Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Evaluation of Complete Systematic Land Registration Achieves in 2025 Parengga, Restian; Mayasari, Ima
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 12, Issue 1, 2025
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v12i1.8077

Abstract

This study aims to evaluate the achievements of the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in 2025 in Indonesia, focusing on target achievement, challenges, and the program's impact on legal certainty and the economic value of land. The method used is qualitative, involving case studies that include in-depth interviews with stakeholders and a review of relevant literature. The evaluation results indicate that the 2025 PTSL has successfully improved legal certainty over land ownership and made a positive contribution to the economic value of community land. However, the program's implementation still faces challenges, including limited human resources, varying levels of community participation, and funding constraints that hinder its smooth operation. The study concludes that there is a need to enhance human resource capacity, strengthen active community participation, and provide adequate funding to ensure that PTSL can run optimally and sustainably. The novelty of this study lies in the use of the latest data and context for 2025, including land digitalization policies, drone GIS mapping technology, and post-pandemic social changes that affect community participation. Additionally, this study highlights the need to align PTSL funding with national priorities, making this analysis relevant for supporting the adaptive and sustainable completion of the PTSL 2025 program.
Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta) Hutagalung, Syska Naomi; Mayasari, Ima
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 8 No 2 (2023): Volume 8 Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v8i2.1398

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan tim percepatan pembangunan dalam pemerintahan melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diteliti  berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan TGUPP Jakarta. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara mendalam (depth interview), studi pustaka (library research) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta  observasi media untuk mendapatkan data dan informasi dan dianalisis dengan cara non statistic sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) urgensi pembentukan TGUPP disebabkan (a) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, (b) dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur, dan (c) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. (2) Efektivitas TGUPP terlihat dari permasalahan yang terselesaikan melalui meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang meliputi: (a) jumlah SKD dari 60 menjadi 73, (2) bidang kesejahteraan rakyat dari 12 menjadi 18, (c) bidang sarana dan prasarana kota dan lingkungan hidup dari 11 menjadi 34, dan (d) pemerintahan dari 2 menjadi 9. Hal ini menunjukkan Delivery Unit (DU) dinilai terbukti menjadi akseletor pembangunan khususnya program-program pemerintah di berbagai negara. Dalam konteks Studi kasus di Provinsi DKI Jakarta melalui TGUPP dinilai cukup berhasil dalam membantu Gubernur untuk mengendalikan serta mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan program-program prioritas.  Namun, keberadaannya juga menuai polemik dan kontroversi khususnya pada hakikat birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah eksisting.
Implementasi Meritokrasi dalam Pengembangan Kompetensi Penyidik Polri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Aziz, Imam; Mayasari, Ima
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3063

Abstract

Kepercayaan publik terhadap institusi Polri merupakan faktor utama dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Dalam perjalanannya, kepercayaan ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat berbagai permasalahan yang terjadi terutama beberapa kasus yang mencederai institusi ini. Upaya untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dilakukan salah satunya dengan melibatkan prinsip meritokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana implementasi meritokrasi dalam pengembangan kompetensi penyidik Polri sebagai strategi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan analisis konsep meritokrasi dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder terkait sistem meritokrasi dalam kepolisian. Berbasis kajian pustaka termasuk buku, jurnal penelitian dan sumber dokumen lainnya, penelitian ini menyoroti pentingnya meritokrasi dalam rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja penyidik guna meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi meritokrasi menjadi konsep penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan cara menyediakan kebijakan berbasis merit, yang tercermin dalam rekrutmen dan seleksi, promosi, penilaian, dan penghargaan. Meritokrasi secara khusus kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi penyidik Polri melalui Assessment Center Polri dengan tujuan akhir menjamin adanya peningkatan kinerja penyidik.
Assessment on Aspects of Artificial Intelligence in Public Policy and Decision-making Process Putri, Primaristianti; Mayasari, Ima
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15237

