Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.298
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Integritas: Jurnal Antikorupsi Profita : Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan PERSPEKTIF JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Enrichment : Journal of Management The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Cakrawala Repositori Imwi Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Publicuho Eduvest - Journal of Universal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran
Mayasari, Ima
Faculty Of Administrative Science, Universitas Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta) Hutagalung, Syska Naomi; Mayasari, Ima
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 8 No 2 (2023): Volume 8 Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v8i2.1398

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan tim percepatan pembangunan dalam pemerintahan melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diteliti  berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan TGUPP Jakarta. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara mendalam (depth interview), studi pustaka (library research) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta  observasi media untuk mendapatkan data dan informasi dan dianalisis dengan cara non statistic sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) urgensi pembentukan TGUPP disebabkan (a) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, (b) dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur, dan (c) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. (2) Efektivitas TGUPP terlihat dari permasalahan yang terselesaikan melalui meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang meliputi: (a) jumlah SKD dari 60 menjadi 73, (2) bidang kesejahteraan rakyat dari 12 menjadi 18, (c) bidang sarana dan prasarana kota dan lingkungan hidup dari 11 menjadi 34, dan (d) pemerintahan dari 2 menjadi 9. Hal ini menunjukkan Delivery Unit (DU) dinilai terbukti menjadi akseletor pembangunan khususnya program-program pemerintah di berbagai negara. Dalam konteks Studi kasus di Provinsi DKI Jakarta melalui TGUPP dinilai cukup berhasil dalam membantu Gubernur untuk mengendalikan serta mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan program-program prioritas.  Namun, keberadaannya juga menuai polemik dan kontroversi khususnya pada hakikat birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah eksisting.
Implementation of the Policy of Granting Presidential Approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat Dewi, Tri Eka Sunarti; Mayasari, Ima
Journal of Social Research Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i6.2233

Abstract

One of the functions of the Cabinet Secretariat is to conduct assessments and provide recommendations on the policy plans of Ministries/Institutions in the form of Ministerial/Institutional Regulations that need to be approved by the President. To support this function, Presidential Regulation Number 68 of 2021 concerning the Granting of Approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions has been stipulated. This research was conducted to determine the implementation of the President's policy of granting approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat. The research method used is qualitative which will present a detailed picture of a situation. Based on the results of the research, the implementation of the policy of granting Presidential approval to the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat shows that with the enactment of Presidential Regulation Number 68 of 2021, Ministries/Institutions have involved the Cabinet Secretariat in the discussion stage of harmonization of the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions. With the existence of Presidential Regulation Number 68 of 2021 pressuring Ministries/Institutions to submit applications before establishing Ministerial/Institutional Heads, this needs to be done so that the prepared Ministerial Regulations/Heads of Institutions will also be more in line with the President's policies and directives. However, in its implementation, the policy of granting presidential approval to the draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions in the Cabinet Secretariat still has several problems such as the absence of clear sanctions in the implementation of granting approval of the policy plans of Ministries/Institutions in the form of Ministerial/Institutional Regulations. Furthermore, the Standard Operating Procedures (SOP) have not been established. In addition, it is related to the Information System for Monitoring the Draft Regulation of Ministers/Heads of Institutions (Sippermen) which has not been running optimally, because this system is still segmented and not disseminated so that it cannot be accessed by other Ministries/Institutions.
Implementasi Meritokrasi dalam Pengembangan Kompetensi Penyidik Polri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Aziz, Imam; Mayasari, Ima
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3063

Abstract

Kepercayaan publik terhadap institusi Polri merupakan faktor utama dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Dalam perjalanannya, kepercayaan ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat berbagai permasalahan yang terjadi terutama beberapa kasus yang mencederai institusi ini. Upaya untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dilakukan salah satunya dengan melibatkan prinsip meritokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana implementasi meritokrasi dalam pengembangan kompetensi penyidik Polri sebagai strategi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan analisis konsep meritokrasi dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder terkait sistem meritokrasi dalam kepolisian. Berbasis kajian pustaka termasuk buku, jurnal penelitian dan sumber dokumen lainnya, penelitian ini menyoroti pentingnya meritokrasi dalam rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja penyidik guna meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi meritokrasi menjadi konsep penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan cara menyediakan kebijakan berbasis merit, yang tercermin dalam rekrutmen dan seleksi, promosi, penilaian, dan penghargaan. Meritokrasi secara khusus kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi penyidik Polri melalui Assessment Center Polri dengan tujuan akhir menjamin adanya peningkatan kinerja penyidik.
Assessment on Aspects of Artificial Intelligence in Public Policy and Decision-making Process Putri, Primaristianti; Mayasari, Ima
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15237

