Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal HAM Jurnal Hukum Lex Generalis Uti Possidetis: Journal of International Law Indonesian Community Journal CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Grizelda Grizelda
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PELEPASAN TANAH NEGARA KEPADA ORANG YANG MENGUASAI (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) Grizelda Grizelda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.686 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota malang namun ketersediaan tanah sebagai tempat tinggal semakin menipis. Mengingat hal tersebut, masyarakatpun mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong milik pemerintah yang sudah lama tidak didayagunakan. Hal ini sudah berlangsung lama dan terus-menerus, sehingga timbul perasaan khawatir dari masyarakat jika sewaktu-waktu tanah yang didayagunakan oleh masyarakat tersebut akan digunakan dan diambil kembali oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejak jaman orde baru banyak sekali masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan pelepasan aset tanah negara. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan dengan optimal, mengingat pelepasan aset untuk saat ini memerlukan persetujuan DPRD Kota Malang.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Tanah Negara.
HAK KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK : PERBANDINGAN PRAKTEK PERMOHONAN CORPS DIPLOMATIC DI INDONESIA Grizelda Grizelda
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.454 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p11

Abstract

Dalam rangka mempermudah dan menjamin pelaksanaan tugas diplomatik, perlu adanya perlindungan dari negara penerima untuk tetap menjamin keamanan dan keistimewaan bagi utusan diplomatik tersebut. Salah satu bentuk kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia terhadap diplomat asing yang bertugas di Indonesia adalah adanya car fasilities. Fasilitas ini berupa pembebasan pajak masuk terhadap kendaraan-kendaraan milik diplomat tersebut. Car fasilities ini diberi tanda khusus yang berbeda dengan kendaraan pribadi milik warga Indonesia. Salah satu identitas pembedanya adalah terletak pada serial plat nomor/CD (Coprs Diplomatic) yang ada pada kendaraan tersebut. Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya corps diplomatic bagi kendaraan diplomatik tersebut? Bagaimana mekanisme permohonan corps diplomatik sebagai salah satu car fasilities bagi diplomat asing di Indonesia dan bagaimana mekanisme permohonan car fasilities di negara-negara lain? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme permohonan plat nomor CD (Corps Diplomatic) di masing-masing negara pasti memiliki perbedaan, meskipun hubungan diplomatik tersebut didasarkan atas dasar resiprositas. Hal ini terlihat dari mekanisme antara Indonesia dan Thailand, meskipun keduanya merupakan negara di asia tenggara, namun ada hal-hal yang berbeda seperti penarikan premi asuransi, Indonesia tidak mengenal adanya penarikan premi asuransi dalam permohonan plat nomor CD. Hal tersebut juga berlaku di Australis dan Slovenia. ABSTRACT In order to facilitate and guarantee the implementation of diplomatic duties, it is necessary to have protection from the receiving country to continue to guarantee the security and privileges for the diplomatic envoy. One form of immunity and privileges granted by Indonesia to foreign diplomats serving in Indonesia is the existence of car facilities. This facility is in the form of exemption from entry tax on vehicles belonging to the diplomat. These car facilities are given a special sign that is different from private vehicles owned by Indonesian citizens. One of the distinguishing identities is located on the serial number plate/CD (Coprs Diplomatic) on the vehicle. What are the rights and obligations arising from the diplomatic corps for the diplomatic vehicle? What is the mechanism for applying for diplomatic corps as one of the car facilities for foreign diplomats in Indonesia and how is the mechanism for applying for car facilities in other countries? This research is a normative legal research, namely research by analyzing the rules and literature study. The results of the study found that the implementation of the CD number plate (Corps Diplomatic) application mechanism in each country must have differences, even though diplomatic relations are based on reciprocity. This can be seen from the mechanism between Indonesia and Thailand, although both are countries in Southeast Asia, but there are things that are different, such as the withdrawal of insurance premiums, Indonesia does not recognize the existence of withdrawals of insurance premiums in the CD number plate application. The same is true in Australia and Slovenia.
Strengthening Legal Capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Mangrove Ecosystem of Mahakam Delta: Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Ekosistem Mangrove Delta Mahakam Haris Retno Susmiyati; Grizelda Grizelda; Rahmawati Al Hidayah; Warkhatun Najidah; Wiwik Harjanti; Alfian; Esti Handayani Hardi; Rita Diana; Nurul Puspita Palupi
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 3 No. 1 (2023): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economic independence of the community through Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) is an important priority that supports social economy. Especially during a crisis and pandemic COVID19, UMKM are one of the business actors who are still able to survive when economic activity declines. However, in this great potential, UMKM actors in the mangrove ecosystem in the Mahakam delta area have weaknesses in legal understanding as evidenced by the incomplete licensing requirements, and also do not have an understanding of the urgency and procedures for making contracts and other legal aspects. Therefore, training is needed to increase the legal capacity of UMKM actors. The method used is a training involving UMKM business actors in three stages; UMKM mapping; provide material on opportunities and challenges for UMKM in mangrove ecosystems and legal knowledge for UMKM; preparation of strategic plans for UMKM for mangrove ecosystems. The results of this activity indicate an increase in the legal understanding of UMKM actors and a strategic plan for strengthening UMKM in the mangrove ecosystem in the Delta Mahakam area has been formulated. This encourages the community to participate in protecting and rehabilitating mangrove areas for mutual prosperity. Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises ; Mangrove ; Delta Mahakam
Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia) Mahendra Putra Kurnia; Emilda Kuspraningrum; Rika Erawaty; Grizelda Grizelda; Sofwan Rizko Ramadoni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03.

