Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah METADATA Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal Liaison Academia and Society
Yusuf Hanafi Pasaribu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa Nini Libertina Waruwu; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5383

Abstract

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-progam kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian empiris. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perUndang-Undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup nperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE Muhammad Ansori Lubis; Yusuf Hanafi Pasaribu; Syawal Amry Siregar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 8 No. 2 (2026): Edition May 2026
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v8i2.1078

Abstract

Sexual violence against children is one of the most damaging forms of human rights violations for the future of the nation's generations, and the number of cases in Indonesia does not show a significant downward trend even though the country has special legal instruments. The ratification of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is expected to be a legal breakthrough that fills the regulatory gap regarding the prevention, handling, protection, and recovery of victims, especially children. This article aims to examine the extent to which the TPKS Law is effective in protecting child victims of sexual violence in the first three years of its implementation (2022-2025), by examining the gap between normative-juridical protection and factually felt by victims in the field. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, supported by a literature study on official data from state institutions as well as national and international literature for the last five years. The results of the study show that the TPKS Law has normatively expanded the definition of sexual violence, introduced a mechanism for mandatory restitution, psychological assistance, and the establishment of a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), but its implementation is still hampered by the lack of implementing regulations in the early days, limited capacity of law enforcement officials, and the low ratio of cases that continue to the judicial process. The issuance of Government Regulation Number 30 of 2025 as an implementing regulation is also studied as an indicator of strengthening the effectiveness of advanced legislation. The novelty of this research lies in the synthesis of cross-year data trends (2022-2025) that have not been found in previous studies which are generally based on single-decision studies, resulting in a longitudinal and contextual map of legal effectiveness on the condition of child victims in Indonesia. This article recommends accelerating the harmonization of implementing regulations at the regional level and strengthening institutional capacity as a prerequisite for the effectiveness of the TPKS Law as a whole.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Yusuf Hanafi Pasaribu; Zetria Erma
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2301

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan
Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring Syaiful Khoiri Harahap; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 1 No 1: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v1i1.677

Abstract

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu berupa ceramah secara daring, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Prinsip Dasar Pelakasanaan Sistem OSS,Terstandarisasi Sistem OSS menstandarkan sistemsistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. Terintegrasi Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistim Aplikasi Perizinan Pemda. Kemudahan akses Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : http://oss.go.id. Adapaun kesimpulan dari kegiatan PKM ini yaitu: Setelah dilakukan penyuluhan berupa penyampaian ceramah diharapkan Dosen memehami Online Sistem Submission (OSS) secara detail dan menjadi duta kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan jika ada kegiatan Tridharma pergurusan tinggi berupa PKM. Dosen dapat menjadikan Online Sistem Submission (OSS) sebagai obejek penelitian dan pembahasan ilmiah dalam upaya penyempurnaan program dan analisis manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Pelaksanaan penyluhan mendapat sambutan hangat dari dosen dan direncankan pertemuan berikutnya terkait efektivitas implementasi sistem Online Sistem Submission (OSS). Kata Kunci: Penyuluhan; Online Sistem Submission; Dosen; Daring.
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada SMA Al Washliyah Tanjung Morawa Zetria Erma; Dewi Robiyanti; Yulkarnaini Siregar; Saimah Rambe; Nurul Dalimunte; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 2 No 4: Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v2i4.740

Abstract

Pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah yang banyak terjadi pada remaja. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang berada di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan adalah para siswa di sekolah ini belum memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan penyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang siswa dari perwakilan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga). Kegiatan ini diharapkan bisa menambah pemahanan siswa serta bisa mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanjung Morawa. Kata Kunci : sosialisasi, pencegahan, perkawinan, dibawah umur.
Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Zetria Erma; Yusuf Hanafi Pasaribu; Yulkarnaini Siregar; Taufika Hidayati; Saima Rambe; Nurul Dalimunte; Nurmala Nurmala
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 2: Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.760

Abstract

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang  mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah  salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur  desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah.   Kata Kunci :   Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan
Co-Authors Dewi Robiyanti ISMAYANI ISMAYANI Muhammad Ansori Lubis Nini Libertina Waruwu Nurmala Nurmala Nurul Dalimunte Saima Rambe Saimah Rambe Syaiful Khoiri Harahap Syawal Amry Siregar Taufika Hidayati Yulkarnaini Siregar Zetria Erma