Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara Taufika Hidayati; Yusuf Hanafi Pasaribu
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13494

Abstract

The phenomenon of inter-state marriage in Indonesia has an influence on legal actions in it, especially the issue of children born and having dual citizenship after Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship was passed by the Government. This study aims to measure the extent to which children born from these marriages get inheritance rights with underage positions. In addition, what is the legal status based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 5 of 1960 concerning Land regarding the position of land inheritance rights. This study uses an empirical normative method, which combines legal research methods that not only view law as a prescriptive (determining) and applied scientific discipline, but also descriptive (explaining) based on the reality of legal developments in society. The results of this study indicate that children born from inter-state marriages who have dual citizenship and are still minors are entitled to land inheritance rights in the form of property rights provided that the child must choose Indonesian citizenship at the age of 18 (eighteen) years based on the laws and regulations. valid invitation.Fenomena perkawinan antar negara di Indonesia memberi pengaruh dalam perbuatan hukum di dalamnya, terutama persoalan anak yang lahir dan memiliki kewarganegaraan ganda setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat­kan hak waris dengan kedudukan masih di bawah umur. Selain itu bagaimana status hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan terhadap kedudukan hak waris tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriftif (menentukan) dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif (memaparkan) yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa anak yang dilahir­kan dari perkawinan antar negara yang berkewarganegaraan ganda dan masih di bawah umur berhak atas hak waris tanah berupa hak milik dengan ketentuan anak tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Permainan Game Online Berbasis Perjudian dalam Perspekif Hukum Pidana: Gaming Based Online Games in Criminal Law Perspective Yusuf Hanafi Pasaribu
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.7996

Abstract

This paper will describe online games with the dimension of gambling, so that the discussion is about the form of online games with the dimensions of online gambling in the aspect of criminal law and the application of criminal sanctions for users of online games with the dimensions of online gambling from the perspective of criminal law. The research method uses normative juridical research which refers to secondary data that reveals data that takes the truth obtained from the literature and the field by combining regulations, scientific books that are related to this research. The results of the study found that the form of online games with the dimensions of online gambling in the aspect of criminal law that online games with dimensions of online gambling through the internet network is a form of gambling in which the entire process is both the stakes, the games and the collection of money via the internet which of course the players have to do. an upfront deposit before being able to play online gambling games. Forms of online gambling games found on internet networking sites, for example chips game higgs domino, sports gambling, texas holdem poker and casino gambling games. While the application of criminal sanctions for users of online game games with the dimension of online gambling from a criminal law perspective, of course, still refers to the provisions of Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Legal protection of children as victims of associal crimin1wal at the binjai police (police report study lp/b/447/iv/2022/spkt) Johannes Pangeran LS; Eka Kristinna Baene; Yusuf Hanafi Pasaribu
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 6 (2023): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i6.697

Abstract

Immoral acts against children are crimes that violate morals, morality and religion. The impact of this crime on children is to cause physical and psychological trauma to victims, especially children, so that it can affect the victim's self-development when he grows up. The problem in this research is how is the legal protection for child victims of immoral crimes based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research used in this study is a normative method. Data collection is done by literature study and field study. Data were analyzed qualitatively to obtain research conclusions. The results of the research and discussion show that legal protection for child victims of immoral crimes based on the legal protection of children in Law Number 35 of 2014 fulfills the legal interests of children as victims of criminal acts because it refers to comprehensive protection for child victims of immorality and fulfills children's rights in the enforcement process law and provide rehabilitation to children, either medically or psychologically. The form of legal protection for children as victims of immorality is carried out in an integrated and continuous manner starting from the level of the police, prosecutors and courts. Legal protection for child victims of immoral crimes based on the Child Protection Act shows that the enactment of this law provides comprehensive protection. For this reason, it is suggested that law enforcement officials are advised to be more intense in dealing with legal protection issues for children and should further increase socialization in order to disseminate knowledge and awareness to the community, especially people who are in remote, rural areas, with low educational and economic backgrounds. , about the importance of legal protection for children.
PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN) Berman Sitanggang; Yusuf Hanafi Pasaribu
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.17509