Abstract

Football has developed in such a way as to become an industry involving many actors and a huge economic turnover. Along with the development of the football industry, the legal relationship of the actors outlined in the contract is increasingly complex. The purpose of this paper is to describe the contractual complexities faced by professional football clubs in Indonesia. Using doctrinal research methods supported by a participatory approach, an understanding was obtained that each Liga 1 Indonesia football club at least interacts with 7 (seven) types of contracts where each contract has a different format, substance, and choice of law. Therefore, every professional football club in Indonesia is required to be able to adapt to the development of the global football industry, especially for legal consultants in each club must improve their knowledge and ability to draft contracts in order to protect the interests of the club. Keywords: Football industry; Contract; Football club, Choice of law Sepak bola telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri dengan melibatkan banyak aktor dan perputaran ekonomi yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan industri sepak bola, hubungan hukum para aktor yang dituangkan dalam kontrak semakin kompleks. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kompleksitas kontrak yang dihadapi klub sepak bola profesional di Indonesia. Menggunakan metode penelitian doktrinal ditunjang dengan pendekatan partisipatoris diperoleh pemahaman bahwa setiap klub sepak bola Liga 1 Indonesia setidaknya berinteraksi dengan 7 (tujuh) jenis kontrak dimana masing-masing kontrak memiliki format, substansi, dan pilihan hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagi setiap klub sepak bola profesional di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan industri sepak bola global, terutama bagi para konsultan hukum di setiap klub harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun kontrak dalam rangka melindungi kepentingan klub.kata kunci: Industri sepak bola; Kontrak; Klub sepak bola, pilihan hukum
Dari Diam Menjadi Aksi: Meningkatkan Kesadaran dan Mengakhiri Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Publik Aristya Windiana Pamuncak; Amsari Damanik; Agustina Wati; Sulung Nugroho; Erna Susanti; Nur Arifudin; Sofwan Rizko Ramadoni; Grizelda Grizelda; Reza Pramasta Gegana
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 3 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (September 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i3.5330

Abstract

ABSTRACT To prevent and overcome domestic violence, a comprehensive approach is needed that involves various aspects, such as law enforcement, public education, psychological support, and cultural considerations. The problem of partners in this community service activity is the lack of public knowledge about domestic violence and how to handle it. Public education aims to increase public awareness of individual rights, the negative impacts of domestic violence, and the stages of handling it. The method of legal counselling / public Education to partners in this community service activity uses lectures, discussions, questions and answers. Partners participate in this activity by providing time and place and presenting their members as participants in legal counseling to raise public awareness of the dangers of domestic violence. The many questions about the cases experienced indicate an increase in awareness to involve law enforcement, which is a positive step toward overcoming domestic violence. With this legal counseling, a safer family environment is hoped to be created. The community needs a more comprehensive and sustainable support system. Keywords: Domestic Violence, Public Education, Law Enforcement, Legal Counseling.
Model Aksi Afirmatif Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Susmiyati, Haris Retno; Grizelda, Grizelda; Harjanti, Wiwik; Alfian, Alfian; Subroto, Aryo
Jurnal HAM Vol 15, No 3 (2024): December Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2024.15.219-238

Abstract

The decision to build a new capital on the Kalimantan Island called Nusantara caused various conflicts, such as the neglect and marginalization of indigenous peoples and the ignoring of their certainty of access and meaningful participation. This paper explains how the substance of the Nusantara Capital development regulation is to provide full protection to Indigenous peoples or vice versa, how it impacts the protection of Indigenous people's rights, as well as how the affirmative action model fulfills the rights of Indigenous peoples in the Nusantara Capital area. Through a socio-legal approach as the method, the results of the study found that the constitution has regulated the recognition of indigenous peoples, but in the substance of regulations related to the Nusantara capital, the phrases that regulate are very weak. The phrases used do not explicitly ensure the protection of the rights of indigenous peoples, which has an impact on various neglect of the existence of indigenous peoples. As a result, a model of affirmative action is needed for indigenous peoples in the regulation of the Nusantara capital. This includes ensuring access for indigenous peoples to be involved in policymaking. Furthermore, transparency of information in the development of the Nusantara capital is important to formulate policies that accommodate the protection and fulfillment of the rights of indigenous peoples. It is important to ensure the recognition of indigenous peoples and their living space through an affirmative action model regulated by the head of the Nusantara capital authority. 
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Toga Daun Kelor untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Gama, Noviyanty Indjar; Helmi; Gama, Sabaniah Indjar; Grizelda
Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Mei 2025
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/amalilmiah.v6i2.390

