Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Medika: Medika Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Proceedings National Conference Sisi Indonesia
Yudho Taruno Muryanto
Universitas sebelas maret
Humanities Dentistry Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan : Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Aji Suryanata; Yudho Taruno Muryanto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.59

Abstract

This research aims to determine whether actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors in bankruptcy cases. It also aims to determine the basis of the judge's considerations in Verdict No. 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research is a normative legal research with statutory and case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study. This research uses syllogism analysis technique and deductive thinking pattern, using major premises and minor premises which then these premises can produce conclusions. Based on this research, it is found that actio pauliana is an appropriate legal remedy in providing legal protection for creditors who are harmed by debtors in bankruptcy cases because there is internal legal protection and external legal protection in accordance with Isnaeni's legal protection theory used as an analysis. The basis of the judge's consideration used as the curator's right to file an actio pauliana lawsuit is Article 47 paragraph (1) and Explanation of Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, then in deciding the case used as the analysis material, the judge uses Article 41 and Article 42 of the Bankruptcy Law.
Upaya Peningkatan Pengetahuan Pengolahan Sampah melalui Penyuluhan Sampah Organik dan Anorganik di Desa Siwal Anisa Ayu Solikah; Yudho Taruno Muryanto; Kirana Eka Putri; Jesica Rahayu; Rifdah Shohwatul Adilah; Muhammad Farhan; Mia Ambarwati; Inna Maya Sari; Muhammad Argiadi Ramadhan; Arwendy Melyndra
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 4 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i4.16388

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan permasalahan yang krusial di mana masih terdapat pengelolaan sampah yang kurang tepat, ditambah setiap tahunnya peningkatan hasil sampah semakin banyak setiap hari. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan langkah awal yang benar, yaitu dengan pemisahan jenis sampah (organik dan anorganik) setiap akan membuang sampah. Melalui upaya pengenalan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hal ini, kelompok KKN UNS 215 menyelenggarakan sosialisasi terkait urgensi pemisahan sampah organik dan anorganik serta menyediakan sepuluh pasang tong sampah hias untuk diletakkan pada lokasi-lokasi strategis di Desa Siwal tepatnya di Dukuh Gondang sebagai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemisahan sampah yang baik dan benar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi kelompok sasaran, perancangan program, sosialisasi kepada pemerintah desa, persiapan sarana dan prasarana, publikasi dan evaluasi, serta penyerahan dan pembuatan laporan. Hasil dan dampak yang diterima adalah Desa Siwal tepatnya di Dukuh Gondang memiliki sepuluh pasang tong sampah hias yang diletakkan di lokasi strategis desa dengan harapan agar masyarakat desa dapat meningkatkan kesadarannya terhadap pemisahan dalam sampah.
Piercing The Corporate Veil Dalam Kepailitan Anak Perusahaan BumnPersero Civil Law Dan Common Law Wiwid Putri Handayani; Yudho Taruno Muryanto; Diana Tantri Cahyaningsih
Proceedings National Conference Sinesia Vol. 1 No. 2 (2025): Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ncrcs-sinesia.v1i2.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero dengan membandingkan sistem civil law dan common law. Permasalahan muncul karena besaran kepemilikan saham induk BUMN Persero terhadap anak perusahaan BUMN Persero yang lebih dari 50% (lima puluh persen) seringkali menimbulkan persepsi bahwa seluruh aset BUMN Persero termasuk anak perusahaannya merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dijadikan objek kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem civil law, anak perusahaan BUMN Persero diakui sebagai badan hukum yang terpisah (separate legal entity) dari induknya, sehingga dapat dipailitkan secara mandiri tanpa melibatkan tanggung jawab induk perusahaan. Sementara itu, sistem common law seperti di Amerika Serikat menerapkan prinsip tersebut secara lebih fleksibel melalui doktrin piercing the corporate veil yang memungkinkan pengadilan menembus pemisahan badan hukum jika induk perusahaan menyalahgunakan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban atau merugikan kreditur. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum formal, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan keadilan substantif berdasarkan realitas pengendalian ekonomi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan keadilan substantif dalam praktik peradilan Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan struktur holding BUMN Persero dalam perkara kepailitan.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Yudho Taruno Muryanto; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono; Dona Budi Kharisma; Tuhana Tuhana; Diana Tantri Cahyaningsih; Arief Suryono; Noor Saptanti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Analisis Plagiarisme Lukisan Digital Melalui Instagram Ditinjau Menurut Undang-Undang Hak Cipta Sava Waroha Sasikirana Haq; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yehmnk93

