Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination) Bambang Wibisono
Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan Vol 6, No 2 (2020): TUNAS MEDIKA JURNAL KEDOKTERAN & KESEHATAN
Publisher : Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKLatar Belakang: Transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu alternatif pengobatan yang berkembang pesat dalam dunia kedokteran, maka dapat terjadi komersialisasi organ tubuh. Hal ini sudah dilarang dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk sanksi pidananya. Larangan penawaran organ tubuh dalam kenyataannya masih ditemukan. Tujuan: Untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap komersialisai organ tubuh manusia dalam transplantasi sebagai salah satu upaya kesehatan. Metode: Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan metode spesifikasi deskriptif analisis dan analisis kualitatif. Hasil: Diketahui bahwa dalam peraturan hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara spesifik mengenai Transplantasi Organ, akan tetapi hanya mengatur tentang tindakan yang mengarah pada larangan jual beli organ. Aturan transplantasi organ sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya bahwa secara hukum tindakan transplantasi organ dilakukan bukan untuk tujuan komerisal atau mendapat keuntungan tetapi hanya untuk tujuan kemanusiaan. Simpulan: Dalam penegakan hukum pidana terhadap donor transplantasi organ tubuh manusia setidak-tidaknya harus dibuktikan dulu mengenai unsur hukum pidana yaitu: pertama unsur subjektif yaitu kesengajaan; dan kedua unsur objektif yaitu orang yang melakukan perbuatannya dalam hal ini perbuatan atau tindakan transplantasi organ yang dengan maksud komersialisasi. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum pidana tidak bisa dilakukan, kecuali apabila unsur tersebut terbukti melanggar suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku.Kata kunci: Hukum Pidana, Transplantasi, Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination). ABSTRACT Introduction: Transplantation of human organs is one alternative treatment that developed rapidly. On the basis of the right to determine against his body, encouraged by among others the availability of organs is very limited compared to the needs, including also to surrender parts of his body to others. Soit can happen the commercialization of organs, but this is have been banned in the act of health law number 36 of 2009. Nevertheless had you in reality found symptom of a person offering a body organ that can lead to the allegation that the transacation or commercialization of the body organ has actually occurred. Objective: To know the regulation and enforcement of criminal law against commercialization of human organs in transplantation as one of the health efforts. Methods: This research is conducted by normative juridical, with qualitative method and directed to the analysis and menggunakan secondary data that is data obtained from library materials. Results: Based on the result of the research, it can be concluded that in the Criminal Law regulation in Indonesia not specifically regulated on Organ Transplantation, but only regulate actions that lead to the prohibition of buying and selling organs. While transplantation rules are regulated in the act of health law number 36 of 2009, it is basically for legal transplantation should only be done for humanitarian purposes and should not be done for commercial purposes. This arrangement fits very well with the purpose of organ transplantation which is very specific for humanitarian purposes. Conclusions: In the criminal law enforcement of donor transplantation of human body organs must at least be proved first about the elements: first the subjective element is by intent; and the two objective elements are everyone and commits acts with a commercial purpose in the execution of organ transplants or body tissues or blood transfusions. If such element is not fulfilled then enforcement of criminal law can not be done, unless the element is proven to violate a criminal act that is prohibited by applicable law.Keywords: Criminal Law, Transplantation, Right of Self-Determination.

HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI EFEKTIF DOKTER DENGAN PASIEN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN STUDY : DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RSUD WALED Aris Sunaryo; Maulana Amrulloh; Bambang Wibisono
Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan Vol 7, No 1 (2021): TUNAS MEDIKA JURNAL KEDOKTERAN & KESEHATAN
Publisher : Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKLatar Belakang Kepuasan yang dirasakan pasien diperoleh dari kepercayaan pasien terhadap tim medis dan rumah sakit dalam menangani penyakit yang dideritanya. Kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal yang efektif yang diberikan oleh tim medis kepada pasien serta rasa kepercayaan terhadap tim medis dan rumah sakit akan menimbulkan kepuasan pasien dalam berobat di rumah sakit maupun klinik tersebut. Tujuan Menganalisis hubungan antara komunikasi efektif dokter dengan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien poliklinik penyakit dalam di RSUD Waled. Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode consecutive sampling. Besar sampel sebanyak 100 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan program komputer berupa analisis univariat, analisis bivariate dan analisis multivariat. Hasil Hasil analisis bivariate menggunakan analisis korelasi rank spearman diperoleh hasil pengaruh yang cukup kuat dan bermakna antara komunikasi efektif dokter dan pasien dengan kepuasan pasien (r =0,527 dengan nilai p value < 0.05), serta pengaruh yang kuat dan bermakna antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien ( r =0,527 dengan nilai p value < 0.05). Dari hasil analisis multivariate dengan regresi logistik ) didapat nilai PR komunikasi efektif dokter dengan pasien sebesar 7,671 dengan CI 95% 1,604 36,691 dan nilai PR kualitas pelayanan kesehatan sebesar 23,233dengan CI 95% 5,215 103,502. Kesimpulan Terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi efektif dokter dengan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Kualitas pelayanan kesehatan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien Poliklinik Penyakit Dalam di RSUD Waled.Kata Kunci: Kepuasan Pasien, Kualitas Pelayanan, Komunikasi EfektifABSTRACTBackground The patient's satisfaction is obtained from the patient's trust in the medical team and the hospital in dealing with the disease he suffers. The quality of services and effective interpersonal communication provided by the medical team to patients as well as a sense of trust in the medical team and hospital will lead to patient satisfaction in treatment at the hospital or clinic. Aim To analyzing the relationship between effective communication between doctor and patient and the quality of health services to the satisfaction of patients with internal medicine polyclinics at Waled District Hospital. Method This research is an observational analytic study with cross sectional design. The sampling technique in this study uses consecutive sampling method. The sample size is 100 respondents. The research instrument in the form of a questionnaire was tested with a validity test and a reliability test. Data analysis was performed using the computer program in the form of univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis. Results The results of the bivariate analysis using Spearman rank correlation analysis obtained a significant and significant effect between effective communication between doctor and patient with patient satisfaction (r = 0.527 with p value <0.05), as well as a strong and significant influence between service quality and patient satisfaction (r = 0.527 with p value <0.05). From the results of multivariate analysis with logistic regression) the effective communication value of the physician with the patient is 7,671 with 95% CI 1,604 36,691 and the PR value of health service quality is 23,233 with 95% CI 5,215 103,502. Conclusion There is a significant relationship between effective communication between doctor and patient and the quality of health care with patient satisfaction. The quality of health care is the most dominant variable affecting patient satisfaction in the Internal Medicine Polyclinic at Waled Hospital.Keywords: Patient satisfaction, Quality of service, Effective communication between doctor and patient

Marriage legalization: Preserving the customary marriage tradition of the ethnic Chinese community in Cirebon City Gusti Yosi Andri; Aris Putra Nandar; Bambang Wibisono; Dharliana Hardjowikarto; Eni Suhaeni; Raymond Angwarmase; Murtiningsih Kartini
Interdisciplinary Social Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Regular Issue: October-December 2024
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v4i1.731

This study aims to investigate efforts to preserve traditional Chinese marriages through marriage legalization in the city of Cirebon, Indonesia. The study used a qualitative approach with a descriptive type of research because it is to minimize changes in attitudes from the millennial generation that can cause the loss of traditions and cultural heritage of ancestors regarding customary marriage. The population studied was ethnic Chinese who are members of the Chinese Ethnic Social Clan, both traditionally and nationally. Data analysis was carried out using the content analysis method, using concepts from structural functionalism theory and social change theory as the framework of analysis. The results of the research show that marriages that are not registered can still be submitted for registration, even though they have exceeded the maximum limit (60 days) as long as a court decision in the form of a determination of marriage registration is obtained first. The validity of marriage is also studied from the theory of structural functionalalism. This research contributes to preserving cultural heritage by addressing the legal recognition of customarily married marriage in the Chinese ethnic community. The government needs to issue provisions that regulate the issue of the marriage registration mechanism due to the delay in marriage registration so that couples who have been married and have not been recorded get legal certainty that protects the validity of their marriage, especially regarding the status of children.

