Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan Perencanaan Dengan Efektivitas Organisasi Pada Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Bkp5k) Kabupaten Cirebon Raden Mahendra Haryo Bharoto
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i1.117

Penelitian ini berjudul: "Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Berencana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Bimbingan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon" masalah penelitian Perencanaan BKP5K Cirebon belum berorientasi pada kualitas dan kuantitas kerja yang baik dan waktu pelaksanaan kerja belum efektif serta pelaksanaan program kerja BKP5K Cirebon belum optimal karena koordinasi yang buruk dan konsolidasi antara sub-bagian pekerjaan. Rumusan Masalah "Efektivitas Organisasi belum tercapai karena Ketahanan Pangan Badan Perencanaan dan Pelaksanaan Pedoman Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon belum optimal".Tujuannya adalah Tahu Perencanaan BKP5K Cirebon; Mengetahui Efektivitas Organisasi Cirebon BKP5K; Mengetahui Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Perencanaan BKP5K Cirebon; Mengetahui apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perencanaan BKP5K Cirebon. Variabel dalam penelitian ini adalah Perencanaan Organisasi Menurut Nawawi (2009) dengan dimensi; Tujuan dari Rencana Hendak dicapai; Sistem atau Cara untuk mencapai tujuan; Perkiraan Waktu dalam Rapat Informasi dan Data Sumber Daya, Sarana dan Venue. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Organisasi Karyawan Menurut Gibson (1994) dengan dimensi; Produksi, Efisiensi, Kepuasan dan Adaptasi.Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei kuantitatif. Teknik pemilihan sampel berdasarkan teknik stratified random sampling. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, kuesioner dan wawancara. Kesimpulan penelitian menunjukkan Organisasi Perencanaan memiliki hubungan dengan Efektivitas Organisasi karyawan di Pelaksana Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon. Hasil perhitungan diperoleh rs rs hitung sebesar 0,642 dan 0,171 dengan meja gelar di 5% kesalahan, dan korelasi berada pada 0.600 s / d 0,799 sehingga tingkat hubungan Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Badan Pertanian ekstensi, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon sangat berkorelasi.

Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon Raden Mahendra Haryo Bharoto
Jurnal Ilmiah Publika Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v1i2.118

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1). Pengaruh perencanaan terhadap efektivitas pengelolaan air minum, 2). Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan air minum, 3) Pengaruh perencanaan dan pengawasan secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan air minum.Subyek penelitian ini adalah Karyawan PD. Air Minum Kota Cirebon, Instrumen penelitian adalah angket. Pengujian validitas instrumen pengawasan dilakukan dengan analisis Korelasi Product Moment. Reliabilitas instrumen menggunakan metode uji belah dua (Split Half) yang dilanjutkan dengan metode Rank Spearman. Hasil uji coba menunjukkan bahwa instrumen untuk mengukur perencanaan, pengawasan dan efektivitas pengelolaan air minum seluruhnya dinyatakan valid dan reliabel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda kuantitatif untuk mendiskripsikan korelasi antara kedua variable yaitu variable terikat (X dan Y) dan variable bebas (Z). Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, korelasi product moment, korelasi parsial dan ganda.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1). Terdapat pengaruh positif perencanaan di PD. Air Minum terhadap efektivitas pengelolaan air minum, Pengaruh sendiri-sendiri dari perencanaan adalah sebesar 38,3 % sedangkan pengaruh totalnya sebesar 47,3 %. ; 2). Terdapat pengaruh positif pengawasan di PD. Air Minum terhadap efektivitas pengelolaan air minum, Pengaruh sendiri-sendiri dari pengawasan adalah sebesar 5 % sedangkan pengaruh totalnya sebesar 14 %.; 3). Terdapat pengaruh positif perencanaan dan pengawasan di PD. Air Minum secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan air minum Pengaruh bersama-sama dari perencanaan dan pengawasan sebesar 61,3 % , sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 25,9 %. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan teruji dan dapat diterima.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU Moh Sutarjo; Raden Mahendra Haryo Bharoto; Gita Istiqomah Yulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8489

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Data anak yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu masih belum lengkap, sebagaimana terlihat dari mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterbatasan jumlah pegawai dalam menyalurkan informasi tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat selain itu keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak yang menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Kebijakan kurangnya kemampuan pegawai di bidang IT dalam mencetak Kartu Identitas Anak menjadi faktor lain dalam terhambatnya implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu apa saja hambatan yang di temukan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang berwenang mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitataif dapat digunakan kualitatif deskriptif hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu menunjukan bahawa ada dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya sumberdaya manusia (staff), dan keterbatasan dana dan kompetensi yang dimiliki pegawai dibidang IT. Pada hal ini dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi perlu ditingkatkan lagi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Indramayu

Pentahelix Model Collaboration In Shaping The Independence of Vagrants and Beggars Eva Ropiah; Alma Renata; Sri Wulandari; Raden Mahendra Haryo Bharoto
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 10 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i10.327

This research aims to analyze the collaboration of the pentahelix model in forming the independence of homeless people and beggars. Cirebon City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace was issued to tackle homeless people and beggars in Cirebon City but its implementation is not yet optimal. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques, interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of collaborative governance by (Ansell and Gash, 2008) "Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work together in a distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods", namely there are five indicators, face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and interim results. Based on this research, it can be concluded that the pentahelix model of collaboration in establishing the independence of homeless people and beggars is not optimal, so there is a need for good collaboration and implementing the pentahelix model from each institution to be able to realize the independence of homeless people and beggars in Cirebon City.

Pentahelix Model Collaboration In Shaping The Independence of Vagrants and Beggars Eva Ropiah; Alma Renata; Sri Wulandari; Raden Mahendra Haryo Bharoto
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 10 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i10.327

This research aims to analyze the collaboration of the pentahelix model in forming the independence of homeless people and beggars. Cirebon City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace was issued to tackle homeless people and beggars in Cirebon City but its implementation is not yet optimal. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques, interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of collaborative governance by (Ansell and Gash, 2008) "Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work together in a distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods", namely there are five indicators, face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and interim results. Based on this research, it can be concluded that the pentahelix model of collaboration in establishing the independence of homeless people and beggars is not optimal, so there is a need for good collaboration and implementing the pentahelix model from each institution to be able to realize the independence of homeless people and beggars in Cirebon City.

Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Sekretariat Daerah Kota Cirebon Amelia Regita Cahyani Putri; Raden Mahendra Haryo Bharoto
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.11091

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, seperti pendataan yang belum optimal, perhitungan yang belum berbasis data aktual, perencanaan yang terbatas pada aspek anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Analisis menggunakan teori kualitas jasa Lovelock (1992) mengidentifikasi bahwa dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan sistem pendataan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik secara merata, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kota Cirebon.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search