Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE Muhammad Ansori Lubis; Yusuf Hanafi Pasaribu; Syawal Amry Siregar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 8 No. 2 (2026): Edition May 2026
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v8i2.1078

Abstract

Sexual violence against children is one of the most damaging forms of human rights violations for the future of the nation's generations, and the number of cases in Indonesia does not show a significant downward trend even though the country has special legal instruments. The ratification of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is expected to be a legal breakthrough that fills the regulatory gap regarding the prevention, handling, protection, and recovery of victims, especially children. This article aims to examine the extent to which the TPKS Law is effective in protecting child victims of sexual violence in the first three years of its implementation (2022-2025), by examining the gap between normative-juridical protection and factually felt by victims in the field. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, supported by a literature study on official data from state institutions as well as national and international literature for the last five years. The results of the study show that the TPKS Law has normatively expanded the definition of sexual violence, introduced a mechanism for mandatory restitution, psychological assistance, and the establishment of a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), but its implementation is still hampered by the lack of implementing regulations in the early days, limited capacity of law enforcement officials, and the low ratio of cases that continue to the judicial process. The issuance of Government Regulation Number 30 of 2025 as an implementing regulation is also studied as an indicator of strengthening the effectiveness of advanced legislation. The novelty of this research lies in the synthesis of cross-year data trends (2022-2025) that have not been found in previous studies which are generally based on single-decision studies, resulting in a longitudinal and contextual map of legal effectiveness on the condition of child victims in Indonesia. This article recommends accelerating the harmonization of implementing regulations at the regional level and strengthening institutional capacity as a prerequisite for the effectiveness of the TPKS Law as a whole.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Yusuf Hanafi Pasaribu; Zetria Erma
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2301

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan
Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait Online Sistem Submission (OSS) di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring Syaiful Khoiri Harahap; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 1 No 1: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v1i1.677

Abstract

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu berupa ceramah secara daring, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Prinsip Dasar Pelakasanaan Sistem OSS,Terstandarisasi Sistem OSS menstandarkan sistemsistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. Terintegrasi Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistim Aplikasi Perizinan Pemda. Kemudahan akses Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : http://oss.go.id. Adapaun kesimpulan dari kegiatan PKM ini yaitu: Setelah dilakukan penyuluhan berupa penyampaian ceramah diharapkan Dosen memehami Online Sistem Submission (OSS) secara detail dan menjadi duta kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan jika ada kegiatan Tridharma pergurusan tinggi berupa PKM. Dosen dapat menjadikan Online Sistem Submission (OSS) sebagai obejek penelitian dan pembahasan ilmiah dalam upaya penyempurnaan program dan analisis manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Pelaksanaan penyluhan mendapat sambutan hangat dari dosen dan direncankan pertemuan berikutnya terkait efektivitas implementasi sistem Online Sistem Submission (OSS). Kata Kunci: Penyuluhan; Online Sistem Submission; Dosen; Daring.
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada SMA Al Washliyah Tanjung Morawa Zetria Erma; Dewi Robiyanti; Yulkarnaini Siregar; Saimah Rambe; Nurul Dalimunte; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 2 No 4: Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v2i4.740

Abstract

Pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah yang banyak terjadi pada remaja. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang berada di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan adalah para siswa di sekolah ini belum memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan penyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang siswa dari perwakilan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga). Kegiatan ini diharapkan bisa menambah pemahanan siswa serta bisa mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanjung Morawa. Kata Kunci : sosialisasi, pencegahan, perkawinan, dibawah umur.
Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Zetria Erma; Yusuf Hanafi Pasaribu; Yulkarnaini Siregar; Taufika Hidayati; Saima Rambe; Nurul Dalimunte; Nurmala Nurmala
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 2: Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.760

Abstract

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang  mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah  salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur  desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah.   Kata Kunci :   Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan
Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara Taufika Hidayati; Yusuf Hanafi Pasaribu
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13494

Abstract

The phenomenon of inter-state marriage in Indonesia has an influence on legal actions in it, especially the issue of children born and having dual citizenship after Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship was passed by the Government. This study aims to measure the extent to which children born from these marriages get inheritance rights with underage positions. In addition, what is the legal status based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 5 of 1960 concerning Land regarding the position of land inheritance rights. This study uses an empirical normative method, which combines legal research methods that not only view law as a prescriptive (determining) and applied scientific discipline, but also descriptive (explaining) based on the reality of legal developments in society. The results of this study indicate that children born from inter-state marriages who have dual citizenship and are still minors are entitled to land inheritance rights in the form of property rights provided that the child must choose Indonesian citizenship at the age of 18 (eighteen) years based on the laws and regulations. valid invitation.Fenomena perkawinan antar negara di Indonesia memberi pengaruh dalam perbuatan hukum di dalamnya, terutama persoalan anak yang lahir dan memiliki kewarganegaraan ganda setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat­kan hak waris dengan kedudukan masih di bawah umur. Selain itu bagaimana status hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan terhadap kedudukan hak waris tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriftif (menentukan) dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif (memaparkan) yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa anak yang dilahir­kan dari perkawinan antar negara yang berkewarganegaraan ganda dan masih di bawah umur berhak atas hak waris tanah berupa hak milik dengan ketentuan anak tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES: ACCESS TO INHERITANCE RIGHTS AND JOINT PROPERTY: LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES: ACCESS TO INHERITANCE RIGHTS AND JOINT PROPERTY Asrat Nita Wati; Yusuf Hanafi Pasaribu; Zetria Erma
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v4i2.330

Abstract

Unregistered marriage does not automatically extinguish women's civil rights. This article examines wives' legal status, inheritance, marital property, evidence, judicial validation, and constitutional protection through normative research using statutory, conceptual, case, comparative, and gender approaches. The study finds that absence of a certificate creates recognition, evidentiary, administrative, and enforcement gaps. A wife neither automatically acquires nor loses all rights. Marriage status must be established; marital property separated before calculating the estate; and Constitutional Court Decision 46/PUU-VIII/2010 protects a child without automatically validating the mother as wife. Reform should integrate courts, registrars, civil records, and legal aid.