Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI SYARAT UNTUK PERKAWINAN BARU DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Hasanatul Wahida; Yusnita Eva
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i1.1479

Abstract

Latarbelakangi penelitian ini adanya pembuatan surat keterangan kematian yang dikeluarkan wali nagari, sementara orang yang dinyatakan mati masih hidup. Surat keterangan kematian itu digunakan syarat untuk perkawinan baru di KUA. Jenis peneliatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunujkan bahwa (1) penyebab pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah ada masyarakat yang enggan untuk bercerai di pengadilan. Surat keterangan kematian ini dikeluarkan oleh wali nagari dengan syarat surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengantin dan ditandatangai oleh kepala kampung. (2) Akibat hukum yaitu perkawinan secara hukum Islam sah, Namun, perkawinan tersebut cacat hukum karena terdapat kebohongan dalam administrasinya dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama. Secara hukum negara jika laki-laki sebagai pemalsu maka perkawinannya poligami. Jika istri sebagai pemalsu maka perkawinannya poliandri. KUHP mengatur perbuatan pemasluan surat dalam pasal 264, 266, 269 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun. (3) Upaya KUA mengatasi pemalsuan surat keterangan kematian sebagai syarat untuk menikah adalah memberikan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang yang hendak menikah, mamak, kepala kampung, dan wali nagari. Namun, upaya hukum yang dilakukan KUA meminimalisirnya tidak berjalan secara optimal dengan bukti masih ada sebagian masyarakat yang melampirkan surat keterangan kematian untuk menikah di KUA.
Implementasi UU ITE terhadap Pelaku Perjudian Online di Bukittinggi: Analisis Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Polresta Bukittinggi) Hengki Januardi; Irfan Perdana Putra; Ramza Fatria Maulana; Aisyah Chairil; Hasanatul Wahida
Al-'Adl Vol. 19 No. 02 (2026): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of Law Number 1 of 2024t he second amendment to Indonesia’s Electronic Information and Transactions (ITE) Law in countering online gambling in the city of Bukittinggi, and interprets that enforcement through the lens of siyāsah tanfīdhiyyah, the Islamic jurisprudence of executive governance. Although online gambling has become one of Indonesia’s most pressing forms of cybercrime, existing scholarship has largely approached ITE enforcement from a positive-law and normative standpoint, leaving a gap in empirical, locally grounded analysis that simultaneously engages an Islamic-governance framework. Adopting a qualitative socio-legal (empirical-juridical) approach and an intrinsic case-study design centred on the Bukittinggi City Police (Polresta Bukittinggi), data were gathered through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation including the case file of a prosecuted online-gambling offender and analysed through source and method triangulation. The findings show that enforcement in Bukittinggi has reached a serious operational stage and demonstrates procedural fidelity to Articles 27(2) and 45(3) of the ITE Law, yet remains constrained by the absence of an autonomous cyber unit, limited digital-forensic capacity, slow inter-agency coordination, the futility of temporary site-blocking, and weak preventive literacy. Read through siyāsah tanfīdhiyyah, this enforcement expresses tanfīdh sharʿī and an orientation toward maṣlaḥah and ḥimāyat al-ummah, though the persistent role distance between the ideal and the actual demands a more progressive ijtihād tanfīdhī. The article contributes an integrative model linking empirical cyber-enforcement analysis with Islamic executive-governance theory
Disfungsi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menekan Angka Kriminalitas Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Hasanatul Wahida; Hengki Januardi; Andy Riski Pratama
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 3 No. 4 (2025): Desember:Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v3i4.2789

Abstract

This study aims to analyze the dysfunction of the juvenile criminal justice system in reducing juvenile crime rates in Pesisir Selatan Regency, identify the factors contributing to this dysfunction based on the theory of law enforcement effectiveness, and formulate strategies to strengthen the system in accordance with the socio-cultural characteristics of the Minangkabau community. Data were collected through document analysis of legislation, official institutional documents, and relevant scholarly literature, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that diversion has been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and has successfully resolved several juvenile cases through a restorative justice approach. However, these procedural achievements have not significantly reduced overall juvenile crime rates due to persistent dysfunctions in preventing recidivism, coordinating between the formal legal system and traditional nagari institutions, and limitations in facilities, personnel, and integrated data management. Analysis based on Soerjono Soekanto's theory of law enforcement effectiveness reveals that the effectiveness of the juvenile criminal justice system is influenced by legal, institutional, infrastructural, societal, and cultural factors that remain inadequately integrated. Therefore, strengthening the juvenile criminal justice system requires the development of local policies integrating nagari institutions into diversion and post-diversion supervision, enhancing inter-agency coordination, improving the capacity of law enforcement personnel, establishing an integrated data management system, and optimizing the Minangkabau philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah as the foundation for sustainable restorative justice.