Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH FUNGSI PEMBAGIAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON Azwar Sunandar; Moh Sutarjo; Sri Wulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v7i2.4144

Penelitian ini mengenai Pengaruh Fungsi Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, yaitu bermula dari hambatan belum tercapainya efektivitas kerja pegawai secara optimal. Hal tersebut diduga dikarenakan masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pembagian kerja. Hipotesis yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut. terdapat pengaruh yang signifikan dari pembagian kerja terhadap efektivitas kerja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Hipotesis statistiknya yaitu: Ha= rshitung >rstabel, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pembagian kerja dengan variabel efektivitas kerja. H0= rshitung < rstabel, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pembagian kerja dengan variabel efektivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam Pelaksanaan Pembagian Kerja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Sebagaimana terlihat dalam keberhasilan pada pelaksanaan baru mencapai pada tingkatan Cukup Baik yaitu dengan nilai sebesar 873 atau 54,90. Sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kerja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon masih belum tercapai secara optimal. Pembagian kerja dan efektivitas kerja adanya hubungan yang signifikan atau valid dengan nilai rshitung dari kedua variabel yaitu sebesar 0,729 jika di bandingkan terhadap nilai rstabel untuk responden sebanyak 53 dan di dapat nilai rstabel sebesar 0,266. Sehingga dengan demikian kriteria korelasinya berada pada tingkatan kuat.Kata Kunci: Pembagian Kerja Dan Efektivitas Kerja

KOORDINASI BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DENGAN TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN DAN DESA DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KELUARGA BERUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON Dwi Safitri; Moh Taufik Hidayat; Moh Sutarjo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v6i2.1554

ABSTRACT This research is motived by implentation of program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBLTH) which less in accordance with the technical guidelines implementation. Sosialization of the program RS-KBTLH has not run optimally. Also not and all parties related to the RS-KBTLH program like Subdistrict and Vilage is involved in the implementation.The purpose of this study is to investigate the coordinaton divison Penanganan Fakir Miskin with TKSK and Vilage in the program RS-KBLTH in regency Cirebon. The theory used is the theory of elements coordination according to Sulistyowati that consist of the communication, integration, synchronization, and mechanism. The methode used is descpirtive qualitative method approch. Analysis techniques of data reaserch is using data description analysis cossisting of reduction data, display data, and verification data.The results showed that the coordination divison Penanganan Fakir Miskin with TKSK and Vilage in the program RS-KBLTH in regency Cirebon is not running optimaly. This is evident from the involvement of party associated with RS-KBTLH programs that have not fully become executor, there is still the executing who do not undestanding the implementation of the RS-KBTLH program. Socialitation of program RS-KBTLH has not been fully touches people. Researchhers give suggestion on this research to improve coornination and cooperation among the parties involved in the RS-KBTLH program, Dinas Sosial regency Cirebon needs to socialize directly in each village, and need for increase the executor insight.

ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB. BIDANG KEBERSIHAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DALAM PENATAAN KUALITAS KEBERSIHAN DI KABUPATEN CIREBON Andri Tria Hermawan; Moh Sutarjo; Sri Wulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v4i1.1504

