Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia KERTHA WICAKSANA Journal of Morality and Legal Culture Focus Journal Law Review
I Dewa Made Suartha
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
LEGALITAS KENDARAAN RODA DUA SEBAGAI ANGKUTAN UMUM Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwiyani; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.112 KB)

Abstract

Kebutuhan akan sarana transportasi yang praktis yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan tersebut kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang praktis dan bisa mendukung pola hidup masyarkat yang juga kian dinamis sangat dibutuhkan, sehingga memicu munculnya suatu inovasi di bidang transportasi roda dua. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas kendaraan roda dua dalam penyelenggaraan angkutan umum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan akan angkutan umum roda dua yang menjadi jawaban akan kebutuhan dari masyarkat akan sarana transportasi yang lebih praktis dan efisien, angkutan umum roda dua ini masih bisa beroperasi sampai transportasi publik dapat terpenuh dan dapat dikatakan layak.
PERANAN KONSULTAN HUKUM DALAM KEGIATAN PASAR MODAL I.N. Wahyu Saptahadi; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.248 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul ”Peranan Profesi dan Etika Konsultan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal” yang bertujuan untuk mengetahui peran serta kode etik konsultan hukum dalam pasar modal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau didapat dari hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum sehingga bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Serta dalam memberikan pendapat harus bersifat independen tanpa memihak. Kode etik konsultan hukum adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.
PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.169 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Pendekatan Rules of Reason dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam pengaturan predatory pricing pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas adalah mengapa pendekatan rule of reason digunakan dalam pengaturan predatory pricing dan bagaimana mengkualifikasi kegiatan predatory pricing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian yang didapat, bahwa pendekatan rule of reason digunakan untuk mengakomodir kegiatan predatory pricing yang dapat menguntungkan perekonomian negara. Untuk mengkualifikasinya dapat digunakan teori pembuktian yaitu Bright Line Evidence Theory atau Hard Line Evidence Theory.
RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA Tri Yanti Merlyn Christin Pardede; i Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.555 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p11

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi; dan untuk menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan terkait gratifikasi, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menerapkan metode analisis kualitatif. Ada dua hasil pertama, gratifikasi sebagai perbuatan yang wajar namun dapat menjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap apabila berkaitan den berlawanan dengan jabatan, dan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara dengan nilai yang tidak wajar dan tidak melapor kepada KPK selama 30 hari sejak diterima. Kedua, implikasi pelaporan gratifikasi membebaskan penyelenggara negara dari ancaman sanksi pidana, memutus konflik kepentingan, cerminan integritas diri dan sebagai sel assement bagi penerima. Dismping itu memberikan kejelasan status kepemilikan objek gratifikasi. The purpose of this study is to identify the criteria for gratification which is considered a bribe for state officials in the perspective of eradicating corruption; and to know the reporting and determination of gratification status for state administrators. The method uses a normative juridical approach by inventorying regulations related to gratification, data collection techniques using documentation studies and applying qualitative analysis methods. There are two first results, gratification as a reasonable act but can be a criminal act of corruption in the form of a bribe if it relates to contradicting the position, duties and obligations of the recipient as an organizer of the country with an unnatural value and not reported to the KPK for 30 days from receipt. Second, the implications of gratification reporting frees state administrators from the threat of criminal sanctions, resolves conflicts of interest, reflects self-integrity and serves as a cell assement for recipients. Dismpaing provides clarity of ownership status of gratification objects.
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA Dibyo Prabowo; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.609 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p12

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenagan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA I Made Bayu Wiguna; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.491 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Memorandum of Understanding dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, yang juga akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Latar belakang penulisan ini adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, tidak ada suatu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai memorandum of understanding. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tempat pengaturan memorandum of understanding dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa memorandum of understanding diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ni Made Kusuma Wardhani; Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.053 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p08

