Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI Ni Putu Noni Suharyanti Noni; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Made Nistra
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkendalanya akses akibat luasnya wilayah Indonesia menghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya. Hal ini mendorong dibentuknya Paralegal di seluruh Indonesia. Keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018. LBH-APIK Bali sebagai salah satu organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang sangat eksis keberadannya dalam memberikan bantuan hukum telah membentuk beberapa kelompok Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di Provinsi Bali. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara mendalam terkait pengaturan hukum tentang peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi dengan ketentuan terlebih dahulu terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga lain yang memiliki izin dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham, mendapatkan pelatihan keparalegalan oleh Lembaga yang menaungi, serta memiliki legalitas berupa kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menaungi. Terkait efektifivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.
Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom; Kadek Apriliani; Sandy Annisa Unzila; Gusti Ayu Eka Widiani
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam hal ini, pemerintah indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antara lain: mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Peran perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek refroduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian.
English: SAD KERTIH KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Kadek Yuliniantari; Ni Nyoman Manik Gita Asrita
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6079

Abstract

This study focused on the role of Sad Kertih, a policy concept based on Balinese local wisdom, from the perspective of environmental control. Bali, with its rich culture and traditions, has developed various environmental management practices rooted in local values, one of which is through the Sad Kertih system. This system combines social, cultural, and ecological aspects to maintain environmental sustainability and the sustainability of Balinese people's lives. The purpose of this study is to explore how Sad Kertih can contribute to environmental control and preservation, both locally and globally. With a local wisdom approach, this system not only prioritizes respect for nature but also empowers communities to play an active role in sustainable natural resource management. This study uses a normative legal research method, that is a research examining legal norms prescriptively. The finding of the study indicated that Sad Kertih has a potential to increase environmental awareness among Balinese people and can provide more adaptive solutions to climate change and increasing environmental damage. In conclusion, the application of Balinese local wisdom values ​​through Sad Kertih is very relevant in strengthening environmental control in the modern era, by paying attention to aspects of sustainability and ecosystem balance. Key Word:Sad Kertih, local wisdom, environmental control, sustainability, Bali.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Gusti Ayu Eka Widiani I Gusti Ngurah Anom I Made Nistra Ni Kadek Yuliniantari Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Manik Gita Asrita Sandy Annisa Unzila Suharyanti, Ni Putu Noni