Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Konstitusi Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi
I Nengah Suantra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH APABILA PENYEWA MENGULANG SEWAKAN RUMAH SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU Ni Luh Yulia Puspadanti; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.782 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Peralihan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu”. Latar belakang penulisan tulisan ini adalah terkadang banyak orang yang belum mengetahui tentang siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi peristiwa hukum mengulang sewakan rumah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat sah terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah berdasarkan aturan hukum yang ada serta untuk mengetahui peralihan hak dan kewajiban antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, dan penyewa rumah dengan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perjanjian akan mengikat dan sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dan pihak yang memiliki hak dan kewajiban apabila terjadi peristiwa mengulang sewakan rumah adalah penyewa dengan pihak ketiga.Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Mengulang Sewakan
PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) DALAM PRAKTIK USAHA TRANSPORTASI ONLINE TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Putu Lingga Prabhawati; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.88 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik usaha transportasi jalan online terkait tanggung jawab pelaku usaha. Permasalahan yang terjadi bahwa banyak dari masyarakat enggan untuk membaca isi dari “syarat dan ketentuan” yang merupakan perjanjian baku yang digunakan oleh perusahaan transportasi online namun langsung menyetujuinya. Masalah akan timbul nantinya apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dari perusahaan transportasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penilitian dilakukan berdasarkan kajian-kajian di lapangan yang berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik usaha transportasi online terkait tanggung jawab pelaku usaha. Tulisan ini menghasilkan analisis bahwa pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik usaha transportasi online dibatasi oleh UU No 8 Tahun 1999 dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan. UU Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diberikan dalam perjanjian baku yang mereka gunakan.Kata kunci : perjanjian baku, tanggung jawab, transportasi online
AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Komang Gede Palguna Gautama; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.066 KB)

Abstract

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu kepustakaan yang beranjak dari adanya permasalahan dalam norma atau asas hukum meliputi konflik norma, kekaburan norma, atau norma kosong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dan upaya penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditur dalam hal ini menjadi kreditur konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitur. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitur dan merupakan permintaan dari kreditur. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Musnahnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN (ANGKOT) YANG TIDAK DIBERIKAN KARCIS PENUMPANG I Wayan Dedi Putra; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.875 KB)

Abstract

Judul penulisan jurnal ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Perkotaan (Angkot) yang Tidak Diberikan Karcis Penumpang. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang angkutan perkotaan (angkot) yang tidak diberikan karcis penumpang. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Didapatkan kesimpulan bahwa secara yuridis angkutan kota yang tidak memberikan karcis penumpang dapat dibenarkan dan penumpang tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum selama tidak perlunya pembuktian bahwa pihak pengangkut melakukan kesalahan. Keyword : Perlindungan Hukum, Angkutan Perkotaan, Karcis Penumpang
PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP KEHORMATAN KELUHURAN DAN MARTABAT PERILAKU HAKIM BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Verdinandus Kiki Afandi; Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.164 KB)

Abstract

Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara Indonesia. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang -Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah
AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. COMMERCIAL BANKING CENTER CABANG DENPASAR I Wayan Gede Pradnyana Widiantara; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.113 KB)

Abstract

Bank as a financial institution can act as a source of funding, including in the form ofcredit. Lending is certainly a particular mechanism, one of them by treaty and isaccompanied with a guarantee. One form of credit guarantees is cessie. In execution of thecredit agreement, there is a possibility of either party in default or negligence of theobligations set forth and agreed upon in the loan agreement. The aim in this paper is todetermine whether the legal effect of the debtor defaults under the loan agreement withcessie collateral at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Commercial Banking CenterDenpasar Branch. The research method used in this paper is the empirical legal researchusing data collection techniques of observation, interviews and document research. The results obtained from this research show that the legal effect of the debtor defaults underthe loan agreement with cessie collateral at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. CommercialBanking Center Denpasar Branch which will be the enactment of these credits to thecategory of bad loans that will be made loan resolution process by carrying out theexecutions of cessie collateral by way of sale under the hand and all costs with theircompensation in the form of fines arising from the expiry of the credit due to defaults arecharged to the debtor.
Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui penyerapan anggaran tahun 2015 sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran Kabupaten Klungkung. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan effisien. Hal ini dapat dilihat dari Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015, dimana anggaran DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 9.037.992.505,83 sedangkan realisasi pengeluaran DPRD sebesar Rp. 8.753.262.291,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 284.730.214,83,- SiLPA DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 membuktikan DPRD Kabupaten Klungkung kurang cermat dalam hal perencanaan anggaran. Penyerapan Anggaran DPRD Klungkung tidak disalurkan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA), hal ini dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015. Kata Kunci: Fungsi Anggaran, DPRD, Kabupaten Klungkung ABSTRACT This research aims to explore the implementation of the Klungkung Regency DPRD budget function and to determine the 2015 budget absorption in accordance with the Klungkung Regency Budget User List.This research was conducted with empirical legal research methods. The results of this study indicate the implementation of the budget function of the DPRD of the Klungkung Regency on the 2015 Regional Budget (APBD) cannot be carried out effectively and efficiently. This can be seen from the Translation of the Realized Budget Report (LRA) of Regional Revenue and Regional Expenditure of the Klungkung Regency DPRD for the 2015 Budget Year, where the budget of the Klungkung Regency DPRD in 2015 after a change of Rp. 9,037,992,50.83 while the realization of the DPRD's expenditure of Rp. 8,753,262,291.00, so that there is a SiLPA, in 2015 amounting to Rp. 284,730,214.83, - SiLPA of the Klungkung Regency DPRD 2015 Fiscal Year proves that the Klungkung Regency DPRD is inaccurate in terms of budget planning. Klungkung DPRD Budget Absorption is not channeled according to the Budget User List (DPA), this can be seen from the Regional Government Work Unit Budget DPA (DPA SKPD) Secretariat of the Klungkung Regency DPRD Budget Year 2015.” Key Words: Budgeting Function, DPRD, Klungkung Regency
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI MENERIMA ASPIRASI RAKYAT DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Agus Pradnyana; I Nengah Suantra; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.866 KB)

