Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH DOKTRINA: JOURNAL OF LAW LEGAL BRIEF All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Innovative: Journal Of Social Science Research
ISMAYANI ISMAYANI
Faculty Of Law, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits ISMAYANI ISMAYANI
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i1.1606

Abstract

Setiap piutang dagang muncul maka perusahaan perlu membuat penagihan. Penggunaan sistem diperlukan karena dapat memfasilitasi prosedur penagihan dan dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, prosedur dalam pelaksanaan pengendalian piutang yang efektif dalam penagihan diperlukan. Di sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pembiayaan, piutang merupakan elemen penting dan harus dikendalikan dengan baik. Prosedur yang wajar dan perlindungan yang memadai terhadap piutang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan seperti untuk pengukuran transaksi piutang dan mengetahui kemungkinan piutang tak tertagih. Kredit macet atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pembayaran karena faktor atau unsur yang disengaja atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Faktor - faktor yang menyebabkan kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh kreditor (bank) atau debitur (pelanggan). Kesalahan kreditur seperti kelalaian bank mematuhi peraturan kredit yang digariskan; terlalu mudah untuk memberikan kredit, yang disebabkan oleh tidak ada patokan yang jelas tentang kredit yang meminta standar kesesuaian; konsentrasi dana kredit dalam kelompok peminjam berisiko tinggi atau sektor bisnis; dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh debitur antara lain: menurunnya kondisi bisnis perusahaan, karena menurunnya kondisi ekonomi umum dan / atau bidang usaha tempat mereka beroperasi; salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurangnya pengalaman di bidang bisnis yang mereka tangani; masalah keluarga, seperti perceraian, kematian, penyakit berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau lebih anggota keluarga debitur; dll. Adanya fasilitas kredit dalam membeli kendaraan bermotor memudahkan orang untuk memiliki kendaraan sendiri. Tetapi ada orang yang mendapat masalah ketika mengambil kredit kendaraan bermotor karena mereka tidak sepenuhnya memahami aturan yang mengelilinginya. Mengambil pinjaman kendaraan bermotor dari bank atau leasing memiliki aturan sendiri. Umumnya kredit dari bank lebih ringan karena bunga lebih rendah. Namun, kredit dari leasing lebih mudah diperoleh karena persyaratan yang lebih longgar. Tetapi kredit kendaraan bermotor bukan hanya pertanyaan mudah dalam hal pencairan. Kami juga perlu memahami aturan kredit. Berikut beberapa aturan yang jarang diketahui publik saat mengambil kredit kendaraan.
Education Of Sharing Culture In The 20th Ramadhan 1443 H – Upmi Share Ta'jil At Mamiyai Orphanage, Jalan Bromo, Medan City Dewi Robiyanti; Imanuddin Siregar; Ismayani Ismayani; July Esther; Erwin Hamonangan Pane
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.007 KB)

Abstract

This study aims to discuss the phenomenon of sharing ta'jil sharing activities during Ramadan in Indonesia, the study of the science of ma'anil hadith. This research is a qualitative type that applies a literature study by applying the maudhu'i hadith method from a cultural perspective with a phenomenological approach. The results and discussion of this study include the phenomenon of sharing ta'jil during Ramadan in Indonesia, ma'anil hadith sharing takjil during Ramadan, as well as the virtues and benefits of sharing ta'jil. This study concludes that the phenomenon of sharing takjil during Ramadan by people in Indonesia has a positive impact on people who receive ta'jil and has many virtues and benefits for ta'jil givers both in hablumminannas relationships (relationships with fellow human beings) and with habumminallah (relationships with fellow humans) creature with the creator). This study recommends that this simple research be perfected and it is recommended to all Muslims to continue to preserve the phenomenon of sharing ta'jil because there are many benefits and virtues.
Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 Kuhpidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum Ismayani Ismayani; Asmaiyani Asmaiyani
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 2: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i2.45

Abstract

Atas upaya yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara demi tegaknya keadilan substansial dan proses hukum sebagai hak dasar seseorang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena meskipun banyak perbedaan pendapat dan perbedaan argumentasi hukum, ini merupakan anugerah Tuhan yang sekaligus menambah wawasan dan pandangan kita tentang suatu proses penegakan hukum di bidang hukum pidana yang sedang diperiksa. Selain kerugian yang harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pencemaran nama baik, aspek lain yang juga perlu dibuktikan adalah “serangan” dan “kehormatan”. Kedua unsur ini menjadi sulit dibuktikan karena menyerang bukan berarti menyerang dengan senjata, melainkan dengan kata-kata. Kata-kata yang digunakan sulit diukur, karena bisa berupa kritik atau keluhan atau ucapan yang mengandung kebenaran. Sulit membedakan antara menyerang, mengkritik dan mengeluh. Penyebar dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung oleh alat bukti. Hal ini sesuai dengan prinsip unnus testis nullus testis. Namun harus diingat, bahwa sebelum putusan inkracht oleh hakim ada asas praduga tak bersalah. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c, yaitu: “Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dibawa ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Ismayani Ismayani; Yusri Yusri; Pantas Sianturi
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 2, No 2: Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (826.736 KB) | DOI: 10.58939/afosj-las.v2i2.269

