekerja, sedangkan pedoman penetapan upah berdasarkan ketentuan perundangan dilakukan dengan penyusunan struktur dan skala upah. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi penetapan upah di CV Mulan Kencana masih belum mampu memenuhi kesejahteraan pekerja sebab besaran upah yang diterima pekerja kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.
Analisis Waktu Kerja Pengemudi Bus terhadap Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Achmad Fauzan; Mudiana Permata Sari; Langga Lagandhy
Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan Vol. 3 No. 1 (2025): Maret: Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan
Publisher : POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59574/jpk.v3i1.159

Abstract

The working hours of bus drivers are regulated by applicable laws and regulations as well as the collective labor agreement (PKB) of PT. X. However, in practice, discrepancies are often found, such as working hours exceeding the maximum limit, lack of adequate rest time, and high operational demands. This study aims to analyze the implementation of bus drivers’ working hours at PT. X and examine its compliance with the requirements stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include interviews, field observations, and documentation studies of the Collective Labor Agreement (PKB). The findings indicate that, normatively, PT. X has regulated drivers’ working hours in accordance with the law, namely eight working hours per day. However, field observations reveal excessive working hours experienced by bus drivers due to operational conditions such as traffic congestion and tight operational schedules. Additionally, the mandatory one-hour rest period is not always fully realized due to time constraints and field conditions. Although the PKB provides detailed protection of drivers’ rights, its implementation still requires close supervision to prevent violations of labor rights. This study recommends a review of the scheduling system and stricter supervision of the implementation of working hours and rest periods for bus drivers.
Perlindungan terhadap Pekerja Disabilitas Akibat Kecelakaan Kerja : (Studi Kasus PT Xyz) Annisa Olivia Restiani; Mudiana Permata Sari; Yeski Putri Utami
Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan Vol. 3 No. 2 (2025): September: Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan
Publisher : POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59574/jpk.v3i2.193

Abstract

Every company always prioritizes Occupational Safety and Health (OSH), yet workplace accidents that result in permanent disability may still occur. In such cases, workers should not be immediately terminated from employment due to physical impairments caused by work-related accidents. This study uses a qualitative approach with a case study method. The results indicate that PT XYZ has demonstrated a commitment to providing protection by not conducting employment termination and instead adjusting job placements (redeployment) for workers who become disabled. However, the company has yet to provide specific training or facilities for disabled workers. Existing laws and regulations such as the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and other relevant legal instruments are comprehensive in regulating the protection of the rights of workers with disabilities. Nevertheless, their implementation has not been fully realized by all companies.