Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS BIBLIOMETRIK MENGATUR PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN VOS VIEWER (STUDY LITERATUR 2018- 2023) Dita Amalia; Arif, Atika; Apulina, Gracea; Olivia, Hastuti
Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jer.v2i2.380

Abstract

Dalam bisnis musyarakah, langkah-langkah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sangat penting dilakukan. Perjanjian musyarakah yang jelas harus disusun untuk mengakui transaksi dengan tepat. Pengukuran transaksi harus dilakukan secara objektif dan akurat dalam laporan keuangan. Penyajian transaksi harus mudah dipahami dan terstruktur agar semua pihak dapat memahaminya. Pengungkapan transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur dengan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Selain itu, aspek hukum dan syariah juga perlu diperhatikan dalam mengatur transaksi musyarakah. Dengan melakukan langkah- langkah ini, bisnis musyarakah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku
Analisis Inovasi Tata Kelola Keuangan Desa melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di Desa Sindangheula Angeli Ramadhani; Laeli Nur Khanifah; Dita Amalia; Siti Dinda Rahayu; Modella Raghel Monika
Jurnal Media Administrasi Vol 10 No 1 (2025): April: Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v10i1.2855

Abstract

This study aims to evaluate and develop SISKEUDES implementation in Sindangheula Village through the lens of Everett M. Rogers' Diffusion of Innovation theory. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews with the village head and financial affairs officer. The findings indicate that SISKEUDES has been adopted primarily due to its relative advantage in replacing manual systems, resulting in more structured and accountable financial management. However, the complexity of the system, particularly in terms of technical usage and cognitive adaptation, presents challenges for village apparatus with limited digital literacy. The study highlights that successful adoption depends not only on the innovation's superiority but also on institutional readiness and continuous support. It concludes that while SISKEUDES brings significant improvements, its sustainability requires regular training and the institutionalization of digital competence within the village governance system.
Pengembangan Soft skill Peserta Didik di SMP Salafiyah Melalui Pembinaan General Education Anggraeni, Dewi; Dita Amalia; Urfan Hadi Rahman
AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No. 01 (2025): Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Azami Cianjur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63018/jpi.v3i01.171

Abstract

Abad ke-21 ditandai oleh lanskap sosial-budaya yang dinamis, kompetitif, dan semakin kompleks, dengan perubahan yang berlangsung cepat serta spesialisasi pendidikan yang semakin tajam. Kondisi ini berisiko mengikis esensi pendidikan sebagai sarana pembentukan jati diri manusia secara utuh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan kontribusi general education dalam mengembangkan softskill peserta didik di SMP Salafiyah Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan yang mencakup pembelajaran lintas disiplin, penanaman nilai-nilai etika, dan praktik reflektif berperan signifikan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, kerja sama tim, dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai keagamaan dan kultural yang melekat dalam pendekatan general education di sekolah tersebut menjadi katalis kuat dalam membentuk empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Studi ini menegaskan pentingnya general education sebagai upaya menyeimbangkan ranah kognitif dan afektif dalam pendidikan, serta merekomendasikan model ini sebagai praktik baik yang dapat direplikasi di lembaga pendidikan lainnya untuk menjawab tantangan era kontemporer.
Transformasi Identitas: Australia dari Era Immigration Resstiction Act 1901 Menuju Masa Multikultural Dita Amalia; Ribawati, Eko
Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Program Studi Sosiologi, FISIP ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/multikultural.v2i2.119

Abstract

In this study, the researcher wants to describe several developments that occurred in Australia during the implementation of the Immigration Restriction Act policy and the existence of multicultural policies that influenced the challenges of Australian social life at that time. The method used is qualitative through historical research using library research as a search for sources and information. The results of this research show that Australia is an immigration country, where Australia is one of the countries that needs a lot of labor, but in contrast, the population of Australia itself is very small and in addition, it lost its population due to participation in World War II (Pacific). If Australia implements the Immigration Restriction Act, it is very unsuitable because it limits immigration movements, especially for Asians, who incidentally are more numerous than Europeans. Therefore, to develop its country, Australia must understand and accept cultures from various national backgrounds by transforming its identity from monocultural to multicultural. So a multicultural policy is needed by Australia to eliminate acts of discrimination due to the Immigration Restriction Act policy