Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL POLITICS DESA ADAT DALAM MENGATUR KRAMA TAMIU (Studi Kasus di Desa Bayad, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar) I Putu Sastra Wibawa
Jurnal PASUPATI Vol 2, No 2 (2013): Implementasi Konsep Politik Hindu dalam Kehindupan Berbangsa dan Bernegara
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta

Abstract Pakraman Village courage and competent in organizing migrants / Krama Tamiu will surely come from the authority of the traditional village autonomy, also sourced from politics and made laws outlined by the provincial government of Bali itself. Krama Tamiu legal political arrangement certainly has a strategic rationale, one which is not just local government is involved in regulating Krama Tamiu , but also involve the participation of traditional village in implementation.However, often times the legal implementation encountered some obstacles and problems, both technical and non-technical issues, such as the one that occurred in the village of Bayad . Thus the researchers wanted to examine and study more about the "Legal Politics traditional village In regulate Krama Tamiu (Case Study on the village of Bayad, District Ubud, Gianyar regency)". Issues discussed include (1) Why Krama Tamiu settings need to be done in Bayad Pakraman Village? (2). How Krama Tamiu regulatory mechanisms in Bayad Pakraman Village? and (3) What are the implications and barriers to the implementation of the rules on Krama Tamiu in Bayad Pakraman Village?. Types of research that are used in discussing these issues is qualitative. Keywords : Legal Politics, Krama Tamiu.

HUKUM TIDAK TUNGGAL: POTRET PLURALISME HUKUM DALAM PENGATURAN KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU DI BALI I Putu Sastra Wibawa
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 18 No 1 (2018): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

The research is titled â€˜Law is not single: portrait of legal pluralism in the setting of the holy place of Uluwatu Temple in Baliâ€™. Political legal pluralism is a policy approach as a middle ground or intersection in solving the problem of construction difference of holy place of Uluwatu temple in Bali, both from state law in the form of regional regulation concerning spatial plan and area of Bali Province and customary law of Pecatu custom village. Political legal pluralism tries to be an alternative way to unify the elements of state law, ethics / moral / religion, and society in order to achieve the sense of justice of Indigenous Peoples of Pecatu that owns the land that is exposed to the radius of the holy place of Uluwatu Temple. Political legal pluralism is an offer of legal policy based on the values of Pancasila philosophy. The theory used as a knife of analysis is the legal theory of law, as well as the theory of legal pluralism. This research is a qualitative research type, with socio-legal research approach with constructivism paradigm of law and using approach method of legal pluralism. Data source namely primary and secondary data collected by doing elaboration of field study and literature study that in narration with interpretive descriptive data processing.

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum Berbasis Pancasila I Putu Sastra Wibawa
Jurnal Penjaminan Mutu Vol 5 No 01 (2019)
Publisher : UHN IGB Sugriwa Denpasar

Human development with cross-cultural characteristics is one of them can be done by optimizing the higher education law that has the character of Pancasila. Pancasila has values that must be internalized into legal higher education that are spread throughout the existing courses. Pancasila values are systems that cannot be separated from one another. One form of effort to build a higher education law with Pancasila character by incorporating the principles of legal pluralism in the legal studies conducted.

Learning Law from Customary Village: Implementation of the Value of Consencus Deliberation in the Election of Customary Village in Bali I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; Komang Indra Apsaridewi
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 2 (2024): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i2.15752

Customary Villages have autonomy in carrying out their duties and authorities as well as the right to regulate and take care of their own households, of course, they must have a Customary Village government in accordance with the traditions that have been hereditary in Customary Villages in accordance with their respective customary laws. The process of electing Customary Village Leaders in Bali which prioritizes the principles of consensus deliberation which is part of the implementation of the autonomy of Customary Village Communities in Bali in electing Customary Village Leaders in customary life is in line with the Indonesian Nation and Nation State's life handle, namely Pancasila. This paper uses a normative legal research method. The problem is discussed with a legal and regulatory approach, a legal analysis approach and a legal concept approach. The determination of Customary Village Leaders in Bali in the framework of legal pluralism and its implementation in Customary Villages in Bali, currently is not only guided by regional law regulations in the form of Regional Regulations on Customary Villages in Bali, buts must also be guided by customary laws that apply in each Customary Village in Bali in the election of Customary Village Leaders in Bali.

The Position of Women in the Manawa Dharmasastra and its Implementation in Denpasar City : (Character Education Perspective) Ketut Budiawan; I Putu Gelgel; I Putu Sastra Wibawa
International Journal of Interreligious and Intercultural Studies Vol. 8 No. 1 (2025): International Journal of Interreligious and Intercultural Studies
Publisher : UNHI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

OGOH-OGOH: DARI TRADISI SAMPAI EFEKTIVITAS HUKUM NEGARA DALAM PELESTARIANNYA DI KOTA DENPASAR I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; Komang Indra Apsaridewi; I Gusti Ayu Ketut Artatik; Gede Made Arthadana
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/yhg75386

Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ogoh-Ogoh, pasca ditetapkan dan diberlakukan tersebut tentunya perlu diuji daya keberlakuannya dan kepatuhan di masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut, jangan sampai Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut berhenti sebagai ancaman diatas kertas saja tanpa ada tindak lanjut dilapangan. Karena sebaik-baiknya hukum yang ada, jika tidak diterapkan dan ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut tidaklah hukum yang dikehendaki masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, serta termasuk penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, serta pendekatan analisa hukum. Penelitian ini menemukan ternyata tidak hanya diperlukan peran Hukum Negara dalam melestarikan tradisi budaya Bali, khususnya Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar, melainkan juga diperlukan peran hukum adat beserta struktur Desa Adatnya, dan terpenting adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini kesadaran hukum dari Sekaa Truna Truni di Kota Denpasar dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar. Ternyata Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri.

OGOH-OGOH: DARI TRADISI SAMPAI EFEKTIVITAS HUKUM NEGARA DALAM PELESTARIANNYA DI KOTA DENPASAR I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; Komang Indra Apsaridewi; I Gusti Ayu Ketut Artatik; Gede Made Arthadana; Ni Kadek Ayu Kristini Putri
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/nxgrre55

Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ogoh-Ogoh, pasca ditetapkan dan diberlakukan tersebut tentunya perlu diuji daya keberlakuannya dan kepatuhan di masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut, jangan sampai Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh tersebut berhenti sebagai ancaman diatas kertas saja tanpa ada tindak lanjut dilapangan. Karena sebaik-baiknya hukum yang ada, jika tidak diterapkan dan ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut tidaklah hukum yang dikehendaki masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, serta termasuk penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, serta pendekatan analisa hukum. Penelitian ini menemukan ternyata tidak hanya diperlukan peran Hukum Negara dalam melestarikan tradisi budaya Bali, khususnya Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar, melainkan juga diperlukan peran hukum adat beserta struktur Desa Adatnya, dan terpenting adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini kesadaran hukum dari Sekaa Truna Truni di Kota Denpasar dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar. Ternyata Peraturan Daerah tentang Ogoh-Ogoh di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search