Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Risalah Hukum Indonesian Community Journal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Nur Arifudin
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata Eman Sulaiman; Nur Arifudin; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i2.207

Abstract

Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efesien yaitu e-commerce. Dalam perkembanganya, penggunaan Digital Signature mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvesional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Penggunaan Digital signature dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik. Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di Indonesia. Menurut sistem HIR/RGB (hukum acara yang berlaku) dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja (HIR/RGB).Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Digital Signature bukan lah tanda tangan konvensional yang kemudian discan menggunakan scaner, melaikan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas lex specialis derogate lex generalis maka penggunaan alat bukti Digital Signature dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Kata Kunci: Tanda Tangan, Digital, Alat Bukti.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Kalimantan Timur (Studi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara) Nur Arifudin
Jurnal Risalah Hukum Volume 6, Nomor 2, Desember 2010
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesia children are expected favorable terms either in health, brightness, charm or kindness. Children must be protected from any violence, exploitations and discriminations. It is important to prepare them as the national next generation, in which children becomes main asset. Early development of children remains in the responsibility of family, community and nation. However, some factors influence this early development, such as biology, psychology, social, economic, and culture. Some children right may not be satisfied, therefore stimulating the mislead behavior pattern among children, which is next giving an impact on legal problem. The outlaw children should be specially attended recalling that their psychology development process is susceptible during this phase. The counseling infrastructure for the child convict in the convict institution and national prison has been in the low category in meeting the counseling demand of child convict.
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas NUR ARIFUDIN
Jurnal Risalah Hukum Volume 4, Nomor 2, Desember 2008
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) constitutes a commitment in the limitedcompany or business world to give a contribution to sustainable economic rate forimmediate community as well as to take the responsibility of the balance betweeneconomic, social, and environment through ethic and moral considerations. Suchconsideration may be evident as written in an article of Undang-undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. The complexity challenging Indonesian seemsawful in the recent years. CSR pumps out a little hope to become a concept withbreakthrough alternative in dealing with poverty through limited companysupported by reliable legislations.Key words: tanggung jawab sosial dan lingkungan (social and environment responsibility),perseroan (corporate), keseimbangan (balance)
Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata Eman Sulaiman; Nur Arifudin; Lily Triyana
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i2.207

Abstract

Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efesien yaitu e-commerce. Dalam perkembanganya, penggunaan Digital Signature mulai menggeser keberadaan tanda tangan konvesional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Penggunaan Digital signature dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik. Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di Indonesia. Menurut sistem HIR/RGB (hukum acara yang berlaku) dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja (HIR/RGB).Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Digital Signature bukan lah tanda tangan konvensional yang kemudian discan menggunakan scaner, melaikan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas lex specialis derogate lex generalis maka penggunaan alat bukti Digital Signature dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Kata Kunci: Tanda Tangan, Digital, Alat Bukti.
Studi Kasus Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry Ziana Walidah; Nur Arifudin; Desi Wilda Rizki Amelia; Sur Fadila
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.186

Abstract

This case study investigates the implementation of Occupational Health and Safety (K3) in the PT Gunbuster Nickel Industry area. Through in-depth analysis of policies, practices, challenges, strategies and impacts of K3 implementation, this research aims to provide comprehensive insight into the company's efforts to ensure a safe and healthy work environment for its workers. The research results show that PT Gunbuster Nickel Industry has adopted various comprehensive K3 policies and practices, including routine K3 training, work environment monitoring, and safety campaigns. However, several challenges such as employee resistance and complex working conditions remain obstacles in implementing K3. To overcome these challenges, the company has implemented proactive strategies, including increasing K3 communication and awareness, regular evaluation of working environment conditions, and active involvement of employees in efforts to prevent work-related accidents and diseases. The impact of implementing effective K3 policies at PT Gunbuster Nickel Industry includes reducing the number of work accidents, increasing productivity, and improving the company's image. This research makes an important contribution to the understanding of best practices in K3 management in the industrial sector, as well as becoming a reference for other companies in their efforts to create a safe and healthy work environment.
Dari Diam Menjadi Aksi: Meningkatkan Kesadaran dan Mengakhiri Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Publik Aristya Windiana Pamuncak; Amsari Damanik; Agustina Wati; Sulung Nugroho; Erna Susanti; Nur Arifudin; Sofwan Rizko Ramadoni; Grizelda Grizelda; Reza Pramasta Gegana
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 3 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (September 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i3.5330