Abstract

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan). Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar diberhentikan. Kata kunci: UU SPPA No 11 Tahun 2012, pasal 6 – pasal 15, Narkotika
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PADA PT SIGNAL INDO SUKSES Hermanto, Tandy; Limbong, Dayat; Pasaribu, Yusuf Hanafi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap hak tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja yang mendapat perhatian khusus dari hukum ketenagakerjaan terutama peraturan perundang-undangan dan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak terhadap tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada PT Signal Indo Sukses. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan konseptual sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan staff HRD dan karyawan PT Signal Indo Sukses. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan hukum hak terhadap tenaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada PT Signal Indo Sukses adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, Perda dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana bentuk perlindungan yang diberikan sudah disesuikan dengan ketentuan UMR di Kota Tebing Tinggi, perlindungan kesejahteraan dimana tenaga kerja sudah dimasukkan menjadi anggota BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan serta adanya perlindungan konpensasi. Untuk itu disarankan agar tenaga kerja pada PT Signal Indo Sukses lebih meningkatkan kinerjanya sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah serta perlindungan terhadap hak tenaga kerja juga meningkat. Dan agar pengusaha juga lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya sehingga lebih merasa terlindungi.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PT TEKNO CIPTA DWIDAYA Sutrisno, Sutrisno; Limbong, Dayat; Pasaribu, Yusuf Hanafi
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah keadaan yang terjadi akibat pekerja tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pelanggaran kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran perjanjian kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada PT Tekno Cipta Dwidaya Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan konseptual sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan staff HRD PT Tekno Cipta Dwidaya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT Tekno Cipta Dwidaya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena ditinjau dari segi alasan adalah pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama serta melakukan tindakan yang merugikan perusahaan secara ekonomi. Prosedur pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan. Pengusaha juga telah membayar hak karyawan berupa pembayaran hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang pisah, dan uang penggantian hak. Untuk itu disarankan agar pekerja jangan melakukan pelanggaran perjanjian kerja karena dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan dan agar perusahaan dalam pelaksanaan PHK jangan sampai merugikan hak karyawan.
Socialization Of Land Dispute Resolution Based On Agreements Between Parties In Serdang Bedagai Regency Siregar, Yulkarnaini; Hanafi Pasaribu, Yusuf; Erma, Zetria; Ismayani, Ismayani; Hidayati, Taufika; Ingan Mahuli, Jenda; Annisa, Widya
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025 (Indonesia - Rusia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i3.850

Abstract

Land disputes are a complex problem that frequently occurs in Indonesia, including in Serdang Bedagai Regency. Land, as a strategic resource, is often the object of disputes due to unclear ownership, inheritance that is not properly resolved, land purchases that do not comply with legal procedures, and conflicts between communities and the government or companies in land acquisition. The problem faced by the people of Serdang Bedagai Regency is the lack of understanding of the mechanism for resolving land disputes through inter-party agreements as a more effective and efficient alternative to out-of-court settlement. Many land dispute cases drag on and end in social conflict due to the community's lack of understanding of the procedures and benefits of dispute resolution through agreements. To address this problem, socialization activities were conducted through counseling for the people of Pematang Kuala Village using presentations, group discussions, and interactive question and answer methods. The material presented included types of land disputes, settlement mechanisms through inter-party agreements, and their implementation and challenges. This activity was attended by residents experiencing land disputes, traditional leaders, village officials, and related stakeholders. This program is expected to increase public understanding about peaceful land dispute resolution, reduce the level of land conflict, and increase social harmony in Serdang Bedagai Regency.
The Influence of The Family Environment That Results in Children Becoming Crimes Pasaribu, Yusuf Hanafi
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.46391

Abstract

This research aims to analyze legal policies related to the influence of the family environment on the occurrence of criminal acts by children. Children as part of society are often influenced by the environment around them, especially the family, which plays an important role in shaping their character and behavior. In some cases, instability in the family environment can increase the risk of children being involved in criminal activities. Therefore, appropriate legal policies are important in addressing this issue. This study identifies various factors in the family environment that can affect children's behavior, such as family conflict, lack of parental attention, and economic and social factors. In addition, this study also assesses the effectiveness of existing legal policies in dealing with children involved in criminal offenses, including rehabilitation and guidance policies that focus on child recovery rather than punishment alone. The results show that legal policies based on restorative approaches, which prioritize recovery and education for children, have proven to be more effective than repressive punitive policies. It is recommended that legal policies prioritize the role of families in preventing juvenile crime and strengthen coaching programs to help children get back on track. This research also emphasizes the importance of collaboration between legal, educational and social institutions in creating an environment that supports the healthy development of children free from bad influences.