Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal TIMES

Analisa Kelayakan Proyek e-government Untuk Pengambilan Keputusan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Studi Kasus pada Dinas Kominfo Medan Sary, Yoshida
Jurnal TIMES Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : STMIK TIME

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.05 KB)

Abstract

Implementasi egoverment adalah sebuah harapan yang sangat menjanjikan bagi terwujudnya pemerintah yang good government dalam menjalankan tugas kepemerintahan dapat lebih cepat, akurat, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Namun meskipun pemerintah telah merancang blueprint untuk memudahkan dalam melaksanakan egoverment namun para pengambil keputusan masih merasa sulit menentukan proyek egoverment apa saja yang  sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran tersebut dalam tesis ini akan dibahas bagaimana menganalisa keputusan kelayakan proyek egoverment dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process sebagai alat bantu untuk mengukur dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan. Dalam menggali informasi untuk menentukan kriteria dan alternatif diperlukan peran Kepala Dinas dan Kepala Bidang sebagai alat ukur untuk menentukan bobot nilai. Melakukan pengujian terhadap bobot nilai apakah konsisten atau tidak dengan menghitung perbandingan tiap kriteria dan alternatif menggunakan perbandingan matrik berpasangan. Jika bobot nilai sudah tidak konsisten maka diperoleh nilai normalizednya. Dari nilai ini maka dapat diperoleh proek egoverment mana yang mendapat nilai urutan prioritas, Dari nilai prioritas ini maka dicapai tujuan dalam penentuan pengambilan keputusan proyek egoverment mana yang layak untuk diambil.
SISTEM INFORMASI PELAPORAN PEMROSESAN IMB STUDI KASUS PADA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN KOTA MEDAN Sary, Yoshida
Jurnal TIMES Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : STMIK TIME

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.75 KB)

Abstract

Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat kini tidak terlepas dengan bantuan teknologi khususnya pada pelayanan perijinan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sehingga dibutuhkan layanan yang efektif dan efisien. Pengurusan perijinan harus melalui prosedur tertentu yang harus dijalani sehingga membutuhkan waktu. Pencatatan permohonan ijin IMB dan proses pengurusan perijinan selama ini masih ditulis dalam buku besar. Sehingga pembuatan laporan pun menjadi tidak efektif dikarenakan butuh waktu yang cukup lama untuk memindahkan dan mencatat alur proses perijinan secara manual. Tujuan Sistem Informasi pelaporan pemrosesan IMB adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan data proses ijin mendirikan bangunan sehingga pengolahan data dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Dengan adanya Sistem ini dapat membantu para pengambil kebijaksanaan memantau pelayanan perijinan mendirikan bangunan termasuk kepala daerah agar dapat segera mengetahui posisi suatu perijinan yang sedang dalam proses sehingga dapat segera mengambil keputusan dalam masalah prosedur perijinan mendirikan bangunan.
Analisa Kelayakan Proyek e-government Untuk Pengambilan Keputusan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Studi Kasus pada Dinas Kominfo Medan Yoshida Sary
Jurnal TIMES Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : STMIK TIME

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.05 KB)

Abstract

Implementasi egoverment adalah sebuah harapan yang sangat menjanjikan bagi terwujudnya pemerintah yang good government dalam menjalankan tugas kepemerintahan dapat lebih cepat, akurat, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Namun meskipun pemerintah telah merancang blueprint untuk memudahkan dalam melaksanakan egoverment namun para pengambil keputusan masih merasa sulit menentukan proyek egoverment apa saja yang  sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran tersebut dalam tesis ini akan dibahas bagaimana menganalisa keputusan kelayakan proyek egoverment dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process sebagai alat bantu untuk mengukur dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan. Dalam menggali informasi untuk menentukan kriteria dan alternatif diperlukan peran Kepala Dinas dan Kepala Bidang sebagai alat ukur untuk menentukan bobot nilai. Melakukan pengujian terhadap bobot nilai apakah konsisten atau tidak dengan menghitung perbandingan tiap kriteria dan alternatif menggunakan perbandingan matrik berpasangan. Jika bobot nilai sudah tidak konsisten maka diperoleh nilai normalizednya. Dari nilai ini maka dapat diperoleh proek egoverment mana yang mendapat nilai urutan prioritas, Dari nilai prioritas ini maka dicapai tujuan dalam penentuan pengambilan keputusan proyek egoverment mana yang layak untuk diambil.
SISTEM INFORMASI PELAPORAN PEMROSESAN IMB STUDI KASUS PADA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN KOTA MEDAN Yoshida Sary
Jurnal TIMES Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : STMIK TIME

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.75 KB)

Abstract

Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat kini tidak terlepas dengan bantuan teknologi khususnya pada pelayanan perijinan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sehingga dibutuhkan layanan yang efektif dan efisien. Pengurusan perijinan harus melalui prosedur tertentu yang harus dijalani sehingga membutuhkan waktu. Pencatatan permohonan ijin IMB dan proses pengurusan perijinan selama ini masih ditulis dalam buku besar. Sehingga pembuatan laporan pun menjadi tidak efektif dikarenakan butuh waktu yang cukup lama untuk memindahkan dan mencatat alur proses perijinan secara manual. Tujuan Sistem Informasi pelaporan pemrosesan IMB adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan data proses ijin mendirikan bangunan sehingga pengolahan data dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Dengan adanya Sistem ini dapat membantu para pengambil kebijaksanaan memantau pelayanan perijinan mendirikan bangunan termasuk kepala daerah agar dapat segera mengetahui posisi suatu perijinan yang sedang dalam proses sehingga dapat segera mengambil keputusan dalam masalah prosedur perijinan mendirikan bangunan.