Hubungan Indeks Massa Tubuh terhadap Derajat Keparahan Hernia Nukleus Pulposus Lumbal Berdasarkan Gambaran Radiologi MRI di RSD Gunung Jati Cirebon Tahun 2024 Diva Cahya Arti; Merliana Debyanti; Bambang Wibisono
KOLONI Vol. 5 No. 3 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v5i3.1044

umbar Herniated Nucleus Pulposus (HNP) is one of the leading causes of low back pain that may reduce patients' quality of life. A high Body Mass Index (BMI) is believed to increase axial loading on the spine, accelerate intervertebral disc degeneration, and worsen the severity of HNP. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is considered the gold standard for objectively assessing the severity of HNP. This study aimed to analyze the relationship between body mass index (BMI) and the severity of lumbar herniated nucleus pulposus (HNP) based on magnetic resonance imaging (MRI) radiological findings at RSD Gunung Jati Cirebon in 2024. This research used a quantitative observational analytic design with a cross-sectional approach. Data were obtained from medical records of patients diagnosed with lumbar HNP who underwent MRI examination between January and December 2024. The sample was selected using total sampling, resulting in 44 eligible patients. The independent variable was BMI, classified as normal, overweight, and obesity class I, while the dependent variable was the severity of lumbar HNP based on MRI radiological interpretation, classified as mild, moderate, and severe. Data were analyzed using univariate analysis and Spearman correlation test. The results showed that most patients were in the overweight category, with 19 patients (43.2%), followed by obesity class I in 16 patients (36.4%) and normal BMI in 9 patients (20.5%). The most frequent HNP severity was severe, found in 21 patients (47.7%). Spearman correlation demonstrated a significant relationship between BMI and lumbar HNP severity (p < 0.001; r = 0.775). In conclusion, higher BMI is strongly associated with more severe lumbar HNP based on MRI findings.

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PETUGAS REKAM MEDIS DALAM IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RSD GUNUNG JATI CIREBON Ta’anni Choerunnisa; Bambang Wibisono; Nanang Ruhyana
HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan Vol. 5 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/healthy.v5i4.15101

ABSTRACT Electronic Medical Record (EMR) implementation is mandatory for all healthcare facilities in Indonesia under Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 to improve the quality of healthcare services, security, and the effectiveness of patient data management. The successful implementation of EMR is influenced by the knowledge level of medical record officers as the primary users of the system. This study aimed to describe the knowledge level of medical record officers regarding EMR implementation at Gunung Jati Regional Hospital, Cirebon. A descriptive study with a cross-sectional approach was conducted involving all 57 medical record officers selected using total sampling. Data were collected using a standardized questionnaire that had been tested for validity and reliability and were analyzed using univariate analysis. The results showed that 75.4% of medical record officers had a good overall level of EMR knowledge. At the aspect level, 82.5% had good knowledge of the EMR definition, 80.7% had good knowledge of EMR content, and 61.4% had good knowledge of EMR implementation, while 35.1% remained in the moderate category for the implementation aspect. These findings indicate that although the overall knowledge level was good, practical and operational knowledge related to EMR implementation remained the main area requiring improvement. In conclusion, medical record officers at Gunung Jati Regional Hospital generally demonstrated good EMR knowledge; however, regular and application-oriented technical training is needed to strengthen their operational competencies and support the optimization of digital healthcare transformation. ABSTRAK Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) menjadi kewajiban seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 untuk meningkatkan mutu layanan, keamanan, dan efektivitas pengelolaan data pasien. Keberhasilan penerapan RME dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan petugas rekam medis sebagai salah satu pengguna utama sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan petugas rekam medis dalam implementasi RME di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian meliputi seluruh petugas rekam medis di RSD Gunung Jati Cirebon dengan teknik total sampling, yaitu sebanyak 57 responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas memiliki tingkat pengetahuan RME dalam kategori baik (75,4%). Berdasarkan aspek pengetahuan, kategori baik pada aspek definisi RME mencapai 82,5%, aspek isi RME sebesar 80,7%, sedangkan aspek implementasi RME sebesar 61,4%; pada aspek implementasi, 35,1% responden masih berada dalam kategori cukup. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual mengenai RME dan pemahaman operasional dalam penerapannya. Tingkat pengetahuan petugas secara umum tergolong baik, namun penguatan kompetensi teknis dan pelatihan yang berorientasi pada praktik implementasi RME diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan mendukung optimalisasi pengelolaan rekam medis elektronik.