Abstract

Tujuan studi ini untuk mendeskripsi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta penentuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana masih berlaku asas “green straf zonder schuld” dengan menggunakan doktrin identifikasi. Selanjutnya tidak semua pasal dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU PTPK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut. The purpose of this study is to description and analyze corporate criminal liability as well as corporate determination as perpetrators of corruption crimes under the law on corruption eradication. This study uses normative legal research methods using statutory approaches and analysis of legal concepts. The results showed that in the loading of criminal liability still applies the principle of "green Straf zonder Schuld" Using the doctrine of identification. Furthermore, not all articles in the law on corruption eradication pursuant to article 1 paragraph (3) of the law on corruption eradication may be asked for criminal liability against the corporation so that further interpretation is required.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia Ni Putu Renanda Apriliani Dewati; I Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum bagi penjual, donor, dan transplantasi organ dan perlindungan hukum terhadap korban penjualan organ tubuh. Metode penulisan yang dipakai di dalam jurnal ini, yaitu yuridis normative. Masalah yang saya angkat dalam penulisan ini adalah bagaimana dasar hukum bagi penjual organ, dan untuk memahami mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (3) dan diatur juga dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang merumuskan mengenai korban penjualan organ yang menyatakan organ tubuh manusia tidak dapat diperjual belikan dengan dalih apapun. Kata Kunci : Perdagangan, Organ Tubuh, Illegal. ABSTRACT The purpose in writing this journal is to find out the legal basis for sellers, donors, and organ transplants and legal protection for victims of organ sales. The writing method used in this journal is normative juridical. The problem that I raise in this writing is how the legal basis for sellers organs, and to understanding the legal protections for victims of trafficking in human organs. The results obtained in this study is the selling of human organs which regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health which is contained in Article 64 Paragraph (3) and is also regulated in Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims contained in Article 5 which formulates about the victims of organ sales which states that human organs cannot be traded under any pretext. Keywords : Trading, Human Organs, Illegal.
FUNGSI PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH I Made Adi Suryawan; Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya kewenangan yang sangat besar dari Kepala Daerah selaku penyelengara pemerintahan di daerah sehingga adanya kecenderungan untuk menyimpang. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang sekaligus menjadi tujuan penulisan yakni pentingnya Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, guna menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian berbasis pada ilmu hukum normatif baik dari Peraturan Perundang – Undangan, maupun literatur hukum terkait, dimana kemudian penulis mengamati reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat. Dari penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur, namun dalam praktiknya masih kurang, terutama dari segi kesadaran masyarakat itu sendiri, fungsi pengawasan oleh masyarakat ini sangat penting guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Moot Court as Learning Method for Bachelor of Law: Towards Progressive Legal Education I Dewa Made Suartha; I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p01

Abstract

Moot court is onepractical learning method of procedural law learning that must be given to undergraduate law students. This learning method as a framework initiated by John Dewey as the achievement of progressive legal education, especially in criminal justice practices. The purpose of this learning method is to provide students with a deepening of criminal justice both based on theory and practice as well as provide opportunities for students to carry out the criminal trial practice by taking examples of criminal case decisions that have obtained permanent legal force. This paper specifically discovers, studies, analyzes and provides deepening related to criminal justice based on theory and practice for law students at the level of the Bachelor of Law program to obtain a progressive legal educationThe method used in this paper is empirical legal research method using primary data and secondary data based on a purposive sampling model with deep-interview concerning the practice of the moot court in law higher education. The results of this study indicate that students have gained a deepening of criminal procedural law, particularly in the implementation of criminal justice guided by supervisors and legal practitioners as tutors and instructors. This study also suggestedthat students have been able to practice criminal justice as true as actual criminal trials accompanied by supervisors and legal practitioners as their mentors in achieving progressive legal education.
Co-Authors Adi Wiraditya, Gede Gilang Adia Pratistia Aditya Saputra Anak Agung Gede Agung Dwi Saputra Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari Dibyo Prabowo DUDUT RUSTYADI Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwiyani I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Angga Mahavira I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri I Ketut Keneng I Ketut Sudjana I Made Adi Suryawan I Made Bayu Wiguna I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Tangun Susila I.N. Wahyu Saptahadi Ida Ayu Bintari Yuditara Ida Ayu Kade Kusumaningrum Jared Ivory Liliana Listiawatie Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika Maya Septia Budi Ayu Ningtias Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Renanda Apriliani Dewati Putu Diah Indriyani Putu Yudik Adisurya Lesmana Tri Yanti Merlyn Christin Pardede Wawan Edi Prastiyo Windu Adiningsih