Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK DALAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA BEKASI Octo Iskandar; Jantarda Mauli Hutagalung; Fransiska Novita Eleanora
JURNAL PengaMAS Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS KHAIRUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/pengamas.v3i1.1463

Abstract

Narkoba disingkat narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sudah beredar luas di kalangan masyarakat, dan bukan itu saja bahkan sampai juga kepada anak-anak yang masih duduk atau berada dibangku sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada siswa dan siswi di Sekolah SMA Taman Harapan 2 Harapan Baru Bekasi, mengenai pentingnya pendidikan dalam pecegahan, serta pemberantasan dan penyalahgunaan akan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kota Bekasi. Harapannya setelah pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakat ini diharapkan adanya kesadaran serta pemahaman akan dampak dan pengaruh akan narkoba yang meningkat dan kesadaran akan adanyapendidikan mengenai P4GN bagi anak khususnya dalam lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai tahap, yakni pengisian kuesioner, pemaparan atau presentasi narasumber, dan juga dilaksanakan tanya jawab dari setiap peserta. Kata Kunci ; narkoba, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran  
PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA BEKASI Octo Iskandar
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.923 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1490

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini menjadi permasalahan di perkotaan adalah mengenai pengelolaan sampah dimana sampai saat ini belum mendapat penanganan yang baik. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh pola konsumsi masyrakat yang berubah sehingga mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam dan terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi para pelajar di MAN 1 Kota Bekasi untuk dapat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk baru yang dapat dijual sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah dengan penyuluhan dan diskusi interaktif, memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini yaitu menjelaskan mengenai tata cara pengolahan sampah kota menjadi barang baru sehingga bisa menjadi sebuah usaha baru dan dapat mendatangkan keuntungan.
PELATIHAN AKUNTANSI DASAR UNTUK MENCEGAH KERUGIAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DI LINGKUNGAN DANAU DUTA HARAPAN Octo Iskandar; Kelas Akuntansi
Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 1 No. 2 (2022): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Desember 2022
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.734 KB) | DOI: 10.55681/devote.v1i2.348

Abstract

Usaha mikro kecil merupakan salah satu sektor informal yang muncul dari usaha perseorangan di masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan atau pendapatan keluarga dengan cara menjual sayur mayur, ikan, kerupuk, buah-buahan, makanan dan minuman di pasar, pinggir jalan dan pemukiman penduduk. Daerah yang selalu terkendala modal, kekurangan dan utang yang selalu bertambah dengan pendapatan yang minim, maka dari itu kegiatan PKM ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada para pedagang kecil mengenai akuntansi dasar dan pencatatan akuntansi agar dapat mencegah kerugian dan dapat mengembangkan usahanya. Metode pelaksanaannya dilakukan dalam empat tahap, yaitu. tahap 1) Observasi dan analisis situasi, 2) Diskusi dengan pejabat lingkungan, perwakilan pedagang kecil dan petugas keamanan setempat terkait masalah mendesak yang menjadi pokok PKM, 3) Penetapan jadwal pelaksanaan dan pembagian kerja tim PKM, 4) Tahap pelaksanaan dilakukan dalam empat sesi, yaitu 1) Sesi ceramah dan penyajian materi, 2) Sesi tanya jawab 3) Sesi pendampingan pembuatan pencatatan akuntansi, 4) Sesi wawancara. Hasil dari kegiatan PKM ini memberikan peserta informasi baru tentang akuntansi dan pembukuan atau pencatatan, dimana peserta antusias mengikuti kegiatan tersebut dan ingin melakukan pembukuan pada usahanya yang belum pernah dilakukan, bukan karena tidak mau melakukannya, tetapi mereka belum mengerti tentang pembukuan dan tidak mengetahui bahwa pencatatan akuntansi itu penting dalam perkembangan serta mencegah kerugian dalam usahanya.
MENCEGAH PENGARUH NEGATIF CYBERCRIME PADA ANAK-ANAK DI YAYASAN AL-KAHFI, KP. KAYURINGIN JAYA, KOTA BEKASI Octo Iskandar
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2192

Abstract

Fenomena bullying atau perundungan kerap terjadi sejak dulu. Perundungan sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Kasus bullying sendiri kini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bullying secara verbal, di mana pelaku melakukan kontak fisik terhadap korban seperti memukul, mendorong, menendang hingga merusak barang korban. Lalu yang kedua ada non-verbal, ini dilakukan dengan cara merendahkan, mengejek, menyebarkan gosip sampai mengancam korban. Di era digital seperti ini masyarakat Indonesia pasti menggunakan teknologi bahkan dari usia muda hingga lansia. Melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat kita terkadang tidak bisa mengontrol komentar-komentar jahat dari orang lain. Cyberbullying sendiri merupakan tindak laku perundungan yang dilakukan di sosial media, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku seperti memberikan kata-kata menyakitkan di kolom komentar, menyebarkan kebohongan, sampai mengirim pesan yang mengandung ancaman. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak di wilayah Kayuringin, Bekasi Selatan, tentang bahayanya melakukan cyberbullying pada orang lain.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Rahman Amin; Gatot Efrianto; Octo Iskandar; Audy Pramudya Tama
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2325

