Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI Rahman Amin; Alfin Pratama; Muhammad Fikri Al Aziz
Abdi Bhara Vol 1 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945, salah satunya jaminan perlindungan dan persamaan hukum tanpa adanya perbedaan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Khususnya di lingkungan Polri, bantuan hukum merupakan hak bagi setiap pegawai negeri pada Polri yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Namun dalam kenyataannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh pegawai negeri pada Polri sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri. Sasaran kegiatan ini adalah pegawai negeri pada Polri yang berdinas di Polsek Cangkuang Polresta Bandung yang terletak di Jalan Nagrak Nomor 58, Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupatan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta menghasilkan luaran berupa laporan hasil kegiatan yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, dan dapat menjadi bahan pengayaan materi kuliah kepada mahasiswa

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Rahman Amin; Gatot Efrianto; Octo Iskandar; Audy Pramudya Tama
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2325

Perubahan paradigma pemidanaan dari retributive justice yang bersifat penghukuman atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana menjadi paradigma restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada aspek pemulihan atau perbaikan terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan semua pihak tanpa melepaskan tanggung jawab pelaku. Untuk memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun kenyataannya, keadilan restoratif masih belum dapat diterapkan dengan maksimal, salah satunya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah anggota Polri yang berdinas di Polsek Pasar Rebo, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum secara langsung, dimana dalam pelaksanaannya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan tanpa ada hambatan dan kendala yang berarti; Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Pasar Rebo tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI Rahman Amin; Alfin Pratama; Muhammad Fikri Al Aziz
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ywgqr913

Every Indonesian citizen has human rights that areguaranteed constitutionally in the 1945 Constitution, one ofwhich is the guarantee of protection and legal equality withoutany differences based on the principle of equality before thelaw, including the right to obtain legal assistance in facing thejudicial process.Especially within the Indonesia NationalPolice, legal assistance is the right of every civil servant in theNational Police who is facing legal problems in order to helpresolve these legal problems, both through the judiciary andoutside the judiciary. However, in reality, the right to obtainlegal assistance is still not well known and understood by civilservants at the National Police so that it is important to carryout community service activities in the form of legal counselingon legal assistance for civil servants at the National Police. Thetarget of this activity is civil servants at the National Police whoserve in the Cangkuang Police Station, Bandung Police, whichis located at Nagrak street, Number 58, Ciluncat, CangkuangDistrict, Bandung Regency, West Java Province. Theimplementation of this activity includes the stages ofpreparation, implementation and evaluation. The target to beachieved in this activity is the implementation of counselingactivities so that they can provide knowledge and understandingabout the right to obtain legal assistance, as well as produceoutputs in the form of reports on the results of activitiespublished in national journals with ISSN, and can be used asmaterial for enrichment of lecture material for students.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Rahman Amin; Gatot Efrianto; Octo Iskandar; Audy Pramudya Tama
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/a5hrvt54

Changes in the paradigm of punishment fromretributive justice which is punitive or retaliatory to theperpetrators of criminal acts into a paradigm of restorativejustice or restorative justice is a settlement of cases that placesmore emphasis on aspects of recovery or improvement of theconsequences arising from the criminal acts that occurred, sothat it is expected to provide justice for all parties withoutreleasing the perpetrator's responsibility. To maximize theapplication of restorative justice in the handling of criminalcases, the Indonesia National Police have issued IndonesiaNational Police Regulation Number 8 of 2021 concerningHandling of Crimes Based on Restorative Justice, as a legal basisand guideline in resolving cases based on restorative justice.However, in reality, restorative justice still cannot beimplemented optimally, one of which is due to the lack ofknowledge and understanding of Indonesia National Polrimembers regarding the substance of Indonesia NationalRegulation Number 8 of 2021. The targets of this communityservice activity in the form of legal counseling are members ofthe Indonesia National Police serving at the Pasar Rebo SectorPolice, East Jakarta City Metro Police, and Regional PoliceMetro Jaya. The method of community service activities throughdirect legal counseling, which in its implementation consists ofthe preparation stage, the activity implementation stage, theevaluation stage, and the reporting stage. The results of thiscommunity service activity are, First, the implementation ofcommunity service activities in the form of legal counselingregarding Indonesia National Police Regulation Number 8 of2021 runs in an orderly and smooth manner from the beginningto the end of the activity without any significant obstacles andobstacles; Second, this community service activity has increasedthe knowledge and understanding of members of the Pasar ReboSector Police regarding the handling of criminal acts based onrestorative justice so that they can become provisions in carryingout their duties in the field.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA Rahman Amin; Gatot Efrianto; Anggreany Haryani Putri; Audy Pramudya Tama; Reza Ami Putra
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/we8xcc89