Abstract

ABSTRACT To prevent and overcome domestic violence, a comprehensive approach is needed that involves various aspects, such as law enforcement, public education, psychological support, and cultural considerations. The problem of partners in this community service activity is the lack of public knowledge about domestic violence and how to handle it. Public education aims to increase public awareness of individual rights, the negative impacts of domestic violence, and the stages of handling it. The method of legal counselling / public Education to partners in this community service activity uses lectures, discussions, questions and answers. Partners participate in this activity by providing time and place and presenting their members as participants in legal counseling to raise public awareness of the dangers of domestic violence. The many questions about the cases experienced indicate an increase in awareness to involve law enforcement, which is a positive step toward overcoming domestic violence. With this legal counseling, a safer family environment is hoped to be created. The community needs a more comprehensive and sustainable support system. Keywords: Domestic Violence, Public Education, Law Enforcement, Legal Counseling.
Environmental Sustainability and Corporate Responsibility: A Legal Framework for Indonesian Business in the Future Nur Arifudin; Purwanti Purwanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4339

Abstract

This study examines how legal frameworks, corporate responsibility, and environmental sustainability interact with one another in the Indonesian industry. The study evaluates business behavior, legal frameworks, and environmental governance through a normative analysis to find ways to improve sustainability and responsibility. The results highlight the positive aspects of Indonesia's legal system, including its extensive legislation and corporate responsibility-promoting programs. Nonetheless, there are still issues, such as lax regulations and ineffective enforcement systems. Stakeholder viewpoints highlight how crucial it is to promote sustainability through openness, public involvement, and multi-stakeholder cooperation. The suggestions include bolstering capacity-building initiatives, encouraging transparency, aligning regulations, enforcing stricter enforcement, and rewarding sustainable behaviors. By implementing these ideas, Indonesia may establish a more sustainable and conscientious corporate environment, striking a balance between environmental stewardship and economic growth.
Legal Construction that Strengthens Individual Legal Responsibility in Corporate Leadership Regarding Practices Social and Environmental Responsibility in Indonesia Nur Arifudin; Purwanti Purwanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4354

Abstract

In the realm of corporate leadership, the integration of Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) practices has gained increasing attention as organizations seek to align their operations with sustainable development goals. This paper delves into the legal constructs aimed at strengthening individual legal accountability within corporate leadership concerning TJSL practices. The study engages in a comprehensive analysis of the evolving legal landscape, highlighting mechanisms designed to foster responsible decision-making and governance within corporations. A focal point of the investigation is the examination of legal frameworks that establish a direct connection between individual executives and their fiduciary duties towards social and environmental considerations. The paper explores various jurisdictional approaches to holding corporate leaders accountable, ranging from fiduciary duties extensions to the incorporation of TJSL principles into directorial responsibilities. By scrutinizing case law, statutory provisions, and international standards, the research uncovers patterns in legal precedents that uphold the principle of individual accountability. Furthermore, the paper scrutinizes the challenges inherent in enforcing such legal constructs, especially in transnational contexts. It addresses issues of jurisdictional reach, cross-border liability, and the harmonization of diverse legal frameworks to ensure cohesive accountability standards. The study also assesses the role of corporate governance mechanisms, internal policies, and external incentives that interact with legal provisions to motivate proactive TJSL practices. In conclusion, this paper sheds light on the transformative potential of legal mechanisms in fostering a culture of responsible corporate leadership aligned with social and environmental values. It emphasizes the synergy between legal mandates and ethical imperatives, ultimately contributing to the advancement of sustainable business practices within a global context. 
Co-Authors Agustina Wati Amsari Damanik Aristya Windiana Pamuncak Desi Wilda Rizki Amelia Eman Sulaiman Erna Susanti Grizelda Grizelda Lily Triyana Purwanti Reza Pramasta Gegana Sofwan Rizko Ramadoni Sulung Nugroho Sur Fadila Ziana Walidah