Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW PROMINE BENTANG : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil PROGRESIF: Jurnal Hukum Perspektif Hukum Indonesian Journal of Accounting and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Rechtsvinding Indonesian Journal of Criminal Law Studies Jurihum
Jeanne Darc Noviayanti Manik
Universitas Bangka Belitung
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERAN AKUNTANSI PADA PENENTUAN GANTI RUGI PERDATA DALAM SENGKETA BISNIS Anggita, Wenni; Ulfa; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Deswita, Nelsi
Indonesian Journal of Accounting and Business Vol 7 No 1 (2026): Indonesian Journal of Accounting and Business
Publisher : Jurusan Akuntansi, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/gpvdnh90

Abstract

Sengketa bisnis yang berujung pada tuntutan ganti rugi perdata sering kali memerlukan dasar perhitungan yang kuat dan objektif. Dalam hal ini, akuntansi berperan penting dalam menyajikan data keuangan yang dapat dijadikan bukti untuk menentukan jumlah kerugian secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntansi, terutama dalam aspek pelaporan dan audit keuangan, menjadi instrumen utama dalam pembuktian kerugian dalam kasus perdata. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Melalui studi kasus PT Mandiri Tunas Finance vs. CV Bumi Tunas Mineral dan PT Indofarma Tbk vs. PT Kimia Farma Tbk, ditemukan bahwa dokumen akuntansi seperti laporan laba rugi, neraca, catatan piutang, dan biaya operasional memainkan peran penting dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan. Akuntansi forensik berfungsi sebagai alat validasi yang membantu menyusun bukti kuantitatif yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses data, perbedaan interpretasi kerugian, dan kurangnya pemahaman hakim terhadap bukti keuangan menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akuntan, praktisi hukum, dan sistem peradilan, serta edukasi kepada pelaku usaha untuk memperkuat dokumentasi keuangan. Penguatan regulasi teknis dan kapasitas profesional menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembuktian hukum berbasis akuntansi di ranah litigasi bisnis perdata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan, estimasi nilai wajar, dan teknik akuntansi forensik merupakan komponen kunci dalam penetapan nominal ganti rugi yang adil dan rasional oleh pengadilan
Penggunaan K9 Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pangkalpinang Anggi Safitri; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Bunga Permatasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4962

Abstract

Meningkatnya peredaran narkotika di Kota Pangkalpinang menuntut strategi pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti. Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai instrumen taktis untuk memperkuat deteksi dini dan menekan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi K-9 dalam upaya preventif tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasional yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan handler Unit K-9 di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K-9 dilaksanakan secara sistematis melalui pemetaan intelijen, mekanisme permintaan resmi antar satuan, pola pencarian terstruktur, serta koordinasi lintas unit. Dalam kurun waktu 2021–2025, keterlibatan K-9 berkontribusi signifikan dalam pengungkapan barang bukti narkotika, termasuk penyitaan skala besar sabu dan ganja, serta memperkuat patroli preventif di titik rawan. Kehadiran K-9 tidak hanya mempercepat proses deteksi, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pencegahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas operasional masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, faktor lingkungan, prosedur hukum, serta modus penyamaran yang semakin kompleks.
Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat Sarmita Riskayanti; Jeanne Darc Noviayanti Manik
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): JURIHUM : Jurnal Riset dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Pembinaan tersebut dapat ditujukan supaya warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat tidak ada perbedaan pembinaan dari warga binaan residivis dengan warga binaan lainnya. Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat masih belum efektif dalam memberikan perubahan sikap dan perilaku warga binaan (reformasi). Kedua, hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat ialah disebabkan oleh faktor pendanaan, faktor sumber daya, dan faktor fasilitas pembinaan.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:50/PID/2014/PT.DKI) Dian Mayasari; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Toni
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya harus membebaskan para pelaku yang sebenarnya tidak harus dipidana karena kesalahannya, setelah diteliti pada fakta hukum baru yang ditemukan dalam proses peradilan pidana ternyata bukan para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa adalah dengan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Adat Sebagai Faktor Meringankan Untuk Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Pada Tindak Pidana Penculikan Anak: Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/Pn.Tul Eta Jois Neda eta; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rio Armanda Agustian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5685

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap terdakwa karena terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei. Penjatuhan putusan di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan teori kepastian hukum bahwa hakim harus bertumpu pada hukum positif sebagai dasar utama, sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Perspektif Tindak Pidana Perdagangan Orang: Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/Pn Sgt Fajriani Fitri; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rio Armanda Agustian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5916

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dalam perspektif tindak pidana perdagangan orang serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dengan dasar hukum yang diterapkan oleh hakim, yang justru menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan mucikari dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, baik unsur objektif berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi, maupun unsur subjektif berupa adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Namun demikian, hakim dalam putusannya tidak menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan menggunakan ketentuan eksploitasi anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, namun belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan fakta persidangan.
Problems of Participation Qualification and Sentencing Proportionality in Unlicensed Mineral Mining Offences Revaldo Revaldo; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Sintong Arion Hutapea
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1436

Abstract

Unlicensed tin sand mining activities in East Belitung frequently involve multiple perpetrators with varying roles and degrees of participation. This situation demands the careful application of the participation doctrine (deelneming) to ensure that criminal sentences proportionally reflect each actor's culpability. This study analyzes the accuracy of the deelneming doctrine and the judicial reasoning underlying sentencing in Verdict No. 48/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn and Verdict No. 49/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical character using case, statutory, and conceptual approaches. Findings reveal that prosecutors and judges both applied Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 161 of Law No. 3 of 2020, albeit from different perspectives. The co-perpetrator (medepleger) classification for truck drivers in Verdict No. 48 is inaccurate given the absence of double opzet and meeting of minds. Conversely, the medepleger classification of the tin collector in Verdict No. 49 is correct. Sentencing in both verdicts does not fully reflect the proportional difference in culpability, leaving the legal objectives of justice, utility, and legal certainty insufficiently balanced.
Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkapinang Revy Safitri; Ririn Amelia; Jeanne Darc Noviayanti Manik
Bentang : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil Vol 7 No 2 (2019): BENTANG Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil
Publisher : Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/bentang.v7i2.1751

Abstract

Pangkalpinang City, the Capital of Bangka Belitung province, is the center of various activity with the characteristic of high vehicle trips; therefore, the larger parking spaces are needed. The parking spaces in this city utilizes not only the parking lots but also on-street parking. The implementation of on-street parking fee policy recently has not run optimally. This study aims to evaluate the on-street parking fee in Pangkalpinang City based on the parking zone to determine appropriate parking fee. In this study, the evaluation of on-street parking fee was analyzed based on Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP). Result showed that the existing parking fee for motorcycle and car is too low and needs to be revised. The existing parking fee can be adjusted to more than the average real parking fee but ideally the fee should not more than the ATP value. This result can be used as a guidance for Pangkalpinang City Government to evaluate the on-street parking fee policy.
Co-Authors Anggi Safitri Anri Darmawan Deswita, Nelsi Dian Mayasari Dwi Haryadi Eta Jois Neda eta Fajriani Fitri Ita Rosdiana Lezi Fitri Maemonah, Maemonah Permatasari, Bunga Rahmat Robuwan Revaldo Revaldo Revy Safitri Rio Armanda Agustian Ririn Amelia Sarmita Riskayanti Sutrisno Sutrisno Toni Ulfa Wenni Anggita, Wenni Wirazilmustaan Wirazilmustaan Wirazilmustaan Wirazilmustaan