Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Fundamental Justice Indonesian Community Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI)
Reza Pramasta Gegana
Universitas Mulawarman, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta Reza Pramasta Gegana; Aminah Aminah; Budi Ispriyarso
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43797

Abstract

BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.
Efektivitas Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3204

Abstract

This research is a type of qualitative research with research operationalization using a natural paradigm. Primary data and secondary data are analyzed qualitatively. Then the data that has been collected is processed, qualified and linked systematically to obtain a conclusion regarding the answer to the problem being studied. The results of the research in its implementation found obstacles, among other factors, law enforcers who were not thorough and careful in carrying out their duties. This typo could be something like typing the certificate number, owner's name, etc. This error will become problematic when there are many files to be submitted for auction. The large number of incoming files will become an obstacle and make the auction process take longer. Facilities and infrastructure constraints factor, the bank does not advertise intensively, it is small and more than modest. Community Factors: In carrying out the mortgage rights auction execution, some people still think that this auction execution is not considered a solution to a problem.
Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v4i1.3917

Abstract

Dunia kredit pada masa kini merupakan suatu tindakan yang cukup besar dikalangan masyarakat pada masa kini. Lelang dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana segar dengan cara yang cukup mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi lelang Bank BRI tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Socio Legal yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm). Hasil penelitian bahwa pihak Bank BRI dalam melakukan pelaksanaan lelang sudah mengikuti aturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pelaksaanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank BRI tidak ada cacat hukum atau sah dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan.
Dari Diam Menjadi Aksi: Meningkatkan Kesadaran dan Mengakhiri Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Publik Aristya Windiana Pamuncak; Amsari Damanik; Agustina Wati; Sulung Nugroho; Erna Susanti; Nur Arifudin; Sofwan Rizko Ramadoni; Grizelda Grizelda; Reza Pramasta Gegana
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 3 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (September 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i3.5330

Abstract

ABSTRACT To prevent and overcome domestic violence, a comprehensive approach is needed that involves various aspects, such as law enforcement, public education, psychological support, and cultural considerations. The problem of partners in this community service activity is the lack of public knowledge about domestic violence and how to handle it. Public education aims to increase public awareness of individual rights, the negative impacts of domestic violence, and the stages of handling it. The method of legal counselling / public Education to partners in this community service activity uses lectures, discussions, questions and answers. Partners participate in this activity by providing time and place and presenting their members as participants in legal counseling to raise public awareness of the dangers of domestic violence. The many questions about the cases experienced indicate an increase in awareness to involve law enforcement, which is a positive step toward overcoming domestic violence. With this legal counseling, a safer family environment is hoped to be created. The community needs a more comprehensive and sustainable support system. Keywords: Domestic Violence, Public Education, Law Enforcement, Legal Counseling.
SOSIALISASI HUKUM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PELAJAR SMAN 1 PPU TENTANG PERAN KOMISI YUDISIAL DAN KEHAKIMAN Salsabilla, Carina; Neuflapu, Erich Extrada; Septiawan, Aristo; Saputra, Denis Dana; Gegana, Reza Pramasta
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 05 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mengawasi kekuasaan kehakiman dan menjaga integritas hakim. Sebagai bagian dari sistem peradilan bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tidak hanya mengawasi, tetapi juga melindungi hakim dari tindakan yang merendahkan martabat mereka. Independensi hakim dijaga melalui pengawasan Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta kode etik hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pemahaman hukum masyarakat, terutama mengenai fungsi Komisi Yudisial dan peradilan. Studi ini berfokus pada kesadaran hukum di kalangan siswa SMAN 1 Penajam Paser Utara. Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan pelanggaran etik hakim kepada Komisi Yudisial. Informasi disebarkan melalui infografis kepada para siswa. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sosialisasi ini mendapat respon positif dari pelajar setempat. Dalam meningkatkan pemahaman tentang tata tertib persidangan, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang untuk mencegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH), serta membangun kepercayaan terhadap hakim. Diharapkan para pelajar dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya menjaga martabat hakim untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.
Mendorong Percepatan Lahirnya Peraturan Desa Badak Baru dan Edukasi Mengenai Sampah Bidang Lingkungan ( Garis Besar Efisiensi Pengolahan Sampah) di Desa Badak Baru, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rhemilda Nazwa; Herlinda Ragil FC; Wilda Surtina; Vitran Aldisch Anggalo; Annisa Khaidir; Adithya Zetriyadi C; Irwan Rais; Aldy Mubaraq; Azzumardi Azra; Reza Pramasta Gegana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/wrd.v5i1.440