Abstract

This research aims to identify criteria for plagiarism in digital painting artworks posted on Instagram based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in order to create legal certainty and prevent errors in interpretation and application of legal protection. This study employs normative legal research that is prescriptive and applied, using a legislative and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal sources, with legal data collection techniques involving literature review analyzed using deductive syllogistic methods. Based on this research, the results obtained are that the criteria for plagiarism of digital painting artworks through Instagram are: a) the use, taking, reproduction, and/or modification of a work, b) failure to mention or fully cite the source, thereby implying recognition of the work, c) lack of permission from the creator or copyright holder, and d) objections from the creator or copyright holder. The identification of these plagiarism criteria can assist in determining legal protection for creators within relevant legal frameworks and application policies, including preventive measures such as registration of works and monitoring, as well as repressive measures such as reporting copyright infringements, restrictions, closures, or content removal, and resolving disputes through non-litigation or litigation channels, accompanied by shared legal awareness among all parties.
POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59651

Abstract

The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandaroty post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)
BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) Rifqi Nur Zulfikar; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52680

Abstract

This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.
PERBANDINGAN ANTARA PRODUCTION SHARING CONTRACT COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Elisha Floriantina; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29216

Abstract

AbstractThe upstream oil and gas business is one of the important natural resource management efforts in Indonesia. This is because Indonesia is one of the countries that have natural wealth in the form of oil and gas. For this reason, a good contract system is needed so that the management of upstream oil and gas can be carried out to get the maximum benefit. In 2017, Indonesia has changed its management system from cost recovery to gross split. In this article, the author will explain the comparison between the two systems. The type of research used is normative prescriptive. The approach used is the statute approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author is by literature review. Based on the results of the research and discussion conducted, it can be seen the differences and similarities in the cost recovery system and gross split. AbstrakUsaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu usaha pengelolaan sumber daya alam yang penting di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Untuk itu diperlukan adanya sistem kontrak yang baik agar pengelolaan hulu migas dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Pada tahun 2017, Indonesia menggati sistem pengelolaannya dari cost recovery menjadi gross split. Pada artikel ini, Penulis akan menjelaskan perbandingan antara kedua sistem tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui perbedaan dan persamaan sistem cost recovery dan gross split. 
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP VERIFIKASI MATERIIL ATAS PEMBATALAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA Muhammad Aldi Fathurrahman; Yudho Taruno Muryanto; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115574

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu akta yang memiliki peran penting dalam praktik kenotariatan adalah Akta Keterangan Hak Waris, yang menjadi dasar penetapan ahli waris dan peralihan hak atas harta peninggalan. Dalam praktik, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris kerap terjadi akibat kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil terhadap identitas ahli waris dan dokumen pendukung, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris serta akibat hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak, serta mengkaji bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam verifikasi materiil yang berujung pada pembatalan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian verifikasi materiil dapat mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi notaris. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan verifikasi materiil yang komprehensif menjadi keharusan untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Aspek Hukum Pembentukan Holding Pangan BUMN Dorothea Alismata Samodra; Yudho Taruno Muryanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 6, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v6i1.60419

Abstract

This article aims to discuss the legal aspects of the formation of food holding of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia. This legal research is a normative legal research. The research approach used is a qualitative approach. The data used are primary and secondary data. The data collection technique used is literature study and analyzed prescriptively to explain legal concepts relevant to the legal issues discussed. From the studies that have been carried out, the results obtained are the legal aspects of the formation of BUMN food holding carried out based on the provisions of PP Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies. This provision is used as the basis for transferring the capital of subsidiaries from the Ministry of Finance to / into the capital of PT RNI (Persero) which then acts as the owner of capital in the subsidiary.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aji Suryanata Albertus Sentot Sudarwanto Anisa Ayu Solikah Arief Suryono Arwendy Melyndra Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma Dorothea Alismata Samodra Elisha Floriantina Inna Maya Sari Jesica Rahayu Kirana Eka Putri Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring Mia Ambarwati Muhammad Aldi Fathurrahman Muhammad Argiadi Ramadhan Muhammad Assegaf Purnomo Aji Muhammad Farhan Muhammad Rustamaji Noor Saptanti Rifdah Shohwatul Adilah Rifqi Nur Zulfikar Sava Waroha Sasikirana Haq Tuhana Wiwid Putri Handayani