Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dunia Pendidikan Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Yusuf Hanafi Pasaribu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa Nini Libertina Waruwu; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5383

Abstract

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-progam kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian empiris. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perUndang-Undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup nperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
Enforcement of Law Against Perpetrators of Human Trafficking Crimes (Study of Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN) Andalan Cristian Saputra Hia; Yusuf Hanafi Pasaribu; Ramadhany Nasution
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the enforcement of criminal law against perpetrators of human trafficking, focusing on Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN issued by the Medan High Court. Human trafficking cases in Indonesia remain significant due to economic vulnerability and inadequate legal protection for victims. Using qualitative descriptive-analytical methods and library research, this research analyzes the implementation of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. The findings reveal that while the court has applied punitive sanctions including imprisonment and fines, victim protection remains insufficient, particularly regarding restitution, identity anonymity, and psychosocial rehabilitation. The study concludes that a more holistic, victim-centered approach is necessary, integrating restorative justice principles and inter-institutional collaboration to ensure comprehensive protection for trafficking victims. The results of the research on Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN show that although the Medan High Court has implemented legal protection with criminal sanctions and formal legitimization of victims, the protection is still partial and has not fully adopted the restorative paradigm. There is no direct restitution mechanism, the identity of the victim has not been anonymized, and there is no recommendation for psychosocial rehabilitation. To improve victim protection, it is necessary to integrate restitutive
Legal Review of Perpetrators of Premeditated Murder Analysis of the Decision in Case Number 474/Pid.B/2023/PN Mdn Syukurman Jaya Waruwu; Yusuf Hanafi Pasaribu; Winta Hayati
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines in-depth the legal analysis of criminal decisions in premeditated murder cases, focusing primarily on Medan District Court Decision No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn. The crime of premeditated murder, as regulated by Article 340 of the Criminal Code (KUHP), has the essential element of premeditated intent or intention, which requires the perpetrator to have time to think calmly before committing the act. This crime is considered more serious than ordinary murder because it reflects a high level of criminality and mature malice. The purpose of this study is to critically analyze how the panel of judges constructed their legal reasoning in proving the element of premeditation and assessing the suitability of the decision rendered with the principles of justice and legal certainty.The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on applicable legal norms and analysis of court decision documents. Data were obtained through literature review and content analysis of the decisions in the case under study. The results indicate that the panel of judges in this case successfully proved all elements of Article 340 of the Criminal Code convincingly. The judge's considerations were based on a series of legal facts, including digital evidence, consistent testimony, and the results of a post-mortem examination, which detailed the planning and execution of the murder. The sentence handed down to the defendant, which was commensurate with his actions, reflects the implementation of retributive justice and provides a deterrent effect, while also affirming the state's high regard for human life.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Berdasarkan Uu Perlindungan Anak Mekarinta Sianturi; Yusuf Hanafi Pasaribu; Ramadhany Nasution
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.3991

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan menilai sejauh mana peran hukum dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana. Metodologi/pendekatan: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law research) dengan menggunakan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil/temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencabulan anak. Faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan sistem perlindungan anak. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban. Keterbatasan: Penelitian ini hanya mempertimbangkan kasus pencabulan anak di Indonesia dan tidak mempertimbangkan negara lain, dan analisis penelitian ini hanya terbatas pada undang-undang perlindungan anak dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait. Kontribusi: Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana.
Pertangungjawaban Pidana Pemberitaan Yang Berindikasi Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak Canro Purba; Zetria Erma; Yusuf Hanafi Pasaribu
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.4112

Abstract

Kebutuhan manusia akan informasi merupakan kebutuhan manusia yang lebih mudah untuk dipenuhi. Informasi yang deras dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang dimana mulai dari berita ya atau dengan kata lain berita yang sudah ketinggalan zaman hingga informasi terbaru pun menjadi sangat mudah diakses sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah yang dapat menjadi kreasi dan inovasi menusia. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Data-data primer yang diperoleh pada penelitian dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya. Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindekasi pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Batas-batas suatu pemberitaaan dalam media massa cetak dapat pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis pencemaran nama baik sumber daya manusia, bahwa kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan pencemaran nama baik kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitaan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal.
Co-Authors Andalan Cristian Saputra Hia Canro Purba ISMAYANI ISMAYANI Mekarinta Sianturi Nini Libertina Waruwu Ramadhany Nasution Syukurman Jaya Waruwu Winta Hayati Zetria Erma