The Indonesia National Police as a state tool in the field of publicsecurity and order has the duty and authority in order to maintainpublic security and order, including the holding of footballcompetitions where today there are often riots between footballsuppoter caused by excessive fanaticism that can cause securitydisturbances and casualties. To overcome fan riots, the IndonesiaNational Police has issued Indonesia National Police RegulationNumber 10 of 2022 concerning Security for the Implementationof Sports Competitions, as a guideline for members of theIndonesia National Police in carrying out security duties to runsafely, orderly and smoothly, but in fact the provisions in thePolice Regulation are not yet known and understood by membersof the National Police serving in the sector police. The targets ofthis community service activity are members of the IndonesiaNational Police who serve in Ciracas Sector Police, East JakartaMetro Police, Metro Jaya Regional Police. The implementationof community service activities consists of the preparation stage,implementation stage, evaluation stage, and reporting the resultsof the activity output. The results of this community serviceactivity, first, that the activity runs in an orderly and smoothmanner from beginning to end in accordance with the plan thathas been made by the Implementation Team, second, this activityhas increased the knowledge and understanding of members ofthe Ciracas Sector Police, East Jakarta Metro Police, Metro JayaRegional Police regarding the substance of Indonesia NationalPolice Regulation Number 10 of 2022 concerning Security for theImplementation of Sports Competitions.

Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rahman Amin; Iren Manalu; Winda Apricilya Van Hemert; Muh Fikri Al Aziz
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1250

The Indonesian state of law means that everything in the administration of government, including the law enforcement process, is carried out in accordance with applicable legal provisions and for acts of arrest, detention, prosecution and trial of a person who is not based on law, wrongfully against a person, or in the application of the law, that person is entitled to obtain compensation to provide justice. This research is a normative juridical law research, with a statutory approach, where legal material is obtained through literature study. The results of the study indicate that the settlement of compensation based on a pretrial determination cannot be carried out by the Ministry of Finance because there is no Minister of Finance Regulation as a provision for the implementation of compensation payments. The inhibiting factors for the settlement of compensation are the legal substance factor, namely the Decree of the Minister of Finance regarding compensation that is not relevant to the current situation but has not been changed, the factor of differences in perception about the party responsible for the settlement of compensation, and the unavailability of a budget specifically allocated for the settlement of compensation.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Iren Manalu; Rahman Amin
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.791

Today the crime of trafficking in persons in the form of sexual exploitation is increasingly common with various modes of operation, one of which is making the wife a commercial sex worker by her husband which can be seen in print and online media, where this can also be categorized as a crime of domestic violence. As an example of the case of the criminal act of trafficking in persons in the form of sexual exploitation committed by a husband against his wife as a commercial sex worker as stated in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN. SDA, where in its application law enforcers, especially judges in court, only apply the provisions in the law on the crime of trafficking in persons even though the actions of the accused can be applied to the provisions in other relevant laws. This research is normative legal research by studying the applicable laws and regulations related to court decisions in the cases studied. The results of the study show that law enforcement of sexual exploitation crimes committed by husbands against wives in the decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA applies Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking Crimes People, but acts of exploitation by perpetrators and victims are bound in a legal marriage, so legally the application of the law can also apply Article 8 letter b of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the perpetrators can be subject to maximum legal sanctions for acts exploits that have been carried out.