Abstract

The functions of the Local House of Representative of the Province of Bali (DPRD Bali) are the regulation maker and supervising function. In order to establish democratic government the people aspiration has to be seriously considered. The issues in this article are :1. to examine the legal basis of the authority of DPRD Bali to receive the people aspirations, 2. to examine the function of the function of the deliberation of people aspiration through DPRD Bali. purpose of this study was to assess the function of the Regional Representatives Council (DPRD) of Bali in realizing the aspirations of the people in order to establish. The Conclusion are : 1. DPRD Bali is an absorber of aspiration of the community as stated in the mandate of Article 300 letters (J) of Law No. 27 of 2009 and the Rules of Procedure of the Provincial Parliament of Bali No. 9 of 2010, 2. Through DPRD’s role as an absorber of aspiration of the community, people are expected to participate by providing feedback or complaints in the area so as to promote the establishment of a democratic government.
Pelaksanaan Pemenuhan Upah Pada Pekerja Villa Di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Gusti Ngurah Bandung Suryawan; I Nengah Suantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah memahami pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 532/03-M/HK/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021belum berjalan ekeftif dilaksanakan oleh pengusaha villa tersebut yang berakibat kepada pekerja itu sendiri. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan upah pekerja jasa villa di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar yaitu menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung, biaya operasional yang tinggi, dan pembatalan booking kamar atau terselenggaranya acara di villa. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan upah, pekerja villa. ABSTRACT The purpose of this study is to understand the implementation of the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency and to know the obstacles in implementing the fulfillment of wages for villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency. The research method used in this study is an empirical legal research method with a fact approach and a law approach. The results showed that the implementation of fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency based on the Bali Governor's Decree Number 532/03-M/HK/2020 concerning the 2021 Regency/City Minimum Wage has not been carried out effectively by the villa entrepreneur which resulted in the workers themselves. . Obstacles in fulfilling the wages of villa service workers in Tampaksiring District, Gianyar Regency, namely the decrease in the number of tourists visiting, high operational costs, and cancellation of room bookings or holding events at the villa. Key Words: Implementation, Fulfillment of wages, villa workers.
RELEVANSI PERSYARATAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERMOHONAN DENGAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PEMBERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Megawati Purnama Sari Wijaya; I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.976 KB)

Abstract

Principally, for establishing of the independent country must have some requirementssuch as: the definitive area, the definitive people or community, a sovereign government; thesethree conditions is a unity that can not be divided. Getting Indonesian citizen through anapplication must satisfy the conditions under Article 9 of Act Number. 12 / 2006 about TheRepublic of Indonesia Citizenship, the other hand Indonesian Citizenship obtained by giving thestate specified in Article 20 of The Act Number12 / 2006. Correlation of law between citizenshipgetting by citizenship application with citizenship, which it is getting by giving the state is inArticle 9 point d and also explanation of Article 20 The Act Number 12 / 2006 about TheIndonesia Republic Citizenship. The main law issue of the correlation is related to the terms ofcitizenship based on giving the state and the meaning of one of the terms, i.e the greatachievment, which it is the terms to get the citizhen of The Indonesia Republic by getting of thestate.
Co-Authors Agus Pradnyana Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga Cokorda Istri A. Indira Rahayu Dewa Ayu Sekar Saraswati Edward Thomas Lamury Hadjon Gusti Ngurah Bandung Suryawan Hermanto, Bagus I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra I Gusti Agung Ayu Kusuma Dewi I Gusti Ayu Agung Dwi Candra I Wayan Dedi Putra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Suarbha Jody Bagus Wiguna Kadek Rima Anggen Suari Keyzha Natakharisma Komang Gede Palguna Gautama Made Nurmawati Megawati Purnama Sari Wijaya Mozes Raynoldly Cantona Harahap Nabila Umar Balbeid Ni Luh Yulia Puspadanti Ni Nyoman Ome Tania Langden Putu Lingga Prabhawati Suka Asih K TUS, Desyanti Verdinandus Kiki Afandi