Abstract

The development and use of Artificial Intelligence (AI) has become a widely discussed topic, not only in Indonesia but also globally. The emergence of ChatGPT in 2022 has led to the rapid development and use of AI in various fields, such as medicine, creative industries, academics, and social entrepreneurship. The history of AI development began with the creation of the Enigma code-breaking machine during World War II by Alan Turing. Since then, AI research has continued to evolve, with the Turing Test serving as the basis for identifying the intelligence of an artificial system. The COVID-19 pandemic has also accelerated the development of AI, particularly in the use of big data for diagnosis. The introduction of ChatGPT, a generative AI program, has further increased public interest in AI. The capability of AI to process vast amounts of data give the opportunity to help public administrators in data analysis for policy-making. The government can utilize AI to assist the government in each stage of the policy process. However, as AI technology continues developing, AI still poses some challenges that need to be addressed before its implementation. The government also needs to ensure its preparedness in both infrastructure and organization before fully utilizing the potential of AI technology in policy-making.
Personal Factors Affecting Whistleblowing Among Public Sector Employee Defiantoro, Dwi; Mayasari, Ima
Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting Vol. 5 No. 1 (2024): Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (March-April 2
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijefa.v5i1.2314

Abstract

Whistleblowing is a difficult choice among the witnesses of wrongdoing. This study investigates what influences the decision to report such incidents within the Indonesian Public Administration, focusing on individual factors. Using quantitative research methods, data were collected from 406 Indonesian public sector workers via a convenience survey and snowball sampling. The results reveal that the likelihood of whistleblowing is significantly influenced by confidence in the reporting channel's management, social anxiety, individualism and collectivism, the propensity to blow the whistle, and the individual's locus of control. Moreover, the PBW acts as a moderator on the effect of individual's locus of control. To increase the tendency towards whistleblowing, the study suggests that authorities should bolster legal safeguards for informants, including anti-reprisal actions, legal protection and organizational backing for support networks.
Implementation of Individual Company Policies in Indonesia in the Job Creation Law Utami, Ismi Maulidya; Mayasari, Ima
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i12.1521

Abstract

Ease of doing business is an important indicator for Indonesia's economic growth, especially for the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector, which accounts for the majority of GDP and national labor absorption. The implementation of the Individual Company policy through the Job Creation Law is one of the efforts to strengthen this sector. This study aims to evaluate the implementation of Individual Company policies in Indonesia, focusing on the role of the Ministry of Law and Human Rights as a data manager and its impact on the ease of doing business. The method used is a descriptive qualitative approach based on the post-positivism paradigm. Data were obtained through in-depth interviews with relevant actors and analysis of policy documents. The results of the study show that this policy has encouraged an increase in the registration of Individual Companies, reaching 151,355 entities by 2024. However, the main challenges include low adoption of digitalization, limited financial reporting capabilities, and constraints on policy socialization. This policy is considered effective in providing legal protection through the separation of personal and corporate assets, but requires strengthening the socialization and mentoring strategy of MSMEs on an ongoing basis.
Likelihood of Addressing People's Tenurial Problems at State Own Enterprise Assets Syska Naomi Hutagalung; Ima Mayasari
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 5 No. 3 (2023): Critical Perspectives on Contemporary Policy and Legal Issues: A Multifaceted E
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v5i3.36611

Abstract

This qualitative study aimed to describe potential settlements of community's land problems on state-owned enterprises’ assets. To this end, a qualitative approach was applied. Data were garnered by reviewing literature from journal articles, online media, regulations, and reports relevant to the research topic. Data were analyzed using an interactive model comprising data collection, data reduction, data display, and drawing of conclusion. The finding revealed a number of land-related problems in SOEs’ assets. The first problem is related to people's one-sided occupation of SOEs’assets, people’s one-sided occupation of the past land, dual certificate issues between the government and the community, dual recordings between SOEs and Regional government, and customary land claim upon the state’s land. Efforts in resolving these issues also face high barriers, including hindrances in object write-off and subject nomination, inefficient court-based conflict settlement, the bad precedent of SOEs’ asset release, and an indication of post-certification trades. In this regard, some potential settlement mechanisms were proposed, including the release of fixed assets by reducing the state’s equity capital, asset utilization cooperation, the granting of land rights upon the Right of Management, and other agreement-based options. This study's findings gave implications for future policies related to the settlement of SOEs’ land problems.
Implementation of the Policy of Granting Presidential Approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat Tri Eka Sunarti Dewi; Ima Mayasari
Journal of Social Research Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i6.2233

