Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERANCANGAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN PERMINTAAN BARANG SECARA ONLINE PADA BAGIAN PERLENGKAPAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Miswardi, Miswardi
JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian Perlengkapan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah salah satubagian pada Kantor Pusat Administrasi Unsyiah yang bertugas danbertangggungjawab terhadap terhadap segala hal tentang perlengkapan danfasilitas kantor, diantaranya barang habis pakai keperluan sehari-hari perkantoran,pengadaan mobiler dan juga fasilitas gedung akademik. Tujuan penelitian iniadalah Merancang suatu aplikasi berbasis web yang dapat mempermudahpengelolaan dan mempercepat proses permintaan barang habis pakai oleh setiapbagian ke Bagian Perlengkapan Unsyiah secara online dengan menggunakanbahasa pemrograman PHP dan Mysql sehingga dapat meningkatkan kinerja dalampelaksanaan tugas pada Bagian Perlengkapan Unsyiah khususnya dan KantorPusat Administrasi pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode observasilapangan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang tata cara inventarisasibarang yang dilaksanakan untuk diterapkan pada aplikasi yang akan dirancang.Dari penelitian ini telah menghasilkan satu aplikasi yang dapat memonitoringpersediaan barang di gudang perlengkapan sekaligus dapat melakukan permintaanbarang secara online oleh setiap bagian/unit kerja dalam lingkungan Kantor PusatAdministrasi Unsyiah. Aplikasi yang dirancang pada penilitian ini dapatmeningkatkan efektivitas kerja staf pada Bagian Perlengkapan Unsyiah khususnyadan staf pada Kantor Pusat Administrasi Unsyiah secara umum. Diharapkan untukselanjutnya aplikasi ini dapat terus dikembangkan agar dapat dipergunakan untukpendataan aset universitas dan menjadi pelopor perkembangan aplikasi onlinelainnya.
PEMBANGUNAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA DALAM OTONOMI DAERAH Miswardi, Miswardi
Alhurriyah Vol 12, No 1 (2011): Januari - Juni 2011
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.541 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v12i1.567

Abstract

We believe that development with leaving the local values, will make it -development- will not survive during the time (won’t be sustainable). Therefore, a development must can respons local culture and values so that that development can be responship and can be continuable. It can be done if the society felts that a development is a collective responsibility. Now, Indonesia has very high probability to realize it, as autonomy is given to region -district- by central government.
PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PREFERENSI MASYARAKAT MEMILIH PRODUK-PRODUK PENDANAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN FAKTOR FINANCIAL LITERACY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Irfayunita, Febby; Miswardi, Miswardi; Puteri, Hesi Eka
Jurnal Benefita Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi
Publisher : LLDIKTI Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.703 KB) | DOI: 10.22216/jbe.v1i1.3636

Abstract

This study investigates whether the profit-sharing system affects the  preferences of choosing  the funding product at Islamic Banks and if so , whether the effect is mediated by financial literacy.  Using a sample of  385 customers of Islamic banks in Tanah Datar district, under condition 2018, this study reveals that the profit-sharing system and financial literacy is positively associated with  the  preferences of choosing funding products. This study proves that this association is significantly  mediated by financial literacy. This finding offer the empirical evidence of the importance of financial literacy on the relationship between the profit-sharing system and the  preferences of choosing  the funding product. It indicates that the system of profit sharing in Islamic banks will not make people turn to Islamic banks without education of the Islamic financial system itself. Furthermore, this research recommends strategy of increasing market share of Islamic Bank by increasing public’s finance literacyStudi ini mengalisis apakah sistem bagi hasil mempengaruhi preferensi memilih produk pendanaan di Bank syariah dan apakah dimediasi oleh literasi keuangan. Dengan menggunakan sampel 385 nasabah bank syariah di Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2018, penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil dan literasi keuangan terkait secara positif dengan preferensi memilih produk pendanaan. Studi ini membuktikan bahwa asosiasi ini secara signifikan dimediasi oleh literasi keuangan. Temuan ini menawarkan bukti empiris tentang pentingnya literasi keuangan pada hubungan antara sistem bagi hasil dan preferensi memilih produk pendanaan. Ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di bank syariah tidak akan membuat orang beralih ke bank syariah tanpa pendidikan dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan strategi meningkatkan pangsa pasar Bank syariah dengan meningkatkan literasi keuangan publik.
ETIKA, MORALITAS DAN PENEGAK HUKUM Miswardi, Miswardi; Nasfi, Nasfi; Antoni, Antoni
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2425

