Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Wahyu Prawesthi
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl) Achmad Sanusi; Wahyu Prawesthi; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12404

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl terkait tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pertanggungjawaban pidana sebagai legitimasi yuridis pemidanaan, serta pentingnya penalaran hukum hakim yang selaras dengan asas-asas hukum pidana. Permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pasal yang terbukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf. Adapun ratio decidendi hakim mencerminkan pendekatan normatif-legalistik yang mengedepankan kepastian hukum, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Konten Perjudian Elektronik: Analisis Putusan PN Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda Moh. Ghufron Fauzi; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dikonstruksikan sebagai delik formil; pemidanaan tidak mensyaratkan timbulnya akibat konkret, melainkan cukup dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak. Berdasarkan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda, penerapan pertanggungjawaban pidana individual telah selaras dengan asas legalitas, asas kesalahan, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana siber. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran normatif yang konsisten terhadap unsur-unsur delik UU ITE guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di ruang digital.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Polisi Penangkap pada Perkara Narkotika: Analisis Putusan PN Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby Deta; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq; Siti Marwiyah
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12406

Abstract

Penggunaan keterangan polisi penangkap sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan praktik lazim yang secara normatif tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, dominasi aparat penegak hukum sebagai saksi memunculkan perdebatan terkait objektivitas dan pemenuhan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan polisi penangkap serta implikasi yuridisnya, dengan mengambil studi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, seluruh bahan hukum dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan polisi penangkap secara formil sah sebagai alat bukti, namun secara substansial memiliki keterbatasan objektivitas dan independensi akibat potensi konflik kepentingan institusional. Penggunaan kesaksian ini tanpa dukungan saksi independen berimplikasi pada melemahnya jaminan fair trial dan berkurangnya fungsi pengadilan sebagai mekanisme kontrol. Sebagai kesimpulan, hakim dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan polisi penangkap dan memastikan keseimbangan pembuktian guna menjamin tegaknya due process of law dalam peradilan pidana.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Merek Eiger (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby) Aprilian Siswanto Putra; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12436

Abstract

Maraknya pelanggaran hak atas merek dalam kegiatan perdagangan, khususnya penggunaan merek terdaftar secara ilegal, berpotensi merugikan pemilik merek maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran merek EIGER tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan asas-asas hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran merek dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, dengan sengaja, dan untuk tujuan komersial. Selain itu, pertimbangan hakim dinilai telah sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Putusan ini secara efektif mencerminkan terwujudnya kepastian hukum serta bentuk perlindungan represif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Co-Authors Achmad Sanusi Aprilian Siswanto Putra Bachrul Amiq Deta Dudik Djaja Sidarta Moh. Ghufron Fauzi Nur Handayati Siti Marwiyah