Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG Anggi Safitri; Dena Nur Kumalasri; Dinda Anggraeni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i5.12859

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana aparat kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum yang seimbang, dengan menggabungkan pendekatan represif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap pengguna narkotika, bukan pengedar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memegang peran penting dalam tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga dalam upaya rehabilitasi dan penyuluhan hukum. Perlindungan hukum bagi pengguna narkotika diwujudkan dengan mengalihkan proses pidana ke rehabilitasi, sesuai dengan kebijakan restorative justice dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar kapasitas personel ditingkatkan dan sinergi antar institusi diperkuat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Lampung.
Penggunaan K9 Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pangkalpinang Anggi Safitri; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Bunga Permatasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4962

Abstract

Meningkatnya peredaran narkotika di Kota Pangkalpinang menuntut strategi pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti. Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai instrumen taktis untuk memperkuat deteksi dini dan menekan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi K-9 dalam upaya preventif tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasional yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan handler Unit K-9 di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K-9 dilaksanakan secara sistematis melalui pemetaan intelijen, mekanisme permintaan resmi antar satuan, pola pencarian terstruktur, serta koordinasi lintas unit. Dalam kurun waktu 2021–2025, keterlibatan K-9 berkontribusi signifikan dalam pengungkapan barang bukti narkotika, termasuk penyitaan skala besar sabu dan ganja, serta memperkuat patroli preventif di titik rawan. Kehadiran K-9 tidak hanya mempercepat proses deteksi, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pencegahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas operasional masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, faktor lingkungan, prosedur hukum, serta modus penyamaran yang semakin kompleks.
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN MENCEGAH KORUPSI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Zainudin Hasan; Anggi Safitri; Dena Nurkumala Sari
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.9913

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi di sektor pelayanan publik Indonesia. Transformasi digital yang mencakup e-government, sistem pengadaan elektronik, big data, kecerdasan buatan, dan blockchain telah membuka peluang besar untuk meminimalkan celah korupsi dengan mengurangi diskresi birokrasi dan memperkuat pengawasan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik secara signifikan mampu memutus mata rantai korupsi birokrasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta kerawanan keamanan siber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi digital harus dibarengi dengan penguatan kerangka hukum, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, dan internalisasi nilai-nilai integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.