Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

SERAGAM OLAHRAGA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI SEKSISME Muhammad Rosyid Ridho; Uswatul Khasanah; Martha Eri Safira
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v2i2.3279

Abstract

Women's participation in sports matches has increased every year, not least in the Tokyo 2020 Olympic Games. In the worldof sports, it does not escape some of the controversies that surroundit. Kontroversion is meant here is in terms of the uniforms that athletes wear in competing. One of them was a gymnastics athlete from Germany as well as a Norwegian handball team who were subject to penalties. The case shows that there is discrimination against women through regulations in the use of uniforms.. Looking at this, the authors were interested in researching and analyzing how women's sportswear is viewed from Islamic law and sexism theory, how it impacts and the solution of both theories. The results of this study can be concluded that if it is reviewed from the point of view of hifz al-'ird, the awarding of fines to the athlete is considered unable to meet the protection of honor, especially in the care of dignity and dignity of women As for the actions of female athletes who refuse to wear sports uniforms have been in harmony with the concept of hifz al-'ird. In the view of hifz al-'ird, the uniform worn by athletes must be a uniform that can protect the honor of the athletes while when viewed from the glasses of sexism, it is very clear that there are uniform rules that make women more objects of sexuality in sports.. Supposedly, auniform of a female athlete should be based on the comfort of the athlete who will wear it at sporting events. Keyword: Uniform; hifz al-'ird; sexism
Perempuan dan Akses Ekonomi: Menelaah Program MAMPU di Indonesia Uswatul Khasanah
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v3i1.3504

Abstract

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan. Sebagai upaya menghadapi kemiskinan, Indonesia bekerjasama dengan Australia membuat program MAMPU. Program ini dilaksanakan oleh mitra mampu yaitu ILO dibantu oleh YASANTI sebagai organisasi mitra di tingkat wilayah. Dalam melaksanakan program haruslah mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, yang dalam hal ini disebut dengan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menelaah program MAMPU yang telah dilaksanakan YASANTI di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman perspektif evaluasi yang merupakan salah satu aspek pengarusuatamaan gender. Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan. Dengan sumber data berupa buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan dan website resmi yang membahas program MAMPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program MAMPU yang dilaksanakan oleh YASANTI telah menunjukkan keberhasilan, hal itu terlihat dari hasil evaluasi program, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Namun, dalam evaluasi proses, variabel budaya menjadi penghambat keberhasilan program ini.
Pemanfaatan Wakaf Tunai Di SMA Trensains Sragen Neng Eri Sofiana; Uswatul Khasanah; Alif Ilham Ramadhan; Muhammad Nur Huda
Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD) Vol 2, No 2 (2022): Islamic Philanthropy and Disaster
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/joipad.v2i2.4741

Abstract

Trensains Muhammadiyah Sragen didirikan dari wakaf tunai yang diusung oleh Lazismu, penambahan luas dan setiap bangunan di wakaf tunai, bahkan menggadaikan diri sebagai pondok wakaf. Program wakaf uang yang sedang berjalan di tahun 2021 juga beragam. Tulisan ini akan melihat bagaimana strategi dan pemanfaatan wakaf tunai yang ada dilakukan dengan menganalisis konten dengan data yang terdapat pada website Transains, jurnal dan wawancara dengan Lazismu Trensains. Oleh karena itu, melalui sedekahninja.id, Lazismu Trensains telah menggalakkan 7 program seperti wakaf produktif Trensmart, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish, wakaf lahan lahan untuk sekolah Trensains, donasi berupa zakat maal 2,5 % atau zakat fitrah, dan wakaf produktif mesin ' Leveluk Super 501',memiliki 171 donatur dan berhasil menggalang dana sebesar Rp 4.275.492.142,-. Strategi fundraising yang dilakukan adalah dengan tatap muka, special event, dan campaign atau penggalangan dana menggunakan media internet (website dan platform lainnya), sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif.Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. 
Ketentuan Bagian Waris Perempuan pada Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Neng Eri Sofiana; Uswatul Khasanah
QAWWAM Vol. 16 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v16i2.5971

Abstract

Hukum kewarisan Indonesia adalah hal yang selalu menarik diperbincangkan. Terlebih tentang bagian laki-laki dan perempuan yang dalam alquran surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Ketentuan ini bersinergi dengan banyak hukum adat yang terdapat di Nusantara yang memiliki banyak suku dan budaya. Begitu juga pada kelompok adat yang terdapat di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat sebagai salah satu masyarakat adat yang masih melestarikan budaya dan adat istiadatnya, begitu juga dalam hal kewarisan. Tulisan ini ingin melihat bagaimana bagian waris perempuan pada kelompok adat ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan penelitian di lapangan, sehingga data didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan metode analisis deksriptif. Hasilnya, bagian waris perempuan pada kelompok adat Cireundeu adalah sama seperti bagian laki-laki, tanpa adanya penghalang dengan mengedepankan keadilan dan kesepatakan semua pihak
Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren Evi Muafiah; Neng Eri Sofiana; Uswatul Khasanah
Ulumuna Vol 26 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ujis.v26i2.558

Abstract

Pondok pesantren (Islamic boarding school) has improved in many aspects, including the quality in Indonesia. However, since 2020, sexual and physical abuses have occurred in pesantren that attract public attention. This phenomenon indirectly made many parties question the existence of pesantren. Based on the government directives, pesantren was supposed to be a safe and comfortable environment for learners. This paper presents the efforts of four pesantren in Indonesia to become child-friendly places. Findings based on the qualitative study reported in this paper show that child-friendly pesantren program has been initiated and developed by main figures, such as Kyai/nyai (pesantren leader), ustadz/ustadzah (teachers), and students (santri). Each pesantren has almost the same exertions, namely optimizing three main areas; subjects, management, and infrastructure, but the characteristics of the pesantren still impact the detail stages employed. For instance, Salaf pesantren still strive traditionally, while modern and semi-modern pesantren have begun to adapt to technological advances and current needs.
Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Endrik Safudin; Uswatul Khasanah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5501

Abstract

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam pohon memiliki maksud yang mulia yaitu mendorong peran masyarakat dalam pengelollan dan kelestarian hidup. Kewajiban penanaman pohon tersebut salah satunya dibebankan kepada calon pengantin baik pria maupun wanita. apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa/lurah. Kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penambahan persyaratan pernikahan yang tidak pernah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang persyaratan dan rukun pernikahan. Oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang keteraturan norma terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon dengan peraturan yang lebih tinggi. dengan menggunakan metode penelitian normative dan pendekatan perundang-undangan (legal approach), penelitian ini fokus pada keteraturan norma sebagai wujud adanya tertib substansi pada suatu peraturan perundang-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon khususnya bagi calon pengantin telah mengandung ketidaktertiban substansi dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pernikahan. sehingga, peraturan bupati tersebut akan sulit dioperasionalkan dimasyarakat terlepas dari tujuan mulia dilahirnnya peraturan tersebut.