Evaluasi Kualitas Visum et Repertum Perlukaan pada Korban Hidup di RSUD Waled, Cirebon (2021 – 2023) Ahmad Satrio Tsabut Pranoto; Bambang Wibisono; Riza Rivani
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12531

Abstrak: Penulisan Visum Et Repertum harus memenuhi format-format yang sudah disesuaikan untuk menunjang kualitasnya di bidang hukum. Pasalnya, beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas VeR di rumah sakit tertentu belum memenuhi komponen yang harus tersedia di surat VeR. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menilai dan menggambarkan kualitas VeR hidup perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon dari kualitas perbagian VeR hingga kualitas keseluruhan untuk meningkatkan kualitas layanan di RS Waled.Metode : Penelitian ini menggunakan Deskriptif Observasional dan menggunakan data sekunder yaitu VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023. Penilaian kualitas VeR perlukaan menggunakan skoring dari Prof. Herkutanto.Hasil : Selama 2021 – 2023 didapatkan total 127 VeR. Kualitas perbagian didapatkan untuk bagian pembukaan sebesar 100%, bagian pendahuluan sebesar 100%, bagian pemberitaan sebesar 74%, bagian kesimpulan sebesar 33%, dan bagian penutup sebesar 100%. Secara keseluruhan didapatkan nilai sebesar 54.9% dengan kualitas sedang.Kesimpulan : Secara keseluruhan, VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023 mendapatkan kualitas sedang. tetapi hasil tersebut tidak menggambarkan kualitas layanan dan profesionalitas praktisi yang terlibat, tetapi memang ada perbedaan pandangan terhadap penyusunan VeR perlukaan.Abstract: The writing of Visum Et Repertum must adhere to standardized formats to ensure its quality in the legal field. Several studies have indicated that the quality of ver in certain hospitals does not meet the required components that should be included in the VeR document. This has drawn the attention of researchers to assess and describe the quality of VeR for injuries at Waled Hospital, Cirebon, from the quality among sections to overall quality to improve the quality of service at Waled Hospital.Methods : This study uses an Observasional with Descriptive Study and uses secondary data, that is VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023. Assessment of the quality of VeR of the injuries using Prof. Herkutanto's Scoring. Results : During the 2021 – 2023, a total of 127 VeR. The quality of the sections was obtained for opening section at 100%, introduction section at 100%, news section at 74%, conclusion section at 33%, and closing section at 100%. Overall, the value obtained was 54.9% with medium quality. Conclusion : Overall, the VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023 got medium quality. However, these results do not describe the quality of service and professionalism of the practitioners involved, but there are indeed different views regarding the preparation of a VeR for injuries.

Gambaran Outcomes Kolesistektomi Terbuka dan Kolesistektomi Laparoskopi pada Kasus Kolelitiasis di RSUD Waled Periode Tahun 2019-2025 Salsabila Putri Sumaji; Mohamad Romdhoni; Bambang Wibisono
Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober: Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/termometer.v4i4.6968

Background: Cholelithiasis is a common surgical condition often treated through either open or laparoscopic cholecystectomy. At Waled Regional General Hospital, both techniques are still in use; however, there is currently no overview of the treatment outcomes for each method, which is why this study was conducted. Objective: To determine the outcomes of open cholecystectomy and laparoscopic cholecystectomy in patients with cholelithiasis at Waled Regional General Hospital from 2019 to 2025, as assessed by length of hospital stay, postoperative wound infection, postoperative pain scale, and biliary tract injury complications. Methods: A descriptive observational study with a retrospective approach was conducted using medical records of 82 patients with cholelithiasis who underwent surgery at Waled Regional General Hospital from January 2019 to December 2025. Results: The results of this study show that patients who underwent open cholecystectomy (26.8%) had a hospital stay of 4–7 days (72.7%), experienced postoperative wound infections (54.5%), reported moderate postoperative pain (77.3%), and did not experience complications involving bile duct injury (100%). Meanwhile, patients who underwent laparoscopic cholecystectomy (73.2%) had a hospital stay of 1–3 days (50%), did not experience postoperative wound infections (90%), reported postoperative pain at a mild level (1–3 on the pain scale) (51.7%), and did not experience complications from bile duct injury (100%). Conclusion: The study results show that 26.8% of patients underwent open cholecystectomy and 73.2% underwent laparoscopic cholecystectomy. In the open cholecystectomy group, the majority had a hospital stay of 4–7 days, experienced postoperative wound infections, moderate pain, and no bile duct injury. Meanwhile, the laparoscopic cholecystectomy group was characterized by a hospital stay of 1–3 days, no postoperative wound infections, mild pain, and no bile duct injury.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search