Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly
Tri Sulistiyono
Universitas Negeri Semarang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
A Legal Analysis of Paternity Leave Rights Policy in Law Number 4 of 2024 from a Gender Justice Perspective Najma Fadhilatul Sabbichis; Tri Sulistiyono
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.31555

Abstract

This study examines the paternity leave policy as stipulated in Law Number 4 Year 2024 on Maternal and Child Welfare with a gender justice approach. While the law provides leave for male workers to accompany their wives, the duration of leave available is limited and does not fully reflect the principle of gender equality. This study examines the legal aspects of the paternity leave provision, including comparing it with similar policies in other countries and identifying implementation constraints caused by patriarchal culture and unequal treatment between workers in the public and private sectors. The findings show that the paternity leave policy in Law No. 4 of 2024 needs to be expanded both in terms of time and scope in order to increase the active role of fathers in childcare and support the creation of gender equity in the work and family environment. This study recommends more comprehensive and inclusive policy reforms, as well as cultural change efforts to remove traditional gender stigmas that hinder the effective implementation of paternity leave.
Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Bayangsari Wedhatami; Lilies Resthiningsih; Oktaverina Kusumaningtyas; Noviandra Prasetyowati; Bayyinatun Afifah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura Dalam Menyikapi Dampak Transisi COVID-19 Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Riska Alkadri
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan negara tujuan, termasuk Singapura. Keberadaan PMI di Singapura sangat penting dalam menopang sektor-sektor strategis seperti: konstruksi, manufaktur dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, yang semakin diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi telah menimbulkan dampak serius berupa pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan hukum bagi pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19 serta mengkaji hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional, internasional, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Singapura telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi PMI meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, kendala bahasa, biaya hukum yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kerja sama bilateral, optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, serta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap situasi krisis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.
Company Responsibility Regarding Compensation for Workers Who Violate PKWT in Semarang City According to PP No. 35 of 2021 Muhammad Alif; Tri Sulistiyono
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.43507

Abstract

This article discusses the obligation of companies to pay compensation to fixed-term contract workers whose employment relationship has ended due to violations committed by the workers based on laws and regulations, company regulations, and collective labor agreements. The purpose of this study is to analyze the mechanism of compensation payment by companies and the responsibility of companies regarding compensation payments to PKWT workers who violate PKWT or company regulations using an empirical juridical research method through analysis of labor regulations and empirical data obtained through observation and interviews with industrial relations mediators from the Semarang City Manpower Office and several company HR departments. Based on the results of observations and interviews, it was found that there was a discrepancy between the provisions of PP No. 35 of 2021 in conjunction with Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023 (das sollen), which requires companies to pay compensation to PKWT workers without exception. However, empirically (das sein), there are still many cases of disputes over rights arising because companies do not fulfill this obligation to workers. This situation has created a legal gap between normative provisions and practice in the field. The Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which requires companies to provide compensation without exception, and the Industrial Relations Court Decision No. 203/Pdt.Sus -PHI/2022/PN Jkt.Pst, which states that companies are required to pay compensation to workers, are examples of the legal consequences faced by companies that fail to comply with applicable regulations.
Co-Authors Bayangsari Wedhatami Bayyinatun Afifah Lilies Resthiningsih Muhammad Alif Najma Fadhilatul Sabbichis Noviandra Prasetyowati Oktaverina Kusumaningtyas Pratama Herry Herlambang Riska Alkadri