Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly Indonesian Economic Justice Review
Tri Sulistiyono
Universitas Negeri Semarang
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
A Legal Analysis of Paternity Leave Rights Policy in Law Number 4 of 2024 from a Gender Justice Perspective Najma Fadhilatul Sabbichis; Tri Sulistiyono
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.31555

Abstract

This study examines the paternity leave policy as stipulated in Law Number 4 Year 2024 on Maternal and Child Welfare with a gender justice approach. While the law provides leave for male workers to accompany their wives, the duration of leave available is limited and does not fully reflect the principle of gender equality. This study examines the legal aspects of the paternity leave provision, including comparing it with similar policies in other countries and identifying implementation constraints caused by patriarchal culture and unequal treatment between workers in the public and private sectors. The findings show that the paternity leave policy in Law No. 4 of 2024 needs to be expanded both in terms of time and scope in order to increase the active role of fathers in childcare and support the creation of gender equity in the work and family environment. This study recommends more comprehensive and inclusive policy reforms, as well as cultural change efforts to remove traditional gender stigmas that hinder the effective implementation of paternity leave.
Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Bayangsari Wedhatami; Lilies Resthiningsih; Oktaverina Kusumaningtyas; Noviandra Prasetyowati; Bayyinatun Afifah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura Dalam Menyikapi Dampak Transisi COVID-19 Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Riska Alkadri
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan negara tujuan, termasuk Singapura. Keberadaan PMI di Singapura sangat penting dalam menopang sektor-sektor strategis seperti: konstruksi, manufaktur dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, yang semakin diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi telah menimbulkan dampak serius berupa pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan hukum bagi pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19 serta mengkaji hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional, internasional, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Singapura telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi PMI meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, kendala bahasa, biaya hukum yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kerja sama bilateral, optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, serta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap situasi krisis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.
Company Responsibility Regarding Compensation for Workers Who Violate PKWT in Semarang City According to PP No. 35 of 2021 Muhammad Alif; Tri Sulistiyono
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.43507

Abstract

This article discusses the obligation of companies to pay compensation to fixed-term contract workers whose employment relationship has ended due to violations committed by the workers based on laws and regulations, company regulations, and collective labor agreements. The purpose of this study is to analyze the mechanism of compensation payment by companies and the responsibility of companies regarding compensation payments to PKWT workers who violate PKWT or company regulations using an empirical juridical research method through analysis of labor regulations and empirical data obtained through observation and interviews with industrial relations mediators from the Semarang City Manpower Office and several company HR departments. Based on the results of observations and interviews, it was found that there was a discrepancy between the provisions of PP No. 35 of 2021 in conjunction with Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023 (das sollen), which requires companies to pay compensation to PKWT workers without exception. However, empirically (das sein), there are still many cases of disputes over rights arising because companies do not fulfill this obligation to workers. This situation has created a legal gap between normative provisions and practice in the field. The Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which requires companies to provide compensation without exception, and the Industrial Relations Court Decision No. 203/Pdt.Sus -PHI/2022/PN Jkt.Pst, which states that companies are required to pay compensation to workers, are examples of the legal consequences faced by companies that fail to comply with applicable regulations.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK CUTI MELAHIRKAN PEKERJA PEREMPUAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Jenieka Ajeng Ardian; Tri Sulistiyono
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9093

