Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL MITRA MANAJEMEN

PENETAPAN HAK-HAK PEKERJA SETELAH MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Indah Sari
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 6, No 2 (2014): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v6i2.551

Abstract

bstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sesuatu yang menakutkan bagipekerja, karena ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, si pekerja akankehilangan mata pencariannya serta tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupkeluarganya. Pengusaha dan pekerja/buruh sedapat mungkin menghindari terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),maka pekerja akan mendapatkan hak-haknya yang berupa uang pesangon, uangmasa kerja, uang ganti kerugian dan uang pisah. Hak-hak untuk pekerja ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya dipasal 156 ayat 2,3,4. Jika ada perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusahamengenai hak-hak yang harus diterima oleh pekerja setelah terjadinya PemutusanHubungan Kerja (PHK) maka akan diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 2Tahun 2004.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Indah Sari
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 6, No 1 (2014): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v6i1.542

Abstract

AbstractLegal protection of children is rights that must be owned by children. This has been confirmed in UnitedNations conference on children’s rights in 1989, that the child has a right to be protected by their families,communities and even by nations. In reality, children don’t get protection, the opposite happens isviolence against the children. Ironically, the violence was committed by their parents. Indonesia hasmany regulations to provide the legal protection of children. Law number 23 in 2002 about the protectionof children and the Law number 23 in 2004 about the elimination of domestic violence has been set uplegal protection for children who are have experience violencing. Both laws can not be run due to manyfactors because children abuse happens at home. Among them is a factor in family poverty, socialpressures in society, the wrong meaning in understanding ownership of children, children’s obedience totheir parents, low parental education, lacl of awareness of the legal parent to provide legal protection fortheir children, so the children can not grow up with develop properly and reasonable.Key Words: Children, Rights of Child, Domestic Violence , Legal Protection of Children.
KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN MODEREN DI TINJAU DARI PERSFEKTIF ILMU NEGARA Indah Sari
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 1 (2015): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v7i1.520

Abstract

AbstrakNegara adalah organisasi yang sangat besar, ketika sebuah negara telah memenuhiunsur-unsur negara, maka negara tersebut membutuhkan sistem pemerintahan untukmenjalankan negara agar dia dapat disebut sebagai sebuah negara modern. SistemPemerintahan yang dipilih tergantung kepada keadaan sosial, politik, budaya, sejarahdan kehendak rakyat yang ada di negara itu. Di dunia terdapat tiga sistempemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem PemerintahanPresidensil dan Sistem Pemerintahan Campuran. Ketiga Sistem Pemerintahan inimempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, walaupun SistemPemerintahan Parlementer paling banyak di pakai oleh berbagai negara di dunia.Kata Kunci: Ilmu Negara, Negara, Sistem Pemerintahan,Parlementer,Presidensil.
Penegakkan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan Indah Sari
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 8, No 2 (2016): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v8i2.511

Abstract

AbstracThis writing is about the role of environmental-law enforcement in the esta-blishment of environmental justice. Of those that affecting ecological damage and pollution is the ignorance of environmental-law enforcement. While there are pre-ventive ways, like generating or implementing regulation on ecological con-servation; there are also repressive ways, like punishing law breakers of environmental act. Law enforcement is a way to foster environmental justice, in which people’s rights of a clean and healthy circumstances are fulfilled. Keywords: Environment, Enviromental Law, Enviromental, Law Enforcement, Enviromental Justice
HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) Indah Sari
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 9, No 1 (2017): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v9i1.492

Abstract

AbstractThis article wants to explain about Indonesia agrarian law system after the enactment of law no. 5/1960 about Agrarian Principles. The act focused on the unification of agrarian regulations in Indonesia to make our agrarian law system into a coherent unit. The Agrarian Principles shall assert that all people enjoy accesses to their land in order to guarantee their happiness and prosperity and also to bring justice for the people. It is stated at article 6 of the act that every plot of land should have its social function, means that it beneficiently producing good for the people. This article wants also to excersice whether The Agrarian Principles has guarantee a law assurance of rights over a portion of land for individual, state and member of costumary law. Keywords: Agrarian, Agrarian Law System, Law No. 5/1960 about Agrarian Principles