Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alokasi Dana Desa Nini Libertina Waruwu; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5383

Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-progam kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode penelitian empiris. Penelitian empiris yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perUndang-Undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengaturan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa atas perwujudan pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Pelaksanaan peran kepala desa dalam pencegahan korupsi dengan alokasi dana desa Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa B mencakup nperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. dalam pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana rencana strategis dilaksanakan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Enforcement of Law Against Perpetrators of Human Trafficking Crimes (Study of Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN) Andalan Cristian Saputra Hia; Yusuf Hanafi Pasaribu; Ramadhany Nasution
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the enforcement of criminal law against perpetrators of human trafficking, focusing on Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN issued by the Medan High Court. Human trafficking cases in Indonesia remain significant due to economic vulnerability and inadequate legal protection for victims. Using qualitative descriptive-analytical methods and library research, this research analyzes the implementation of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. The findings reveal that while the court has applied punitive sanctions including imprisonment and fines, victim protection remains insufficient, particularly regarding restitution, identity anonymity, and psychosocial rehabilitation. The study concludes that a more holistic, victim-centered approach is necessary, integrating restorative justice principles and inter-institutional collaboration to ensure comprehensive protection for trafficking victims. The results of the research on Decision Number 432/PID.SUS/2025/PT MDN show that although the Medan High Court has implemented legal protection with criminal sanctions and formal legitimization of victims, the protection is still partial and has not fully adopted the restorative paradigm. There is no direct restitution mechanism, the identity of the victim has not been anonymized, and there is no recommendation for psychosocial rehabilitation. To improve victim protection, it is necessary to integrate restitutive

Legal Review of Perpetrators of Premeditated Murder Analysis of the Decision in Case Number 474/Pid.B/2023/PN Mdn Syukurman Jaya Waruwu; Yusuf Hanafi Pasaribu; Winta Hayati
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines in-depth the legal analysis of criminal decisions in premeditated murder cases, focusing primarily on Medan District Court Decision No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn. The crime of premeditated murder, as regulated by Article 340 of the Criminal Code (KUHP), has the essential element of premeditated intent or intention, which requires the perpetrator to have time to think calmly before committing the act. This crime is considered more serious than ordinary murder because it reflects a high level of criminality and mature malice. The purpose of this study is to critically analyze how the panel of judges constructed their legal reasoning in proving the element of premeditation and assessing the suitability of the decision rendered with the principles of justice and legal certainty.The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on applicable legal norms and analysis of court decision documents. Data were obtained through literature review and content analysis of the decisions in the case under study. The results indicate that the panel of judges in this case successfully proved all elements of Article 340 of the Criminal Code convincingly. The judge's considerations were based on a series of legal facts, including digital evidence, consistent testimony, and the results of a post-mortem examination, which detailed the planning and execution of the murder. The sentence handed down to the defendant, which was commensurate with his actions, reflects the implementation of retributive justice and provides a deterrent effect, while also affirming the state's high regard for human life.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Berdasarkan Uu Perlindungan Anak Mekarinta Sianturi; Yusuf Hanafi Pasaribu; Ramadhany Nasution
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.3991

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan menilai sejauh mana peran hukum dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana. Metodologi/pendekatan: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law research) dengan menggunakan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil/temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencabulan anak. Faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan sistem perlindungan anak. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban. Keterbatasan: Penelitian ini hanya mempertimbangkan kasus pencabulan anak di Indonesia dan tidak mempertimbangkan negara lain, dan analisis penelitian ini hanya terbatas pada undang-undang perlindungan anak dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait. Kontribusi: Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana.

Pertangungjawaban Pidana Pemberitaan Yang Berindikasi Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak Canro Purba; Zetria Erma; Yusuf Hanafi Pasaribu
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.4112

Kebutuhan manusia akan informasi merupakan kebutuhan manusia yang lebih mudah untuk dipenuhi. Informasi yang deras dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang dimana mulai dari berita ya atau dengan kata lain berita yang sudah ketinggalan zaman hingga informasi terbaru pun menjadi sangat mudah diakses sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah yang dapat menjadi kreasi dan inovasi menusia. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Data-data primer yang diperoleh pada penelitian dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya. Prinsip-prinsip kode etik wartawan yang berindekasi pencemaran nama baik yang dilakukan pers media massa cetak berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Batas-batas suatu pemberitaaan dalam media massa cetak dapat pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis pencemaran nama baik sumber daya manusia, bahwa kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan pencemaran nama baik kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitaan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal.

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE Muhammad Ansori Lubis; Yusuf Hanafi Pasaribu; Syawal Amry Siregar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 8 No. 2 (2026): Edition May 2026
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v8i2.1078

Sexual violence against children is one of the most damaging forms of human rights violations for the future of the nation's generations, and the number of cases in Indonesia does not show a significant downward trend even though the country has special legal instruments. The ratification of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is expected to be a legal breakthrough that fills the regulatory gap regarding the prevention, handling, protection, and recovery of victims, especially children. This article aims to examine the extent to which the TPKS Law is effective in protecting child victims of sexual violence in the first three years of its implementation (2022-2025), by examining the gap between normative-juridical protection and factually felt by victims in the field. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, supported by a literature study on official data from state institutions as well as national and international literature for the last five years. The results of the study show that the TPKS Law has normatively expanded the definition of sexual violence, introduced a mechanism for mandatory restitution, psychological assistance, and the establishment of a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), but its implementation is still hampered by the lack of implementing regulations in the early days, limited capacity of law enforcement officials, and the low ratio of cases that continue to the judicial process. The issuance of Government Regulation Number 30 of 2025 as an implementing regulation is also studied as an indicator of strengthening the effectiveness of advanced legislation. The novelty of this research lies in the synthesis of cross-year data trends (2022-2025) that have not been found in previous studies which are generally based on single-decision studies, resulting in a longitudinal and contextual map of legal effectiveness on the condition of child victims in Indonesia. This article recommends accelerating the harmonization of implementing regulations at the regional level and strengthening institutional capacity as a prerequisite for the effectiveness of the TPKS Law as a whole.

UPAYA PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL Riswan Munthe; Yusuf Hanafi Pasaribu; Sri Hidayani
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7087

The aim of this research is only to focus on discussing the authority of pre-trial institutions regarding the termination of investigations carried out by the Police regarding criminal acts of document forgery and procedures for whether or not the termination of an investigation (SP3) is valid based on evidence as well as pre-trial applications containing obscuur libel based on decision Number 43/Pid. Pra/2023/PN Mdn. The research method used is normative legal research, which refers to library materials or secondary data. The collection of materials used is literature study based on books, journal articles and field studies by taking court decision data, then the data is analyzed qualitatively. The results of this research found that the pre-trial authority to terminate investigations carried out by the Police regarding criminal acts of forgery of documents, namely pre-trial in accordance with the provisions of Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code and based on the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 21/PUU-XII/2014 has been given three new pretrial object authority, namely the determination of suspects, search and confiscation. The procedure for whether to stop an investigation (SP3) is valid or not if it refers to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely stopping the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the investigation is stopped by law. Meanwhile, the pretrial petition containing obscuur libel in decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, based on the judge's considerations in the posita and petitum of the applicant's pretrial petition, has conflicted with one another, so that the judge's obscuur libel petition contains formal defects.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search