Abstract

Artikel ini menyajikan kajian hukum yang mendalam mengenai hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Pembahasannya terfokus pada perubahan ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 menuju regulasi baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, dengan penekanan pada pemaksaan hukum serta tantangan dalam menjamin konsistensi perlindungan hak bagi ibu bekerja. Penelitian ini mengkaji perubahan dari ketentuan hukum yang bersifat tetap dan terperinci menuju mekanisme regulasi yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi, yang berdampak pada keseragaman serta kepastian pelaksanaan cuti melahirkan. Kerangka hukum Indonesia yang terus berkembang mengenai cuti melahirkan mencerminkan peningkatan pengakuan terhadap kebutuhan para ibu, termasuk dengan munculnya usulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tahun 2024 untuk memperpanjang masa cuti melahirkan dengan upah penuh hingga enam bulan. Artikel ini didasarkan pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta literatur akademik, dan mengungkap bahwa meskipun hak pokok cuti tetap bertahan, efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum masih memerlukan pengawasan pemerintah yang kuat, regulasi yang jelas, serta advokasi berkelanjutan guna melindungi hak-hak pekerja Perempuan.
The Impact of Indonesia’s Economic Policies on Labor Rights: A Critical Review Ratih Damayanti; Tri Sulistiyono; Windiahsari Windiahsari; Pratama Herry Herlambang; Ananya Radhika Reddy
Indonesian Economic Justice Review Vol. 1 No. 2 (2024): May, 2024
Publisher : COLLEGIUM JUSTICIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65815/04my5v50

Abstract

This paper critically examines the impact of Indonesia’s economic policies on labor rights, with a focus on how policy decisions shape the working conditions and legal protections for laborers in various sectors. Despite substantial economic growth in recent decades, Indonesia’s labor market remains characterized by precarious work conditions, low wages, and a significant informal labor sector. The paper analyzes key policies such as the 2003 Manpower Law, the 2015 Omnibus Law, and the National Employment Policy, assessing how they address or exacerbate issues such as job security, workers’ rights to collective bargaining, and social protections. By reviewing government efforts to improve labor standards, such as the implementation of minimum wage policies and social security programs, the paper explores the limitations of these policies in tackling structural inequalities and ensuring fair labor practices. The study also investigates the role of trade unions, civil society, and international labor organizations in advocating for workers’ rights and influencing policy changes. The findings reveal that while there have been some improvements in labor conditions, Indonesia’s economic policies often prioritize economic growth and investment over labor rights, leading to the marginalization of vulnerable workers. The paper concludes by proposing recommendations for enhancing labor rights, including the strengthening of labor laws, better enforcement mechanisms, and more inclusive economic policies that prioritize workers' well-being.
Tax Evasion and Economic Inequality: The Role of the State in Ensuring Fiscal Justice in Indonesia Tri Sulistiyono; Muhammad Indra Pramono
Indonesian Economic Justice Review Vol. 2 No. 4 (2025): November, 2025
Publisher : COLLEGIUM JUSTICIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65815/nsy9bc08

Abstract

This paper explores the critical issue of tax evasion in Indonesia and its role in exacerbating economic inequality. Despite being one of Southeast Asia’s largest economies, Indonesia’s tax revenue collection remains relatively low, due in part to widespread tax evasion, especially among large corporations and wealthy individuals. The study analyzes how tax evasion practices, including offshore tax havens, underreporting of income, and fraudulent deductions, contribute to the widening income gap between the rich and the poor. It critiques the role of the state in addressing these issues, examining the effectiveness of current tax policies, enforcement mechanisms, and anti-corruption measures. The paper also evaluates the social and economic consequences of tax evasion, particularly how it deprives the government of much-needed resources for public services such as education, healthcare, and infrastructure, which disproportionately impacts marginalized communities. By comparing Indonesia’s tax practices with those of other developing nations, the paper assesses the challenges faced by the government in implementing fiscal justice and ensuring that wealthier individuals and corporations pay their fair share of taxes. Finally, the study offers policy recommendations for improving tax compliance, strengthening enforcement, and increasing transparency in public financial management to foster a more equitable distribution of resources.
Co-Authors Ananya Radhika Reddy Bayangsari Wedhatami Bayyinatun Afifah Jenieka Ajeng Ardian Lilies Resthiningsih Muhammad Alif Muhammad Indra Pramono Najma Fadhilatul Sabbichis Noviandra Prasetyowati Oktaverina Kusumaningtyas Pratama Herry Herlambang Ratih Damayanti Riska Alkadri Windiahsari Windiahsari