Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Proceedings National Conference Sisi Indonesia
Yudho Taruno Muryanto
Universitas sebelas maret
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan : Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Aji Suryanata; Yudho Taruno Muryanto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.59

Abstract

This research aims to determine whether actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors in bankruptcy cases. It also aims to determine the basis of the judge's considerations in Verdict No. 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research is a normative legal research with statutory and case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study. This research uses syllogism analysis technique and deductive thinking pattern, using major premises and minor premises which then these premises can produce conclusions. Based on this research, it is found that actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors who are harmed by debtors in bankruptcy cases because there is internal legal protection and external legal protection in accordance with Isnaeni's legal protection theory used as an analysis. The basis of the judge's consideration used as the curator's right to file an actio pauliana lawsuit is Article 47 paragraph (1) and Explanation of Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, then in deciding the case used as the analysis material, the judge uses Article 41 and Article 42 of the Bankruptcy Law.
Upaya Peningkatan Pengetahuan Pengolahan Sampah melalui Penyuluhan Sampah Organik dan Anorganik di Desa Siwal Anisa Ayu Solikah; Yudho Taruno Muryanto; Kirana Eka Putri; Jesica Rahayu; Rifdah Shohwatul Adilah; Muhammad Farhan; Mia Ambarwati; Inna Maya Sari; Muhammad Argiadi Ramadhan; Arwendy Melyndra
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 4 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i4.16388

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan permasalahan yang krusial di mana masih terdapat pengelolaan sampah yang kurang tepat, ditambah setiap tahunnya peningkatan hasil sampah semakin banyak setiap hari. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan langkah awal yang benar, yaitu dengan pemisahan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap akan membuang sampah. Melalui upaya pengenalan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hal ini, kelompok KKN UNS 215 menyelenggarakan sosialisasi terkait urgensi pemisahan sampah organik dan anorganik serta menyediakan sepuluh pasang tong sampah hias untuk diletakkan pada lokasi-lokasi strategis di Desa Siwal tepatnya di Dukuh Gondang sebagai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemisahan sampah yang baik dan benar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi kelompok sasaran, perancangan program, sosialisasi kepada pemerintah desa, persiapan sarana dan prasarana, publikasi dan evaluasi, serta penyerahan dan pembuatan laporan. Hasil dan dampak yang diterima adalah Desa Siwal tepatnya di Dukuh Gondang memiliki sepuluh pasang tong sampah hias yang diletakkan di lokasi strategis desa dengan harapan agar masyarakat desa dapat meningkatkan kesadarannya terhadap pemisahan dalam sampah.
Piercing The Corporate Veil Dalam Kepailitan Anak Perusahaan BumnPersero Civil Law Dan Common Law Wiwid Putri Handayani; Yudho Taruno Muryanto; Diana Tantri Cahyaningsih
Proceedings National Conference Sinesia Vol. 1 No. 2 (2025): Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ncrcs-sinesia.v1i2.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero dengan membandingkan sistem civil law dan common law. Permasalahan muncul karena besaran kepemilikan saham induk BUMN Persero terhadap anak perusahaan BUMN Persero yang lebih dari 50% (lima puluh persen) seringkali menimbulkan persepsi bahwa seluruh aset BUMN Persero termasuk anak perusahaannya merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dijadikan objek kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem civil law, anak perusahaan BUMN Persero diakui sebagai badan hukum yang terpisah (separate legal entity) dari induknya, sehingga dapat dipailitkan secara mandiri tanpa melibatkan tanggung jawab induk perusahaan. Sementara itu, sistem common law seperti di Amerika Serikat menerapkan prinsip tersebut secara lebih fleksibel melalui doktrin piercing the corporate veil yang memungkinkan pengadilan menembus pemisahan badan hukum jika induk perusahaan menyalahgunakan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban atau merugikan kreditur. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum formal, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan keadilan substantif berdasarkan realitas pengendalian ekonomi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan keadilan substantif dalam praktik peradilan Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan struktur holding BUMN Persero dalam perkara kepailitan.
Co-Authors Aji Suryanata Anisa Ayu Solikah Arwendy Melyndra Diana Tantri Cahyaningsih Elisha Floriantina Inna Maya Sari Jesica Rahayu Kirana Eka Putri Mia Ambarwati Muhammad Argiadi Ramadhan Muhammad Assegaf Purnomo Aji Muhammad Farhan Rifdah Shohwatul Adilah Wiwid Putri Handayani