ABSTRACT Research entitled "Employee Performance Analysis Sub. Cleaning Department of Cipta Karya and Spatial Planning of Cirebon Regency in the Arrangement of Cleanliness Quality in Cirebon Regency. The problem is motivated by the lack of optimal work from the bureaucracy in the quality management of cleanliness in Cirebon Regency, the problem is allegedly arising due to the lack of optimal performance of employees in improving the quality of cleanliness in Cirebon District, seen in the things that are the work of Sub. The area of cleanliness of the Cipta Karya and Spatial Planning Office of Cirebon Regency is not as expected, namely the clean, comfortable and beautiful environment, as well as the work behavior and personal nature of employees who are less disciplined, lazy and careless in working so that the results are not as expected. Therefore this study is directed to determine the performance of employees in improving the quality of cleanliness in Cirebon Regency. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach and the data presented are the results of an assessment and interview with the community as users who feel the quality of cleanliness in Cirebon District (Sumber City) with Sub employees. The cleanliness of the Cipta Karya and Spatial Planning Office in Cirebon Regency, while the key informant in this study was the Head of the Hygiene Section. Data sources used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained in this study from the results of observations and interviews, while secondary data is obtained by looking for data from the literature to support the data that has been obtained.Based on the research conducted, it was obtained the results, that the performance of employees in structuring the quality of cleanliness in Sub. The cleanliness of the Cipta Karya and Spatial Planning Office in Cirebon Regency has not been optimal, seen from the 3 (three) dimensions of work, namely (1) Work results are not optimal seen from the results of work less than expected, namely a clean environment; (2) Work behavior is not optimal seen from employees who are not disciplined and lazy in working; (3) The personal nature that has to do with work is not yet optimal seen from the lack of enthusiasm of employees and carelessness in work. In essence, all employee performance will produce maximum results if in all of the achievement of these goals are maximized. Like in Sub. The area of cleanliness of the Cipta Karya and Spatial Planning Office of Cirebon Regency the performance of employees in cleaning the quality of cleanliness in Cirebon District (the source city) has been good in planning the administration but in achieving that the performance of employees has not been maximally created so that the quality of cleanliness is not yet maximal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON Lulu Gumanti; Ipik Permana; Moh Sutarjo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v8i1.4169

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Landasan dari pengimplementasian kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPK Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam penelitian ini terdapat empat identifikasi masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam imolementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? (4) Upaya-upaa apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon? Adapun pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patrol PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa beberapa tahun terakhir ini jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumber daya manusia dan finansialnya. Dinas sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak lain yang terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.Katakunci: Implementasi Kebijakan, program pembinaan anak jalanan.

Service Innovation for Family Development for Toddlers at the Extension Center for Planning Family Planning Services Hery Nariyah; Darwanto Darwanto; Moh Sutarjo
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 4 No 2 (2021): March 2021
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Not yet optimal Family Development Program for Toddlers at the DPPKBP3 Extension Center, Kedawung District, Cirebon Regency, Lack of Family Planning Extension officers Lack of facilities and infrastructure to support the Toddler Family Development Program (BKB). The Regional Government establishes a family development policy through fostering family welfare resilience, one of which is carried out by means of: The BKB program as a part of the Family Planning (KB) program aims to increase the knowledge and skills of parents and other family members in fostering growth and development of children under five through physical stimulation, motor intelligence, emotional from socioeconomic as well as possible is one of the efforts to be able to develop family functions. Armed with this knowledge and skills, it is hoped that parents will be able to educate and nurture their toddlers from an early age so that these children can grow and develop into quality Indonesian human beings. The research method used is a qualitative research method. The results showed that the factors that influence the Policy for the Community Development Program for Toddlers at the DPPKBP3 Extension Center, Kedawung District, Cirebon Regency are communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Participation and Coordination between Companies and the Cirebon City Government in Poverty Alleviation through Corporate Social Responsibility Programs Moh. Taufik Hidayat; Moh. Sutarjo
International Journal of Science and Society Vol 3 No 1 (2021): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

One of the crucial problems faced in the city of Cirebon is the poverty rate which is quite high and continues to increase from year to year. The Corporate Social Responsibility (CSR) program or Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) according to Cirebon Mayor Regulation Number 42 of 2015 is one of the poverty reduction programs in Cirebon City. The purpose of this study was to determine the company's participation and coordination with the Cirebon City Government in poverty reduction through the CSR program. The research method uses qualitative methods with collection in the form of literature studies, documentation studies, interviews and observations. The result of this research is that the company's participation in coordinating with the Cirebon City Government in poverty reduction through the CSR program is not optimal because the majority of companies carry out CSR programs directly to target groups without coordinating with the Cirebon City Government. The factors that influence the company's participation in coordinating with the Cirebon City Government in poverty reduction through the CSR Program are the sub-optimal leadership of the Mayor of Cirebon, the lack of communication between the Cirebon City Government and company leaders, and the inadequate education of company leaders in the form of awareness, knowledge and understanding of coordination mechanism in the CSR Program.

