Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl) Achmad Sanusi; Wahyu Prawesthi; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12404

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl terkait tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pertanggungjawaban pidana sebagai legitimasi yuridis pemidanaan, serta pentingnya penalaran hukum hakim yang selaras dengan asas-asas hukum pidana. Permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pasal yang terbukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf. Adapun ratio decidendi hakim mencerminkan pendekatan normatif-legalistik yang mengedepankan kepastian hukum, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Polisi Penangkap pada Perkara Narkotika: Analisis Putusan PN Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby Deta; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq; Siti Marwiyah
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12406

Penggunaan keterangan polisi penangkap sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan praktik lazim yang secara normatif tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, dominasi aparat penegak hukum sebagai saksi memunculkan perdebatan terkait objektivitas dan pemenuhan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan polisi penangkap serta implikasi yuridisnya, dengan mengambil studi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, seluruh bahan hukum dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan polisi penangkap secara formil sah sebagai alat bukti, namun secara substansial memiliki keterbatasan objektivitas dan independensi akibat potensi konflik kepentingan institusional. Penggunaan kesaksian ini tanpa dukungan saksi independen berimplikasi pada melemahnya jaminan fair trial dan berkurangnya fungsi pengadilan sebagai mekanisme kontrol. Sebagai kesimpulan, hakim dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan polisi penangkap dan memastikan keseimbangan pembuktian guna menjamin tegaknya due process of law dalam peradilan pidana.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Merek Eiger (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby) Aprilian Siswanto Putra; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12436

Maraknya pelanggaran hak atas merek dalam kegiatan perdagangan, khususnya penggunaan merek terdaftar secara ilegal, berpotensi merugikan pemilik merek maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran merek EIGER tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan asas-asas hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran merek dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, dengan sengaja, dan untuk tujuan komersial. Selain itu, pertimbangan hakim dinilai telah sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Putusan ini secara efektif mencerminkan terwujudnya kepastian hukum serta bentuk perlindungan represif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Waris Suami atau Istri terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Miguel Leonardo Sudjana; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; M. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12697

Pembagian harta warisan dalam praktik tidak selalu berjalan dengan baik dan sering menimbulkan sengketa, terutama mengenai status harta yang diwariskan serta pihak yang berhak mewarisinya. Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran yakni hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun Pasal 852a KUHPerdata menempatkan suami atau istri sebagai ahli waris yang kedudukannya dipersamakan dengan seorang anak sah, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas apakah status harta sebagai harta bawaan memengaruhi hak suami atau istri dalam pewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan dan ketentuan pewarisan masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta bawaan pewaris dalam sistem pewarisan serta hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris berlandaskan KUHPerdata. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak terbukanya pewarisan berlandaskan Pasal 830 KUHPerdata, harta bawaan tidak lagi hanya berkedudukan sebagai harta pribadi menurut hukum perkawinan, melainkan menjadi bagian dari boedel waris yang pembagiannya tunduk pada ketentuan hukum waris. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan ditentukan berlandaskan kedudukannya sebagai ahli waris menurut Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPerdata, bukan berlandaskan asal-usul harta tersebut. Berlandaskan hasil penelitian tersebut, status suatu harta sebagai harta bawaan tidak memengaruhi hak waris suami atau istri sebagai ahli waris menurut undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Supplier Arang Batok Kelapa yang Melakukan Wanprestasi pada PT. Makmur Raya Sejati Dian Oentoro Unggul Raharjo Fauziek; Wahyu Prawesthi; Moh. Taufik; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12710

Perdagangan arang batok kelapa memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan industri, khususnya sebagai bahan baku ekspor. Hubungan hukum antara supplier dan pembeli timbul dari perjanjian yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing. Kenyataannya, perjanjian ini dilaksanakan terkadang tidak sejalan dengan apa yang telah disetujui, sehingga mengakibatkan pelanggaran kontrak yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh supplier arang batok kelapa terhadap PT. Makmur Raya Sejati, dan untuk menganalisis tanggung jawab hukum supplier serta alternatif penyelesaiannya berdasarkan KUHPerdata. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis isu hukum yang dikaji. Data primer dan sekunder diperoleh dengan meneliti dokumen dan literatur, lalu dianalisis secara kualitatif dan deskriptif melalui pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supplier melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi pada sebagian pengiriman, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, menukar barang tanpa izin pembeli, serta mengambil kembali barang yang seharusnya menjadi milik perusahaan. Wanprestasi terjadi karena kelalaian supplier, sehingga pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan adalah berupa kewajiban memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau menerima pembatalan perjanjian. Sengketa dapat diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, atau litigasi jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Analisis Yuridis Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Muhammad Yunus; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Moh. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12760

Penyelenggaraan rumah singgah merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2018 sebagai payung hukum pelaksanaannya, namun efektivitas dan kesesuaian substansinya dengan prinsip hukum administrasi negara perlu diuji secara yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyelenggaraan rumah singgah serta mengkaji substansi regulasi tersebut berdasarkan Teori Efektivitas Hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis secara kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pisau analisis Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Berau No. 16/2018 secara normatif telah memenuhi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan sosial. Namun, regulasi ini belum optimal dalam menunjang efektivitas hukum karena minimnya pengaturan terkait standar operasional prosedur (SOP), indikator kinerja, pengawasan, evaluasi, dan kanal pengaduan masyarakat. Selain itu, aspek struktur hukum memerlukan penegasan koordinasi antarlembaga, sementara sarana dan budaya hukum memerlukan penguatan regulasi. Disimpulkan bahwa Perbup Berau No. 16/2018 memerlukan revisi substansi agar lebih menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam perlindungan sosial PMKS di Kabupaten Berau.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search