Abstract

One of the functions of the Cabinet Secretariat is to conduct assessments and provide recommendations on the policy plans of Ministries/Institutions in the form of Ministerial/Institutional Regulations that need to be approved by the President. To support this function, Presidential Regulation Number 68 of 2021 concerning the Granting of Approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions has been stipulated. This research was conducted to determine the implementation of the President's policy of granting approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat. The research method used is qualitative which will present a detailed picture of a situation. Based on the results of the research, the implementation of the policy of granting Presidential approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat shows that with the enactment of Presidential Regulation Number 68 of 2021, Ministries/Institutions have involved the Cabinet Secretariat in the discussion stage of harmonization of the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions. With the existence of Presidential Regulation Number 68 of 2021 pressuring Ministries/Institutions to submit applications before establishing Ministerial/Institutional Heads, this needs to be done so that the prepared Ministerial Regulations/Heads of Institutions will also be more in line with the President's policies and directives. However, in its implementation, the policy of granting presidential approval to the draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat still has several problems such as the absence of clear sanctions in the implementation of granting approval of the policy plans of Ministries/Institutions in the form of Ministerial/Institutional Regulations. Furthermore, the Standard Operating Procedures (SOP) have not been established. In addition, it is related to the Information System for Monitoring the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions (Sippermen) which has not been running optimally, because this system is still segmented and not disseminated so that it cannot be accessed by other Ministries/Institutions.
Analysis of The Organizational Readiness of The Secretariat General of The House of Representatives of The Republic of Indonesia to Face The Era of Open Government and Open Parliament In The Scenario Planning Approach Towards 2035 Aprilia Dessy Kurniati; Ima Mayasari
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 4 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i4.51078

Abstract

This study examines the organizational readiness of the Secretariat General of the House of Representatives of Indonesia in adapting to the challenges posed by open government and open parliament initiatives. The main issue addressed is the lack of synchronization between government openness policies and parliamentary openness efforts in Indonesia. The objective of this research is to explore possible future scenarios for the Secretariat General through scenario planning, a method that provides a strategic framework to navigate uncertain and complex environments. The research utilizes the TAIDA framework (Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, and Acting) to identify key drivers of change and map out potential futures. The results suggest four possible scenarios ranging from a fully aligned, innovative, and efficient Secretariat General to one that lags behind in adapting to these changes. The implications of this study are significant for policymakers, providing strategic insights into how the Secretariat General can improve organizational readiness, enhance public participation, and strengthen governance transparency to align with global trends of openness. These findings offer a roadmap for strengthening Indonesia’s parliamentary system and its commitment to open governance
ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR THE NON-JUDICIAL SETTLEMENT OF PAST GROSS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA Muhammad Iqbal; Ima Mayasari
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21736487

Abstract

This study analyzes the implementation of the non-judicial resolution policy for past gross human rights violations utilizing Merilee S. Grindle's (1980) Policy Implementation Theory, examining two primary dimensions: the content of policy and the context of implementation. The findings reveal that the policy's implementation continues to encounter significant obstacles. These challenges are primarily driven by a lack of legal legitimacy, as the policy is merely grounded in Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Establishment of the Team for the Non-Judicial Resolution of Past Gross Human Rights Violations. Furthermore, there is a distinct disharmony between this legal basis and existing statutory regulations governing the resolution of past gross human rights violations. The implementation is also hindered by the minimal involvement of victims and their families in both the formulation and execution of the policy, as well as a perceptible lack of political will from the current administration to sustain its implementation. Consequently, several key recommendations are proposed: the state must redraft a robust legal framework to resolve gross human rights violations through non-judicial mechanisms via a Truth and Reconciliation Commission (TRC); the state should issue a formal apology to the victims and their families; and the government must establish clear delineations of authority among state institutions tasked with human rights functions. These measures are imperative to achieve national reconciliation in alignment with the paradigm of Transitional Justice, which inherently encompasses truth-seeking, the prosecution of perpetrators, the restoration of victims' rights, and guarantees of non-recurrence.