Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013) Kartika Cahyaningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17598

AbstractThe article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPU's decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.Keyword: Procurement for goods and or services; Conspiracy of tender; Affiliation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DI PERSEROAN DAERAH BPR BANK KLATEN Bayu Rangga Warsito; Albertus Sentot Sudarwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43003

AbstractThis article was aimed to find out the resolution of bad credits with Collateral procedures are taken over (AYDA) at the Regional Company BPR Bank Klaten the effort against the debtor as one lender protection efforts. This research is a study of empirical law that is descriptive to describe. Data collection techniques are conducted with interviews, observations or observations literature studies. Based on the results of the research and the discussion produced drawing aconclusion. First, the settlement of bad credit at the Regional Company BPR Bank Klaten with the debtor sent by the provision of a warning letter for three times, then do the call in written and spoken, then do negosiation to turn over as collateral by AYDA perform procedure. Second, the impediments that experienced by the Regional Company BPR Bank Klaten in the face of non-perfoming loans that is a lack of idea of being careful with a field officer, the existence offaith not good from a debtor, and the existence of the disasters which hit a debtor. While from the regulation those are many requirements in notarial required in AYDA, and the term of selling collateral maximum one year.Keywords: Settlement Of Bad Credit; AYDA; The Protection Of Creditors; The Company Of The Rural Banks.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan prosedur Agunan yang diambil alih (AYDA) pada Bank Perkreditan Rakyat Klaten terhadap debitur sebagai salah satu upaya perlindungan kreditur. Penelitian hukum ini merupakan penelititan hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara narasumber dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan. Kesatu, penyelesaian kredit macet pada BPR Klaten dengan debitur dilakukan dengan pemberian Surat Peringatan hingga tiga kali, kemudian melakukan pemanggilan secara lisan dan tertulis, kemudian negosiasi untuk menyerahkan agunan dengan melaksanakan prosedur AYDA. Kedua, hambatan yang dialami oleh BPR Klaten dalam menghadapi kredit macet yaitu kurangnya ketelitian petugas lapangan, adanya itikad tidak baik dari debitur, dan adanya musibah yang menimpa debitur. Sedangkan dari regulasi, hambatan yang ada yaitu banyaknya persyaratan secara Notarial yang dibutuhkan dalam AYDA, dan jangka waktu penjualan yang terlalu cepat yaitu maksimal satu tahun.Kata Kunci: Penyelesaian Kredit Macet; AYDA; Perlindungan Kreditur; Perseroan Daerah BPR Bank Klaten.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Ervina Yulianti Mohamad; Albertus Sentot Sudarwanto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17692

AbstractThis paper aims to determine the law enforcement of the administration of the transfer of mangrove forest function in Pohuwato Regency with reference to the provisions of Article 36 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and Regional Regulations Number 13 Year 2013 on Mangrove Ecosystem Management. This research is an empirical legal research supported by approach of law and case approach. The results showed that the total area of mangrove forest based on the function in Pohuwato Regency are 15,600,81 ha while the mangrove forest area that has been converted into dyke is 7,679.64 ha. In Local Regulation No. 13 of 2013 on Mangrove Ecosystem Management determines the area that can be used as a pond business, namely limited protected area of no more than 5 percent of the total area and fishery cultivation area contained in other areas of use. From the data obtained all the ponds in the mangrove forest area does not have the environmental permit required by Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management.Keywords: The Law Enforcement Administration, Mangrove Forest Function Transfer, Environmentally Friendly Development AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didukung pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dari total luas kawasan hutan mangrove berdasarkan fungsi di Kabupaten Pohuwato yaitu 15.600,81 Ha sedangkan kawasan hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak yaitu 7.679,64 ha. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove menentukan kawasan yang bisa dijadikan usaha tambak yaitu kawasan lindung terbatas tidak lebih dari 5 persen total kawasan dan kawasan budidaya perikanan yang terdapat di areal penggunaan lain. Dari data yang diperoleh semua usaha tambak di kawasan hutan mangrove tidak memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Alih Fungsi Hutan Mangrove, Pembangunan Berwawasan Lingkungan

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Rismawan Yuda Prasetya; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principleKeywords: Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line.Kata Kunci: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.

PENGELOLAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS Bagus Adi Nugroho; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to determine and analyze the management of hospitals in the form of a limited liability company based on philosophical and juridical reviews. This research is a normative law reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques. The result of this research are based on philosophical review, the management of the hospitals in the form of limited liability company is not in accordance with the hospital based on Pancasila and the 1945 Constitution. Limited company is a legal entity that aims to profit, while the hospital has a social function in the form of responsibility inherent to the patient, so the hospital is a business entity that is ready not to enjoy profit or even if the hospital to bear the loss. Based on the juridical review, the Constitutional Court does not grant a juridicial review of Article 21 of the Hospital Act which contains the provision that the established private hospitals must be in the form of a limited liability company and only engaged in hospitals. However, it should be considered that all hospitals established by non-profit private legal entities, such as associations or foundations that have obtained government permission prior to the enactment of Hospital Act remain valid and must be renewed.Keywords : Management, Hospital, Limited Liability CompanyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas berdasarkan tinjauan filosofis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan filosofis, pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang bertujuan profit, sedangkan rumah sakit memiliki fungsi sosial berupa tanggung jawab secara melekat terhadap pasien, sehingga rumah sakit adalah badan usaha yang siap tidak menikmati laba atau bahkan apabila rumah sakit sampai menanggung kerugian. Berdasarkan tinjauan yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS yang memuat ketentuan rumah sakit swasta yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Namun, memberi pertimbangan bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukannya UURS tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.Kata Kunci : Pengelolaan, Rumah Sakit, Perseroan Terbatas

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama Vanissa Ayuningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.999

This study aims to determine the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama, as well as to determine the obstacles and solutions that occur in the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama. This research uses empirical legal research. The data used are primary and secondary data. The legal material collection technique used is field research through interviews. This research uses an interactive analysis model with three analysis components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the agreement was made to repair damage to the PLTU Banjarsari, then through direct appointment, the company with the best bid price was selected. The first conclusion is that the agreement has been carried out properly in accordance with the provisions in the KUHPerdata and SK Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 concerning guidelines for the procurement of goods / services of PT BPI. The second conclusion is that there are several obstacle factors, namely, the process of drafting the agreement, regarding the implementation guarantee, mobilization and labor, the solution is to negotiate, borrow credit, and provide an advance payment for mobilization and consultation with the local Disnaker.

Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia Christopher Nahum Prama Muda; Albertus Sentot Sudarwanto
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i1.535

Copyright of songs or music has proven to be able to open up almost limitless financial opportunities. It is difficult to determine how much a song is used for commercial purposes by parties other than the original creator. A major challenge in the music industry is the fair and transparent distribution of copyright royalties for songs. To address this issue, it is important to explore international best practices and case studies that reveal successful royalty distribution models and technology-based solutions for accurate tracking and payment. Important aspects of a fair and transparent royalty distribution model include transparency in revenue sharing, fair allocation based on popularity and usage of songs, and simplification of the royalty collection process through technology. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. This study evaluates the effectiveness of the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. This study also identifies the legal, technical, and social challenges faced in protecting the rights of songwriters and ensuring fair royalty payments.

Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan Annindita Maulida; Albertus Sentot Sudarwanto; Andina Elok Puri Maharani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12029

This research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence in bankruptcy cases, with a case study on the bankruptcy decision of PT Gusher Tarakan. This research is presented to improve the low understanding of the formal and material validity of the Authentic Deed in the process of proof in the commercial court, which has implications for the potential for injustice and legal uncertainty. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings reveal that the documents filed in the bankruptcy case of PT Gusher Tarakan are formally authentic deeds prepared before a Notary. However, the deeds were made by company organs that had been dismissed and no longer had legal authority. Therefore, the deeds no longer have authentic power and only have the status of deeds underhanded. The use of a Deed by an unauthorized party should not be used as a legal basis in a bankruptcy petition, and the Notary is responsible for the formal and material correctness of the contents of the Deed. This study emphasizes the importance of Notaries to verify the authority of the parties and underscores the need for caution in using authentic deeds as evidence in bankruptcy cases. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komprehensif pembuktian akta oleh organ tidak sah dalam perkara kepailitan, dan tanggung jawab Notaris secara langsung organ perusahaan pembuat akta yang dibuat oleh organ perseroan terbatas yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan, dengan studi kasus pada putusan pailit PT Gusher Tarakan. Penelitian ini hadir untuk meningkatkan rendahnya pemahaman terhadap validitas formil dan materiil akta autentik dalam proses pembuktian di pengadilan niaga, yang berimplikasi pada potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dalam perkara pailit PT Gusher Tarakan secara formal merupakan akta autentik yang disusun di hadapan Notaris. Namun, pembuatan akta-akta tersebut dilakukan oleh organ perusahaan yang telah diberhentikan dan tidak lagi memiliki otoritas hukum. Oleh karena itu, akta-akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan autentik dan hanya berstatus sebagai akta di bawah tangan. Penggunaan akta oleh pihak yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan pailit, dan Notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil isi akta. Penelitian ini menegaskan pentingnya Notaris untuk melakukan verifikasi atas kewenangan para pihak dan menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menggunakan akta autentik sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan.

Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Mendukung Sustainable Development Goals Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Ayuda Wisnu Anggoro; Albertus Sentot Sudarwanto
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.987

This study aims to examine and provide solutions to legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia. In addition, this study aims to examine the reconstruction of TJSL regulations for limited liability companies in support of SDGs based on Government Regulation No. 47 of 2012. This research is a type of legal research. It analyzes the relationship between legal rules and recommends changes to deficiencies in regulations. This research is prescriptive in nature. It uses a legislative approach. In addition, this research uses a conceptual approach. Based on this research, it was found that legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia exist in various aspects. There are various legal issues arising from TJSL regulations in Indonesia, such as inconsistency and fragmentation in regulations, unclear sanctions, and the absence of a special body or institution to oversee TJSL. The government, in this case the president, needs to reconstruct TJSL regulations by establishing a thematic TJSL program that integrates the 17 SDGs into the TJSL program. The reconstruction of TJSL regulations must be carried out in PP 47/2012 by establishing thematic TJSL programs to ensure the implementation of TJSL is targeted and supports the achievement of the SDGs.

Implementation of Trademark Registration to Encourage the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Wonogiri Regency Alma Tiara Aninditha; Albertus Sentot Sudarwanto
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 2 (2024): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v1i2.82

This study aims to analyze the implementation of trademark registration and the inhibiting factors faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Wonogiri Regency, as well as to present solutions to overcome these challenges. This legal research is an empirical legal study that is descriptive. The research approach used is a socio-legal approach. The types and sources of legal materials used consist of primary and secondary legal materials. The legal materials are collected through document analysis and interviews. The analysis of legal materials is qualitative with a descriptive analytical method. Based on the research findings, it can be observed that trademark registration for MSMEs in Wonogiri Regency has not been well-implemented. Despite some awareness among MSMEs in this area regarding the importance of trademark registration, there are still obstacles in trademark registration and understanding intellectual property. Factors such as lack of knowledge about trademark registration, low legal awareness, complex registration procedures, and insufficient information about available facilities affect the implementation of trademark registration in this area. To address these challenges, there is a need for increased knowledge and education about trademark registration for MSMEs in Wonogiri Regency. Additionally, providing accessible information and facilities will help improve the implementation of trademark registration so that MSMEs can better understand the benefits and processes of trademark registration effectively

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search