Garuda - Garba Rujukan Digital

BENTUK BADAN USAHA APOTEK DITINJA U DARI HUKUM PERUSAHAAN Gusti Yosi Andri; Djuariah Djuariah
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5876

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan, apotek, sebaga imana yang ditetapkan dalam Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Per izinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, merupakan penyelenggara usaha perdagangan eceran khusus obat di apotek. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk badan usaha apotek yang sesuai dengan hukum perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan ada lah metode penelitian hukum normatif. Berda sarkan hasil penelitian, pelaku usaha apotek dapat berupa perseorangan, dimana dalam hal ini apoteker sendiri yang mendirikan apotek atas dasar modal pribadi. Apoteker sebagai pelaku usaha perseorang an sesuai dengan bentuk badan usaha yang berna ma perusahaan dagang, dimana segala penyelenggaraan apo tek diatur dan dikelola oleh apoteker. Pelaku usaha apotek juga dapat berupa non-perseorangan, dimana dalam hal ini ada lah Pers eroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi sebagai pemilik modal bekerjasa ma dengan apoteker sebagai tenaga ahli. Apabila pemilik modal menempatkan salah seorang untuk ikut serta da lam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha persekutuan dagang. Apabila pemilik modal tidak menempatkan salah seorang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha perser oan komanditer.

Legal Liability in E-Commerce Agreements through the Cash on Delivery Payment System Gusti Yosi Andri; Ayih Sutarih; Vivi Aulia Syaharanti; Endang Sutrisno
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7489

The online sale and purchase agreement is in principle the same as the conventional sale and purchase agreement. The difference is only in the medium, where the seller and the buyer do not meet directly (face to face) and payment and delivery of goods is determined according to the agreement in the provisions of article 1458 of the Civil Code. The problem to be studied is the legal construction in online buying and selling with COD payments and the responsibilities of the parties involved in buying and selling online. The method used is a normative juridical research with qualitative descriptive analysis. The results of the study can be explained that the legal construction of online buying and selling made in an electronic contract through an electronic system is a manifestation of the agreement of the parties as formulated in Article 47 PP PSTE Number 82 of 2012. With the validity of the electronic contract, the provisions of Article 1338 of the Civil Code will apply where the agreement made is valid will bind the parties, so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely.

Kekuatan Akta Perdamaian dan Masalahnya Gusti Yosi Andri; Djuariah Djuariah
Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7359

Salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa yaitu melalui perdamaian. Di dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian dituangkan secara tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri perkara yang menggantung di sidang pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui yang maksud dengan rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata apabila dikaitkan dengan kedua tujuan diadakannya perdamaian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan antara perdamaian yang diadakan untuk tujuan mengakhiri perkara yang sedang menggantung dalam sidang dengan perdamaian yang diadakan dengan tujuan mencegah timbulnya perkara. Perdamaian yang diadakan untuk tujuan mengakhiri perkara yang sedang menggantung dalam sidang disebut dengan putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian yang diadakan dengan tujuan mencegah timbulnya perkara disebut dengan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, daya kerja Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata hanya berlaku pada putusan perdamaian saja, karena perkara yang menggantung dalam sidang akhirnya diputus oleh Hakim berdasarkan kesepakatan damai dari para pihak yang dimuat secara tertulis pada akta perdmaian sehingga terbitlah kekuatan eksekutorial dimana jika ada pihak yang mengingkarinya maka dapat dilakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata tidak berlaku terhadap perjanjian perdamaian dan oleh karenanya apabila diingkari oleh salah satu pihak maka diajukan gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan.

Aplikasi MyPertamina Sebagai Sistem Elektronik Ditinjau dari Ketentuan UU ITE Gusti Yosi Andri; Djuariah Djuariah
Hukum Responsif Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v14i1.8384

Society 5.0 dalam revolusi industri 4.0 menawarkan suatu masyarakat yang berorientasi atau berpusat pada keseimbangan antara manusia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk beraktivitas melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dengan dunia fisik. Salah satunya dalam mensukseskan kebijakan Pemerintah dimana mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dengan mengeluarkan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa aspek hukum dari aplikasi MyPertamina ditinjau dari ketentuan UU ITE sbagai pedoman peraturan hukum di bidang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, mengingat penulis hanya memperoleh data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi MyPertamina termasuk suatu Sistem Elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menyimpan dan mengirimkan data elektronik terkait pembelian BBM bersubsidi. Selanjutnya MyPertamina dibuat dan diselenggarakan oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik sesuai rumusan Pasal 1 angka 6a UU ITE juncto Pasal 2 ayat (2) PP PSTE Nomor 71 Tahun 2019. Dengan demikian pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dianggap sebagai transaksi elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UU ITE. Kemudian dari peristiwa yang dialami oleh salah satu SPBU, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar salah satu ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU ITE.