Abstract

Pemicu reformasi tahun 1998 salah satu karena hukum tidak menampakkan perannya untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, setelah 22 tahun Indonesia menjalani era reformasi kondisi hukum dirasakan tidak jauh berbeda, sudah sangat banyak norma hukum yang dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan keadilan, akan tetapi kenyataannya kondisi hukum Indonesia juga tidak jauh berubah. Rumusan masalah yang akan dibahas mengenai penegakkan hukum, etika dan moralitas aparatur penegak hukum. Metode penelitian normatif empiris dengan bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah lainya sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian menemukan terjadinya krisis multidimensional sehingga ketidakmampuan hukum menampakkan eksistensinya ditengah kehidupan sosial masyarakat, hal ini disebabkan belum kapabelnya sebahagian besar penegak aparatur hukum terutama dari aspek etika dan moralitas. Oleh karena itu tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hukum sebagai ―panglima‖ di negara hukum Indonesia kecuali dengan membenahi etika dan moralitas aparatur penegak hukum selain pembenahan norma hukumnya. Kata Kunci: Penegakan hukum, etika dan moralitas
Analisis Penilaian Aspek Agunan pada Pembiayaan Murabahah di PT. BSI Tbk Afo (Area Financing Operation) Bukittinggi Syaputri, Ayu; Miswardi, Miswardi
Astina: Jurnal Ekonomi Utama Vol 2 No 2 (2023): Juria: Jurnal Ekonomi Utama
Publisher : CV. Astina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55903/juria.v2i2.83

Abstract

Agunan merupakan salah satu aspek penting dalam pembiayaan murabahah, karena untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan bermasalah ini perlu menilai objek agunan yang akurat supaya menghindari kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Agunan berfungsi dalam melindungi pemberian pinjaman dana dan resiko yang terjadi. Penelitian ini bertujuan yaitu bagaimana penilaian aspek agunan pada pembiayaan murabahah di PT. BSI Tbk AFO Bukittinggi menghadapi risiko atau gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Huberman & Miles, sehinggga hasil yang ditemukaan dapat disimpulkan secara objektif. Dari hasil analisis evaluasi aspek sisi pembiayaan murabahah di PT. BSI Tbk AFO Bukittinggi dapat dilihat objek hukum, klausal, subjek dalam kondisi halal atau sah berdasarkan kontrak yan telah diperjanjikan. Agunan yang dapat diagunankan/dijaminkan berdasarkan Sertifikat, Surat Girik, Surat Hak Milik (SHM), dan BPKB. Barang agunan sebagai jaminan untuk mendapatakan pembiayaan dari pihak bank oleh calon nasabah harus di crosschek atau memeriksa kembali oleh penilai atau appraisal officer, baik dari segi legalitasnya. Legalitas memiliki pengikatannya. Maksudnya yaitu berupa hak tanggungan, fudusia, gadai, dan cessie. Tujuan dilakukan pengkitan agunan, supaya dari segi legalitas dapat dipertanggung jawabakan apabila wanprestasi.
OPTIMALISASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN ACEH BESAR Miswardi, Miswardi; Mukhlisuddin, Mukhlisuddin; Rahmattullah, Rahmattullah
Jurnal Visipena 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) STKIP Bina Bangsa Getsempena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46244/visipena.vi.2554

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu sekolah dasar (SD) di Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan kepala kepala sekolah dan para guru dengan metode penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penilitan menunjukkan bahwa perencanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Besar khususnya di SDN Lampeuneurut, SDN Lapeng dan SDN Indrapuri dilakukan dengan kebutuhan melalui kegiatan rapat. Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana di SDN Lampeuneurut, SDN Lapeng dan SDN Indrapuri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, di SDN Lapeng masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu sekolah, karena masih banyak kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang belum terpenuhi.Abstract The aim of this research is to optimize the management of facilities and infrastructure in improving the quality of elementary schools in Aceh Besar Regency. The type of research used is qualitative descriptive research, namely the researcher observes and interacts with school principals and teachers using research methods through interviews, observation and documentation. The research results show that planning for the management of educational facilities and infrastructure in improving the quality of elementary schools in Aceh Besar Regency, especially at Lampeuneurut State Elementary School, Lapeng State Elementary School and Indrapuri State Elementary School, is carried out according to the needs through meeting activities. Optimizing the management of facilities and infrastructure at Lampeuneurut State Elementary School, Lapeng State Elementary School and Indrapuri State Elementary School is carried out to meet the needs for facilities and infrastructure so that teaching and learning activities can run well and support improving the quality of education. However, the Lapeng State Elementary School is still experiencing difficulties in improving the quality of the school, because there are still many needs for school facilities and infrastructure that have not been met.
PEMBERDAYAAN NILAI-NILAI MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN DEMOKRASI Miswardi, Miswardi
Alhurriyah Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i2.2330

Abstract

The demand for a democratic system of government in Indonesia is not only the demands of society but also constitutional demands. Therefore, regional autonomy is expected to be able to provide answers to both needs. Because the essence of local independence itself is a tangible form of the practice of democracy in society, in the way of giving autonomy to the region to advance its society democratically in various aspects of life, politics, social economy and culture, to answer the challenges in the era of globalization. Community involvement by empowering local community values is one surefire strategy in the process of democratization. Besides, bureaucratic reform is a necessity; therefore, a combination of allowing the benefits of local communities with the government bureaucracy system is an appropriate strategy for accelerating democratic development.
The Dynamics of Identity Politics In Indonesia: A Study of Nurcholish Madjid's Fitri, Donna Ramadhan; Miswardi, Miswardi; Yufriadi, Ferdi; Refliandi, Irvan; B, Syafriadi
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.6751