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri Rahman Amin; Muhammad Fikri Al Aziz
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.815

Changes since the separation of the Indonesian National Police from the ABRI include institutional, substantive and cultural aspects, marked by the passage of the law on the Indonesian National Police as the legal basis for the Indonesia National Police to become an independent and professional institution. However, the reform of the Indonesia National Police from the cultural aspect has not been carried out as expected, especially in law enforcement, cases are still handled unprofessionally and contrary to legal provisions so that external supervision, one of which is by national police commission, is important. This research is normative juridical, with a statutory approach, where secondary data is obtained through library research, and is supported by primary data from the field. This study aims to determine the current condition of national police commission, and how national police commission will be strengthened in the future in the supervision of criminal investigations by the Indonesia National Police. The results of the research, that there are still many weaknesses in national police commission, namely the position of national police commission which was formed as an advisory institution placed under the President, the formation of national police commission is only based on a Presidential Regulation with limited duties and authorities, the legal culture of Indonesia National Police members who do not fully understand the duties and functions of national police commission, human resources are still lacking, infrastructure is inadequate, and budget allocations cannot meet national police commission’s workload.Strengthening national police commission in the future through institutional changes to national police commission as an independent external monitoring institution for Indonesia National Police, strengthening the legal basis for establishing national police commission with laws, building a legal culture for Indonesia National Police members by increasing understanding of the duties and functions of national police commission, increasing the number of national police commission employees with appropriate competencies needs, provide infrastructure in the form of office buildings and adequate facilities, and increase the amount of the budget in accordance with the workload faced by national police commission.

Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts In The Insurance Sector In The Perspective of Money Laundering (Study At Manado District Court) Rahman Amin; Hadrian, Endang; Haryani Putri, Anggreany; Pramudya Tama, Audy
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.1111

Human life activities are inseparable from the risks that can occur at any time that can cause losses. One effort to overcome this is to use insurance services, but today there are often cases of insurance that harm the community, among others, due to irregularities by insurance agents and the perpetrators are only subject to criminal sanctions in the insurance sector, even though the act is a criminal act of money laundering. This research is a normative juridical research, using a statutory approach and a case approach. The results of the study, that law enforcement against perpetrators of criminal acts in the insurance sector in the perspective of money laundering in cases committed by Mrs. Swita Glorite Supit based on Manado District Court Decision Number: 125/Pid.Sus/2021/PN. Mnd dated June 8, 2021, has not been implemented optimally in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, where law enforcement only applies the provisions of general crimes and criminal acts in the insurance sector, despite the fact that Mrs. Swita Glorite Supit committed money laundering proceeds in the insurance sector. Obstacles in law enforcement against perpetrators of criminal acts in the insurance sector in the perspective of money laundering in cases committed by Mrs. Swita Glorite Supit, consists of aspects of legal substance, where the provisions on criminal acts in the field of insurance and money laundering are special crimes so that Investigators and Public Prosecutors only apply crimes in the field of insurance, and there are no regulations of the Financial Services Authority that specifically regulate the procedures, procedures and activities of insurance agents. Aspects of legal structure, where the understanding of law enforcement who handles the case so that it does not apply the provisions of money laundering in accordance with the actions committed by Mrs. Swita Glorite Supit, and aspects of legal culture, where the public does not know and understand well the provisions governing criminal acts in the field of insurance, and about money laundering

Aspek Hukum Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Positif di Indonesia Rahman Amin; Muhammad Fikri Al Aziz; Iren Manalu; Ishanti Nurjanah Rahayu R
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1185

Nowadays, unmanned aircraft are widely used in various activities of human life, not only for military purposes, but also for civilian purposes. In addition to providing benefits, the use of unmanned aircraft can create security and safety vulnerabilities for manned aircraft flights and cause other problems. Therefore, it is urgent to study the legal provisions of unmanned aircraft and the problems that can arise in their operation. This research is normative juridical, with a statutory approach. Techniques for collecting legal materials through literature study. The results of the study indicate that the operation of unmanned aircraft is required to comply with the provisions on air space in Indonesia, pass operator or remote pilot certification, register the unmanned aircraft used, as well as other technical matters before and during its operation.Problems that can be caused in the operation of unmanned aircraft, namely problems while in the air, namely collisions with manned aircraft and violations of air space provisions, problems on the ground, namely the fall of an unmanned aircraft on people or objects below it, and other problems related to rights. privacy, copyright, use of r

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search