Extinguishing Mining License C and Its Impact on Community Development Dudung Hidayat; Junaedi Junaedi; Deni Yusup Permana; Gusti Yosi Andri; Karmenita Karmenita; Evelyn Azaria Valentina; Adhinda Maharani Rahardjo
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 8 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v2i08.410

Mining is an activity that is one of the biggest sources of regional income, but on the other hand mining activities often cause bad symptoms in the community. The existence of excavation c which causes environmental damage and loss to the surrounding community is a problem that never subsides for discussion. This study aims to identify and describe IUP Excavation C and its Impact on Community Development. This study uses a descriptive qualitative approach. The concept of legislation and spatial planning that has not been ideally actualized has resulted in this phenomenon not being handled properly, especially in the Cirebon and surrounding areas, even though there is already a legal basis and concept of environmental management but it seems as if it already exists. not yet realized.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Gusti Yosi Andri; Annisarahmah Utami Susanto; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8722

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.

Pertanggungjawaban Perdata Dokter Berdasarkan Profesinya Sebagai Beroep Dan Bedrijf Muhammad Nur Alamsyah; Vazrie Avicenna; Gusti Yosi Andri
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.129

Doctors in carrying out their profession have medical risks that must be accounted for where sanctions can be civil, criminal or administrative. This research aims to determine the differences in civil responsibilities of a doctor in terms of his profession as a beroep (person who carries out work) and a bedrijf (person who runs a company). The method used is normative juridical by connecting civil liability with the profession of a doctor as a doctor and doctor. Research’s result shows that there is a difference in civil liability between doctors as beroep and doctors as bedrijf. As a beroep, the fulfillment of responsibilities to third parties (patients) is carried out by the employer at the place of work, whereas as a bedrijf, the fulfillment of responsibilities is first seen in the form of the business entity that is established. The maatschaf form of business entity used in a doctor's practice will give rise to personal responsibility, while the firm form of business entity used in a doctor's practice will give rise to joint or joint liability.

Efforts of The People of Geyongan Village In Obtaining Rights To Former Pangonan Land Junaedi Junaedi; Dandhy Nuralamsah Ramadhan; Aditiar Hafidh Anwar; Irma Maulida; Gusti Yosi Andri
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 12 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i12.377

The certificate of right to use on state land is a legal instrument that gives the holder the right to use state land for a certain period of time in accordance with the provisions of the applicable laws. This study examines the case of State Land intended for pangonan, which is located in Dukupace Block, Geyongan Village, Cirebon Regency, where the villagers use the abandoned Pangonan land, then they control it for various purposes such as agriculture and housing. Even though they have controlled the land for many years, the community does not have its ownership status. This will cause problems in the future if the status of the land is not yet owned by the people who occupy the land. The research method used is empirical juridical, with reference to various previous studies on state land ownership and land distribution justice. The results of the study show that there is a lack of public understanding of procedures and ownership conflicts. To overcome these obstacles, it is necessary to simplify the mechanism regarding rules and increase socialization. This study provides fair and inclusive policy recommendations, as well as concrete steps to improve the process of issuing use rights certificates and recognition of land rights based on long-standing physical tenure.

Aplikasi MyPertamina Sebagai Sistem Elektronik Ditinjau dari Ketentuan UU ITE Gusti Yosi Andri; Djuariah Djuariah
Hukum Responsif Vol 14 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v14i1.8384

Society 5.0 dalam revolusi industri 4.0 menawarkan suatu masyarakat yang berorientasi atau berpusat pada keseimbangan antara manusia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk beraktivitas melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dengan dunia fisik. Salah satunya dalam mensukseskan kebijakan Pemerintah dimana mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dengan mengeluarkan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa aspek hukum dari aplikasi MyPertamina ditinjau dari ketentuan UU ITE sbagai pedoman peraturan hukum di bidang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, mengingat penulis hanya memperoleh data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi MyPertamina termasuk suatu Sistem Elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menyimpan dan mengirimkan data elektronik terkait pembelian BBM bersubsidi. Selanjutnya MyPertamina dibuat dan diselenggarakan oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik sesuai rumusan Pasal 1 angka 6a UU ITE juncto Pasal 2 ayat (2) PP PSTE Nomor 71 Tahun 2019. Dengan demikian pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dianggap sebagai transaksi elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UU ITE. Kemudian dari peristiwa yang dialami oleh salah satu SPBU, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar salah satu ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU ITE.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search