Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies

CRIMINAL POLICY DAN SOCIAL POLICY DALAM MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Relasi Politik Kriminal/Criminal Policy dan Kebijakan Sosial/ Social Policy dalam Perspektif Integratif) Siti Hafsyah Syahanti; Edi Rosman
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol 1, No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.426 KB) | DOI: 10.30983/it.v1i2.422

Abstract

Tujuan dari adanya hukum pidana, tidaklah berbeda dengan tujuan hukum secara umum, dimana hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah selaku yang berwenang, memiliki hak untuk membuat kebijakan-kebijakan politik terkait pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Negara yang pada prinsipnya memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, dalam hal ini pemerintah. Adapun salah satu bentuk kebijakannya adalah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang tidak lagi berbuat jahat (Criminal Policy). Kebijakan itu tentunya juga harus sejalan dengan Social Policy demi mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada ketidaksejalanan antara criminal policy dan social policy. Maka untuk menciptakan kesesuaian antara keduanya salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah dibutuhkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) selaku yang berkuasa untuk mengambil kebijakan dalam suatu negara. Sehingga pada akhirnya menjadi suatu kemestian bahwa criminal policy dan social policy yang bermuara kepada pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya.
ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG WALI NIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Siti Hafshah Syahanti; Arsal Arsal; Edi Rosman
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.369 KB) | DOI: 10.30983/it.v3i1.835

Abstract

The discussion of marriage guardian is one of the pillars that must exist in a marriage, illegitimate marriage without the presence of a guardian. The Compilation of Islamic Law (KHI) as the law governing Muslim marriages in Indonesia requires guardians as a legal condition of marriage (articles 14 and 19). However, on the other hand, one of the Muslim intellectuals, Siti Musdah Mulia, stated an opposing idea, that guardians are not included in the pillars of marriage. The results showed that the Musdah Mulia thinking generally led to the typology of liberal Islamic thought. Specifically on the issue of the absence of guardians in marriage, Musdah's opinions are not too contrary to the text; Musdah's attention to gender places a substantial portion in establishing the law; and the Musdah idea is not only channeled in the form of thought alone but also poured into the form of a legal regulation draft (CLD-KHI) so that the law applies comprehensively and can be applied clearly and can achieve justice and social benefit in the midst of the people. Then based on this, a specific typology of Musdah Mulia's thought was obtained about the absence of guardians in the marriage harmony leading to progressive Islamic thought. And Musdah Mulia's ideas about the lack of marriage guardians have sufficient relevance to the renewal of Islamic family law in Indonesia.
Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta Sasmiarti Sasmiarti; Edi Rosman
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol 2, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.206 KB) | DOI: 10.30983/it.v2i1.651

Abstract

Indonesia adalah Negara yang plural dan multikultural. Akan tetapi dalam keberagaman tersebut tertanam rasa kebhinnekaan. Rasa itu benar-benar terlihat jelas pada waktu persiapan kemerdekaan Indonesia. Tokoh bangsa dari berbagai suku, bangsa dan agama saling bergandeng tangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari perumusan dasar negara, hukum dasar dan naskah lainnya yang penting bagi Indonesia merdeka. Melihat perkembangan yang terjadi pada waktu itu para tokoh bangsa tersebut hanya terklasfikasi ke dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok Islam dan kelompok Nasionalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap usaha dan pengaruh kelompok Islam dan masyarakat Islam dalam perkembangan politik hukum Islam di Indonesia terutama dalam perumusan Dasar Negara Indonesia merdeka khusunya Piagam Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan pendekatan penelitian historis, dengan mengakaji sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan meneliti literature yang ada, ditemukan jawaban bahwa pada awalnya rumusan dasar Negara yang termuat di dalam Piagam Jakarta telah mencerminkan adanya pengaruh politik hukum Islam. Akan tetapi kemudian terjadi perubahan berdasarkan konsensus tokoh-tokoh bangsa dengan alasan keutuhan bangsa dan Negara. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga untuk meujudkan cita-cita masyarakat Islam Indonesia, sehingga politik hukum Islam benar-benar mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun Indonesia bukan Negara Islam.