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DI PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG CIREBON Febian Alfarizi; Moh Sutarjo; Welly Wihayati
JURNAL SIGNAL Vol 6, No 2 (2018): JURNAL SIGNAL
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Djati

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi komunikasi, (2) Faktor pendukung, dan (3) Faktor penghambat dalam sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Cirebon. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dalam pelaksanaannya, instansi yang mengundang PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Cirebon untuk mengadakan sosialisasi. Kemudian Account Officer (AO) mengenali peserta yang akan mengikuti sosialisasi, setelah itu memilih media yang akan digunakan, menyusun materi yang akan disampaikan, dan peranan Account Officer (AO) selaku komunikator yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), (2) Program ini mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu seperti instansi pemerintah, mitra bayar, sarana dan prasarana juga yang disediakan untuk mendukung program ini, (3) Strategi komunikasi yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Cirebon sejauh ini tidak menemui hambatan, hanya masalah pengaturan waktu dan situasi kondisi yang kurang kondusif. Kata kunci: Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Sosialisasi, Strategi Komunikasi. ABSTRACT This study aims to determine: (1) communication Strategies, (2) supporting Factors, and (3) inhibiting Factors in the socialization Program, Accident insurance (JKK) and Death benefits (JKM) at PT. Taspen (Persero) Branch Cirebon. Researchers using qualitative research methods with descriptive approach. The research results show that: (1) communication Strategy in socializing program, Accident insurance (JKK) and Death benefits (JKM) in practice, the agencies invite PT. Taspen (Persero) Branch Cirebon to conduct socialization. Then the Account Officer (AO) to recognize the participants who will attend the socialization, after that choose the media that will be used, preparing the material to be presented, and the role of the Account Officer (AO) as a communicator that already has the ability to carry out socialization about the program, Accident insurance (JKK) and Death benefits (JKM), (2) the Program has the support of certain parties such as government agencies, partners, pay, facilities and infrastructure are also provided to support the program, (3) communication Strategy conducted by PT. Taspen (Persero) Branch Cirebon thus far have not encountered obstacles, just a matter of setting the time and situation conditions that are less conducive. Keywords: Work-related Accident, the insurance Program, Socialization, Communication Strategy.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan) Dewi Kusumah; Moh Sutarjo; Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7648

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas. Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (2) hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah menerapkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta dengan indikatornya. Namun dari beberapa indikator masih belum ada yang berjalan dengan baik, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan yaitu mengkaji kembali penataan parkir, melakukan pengawasan rutin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas, dan melakukan koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan

KUALITAS PELAYANAN DALAM PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON Safitri Indryani; Nurudin Siraj; Moh Sutarjo; Aghnia Dian Lestari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.7656

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan surat akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Dan faktor penghambatnya yaitu (1) sumber daya manusia yang kurang (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai (3) kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah yang dianggap fondasi dari apa yang dikerjakan. Faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan yaitu layanan antrian online via Whatsaapp. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Bukti langsung, Kehandalan Daya Tanggap, Jaminan dan Empati, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Pelayanan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU Moh Sutarjo; Raden Mahendra Haryo Bharoto; Gita Istiqomah Yulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.8489

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Data anak yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu masih belum lengkap, sebagaimana terlihat dari mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterbatasan jumlah pegawai dalam menyalurkan informasi tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat selain itu keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak yang menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Kebijakan kurangnya kemampuan pegawai di bidang IT dalam mencetak Kartu Identitas Anak menjadi faktor lain dalam terhambatnya implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu apa saja hambatan yang di temukan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang berwenang mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitataif dapat digunakan kualitatif deskriptif hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu menunjukan bahawa ada dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya sumberdaya manusia (staff), dan keterbatasan dana dan kompetensi yang dimiliki pegawai dibidang IT. Pada hal ini dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi perlu ditingkatkan lagi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Indramayu

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search