Abstract

Perubahan paradigma pemidanaan dari retributive justice yang bersifat penghukuman atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana menjadi paradigma restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada aspek pemulihan atau perbaikan terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan semua pihak tanpa melepaskan tanggung jawab pelaku. Untuk memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun kenyataannya, keadilan restoratif masih belum dapat diterapkan dengan maksimal, salah satunya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah anggota Polri yang berdinas di Polsek Pasar Rebo, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum secara langsung, dimana dalam pelaksanaannya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan tanpa ada hambatan dan kendala yang berarti; Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Pasar Rebo tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Ujaran kebencian hatespeech dilihat dari prespektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian Octo Iskandar; Mohammad Aldi Fahdyansyah; Ratu Aulia Laksana; Tapson Manik; Siti Maharani Balqis5
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1218

Abstract

Secara alamiah, manusia harus mengembangkan interaksi timbal balik dengan manusia lainnya sebagai makhluk cerdas yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (menjadi makhluk sosial). Namun pada kenyataannya, masyarakat menghadapi sejumlah permasalahan rumit, salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian. Tanda dan gejala ini sebenarnya merupakan salah satu komponen sosiologi hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut guna mengetahui pandangan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan fungsinya dalam menyikapi bentuk ekspresi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di media sosial. Metode yuridis normatif adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berdasarkan undang-undang dengan tetap mempertimbangkan segala gagasan yang bersangkutan. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia.
Sosialisasi Pembelajaran Sex Education Dan Pencegahan Penggunaan Narkotika Pada Anak Usia Dini Di Sekolah Amerta Belantika Sheren Aurorita; Avivah Shafa Nada; Erika Nopa Yanti Br Marpaung; Meli Andriyani; Octo Iskandar
Jurnal Kemitraan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Juni: Jurnal Kemitraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jkm.v1i2.206

Abstract

Drugs and promiscuity are one of the problem faced in Indonesia and are increasingly growing. Drug use is not only used among adults but has now spread among teenagers and young children. Drug use will not be far from promiscuity, especially among teenagers and school children, so many get married at young age. Socialization of sex education learning and prevention of naroctics use ini early childhood at Amerta school is a community service activity carried out at Amerta school located ini Rongsok Village, Bintara, West Bekasi in May 2024. The aim of this activity to equip and make children aware of the importance maintain their welfare and dignity by means of self- protection and also increase and also increase knowledge about the side effects of narcotics use.
Implementasi Manajemen Security dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Enellis Moretha Oheiner; Virly Damayanti; Fadhli Ahmad; Natasia Dewi Sitorus; Octo Iskandar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utuk mengetahui empat hal, diantaranya yaitu pertama faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kedua implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, ketiga faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen security di Lembaga Pemasyarakatandan keempat upaya dalam mengatasi hambatan implementasi manejemen security di Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah dilakukan dengan baik .Implementasi Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan cara Manajemen Security secara Preventif dan Manajemen Security secara Represif. Manajemen Security secara Preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu antara lain:memberikan program kunjungan (Bezoek), program penempatan narapidan, pemberian Remisi dan program perawatan.Kemudian jika Manajemen Security secara Represif dapat di lakukan dengan cara yaitu antara lain:kualitas SDM para pegawai pemasyarakatan,sarana dan prasarana yang memadai dan dengan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainya.
Ius Constituendum: Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Upaya Anti Cyber Laundering dalam Mekanisme Central Bank Digital Currency (CBDC) Gayatri Kusuma; Inang Diva; Kania Maharani; Mikha Khamila; Octo Iskandar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui urgensi dari adanya pengaturan AI yang selama ini belum ada pengaturannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif melalui pendekatan oerundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari Penulisan ini diketahui bahwa CBDC masih minim keamanannya terhadap AI oleh karena itu perlu peningkatan lebih lanjut, kemudian perlu dibuat lembaga yang terkhusus pada penyidikan mengenai pencucian uang melalui siber dikarenakan sulitnya untuk melakukan penyidikan terhadap cyber laundering yang mana sebenarnya ini juga merupakan tugas kepolisian.
LAW ENFORCEMENTS AGAINST ACTS OF TERRORISM ACCORDING TO ARTICLE 6 OF LAW NUMBER 5 OF 2018 Jhuan Felixs Gultom; Octo Iskandar; Aly Ashghor
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 1 ##issue.no## 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/7yvqwp10

Abstract

This research departs from the high crime rate caused by terrorism in the territory of the Republic of Indonesia. Meanwhile, Indonesia is a rule of law which aims to create a just and prosperous society. This research aims to: (1) Find out the elements regulated in Article 6 of Law Number 5 of 2018. (2) Find out the forms of accountability or sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism according to Article 6 of Law Number 5 of 2018. This research using Normative research type. The collection of legal materials is carried out using the Statute Approach and Case Approach techniques. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The results of research and discussions show that ratification of the Terrorism Bill (RUU) is an urgent need, especially considering the increasing threat of terror in the country. The existence of the law can be used by the authorities, one of which is that the police can take direct action against individuals who are proven to be affiliated with the ideology of certain terrorist groups.