Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI SYARAT UNTUK PERKAWINAN BARU DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Hasanatul Wahida; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i1.1479

Abstract

Latarbelakangi penelitian ini adanya pembuatan surat keterangan kematian yang dikeluarkan wali nagari, sementara orang yang dinyatakan mati masih hidup. Surat keterangan kematian itu digunakan syarat untuk perkawinan baru di KUA. Jenis peneliatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunujkan bahwa (1) penyebab pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah ada masyarakat yang enggan untuk bercerai di pengadilan. Surat keterangan kematian ini dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengantin dan ditandatangai oleh kepala kampung. (2) Akibat hukum yaitu perkawinan secara hukum Islam sah, Namun, perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam administrasinya dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama. Secara hukum negara jika laki-laki sebagai pemalsu maka perkawinannya poligami. Jika istri sebagai pemalsu maka perkawinannya poliandri. KUHP mengatur perbuatan pemasluan surat dalam pasal 264, 266, 269 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. (3) Upaya KUA mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah memberikan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang yang hendak menikah, mamak, kepala kampung, dan wali nagari. Namun, upaya hukum yang dilakukan KUA meminimalisirnya tidak berjalan secara optimal dengan bukti masih ada sebagian masyarakat yang melampirkan surat keterangan kematian untuk menikah di KUA.
Implementasi UU ITE terhadap Pelaku Perjudian Online di Bukittinggi: Analisis Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Polresta Bukittinggi) Hengki Januardi; Irfan Perdana Putra; Ramza Fatria Maulana; Aisyah Chairil; Hasanatul Wahida
Al-'Adl Vol. 19 No. 02 (2026): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background of this research is motivated by the rise of cybercrime, particularly the increasingly alarming practice of online gambling in Bukittinggi City, along with the rapid development of social media and digitalization of information. The main issues raised in this study are how the implementation of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) addresses online gambling in Bukittinggi and how its execution is reviewed from the perspective of siyasah tanfidziyah. The novelty of the research lies in the implementative analysis of the ITE Law through a siyasah approach in the context of local law enforcement. This study employs a qualitative method with a field approach, where data were collected through interviews, observation, and documentation, focusing on the Bukittinggi Police Resort (Polresta Bukittinggi). The results show that the implementation of the ITE Law in Bukittinggi is a progressive step in strengthening digital protection, although it still faces institutional obstacles, human resource limitations, and weak cross-sector coordination. From the perspective of siyasah tanfidziyah, law enforcement demonstrates an orientation toward public welfare through governance and institutional synergy based on Islamic justice values