Abstract

Islamic political power is not always related to Islamic parties. Nurcholish Madjid tried to convey a more substantial view of Islam, not just symbolism. This research uses the library research method. Research carried out using literature, both in the form of primary sources, namely research data sources obtained from original sources that contain this information and secondary sources, namely data sources obtained from books and other literature that discuss the topic of the problem. The data processing techniques in this study using content analysis techniques, namely after the data is collected, the next step is to describe the data completely, sequentially, and regularly, and after that the analysis is carried out by looking at each discussion of the themes discussed. Based on the results of this research, it is revealed that Nurcholish Madjid chose Islam that is more substantial than just symbolism. This is rooted in the universal values of Islam, not just the symbol of the "Islamic party" itself. If we look at the current situation, Nurcholish Madjid's criticism is still relevant because currently the politicisation of religion is generally used to attack political opponents or increase party electability.Kekuatan politik Islam tidak selalu berkaitan dengan partai Islam. Nurcholish Madjid mencoba menyampaikan pandangan yang lebih substansial tentang Islam, bukan sekedar simbolisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa dari sumber primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi tersebut dan sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku dan literatur lain yang membahas tentang topik permasalahan. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik content analisis, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian ini, terungkap bahwa Nurcholish Madjid memilih Islam yang lebih substansial dari sekedar simbolisme. Hal ini berakar pada nilai-nilai universal Islam, bukan hanya simbol "partai Islam" itu sendiri. Jika melihat situasi saat ini, kritik yang dilontarkan Nurcholish Madjid masih relevan karena saat ini politisasi agama umumnya digunakan untuk menyerang lawan politik atau meningkatkan elektabilitas partai.
Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms Miswardi, Miswardi; Basir, Gusril; Rosman, Edi; Elfiani, Elfiani; Sanur Tarihoran, Adlan
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/humanisma.v8i2.9158

Abstract

This study explores the gender dynamics within Minangkabau customs, focusing on the pivotal role of women in safeguarding and preserving high heirlooms (harta pusaka tinggi). As a matrilineal society, Minangkabau places women at the center of inheritance and cultural preservation, with high heirlooms serving as symbols of familial and communal identity. Using a qualitative approach, this research examines the responsibilities, challenges, and strategies employed by women in maintaining these assets. Data were collected through interviews with customary leaders, women inheritors, and community members, complemented by observations of traditional practices. The findings reveal that Minangkabau women hold a dual responsibility as custodians of both physical heirlooms, such as land and traditional objects, and intangible heritage, including customs and values. This role ensures the continuity of Minangkabau identity across generations. However, modernization, urbanization, and shifts in gender roles pose significant challenges to this tradition. Women often navigate complex negotiations between preserving traditional values and adapting to contemporary economic and social realities. The study highlights the adaptive strategies employed by women to balance these demands while safeguarding communal harmony. This research underscores the importance of empowering women in their roles as cultural custodians and the need for community-based initiatives to support the preservation of Minangkabau heritage. By illuminating the interplay between gender and cultural sustainability, this study contributes to broader discussions on matrilineal societies and the evolving role of women in cultural preservation.
Reconstruction of Constitutional Court Decision on Presidential and Vice Presidential Age Limit from Siyasah Qadhaiyyah Perspective Saputra, Muhammad Febri Eka; Miswardi, Miswardi; Ihsan, Nurkhairat; Fransiska, Nadya; Safitri, Rahmi Surya
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1305

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which allows individuals under the age of 40 to run for vice president if they have held a regional leadership position, has generated widespread public controversy. This study critically evaluates the ruling through the lens of siyasah qadhaiyyah, an Islamic legal-political framework that prioritizes justice ('adl), transparency (shafafiyyah), and public welfare (maslahah). Utilizing a qualitative research design with a case study approach, data were gathered through semi-structured interviews with constitutional law experts, Islamic jurists, and civil society representatives, supported by document analysis and media reviews. The findings indicate that the ruling is perceived by most respondents as politically biased, lacking alignment with the principles of substantive justice, and potentially discriminatory against non-political actors. Concerns also emerged regarding its implications for increased political polarization and diminished public confidence in judicial impartiality.This research contributes to the global discourse on constitutional jurisprudence and Islamic legal theory by integrating siyasah qadhaiyyah as a normative evaluative tool for judicial decisions in Muslim-majority democracies. It highlights the importance of embedding ethical and inclusive principles in legal reform to safeguard democratic integrity. The study concludes by recommending a realignment of Indonesia’s constitutional policies with the values of siyasah qadhaiyyah to ensure fair political participation and strengthen judicial legitimacy within broader democratic governance frameworks.