Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Subekti Subekti
Universitas Sebelas Maret
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Dian Esti Pratiwi; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; R. Ginting; Subekti Subekti; Diana Diana Lukitasari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43737

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memegang peran penting didalamnya yang artinya proses rekruitmen pejabat publik melibatkan partai politik, dapat dimaknai partai politik merupakan satu-satunya sarana mencapai kekuasaan sehingga Tindak pidana korupsi berkorelasi langsung dengan kedudukan partai politik, politisi dan birokrasi. Penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana maupun administratif partai politik belum diatur dalam Undang-Undang Nasional, sehingga selama ini yang diperkarakan hanya oknum partai politiknya saja, dilain sisi dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik dapat dikatakan ikut menikmati hasil korupsi anggota partainya untuk mendanai kegiatan partai. Artikel ini akan membahas mengenai konstruksi ideal model pertanggungjawaban pidana yang efektif dan efisien terhadap partai politik sebagai badan hukum yang terbukti terlibat korupsi, dan pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional.
Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Naufalin Salma Allyanisa; Subekti Subekti; Riska Andi Fitriono
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1733

Abstract

The aim of writing this article is to analyze the suitability of the imposition of fines by the panel of judges on children for the crime of sexual intercourse in the Karanganyar District Court decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg with the Juvenile Criminal Justice System Law, especially in article 71 Paragraph (3) . The type of research used is normative with the nature of perspective research, while the approaches used are a case approach and a statutory approach. The results of this research are that the imposition of fines by judges is not in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law which clearly states that fines are replaced with job training.
Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina) Putri Jasminta Indah; Subekti Subekti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1000

Abstract

Tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang sudah dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan Filipina dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejahatan anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15- 18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia adalah dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana anak berupa menambahkan pengaturan tanggung jawab orang tua dalam pengaturan hukum pidana anak.
Peran Yayasan SPEK-HAM Dalam Pencegahan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta Farahavisa Rifastya Mahfud; Subekti Subekti; Riska Andi Fitriono
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.173

Abstract

Sexual violence is a serious problem that causes physical and psychological harm to the victims. In efforts to prevent and address sexual violence, cooperation from all elements of society is very much needed, including through community-based service provider organizations as a form of community participation. This is regulated in Indonesian Law on Sexual Violence, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Article 85 regarding Community Participation, both in prevention and victim recovery. The Solidarity Foundation for Women's Humanity and Human Rights (SPEK-HAM) in Kota Surakarta is one of the community-based service provider organizations that play an important role in providing various prevention and victim recovery programs in accordance with the mandate of Indonesian Law on Sexual Violence (UU TPKS). However, in its implementation, SPEK-HAM faces various internal and external obstacles in fulfilling its role as a community-based service provider organization. This study uses the empirical legal research method to analyze SPEK-HAM's participation in implementing the mandate of the Indonesian Law on Sexual Violence in efforts to prevent and recover victims of sexual violence, as well as the challenges it faces. The findings of this research indicate that SPEK-HAM carries out several prevention and victim recovery programs by conducting awareness-raising activities and collaborating with relevant stakeholders. The obstacles encountered in these efforts include internal obstacles from within the organizers of sexual violence prevention and handling, as well as external obstacles which come from the outside.
Co-Authors Dian Esti Pratiwi Diana Diana Lukitasari Farahavisa Rifastya Mahfud Hartiwiningsih Hartiwiningsih Naufalin Salma Allyanisa Putri Jasminta Indah R. Ginting Riska Andi Fitriono