Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Child Judicial System: Islamic Criminal Law Concerning Criminal Enforcement of Children in The Court of Subang District Tuti Herawati
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.757 KB)

Abstract

The development of communication technology is one of the causes of the increase in the crime rate in children so that they are caught in criminal acts. Regarding this matter, the Indonesian government has compiled a law on juvenile justice and implemented restorative justice. Likewise with Islamic law, which regulates punishment for children. This study uses a narrative method with a qualitative approach. The purpose of this research is to find out how child crime is enforced in the justice system. The results of this study indicate that the enforcement of juvenile crime can be attempted to use diversion, but still see what cases the children do first. Not all juvenile criminal cases can be resolved by means of diversion justice.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN BADAN HUKUM BUMDes HASIL BERKAH MOTEKAR DESA NAGRAK Tuti Herawati; Mulyadi Mulyadi
COVIT (Community Service of Health) Vol. 2 No. 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/covit.v2i2.8205

Abstract

Nagrak Village, Ciater District, located in Subang Regency has a BUMDes with the name Hasil Berkah Motekar which has been established since 2017. There is a Job Creation Law which explains that now BUMDes can run a business and/or public service company and form a legal entity business unit. The BUMDes does not yet have a legal entity, because the management of the BUMDes is constrained by technical problems in its management. During this period of service, assistance was provided in creating a business entity for the BUMDes of Nagrak Village. The activity was carried out in 3 stages, among them: Observation, discussion with the manager and registering BUMDes to the Ministry of Law and Human Rights. In this period of service, the author can contribute to BUMDes Results Berkah in obtaining a new Legal Entity which means it has the same position as business entities in general and hopes to be able to facilitate village partnerships, introduce regional potential, accelerate village economic development and success. National Sustainable Development Goals (SDGs). Keywords: Business Entities, BUMDes, Employment Creation Act
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016 Tuti Herawati; Yelli Yusfidiana
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9927

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitur, penyelesaian sengketa dan langkah-langkah serta langkah-langkah preventif dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis financial technology. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Akses Hukum UU No. 19 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Pinjaman dan Kredit Tunai Berbasis Teknolog Informasi. Pendekatan kasus didasarkan pada wawancara dan pelaporan data oleh OJK selaku regulator. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak korban utang yang merupakan pengguna layanan fintech ilegal atau tidak berizin. Untuk melindungi peminjam dalam penerapan layanan ini, OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan batas pinjaman dan pedoman proses penagihan pinjaman, yang hingga saat ini belum diatur. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Kemeninfo terus rutin melakukan pemblokiran penyelenggara fintech P2PL ilegal dan membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen
Penyuluhan Berkomunikasi Bijak Melalui Media Sosial Ujang Charda S; Sri Nurcahyani; Nurkholim Nurkholim; Tuti Herawati; Gustiara Diaz Adhyaksa; Romdani Romdani
Jurnal Medika: Medika Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jawakh80

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas. Kebebasan setiap orang dalam menuangkan setiap ide, saran dan kritik bahkan hujatan sering terlihat disetiap media sosial yang tersedia. Banyaknya remaja sekarang yang tidak mengetahui tengtang aturan yang ada dapat berakibat fatal bagi remaja yang tidak bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Oleh karena itu mereka diharuskan faham terhadap aturan atau regulasi dalam penggunaan media sosial. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang wawasan dan pengetahuan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan media sosial kepada setiap siswa khususnya siswa-siswi SMAN 1 Jalancagak. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan cara penyuluhan dengan teknik ceramah. Setelah pemaparan berbagai informasi terkait UU ITE mereka mengetahui lebih jauh dan memahami kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Saran dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kewaspadaan kepada pihak yang terlibat, khususnya siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak dalam penggunaan media sosial. Sehingga tidak berakibat fatal dan merugikan akibat ketidaktahuandalam berkomunikasi di media sosial.