Abstract

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat Samarinda Ilir dalam hal pemanfaatan TOGA masih kurang dan terbatas dalam hal budidaya untuk konsumsi pribadi tanpa melihat nilai ekonominya sebagai suatu produk unggulan komersial yang berdaya jual tinggi. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra di lapangan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait manfaat tanaman TOGA untuk kesehatan dan kesejahteraan. Pelaksanaan Kegiatan dengan metode penyuluhan kepada masyarakat. Lalu untuk menilai keberhasilan kegiatan akan diberikan lembar pretest dan postetst. Hasil pelaksanana kegiatan menunjukkan nilai pretest yaitu  71,56 dan nilai posttest yaitu 87,73. Pada uji statistik dengan uji pair t test diketahui nilai p value adalah < 0,05. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat yang signifikan. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami dan mengetahui serta terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan khasiat tanaman obat yang ditanam di Kebun TOGA atau pekarangan rumah Masyarakat
Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda Gusta Andini, Orin; Alyaflah, Aqilza; Grizelda, Grizelda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1093

Abstract

This research is based on the increase in trafficking cases in the city of Samarinda involving children as victims. Restitution is one of the rights that must be obtained by child victims of sexual violence. Meanwhile, in reality, out of the 20 cases that occurred in the city of Samarinda, there was not a single case that applied Restisui. legal protection for children victims of trafficking in Samarinda still needs a lot of improvement, especially in terms of the implementation of restitution. This study aims to identify and analyze obstacles in the implementation of restitution for children of trafficking victims in Samarinda City. From this case, the problem was formulated, namely, how to implement restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda, and what are the obstacles faced in the implementation of restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda. This research is of the Socio Legal type which was carried out using the statue approach and the case approach. The results of this study reveal that the implementation of restitution for child victims of trafficking in Samarinda City is still far from optimal. Although Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking has regulated the right of restitution for victims, as well as the lack of clarity in procedures and the lack of standards in determining the amount of restitution are factors that hinder the implementation of restitution.
Externalization of the Italy-Albania Protocol on Extraterritorial Migration and Asylum Management Toward the Handling of Asylum Seekers in Indonesia Rustam, Olivia Alvionita; Erawaty, Rika; Grizelda, Grizelda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 6 No 3 (2025): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v6i3.44556

Abstract

Background: The surge in migration to Europe, particularly to Italy, has prompted bilateral cooperation with Albania through the Italy-Albania Protocol on Extraterritorial Migration and Asylum Management. This protocol aims to reduce Italy’s burden by transferring the asylum status determination process to facilities in Albania. Meanwhile, Indonesia faces challenges related to Rohingya refugees fleeing persecution in Myanmar, making it a transit country for those seeking protection. This study aims to analyze the legality of the Italy-Albania Protocol in the context of fulfilling the human rights of asylum seekers and explore the application of the concept of externalization of asylum control from the protocol in Indonesia to address the Rohingya issue. The method used is doctrinal research with a legislative and comparative approach, as well as an analysis of international legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights and the 1951 Refugee Convention. The results of the study indicate that the substance of the articles in the Italian-Albanian protocol does not explicitly violate human rights and is in line with international principles. The externalization of asylum control is recognized as a global strategy to reduce migration pressure. However, Indonesia faces limitations in facilities, human rights violations, and the lack of ratification of the 1951 Refugee Convention, while Presidential Regulation No. 125 of 2016 has not been optimal in guaranteeing the rights of asylum seekers. Therefore, international cooperation and ASEAN synergy are essential for responsibility-sharing, improving facilities, and public education to support humanitarian principles and compliance with international law.
Co-Authors Agustina Wati Al Hidayah, Rahmawati Alfian Alfian Alfian Alyaflah, Aqilza Amsari Damanik Aristya Windiana Pamuncak Aryo Subroto Emilda Kuspraningrum Erna Susanti Esti Handayani Hardi Gama, Noviyanty Indjar Gama, Sabaniah Indjar Gusta Andini, Orin Haris Retno Susmiyati Helmi Mahendra Putra Kurnia Nur Arifudin Nurul Puspita Palupi Reza Pramasta Gegana Rika Erawaty Rika Erawaty Rita Diana Rustam, Olivia Alvionita Sofwan Rizko Ramadoni Sulung Nugroho Warkhatun Najidah Wiwik Harjanti