Abstract

In many areas, the amount of waste continues to increase along with population growth and public consumption. One of them is in Badak Baru Village, Kutai Kartanegara. This causes serious environmental problems, such as pollution and public health. The problem that will be raised in the Community Service Program through KKN (Real Work Lectures) is increasing public awareness of the importance of good waste management. This KKN will be held from 24 June to 26 July 2024. This KKN program aims to increase public awareness of the importance of good waste management through activities carried out by KKN students. In order to create a clean and healthy environment, students carry out outreach regarding 3R (Reduce, Reuse, Recycle) and effective ways of managing it. Other activities carried out include making Madding about environmental law, and also participating in the drafting of Draft Village Regulations on Household Waste Management and Guidelines for Organizing Waste Banks in 2023, as well as other actions in the surrounding environment. Through interactive and participatory methods, this KKN program has succeeded in attracting the public's attention and increasing their understanding of the importance of reducing, reusing and recycling waste.
Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Aripkah, Nur; Sanata, Kalen; Asufie, Khairunnisa Noor; Gegana, Reza Pramasta
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5268

Abstract

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.
Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Ariani, Deva Vira; Utomo, Setiyo; Gegana, Reza Pramasta
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17232793

Abstract

In QRIS services, Bank Indonesia imposes two types of fees that must be paid by merchants or business actors as QRIS users: the Merchant Discount Rate (MDR) fee and the transaction settlement fee. The MDR fee is a fee borne by business actors in QRIS payment transactions. This study uses a socio-legal approach that focuses on business actors, QRIS users, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, Bank BCA, Bank Kaltimtara, and Bank BNI. The primary data source is the results of interviews with business actors, QRIS users, Bank Indonesia, the OJK, Bank BCA, Bank Kaltimtara, and Bank BNI. Secondary and tertiary data were obtained through a literature review to collect legal materials relevant to the study. The results of this study indicate that despite the existence of regulatory policies, legal protection for consumers in cases of charging additional fees outside the agreement on transactions using the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) is not yet fully effective, both from a preventive and repressive perspective. The implementation of regulations related to the Merchant Discount Rate (MDR) fee has not been optimally implemented by the competent authorities in the QRIS payment system.
Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital Ramadoni, Sofwan Rizko; Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3201

Abstract

The state inherently played a significant role in the defined digital space governed by various regulations related to telematics. From 2008 to 2024, there were three amendments to the Electronic Information and Transactions Law, each of which had implications for the state's role in the digital realm. The purpose of this article was to elucidate the changes in the state's role in the digital space resulting from alterations in the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law. This socio-legal research employed a historical legal approach and discourse analysis concerning the periodization of the development of the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicated that the background of changes in the state's role in the digital space was a response to various telematics phenomena that had evolved in society. Currently, there has been a strengthening of the state's role in the digital realm, including measures such as digital access termination for violators of digital rights and extensive supervision of electronic system providers.
KONSEPTUALISASI HUKUM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko; Gegana, Reza Pramasta
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3202

Abstract

The issue of education and religion is a fundamental issue and is always an issue of discussion among academics and practitioners. The role of parents at home, teachers at school, and lecturers at campus is considered to be the biggest reason that influences the level of education and spirituality in Indonesia. Various approaches have been used to analyze why the level of education in Indonesia is still one of the worst in Asian countries. Even though our constitution clearly states that one of the duties of the state is to make the nation's life intelligent. The importance of education with character as initial capital to live a true life is found in the family environment, school and campus. In this case, the formation of educational character does not only rely on general knowledge, but must be balanced with spiritual knowledge. This article uses a doctrinal research method, namely the author collects material from literature, both hardcopy and softcopy, related to the title of this research using an analysis of the research object. This article focuses on discussing how the Islamic Religious Education Governance system is in Indonesia and the role of law in improving the quality of Islamic Religious education in Indonesia. Because in Islam, one of the best people is one who is able to produce a quality generation with knowledge and spirituality that reflects the Koran and Sunnah of Rasullullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.
Co-Authors Adithya Zetriyadi C Agustina Wati Aldy Mubaraq Aminah Aminah Amsari Damanik Annisa Khaidir Ariani, Deva Vira Aristya Windiana Pamuncak Asufie, Khairunnisa Noor Azzumardi Azra Budi Ispriyarso Erna Susanti Grizelda Grizelda Herlinda Ragil FC Irwan Rais Kalen Sanata Irma Suriyani Neuflapu, Erich Extrada Nur Arifudin Nur Aripkah Rhemilda Nazwa Salsabilla, Carina Saputra, Denis Dana Septiawan, Aristo Setiyo Utomo Sofwan Rizko Ramadoni Sulung Nugroho Vitran Aldisch Anggalo Wilda Surtina