Abstract

Oligarki pertama kali hadir di Indonesia saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu beliau dikenal sebagai seorang pemimpin oligarki karena membagikan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam Indonesia kepada orang-orang setia atau pada kelompok-kelompok tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh yaitu: 1) Pengaruh oligarki terhadap demokrasi di indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan sebab Demokrasi semestinya mampu menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos tentu merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif yang kita tahu bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat bukan malah berbalik kepada para pejabat ataupun oligarki politik. 2) Apabila Oligarki masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia. Kata Kunci: Analisis: Pengaruh: Oligarki: Demokrasi; Hak Asasi.
Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang Asmaiyani Asmaiyani; Ismayani Ismayani
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 2: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i2.48

Abstract

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam tak hidup. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tersebut secara terus menerus melalui suatu pengelolaan. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional diperlukan instrumen kebijakan yaitu undang-undang. Hukum sebagai instrumen kebijakan publik (law as public policy instrument) telah menjadi pilihan utama bagi para pembuat kebijakan negara dan para ahli di bidang administrasi negara (administrasi publik). Dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka muncul cabang atau bidang hukum baru dalam rumpun ilmu hukum, yaitu dalam kepustakaan hukum Inggris disebut “environmental law” dan dalam kesusasteraan Indonesia hukum disebut "hukum lingkungan". Hukum lingkungan hidup adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku subjek hukum privat dan subjek hukum publik dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam. sumber daya dan dampak lingkungan. hidup terjadi. Budaya hukum masyarakat, dalam arti kesadaran masyarakat untuk menaati dan menaati hukum, merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum lingkungan, biasanya masyarakat akan menaati hukum karena menganggap hukum yang ada sudah sesuai. dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau bermanfaat bagi mereka.
Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi Ismayani Ismayani; Fahrul Rizal
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 1 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i1.4989

Abstract

Sesuai dengan perkembangan zaman banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu atau masyarakat, baik keperluan pribadi maupun keperluan keluarga. Keadaan demikian mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah salah contoh kebutuhan masyarakat yang tidak lagi menjadi barang yang berharga yaitu kebutuhan transport. Sepeda motor zaman sekarang setiap keluarga pasti lebih dari satu (1) yang mereka miliki untuk bekerja, sekolah maupun untuk berkreasi bersama keluarga. Penanggungan tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya biaya gugatan yang diajukan terhadap siberutang utama dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah sipenanggung diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUHPerdata). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu : pembayaran seluruh jumlah utangnya debitor ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan itu memenuhi semua kewajibannya. Klausula tersebut menunjukkan kepada kita , bahwa dalam jaminan fiducia ada dua (2) ali penyerahan, yaitu pertama dari debitor lebih tepat dari “pemberian jaminan fiducia” karena adakalnya jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang bukan debitor kepad kreditor, untuk kemudian hari kreditor diserahkan kembali pada pemberi jaminan. Penyerahan yang pertamalah yang merupakan hak milik secara kepercayaan, sedangkan yang kedua sekalipun mengandung unsur kepecayaan juga, yaitu kalau kebetulan benda fiducianya benda bergerak tidak atas nama hanya merupakan penyerahan untuk pinjam pakai saja.Penyerahan yang pertama dilakukan seara constitutum possesorium, sedangkan penyerahan yang kedua dilakukan secara tradition brevi manu.
TANGUNGJAWAB PEMBERIAN KREDIT PERBANKKAN DALAM SUATU PERJANJIAN Yulkarnaini Siregar; Ismayani Ismayani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1876

Abstract

Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ‘sahnya suatu perjanjian’ dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library Research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-Undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penulisan ini. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang . Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut.  Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI PELAKU USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG JASA Ismayani Ismayani; Winta Hayati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1854

Abstract

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan, para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang.
Co-Authors Asmaiyani Asmaiyani Erwin Hamonangan Pane Esther, July Fahrul Rizal Muhlizar Muhlizar Pantas Sianturi Robiyanti, Dewi Siregar, Imanuddin Winta Hayati Yulkarnaini Siregar Yusri