Abstract

The development and use of Artificial Intelligence (AI) has become a widely discussed topic, not only in Indonesia but also globally. The emergence of ChatGPT in 2022 has led to the rapid development and use of AI in various fields, such as medicine, creative industries, academics, and social entrepreneurship. The history of AI development began with the creation of the Enigma code-breaking machine during World War II by Alan Turing. Since then, AI research has continued to evolve, with the Turing Test serving as the basis for identifying the intelligence of an artificial system. The COVID-19 pandemic has also accelerated the development of AI, particularly in the use of big data for diagnosis. The introduction of ChatGPT, a generative AI program, has further increased public interest in AI. The capability of AI to process vast amounts of data give the opportunity to help public administrators in data analysis for policy-making. The government can utilize AI to assist the government in each stage of the policy process. However, as AI technology continues developing, AI still poses some challenges that need to be addressed before its implementation. The government also needs to ensure its preparedness in both infrastructure and organization before fully utilizing the potential of AI technology in policy-making.
Personal Factors Affecting Whistleblowing Among Public Sector Employee Defiantoro, Dwi; Mayasari, Ima
Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting Vol. 5 No. 1 (2024): Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (March-April 2
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijefa.v5i1.2314

Abstract

Whistleblowing is a difficult choice among the witnesses of wrongdoing. This study investigates what influences the decision to report such incidents within the Indonesian Public Administration, focusing on individual factors. Using quantitative research methods, data were collected from 406 Indonesian public sector workers via a convenience survey and snowball sampling. The results reveal that the likelihood of whistleblowing is significantly influenced by confidence in the reporting channel's management, social anxiety, individualism and collectivism, the propensity to blow the whistle, and the individual's locus of control. Moreover, the PBW acts as a moderator on the effect of individual's locus of control. To increase the tendency towards whistleblowing, the study suggests that authorities should bolster legal safeguards for informants, including anti-reprisal actions, legal protection and organizational backing for support networks.
Implementation of Individual Company Policies in Indonesia in the Job Creation Law Utami, Ismi Maulidya; Mayasari, Ima
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i12.1521

Abstract

Ease of doing business is an important indicator for Indonesia's economic growth, especially for the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector, which accounts for the majority of GDP and national labor absorption. The implementation of the Individual Company policy through the Job Creation Law is one of the efforts to strengthen this sector. This study aims to evaluate the implementation of Individual Company policies in Indonesia, focusing on the role of the Ministry of Law and Human Rights as a data manager and its impact on the ease of doing business. The method used is a descriptive qualitative approach based on the post-positivism paradigm. Data were obtained through in-depth interviews with relevant actors and analysis of policy documents. The results of the study show that this policy has encouraged an increase in the registration of Individual Companies, reaching 151,355 entities by 2024. However, the main challenges include low adoption of digitalization, limited financial reporting capabilities, and constraints on policy socialization. This policy is considered effective in providing legal protection through the separation of personal and corporate assets, but requires strengthening the socialization and mentoring strategy of MSMEs on an ongoing basis.
Co-Authors Adzariat, Nuriat Amirul Hamidi Aziz, Imam Defiantoro, Dwi Denny Kuswara Dewi, Tri Eka Sunarti Hutagalung, Syska Naomi Imam Aziz Kurniati, Aprilia Dessy Lubis, Muhammad Arif Parengga, Restian Permana, Yoga Dwi Putra Primaristianti Putri Rieza Adhitya Bintana Salman Akira Togi Sonya Whisty Yogyandaru Sonya Whisty Yogyandaru Suhendra, Abdul Aziz Tresya, Dewi Utami, Ismi Maulidya